cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
JURNAL EKSEKUTIF
Published by Universitas Sam Ratulangi
ISSN : 23375736     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Environmental Science
Arjuna Subject : -
Articles 1,084 Documents
 27   28   29   30   31 
KINERJA KEPALA DESA DALAM RANGKA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PADA MASYARAKAT DI DESA TUMPAAN BARU KECAMATAN TUMPAAN KABUPATEN MINAHASA SELATAN MEGA, FRANSISKA M
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 4 (2015)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penyelenggaraan Pemerintahan desa merupakan subsistem dalam sistem penyelenggaraan Pemerintahan Nasional sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya.Landasan pemikiran dalm pengaturan mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, Otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan mayarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab lemahnya kinerja kepala desa tumpaan dalam hal daya tanggap dan tanggung jawab, akuntabilitas, serta efektifitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat, sesuai dengan fungsi yang diemban kepala desa sebagai pemerintah desa yaitu: penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Dari hasil penelitian menunjukan bahwa Produktivitas Kepala Desa dalam pelayanan administrasi kependudukan  ditinjau dari dimensi Daya Tanggap dan Kepastian dinilai belum maksimal. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pada dimensi ini masyarakat belum terlalu puas dengan pelayanan yang diberikan oleh aparat pemerintah desa, pada dimensi Bukti Nyata, Kehandalan dan Empati, pelayanan yang diberikan belum cukup berkualitas karena masyarakat juga belum merasa puas dengan pelayanan yang diberikan. Kata kunci: Kinerja, Pelayanan Administrasi.  
PROFESIONALISME APARATUR PEMERINTAH DESA DALAM PELAYANAN PUBLIK DI DESA KAWERUAN KECAMATAN LIKUPANG SELATAN KABUPATEN MINAHASA UTARA UGUY, CINDI
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 4 (2015)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pelaksanaan pemerintahan yang baik semakin berkembang di tengah-tengah masyarakat kita. Perkembangan ini ditandai dengan dikembangkannya paradigma baru di bidang politik pemerintahan yang saat ini dikenal secara luas dengan istilah good governance. Upaya untuk mewujudkan good governance memerlukan unsur profesionalisme dari aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan publik. Profesionalisme disini lebih menekan kepada kemampuan, keterampilan dan keahlian aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan publik yang responsif, transparansi, efektivitas dan efesien. Agar birokrasi dapat memberikan pelayanan yang baik, maka dari 10 prinsip good Governance ada 3 nilai administratif manajerial mendasar yaitu : Efektivitas, Efisiensi, dan Profesionalisme (Widodo 2005 ; 315) Siagian (2000 ; 140) mengatakan bahwa  “ Manusia merupakan unsur penting dalam setiap dan semua organisasi,  keberhasilan organisasi mencapai tujuan dan berbagai sasaran serta kemampuannya menghadapi berbagai tantangan, baik yang sifatnya eksternal maupun internal sangat ditentukan oleh kemampuan mengelolah sumber daya manusia”. Jadi, tidak berlebihan kata jika Sumber Daya Manusia merupakan salah satu faktor penentu berhasil atau sukses tidaknya pencapaian visi, misi, dan tujuan sebuah organisasi. Oleh karenanya,setiap aparatur pemerintah dituntut untuk dapat melakukan tugas dan fungsinya secara profesional untuk menghasilkan sejumlah out put yang sesuai dengan tujuan organisasi dan keinginan masyarakat. Dengan demikian aparat desa dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari, terutama yang berhubungan dengan penyajian data dan informasi yang dibutuhkan, semakin dituntut adanya kerja keras dan kemampuan yang optimal guna memperlancar pelaksanaan tugas pemerintahan seperti tujuan pelayanan publik yang pada dasarnya adalah memuaskan masyarakat. untuk mencapai kepuasan itu dituntut kualitas pelayanan publik yang tercermin antara lain:   1)     Transparansi 2)     Akuntabilitas 3)     Kondisional. Dengan demikian aparat desa dalam pelaksanaan tugasnya,terutama yang berbuhungan dengan penyajian data dan informasi yang dibutuhkan, semakin dituntut adanya kerja keras dan kemampuan yang optimal guna memperlancar pelaksanaan tugas pemerintahan.   Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam . oleh karena itulah penulis tertarik untuk mengajukan skripsi tentang Profesionalisme Aparatur Pemerintah Desa Dalam Pelayanan Publik Di Desa Kaweruan Kecamatan Likupang Selatan Kabupaten Minahasa Utara.  
PELAKSANAAN AKUNTABILITAS DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA (Studi Di Desa Warisa, Kecamatan Talawaan, Kabupaten Minahasa Utara) Manopo, Delviyanti Cristin
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 4 (2015)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Akuntabilitas  sebagai  salah  satu  bentuk  tanggung  jawab  pemerintah kepada masyarakat atas berbagai pengelolaan dan pelaksanaan pemerintahan di desa dirasakan masih lemah, hal ini salah satunya terlihat pada tingkat informasi yang diterima oleh masyarakat tentang berbagai penyelenggaraan pemerintahan di Desa Warisa masih rendah. Hambatan atau kendala dalam mewujudkan akuntabilitas pemerintahan desa yang sempurna juga menjdai faktor penyebab lemahnya akuntabilitas pemerintahan di Desa Warisa. Atasnya penelitian akan menggali lebih jauh mengenai prinsip akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan Desa, di Desa Warisa Kecamatan Talawaan, Kabupaten Minahasa Utara. Pelaksanaan atau pengelolaan anggaran dan pembangunan telah menerapkan prinsip akuntabilitas, permasalahannya masih sebatas pertanggungjawaban fisik, sedangkan sisi administrasi masih belum sepenuhnya dilakukan dengan sempurna. Kompetensi  sumber  daya  manusia  pengelola  merupakan  kendala  utama. Kata Kunci : Pelaksanaan, Akuntabilitas, Pemerintah Desa
EFEKTIFITAS FUNGSI PEMERINTAH DESA DALAM PEMBUATAN PERATURAN DESA DI DESA WORI (Studi Kasus di Desa Wori Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara) GARA, FEISHA PARAMITHA
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 4 (2015)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Peraturan Desa yang dikeluarkan di Desa Wori terkadang juga tidak memperhatikan kebutuhan atau kondisi desa Wori dengan segala permasalahannya, namun ada juga beberapa peraturan desa yang sudah buat dengan baik. Ada banyak peraturan desa yan dihasilkan, salah satunya peraturan desa keamanan dan ketertipan, terkadang peraturannya sudah bagus, akan tetapi dalam kenyataan pelaksanaannya, banyak warga yang melanggar, membuat keributan, mabuk. Oleh karena itu, kajian Penulis pada persoalan sebagai berikut: Proses pembentukan peraturan desa; Kualitas peraturan desa; Hambatan  dalam membentuk peraturan desa; Upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa; Strategi  yang  dapat  dilakukan  dalam  membentuk  peraturan  desa  yang berkualitas. Dalam penelitian ini Penulis meninjau dari empat hal yang menjadi kendala pemerintah Desa Wori dalam mengimplementasikan fungsinya dalam pembuatan peraturan desa. Yakni sumber daya, dana, sarana-prasarana dan waktu. Sumber daya, sumber daya manusia pembuat kebijakan baik aparat desa dan BPD yang masih kurang. Dana, dimana anggaran yang digunakan untuk pembuatan peraturan desa belum dialokasikan sebagaimana yang diharapkan dan terbatasnya dana tersebut. Waktu, juga merupakan salah satu kendala dalam pemerintah desa dan BPD Wori dalam pembentukan Peraturan Desa yaitu komitmen yang rendah terhadap waktu, sehingga tidak bisa bertahan lama dalam menjalankan program-program ketika ada hambatan yang ditemui. Kata Kunci : Efektivitas, Pemerintah Desa, Peraturan Desa
KUALITAS PELAYANAN PENERBITAN SERTIFIKAT HAK MILIK TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TALAUD Papia, Fenly Marthin
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 4 (2015)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimana kualitas pelayanan penerbitan sertifikat hak milik tanah melalui pengakuan hak di kantor pertanahan Kabupaten Talaud . Tuuan penelitian adalah : untuk mengetahui kualitas pelayanan penerbitan sertifikat di kantor pertanahan Kabupaten Talaud pada saat ini. Penelitian ini menggunakan metode  observasi dan wawancara. Hasil penelitian  berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan , pada umumnya mereka belum memperoleh  informasi yang sangat Jelas mengenai pelayanan surat sertifikat hak milik tanah dari para pegawai . belum ada papan informasi tentang syarat- syarat serta kelengkapan administrasi apa saja yang harus dibawah oleh pemohon serta tidak adanya penerbitan brosur untuk mempermudah pelanggan mencari informasi  yang diinginkan. Serta bagian informasi yang disediakan di lobi Kantor Pertanahan Kabupaten Talaud tidak menyampaikan informasi yang akurat kepada pemohon sehingga informasi yang ada pada kantor Pertanahan Kabupaten Talaud belum berfungsi secara maksimal. Kesimpulan : 1. Rata-rata kualitas berada pada tingkat yang baik. 2. Ruang tunggu Kantor Pertanahan Kabupaten Talaud cukup nyaman, serta  penampilan pegawai Kantor Pertanahan Talaud sopan, rapih dan ramah dalam melayani pemohon. 3. Ketepatan proses penerbitan sertifikat hak milik tanah sesuai standar waktu yang ditetapkan yaitu 30 hari. Saran : 1. Perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat tentang proses permohonan. 2. Syarat kelengkapan administrasi Penerbit Sertifikat Hak Milik Tanah sebaiknya dibuat dalam sebuah brosur atau ditampilkan pada papan informasi. 3. Perluh mengadakan pelatihan kepada setiap pegawai. 4. Sebaiknya Kantor Pertanahan Kabupaten Talaud memasang website kusus untuk masyarakat untuk menyalurkan aspirasi dan keluhan mereka langsung.5. sebaiknya Kantor Pertanahan Kabupten Talaud mencoba untuk mengadakan pelayanan penerbitan sertifikat hak milik tanah melalui produk seperti Via internet. Kata kunci : Kualitas Pelayanan Penerbitan Sertifikat Hak Milik Tanah Dikantor Pertanahan Kabupaten Talaud.
PERANAN KEPALA DESA DALAM MENERAPKAN PERATURAN DESA (PERDES) DI DESA BILALANG IV KECAMATAN BILALANG KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW Mokoginta, Junadi
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 4 (2015)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam rangka pengaturan kepentingan masyarakat Pemerintah Desa menyusun peraturan Desa. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala Desa setelah di bahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan desa. Pemerintah Desa yang dimaksud dalam undang-undang terdiri Pemerintah Desa yang meliputi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan apa yang ada dilapangan dengan menggunakan metode wawancara agar hasil yang didapatkan lebih nyata. Dari hasil penelitian didapati Kinerja kepala desa dinilai sudah memiliki kemampuan yang baik, dalam hal ini dapat dilihat dari jawaban informan yang menyatakan bahwa kepala desa sudah baik dengan kinerjanya, karena sudah dapat menjalankan kepemimpinanya ditengah – tengah masyarakat juga dalam menjalankan peraturan desa.       Keywords : Kepala Desa, Perdes  
PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM MENJALANKAN FUNGSI PENGAWASAN PEMERINTAHAN DI DESA LOMPAD KECAMATAN RANOIAPO KABUPATEN MINAHASA SELATAN Pangemanan, Oldi Arianto
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 4 (2015)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemerintah desa sebagai ujung tombak dalam sistem pemerintahan daerah akan berhubungan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Karena itu, sistem dan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan daerah sangat didukung dan ditentukan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai bagian dari Pemerintah  Daerah. Setelah sekian lama BPD dibentuk di desa Lompad, mendorong penulis untuk meneliti kinerja BPD itu, apakah benar-benar menjalankan tugasnya sebagai pengawas pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan serta tugas-tugas lainnya atau hanya menjadi simbol demokrasi tanpa implementasi, atau malah menimbulkan masalah yang tidak perlu, yang hanya akan menghabiskan energi yang sesungguhnya lebih dibutuhkan oleh masyarakat desa untuk melepaskan diri dari jerat kemiskinan dan krisis ekonomi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja BPD dan mengetahui factor-faktor yang mendukung dan menghambat kinerja BPD. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Informan dalam penelitian ini adalah Ketua BPD, Wakil Ketua BPD, Anggota BPD, Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa Lompad. Teknik analisis data yaitu Kategorisasi, Reduksi dan Interpretasi. Peran Badan Permusyawaratan Desa Lompad dalam menjalankan fungsi pengawasan Peraturan Desa dan Anggaran Pendapatan Belanja Desa sudah dilaksanakan dengan baik, walaupun dalam hasil penelitian ditemukan kendala seperti kurangnya fasilitas dan sosialisasi, serta pedoman teknis yang seharusnya diberikan oleh pemerintah kabupaten minahasa selatan. Faktor-Faktor penghambat yang paling besar dalam pelaksanaan pengawasan BPD terhadap Pemerintahan Desa Lompad adalah: Tunjangan dari anggota BPD, fasilitas, dan pemahaman tentang tugas dan fungsi BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, serta faktor-faktor lainnya, seperti sikap mental, dan faktor adat/kekeluargaan yang ada. Kata Kunci : Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Desa Lompad  
KINERJA APARAT KELURAHAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN (Studi di Kelurahan Pinokalan Kecamatan Ranowulu Kota Bitung) Sumuweng, Allan R. G.
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 4 (2015)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kinerja pemerintah di masa sekarang sering mendapat sorotan dari masyarakat terutama di tingkatan Kelurahan sebagai garda terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja pemerintah kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kelurahan Pinokalan Kecamatan Ranowulu Kota Bitung, metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan jenis data kualitatif, informan yang diambil dalam penelitian ini adalah aparat kelurahan, dan tokoh masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja pemerintah kelurahan yang diteliti melalui produktifitas kerja, masih belum menunjukkan hasil yang maksimal, hal ini di tentutkan oleh sikap mental, kemampuan, dan semangat kerja dari aparat pemerintah kelurahan yang masih membutuhkan peningkatan, sehingga nantinya kinerja pemerintah kelurahan itu dapat maksimal, selain hal tersebut perlunya partisipasi dari masyarakat untuk bersama-sama mengkritisi kinerja pemerintah kelurahan terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.   Kata kunci: Kinerja, Pemerintah Kelurahan, Penyelengaraan Pemerintahan.  
PERAN KEPEMIMPINAN OPO LAO DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT (Suatu Studi di Desa Riung Kabupaten Talaud) Lapian., Elen Tegi, M.T.
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 4 (2015)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepemimipinan Opo Lao dalam pelaksanaan pemerintahan dan peran kepemimipinan Opo Lao dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Riung Kabupaten Talaud. Kepemimpinan menentukan suatu keberhasilan organisasi dengan cara mempengaruhi orang lain atau pengikutnya dalam pencapaian tujuan bersama. Menurut Veithzal Rivai, mengatakan bahwa kepemimpinan adalah seni mempengaruhi dan mengarahkan orang lain dengan cara kepatuhan, kepercayaan, kehormatan, dan kerjasama yang bersemangat dalam mencapai tujuan bersama. (Veithzal Rivai, 2003:3) Partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah keperansertaan semua anggota atau wakil-wakil masyarakat untuk ikut membuat keputusan dalam proses perencanaan dan pengelolaan pembangunan termasuk di dalamnya memutuskan tentang rencana-rencana kegiatan yang akan dilaksanakan, manfaat yang akan diperoleh, serta bagaimana melaksanakan dan mengevaluasi hasil pelaksanaannya. (Purnamasari, 2008:24). Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini  adalah metode penelitian kualitatif. Fokus penelitian yaitu : Kepemimpinan Opo Lao dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Riung. Informan dalam penelitian ini adalah Opo Lao,  perangkat desa, dan tokoh masyarakat. Analisis yang digunakan dengan mendeskripsikan menggambarkan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta - fakta yang ada. Hasil penelitian bahwa gaya kepemimpinan Opo Lao dalam menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Riung lebih bergaya demokratis. Masyarakat menunjukan partisipasi yang cukup tinggi yaitu dengan menghadiri pertemuan-pertemuan  dan memberikan usul/saran dalam perencanaan pembangunan desa, juga memberikan  bantuan dalam bentuk tenaga dan materi secara gotong royong untuk menunjang pembangunan desa. Gaya kepemimpinan Opo Lao yang bersifat demokratis lebih memberikan kecnderungan masyarakat untuk memberikan partisipasi yang tinggi dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Riung. Hal ini lebih disebabkan karena kehendak masyarakat yang diartikulasikan dapat disalurkan sehingga mendorong masyarakat untuk menunjang program-program pembangunan di desa.
PERAN KEPALA DISTRIK DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI DISTRIK NABIRE KABUPATEN NABIRE ., Rahmawan
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 4 (2015)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan ditentukan oleh kemampuan sumnber daya manusia aparatur, khusus di kabupaten nabire, distrik nabire, peneyelenggaraan pemerintahan distrik difokuskan pada peraturan bupati nomor 65 tahun 2009 tentang penjabaran tugas pokok dan fungsi Distrik Nabire Kabupaten Nabire yang menegaskan kewenangan kepala distrik dalam penyelenggaraan pemerintahan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran kepala distrik dalam penyelenggaraan pemerintahan yang meliputi koordinasi dalam pemberdayaan masyarakat, koordinasi dalam pembinaan pemerintahan desa dan kelurahan, serta koordinasi terhadap kebutuhan di desa dan kelurahan. Informan dalam penelitian ini adalah masyarakat sebagai informan utama, serta aparat pemerintah kecamatan sebagai informan kunci yang dianggap mengetahui tentang peran kepala distrik dalam penyelenggaraan pemerintahan di Distrik Nabire. Hasil dari tujuan ini menunjukkan bahwa peran kepala distrik dalam penyelenggaraan pemerintahan di Distrik Nabire terbatas pada kewenangan kepala distrik itu sendiri, hal ini disebabkan karena adanya regulasi yang membatasi wilayah kewenangan kepala distrik berbeda dengan desa yang diberikan otonomi, sedangkan disrtik hanya sebatas pada koordinasi antara pemerintah yang ada di desa dan kelurahan dengan pemerintah kabupaten.       Kata Kunci: Peran, Kepala Distrik, Penyelenggaraan Pemerintahan.

Page 29 of 109 | Total Record : 1084

 27   28   29   30   31 

Filter by Year

2013 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 3 (2023): Juli-September 2023 Vol. 3 No. 2 (2023): Ilmu Sosial dan Politik Vol. 3 No. 1 (2023): Jurnal FISPOL Unsrat Vol. 2 No. 4 (2022): Jurnal Eksekutif FISPOL Unsrat Vol. 2 No. 3 (2022) Vol 2, No 1 (2022) Vol 1, No 2 (2021) Vol 1, No 1 (2021): Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 5 (2020): Prodi Il. Pemerintahan Vol 1, No 4 (2020): Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 4 (2019) Vol 3, No 3 (2019) Vol 3, No 3 (2019) Vol 1, No 1 (2019) Vol 1, No 1 (2019) Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 2 (2017) Vol 1, No 1 (2017) Vol 1, No 1 (2017) Vol 1, No 8 (2016) Vol 1, No 7 (2016) Vol 1, No 5 (2016) Vol 1, No 4 (2015) Vol 1, No 3 (2014) Vol 2, No 1 (2013) Vol 1, No 1 (2013) More Issue