cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
JURNAL EKSEKUTIF
Published by Universitas Sam Ratulangi
ISSN : 23375736     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Environmental Science
Arjuna Subject : -
Articles 1,084 Documents
 95   96   97   98   99 
STRATEGI PEMERINTAH KECAMATAN DALAM MEMELIHARA KERUKUNAN ANTAR UMAT BERAGAMA DI KECAMATAN OBI SELATAN KABUPATEN HALMAHERA SELATAN Kapoti, Rikvar A.; Mantiri, Michael; Kumayas, Neni
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 4 (2020): Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indonesia memiliki enam agama yang diakui oleh Negara yaitu Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Budha dan Kong Hu Cu. Keberagaman agama tersebut menjadi modal kekayaan dan keuntungan budaya yang dimiliki oleh Negara ini karena dapat menjadi sumber inspirasi bagi proses konsolidasi demokrasi di Indonesia. Disisi lain kemajemukan namun juga dapat berpotensi menjadi social konflik antar umat beragama yang biasa mengancam keutuhan NKRI, terutama apabila tidak disikapi dengan bijak dan tidak dikelola dengan baik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mengetahui strategi Pemerintah Kecamatan Obi Selatan Kabupaten Halmahera Selatan dalam menjaga memelihara kurukunan antara umat beragama. Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif kualitatif dan hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pemerintah kecamatan obi selatan dalam menjaga kerukunan antar umat beragama melalui kemampuan yang ada adalah dengan memanfaatkan aturan yang telah dibentuk oleh pemerintah pusat dan daerah serta dengan menjalankan tugas pokok sebagai camat yakni mengkoordinasikan keamanan dan ketertiban umum serta keharmonisan antar umat beragama. Selain itu juga kemampuan yang dimiliki yang digunakan sebagai strategi yakni pengalaman masa lalu, sehingga apabila diingatkan kengerian peristiwa tersebut, banyak masyarakat yang menjadi sadar untuk berpikir akan pentingnya menjaga kerukunan antar umat beragama..Kata Kunci : Strategi, Pemerintah Kecamatan, Kerukunan, Umat Beragama.
EVALUASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DI DESA LEILEM KECAMATAN SONDER KABUPATEN MINAHASA Pua, Andre; Lumolos, Johny; Sampe, Stefanus
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 4 (2020): Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kebijakan Pengembangan Industri Kecil di Kabupaten Minahasa adalah sistem untuk pengembangan industri kecil yang ada di desa Leilem Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa. Dalam hal ini tujuan untuk pengembangan industri kecil adalah untuk meningkatkan dan mengembangkan industri kecil yang ada. Peneliti dalam hal ini mendapatkan hasil penelitian kebijakan yang ada sudah jelas namun belum di realisasikan oleh dinas terkait, dalam hal ini juga para pelaku industry kecil sangat menyayangkan ketika peraturan daerah yang sudah jelas namun bisa di realisasikan oleh pemerintah daerah. Di lapangan juga masih terdapat banyak masalah yang ada namun masalah tersebur sebenarnya bisa terjawab ketika peraturan daerah tentang pengembangan industry bisa di realisasikan. Dalam segi Efesiensi Adalah perbandingan terbaik antara suatu keadaan dengan keadaan sebelumnya dilihat dari proses pelaksanaan peraturan pemerintah yang didasarkan pada waktu dan biaya. Dalam hal ini, akan dilihat apakah setelah pengembangan kebijakan industri meubel di Desa Leilem Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa telah menimbulkan kemajuan pada industri meubel ini. Dari hasil wawancara peneliti menjelaskan bahwa kebijakan pengembangan industry kecil ini sangat baik dan di harapkan oleh para pelaku industry, namun kenyataan nya peraturan daerah yang ada belum sepenuhnya di realisasikan, dari hasil peneliti juga menjelaskan bahwa sebenarnya kebijakan pengembangan industry kecil ini bisa di realisasikan ketika dinas terkait dan para pelaku industry kecil mempunyai komunikasi yang baik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kebijakan pengembangan industri kecil di Desa Leilem Kecamtan Sonder Kabupaten Minahasa. Penelitian yang dipakai adalah penelitian deskriptif, dengan menggunakan pendekatan kualitatif.Kata Kunci : Evaluasi, Kebijakan, Pengembangan Industri Kecil.
KAPASITAS KEPALA SUKU MEE DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KAMPUNG (Studi Kasus Di Kampung Pasir Putih Distrik Ekadide Kabupaten Paniai- Provinsi Papua) Nawipa, Ayub; Kasenda, Ventje; Singkoh, Frans
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 4 (2020): Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kapasitas diartikan sebagai kemampuan untuk melaksanakan tugas atau pekerjaan secara berhasil. Kapasitas juga dipandang sebagai jaminan keberlangsungan hidup suatu organisasi dan individu. Kepala Suku ialah sebuah sebutan yang ditujukan kepada seseorang yang menjadi figure sentral dalam sebuah suku atau kelompok masyarakat. Namun, banyak orang engkonotasikan suku sebagai sebuah kelompok masyarakat yang hidupnya masih jauh dari unsur peradaban. Sebagian masyarakat suku sering di identik dengan sebuah kelompok masyarakat hayati di pedalaman hutan.Mereka mengisolasikan diri dari kehidupan global luar. Kepala suku memiliki sebuah peran sosial terikat pada hukum formal yang berlaku dalam sebuah negara. Kemasyarakatan Adat Suku Mee dibentuk sejak dahulu sebelum ada pemerintah dan agama di wilayah yang mendiami suku Mee salah satunya di Kampung Pasir Putih Distrik Ekadide sebelumnya di sebut dengan nama kapaga kemudian masuk agama di ganti menjadi anohapi dan setelah ada wilayah administrasi pemerintah di gantianohapi menjadi kepala suku. Kepala suku dapat di percayakan sesuai wilayahadministrasi masing-masing wilayah administrasi kampung. Tersebarnya suku suku di Papua secara antropologis membentuk karakter kepemimpinan informal yang sudah dipraktekkan jauh sebelum adanya kepemimpinan formal seperti sekarang ini. Namun secara nyata saat ini kepemimpinan formal jauh lebih berkembang dan menjadi pilihan utama dalam sistem pemerintahan kampung. Pasir Putih merupakan salah satu kampung di kabupaten paniai yang masih memelihara kepemimpinan informal. Disamping itu juga, Kampung pasir putih memiliki organisasi pemerintahan kampung yang formal. Kata Kunci : Kapasitas, Kepala Suku, Penyelenggaraan Pemerintahan.
NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA DI PEMERINTAHAN KOTA MANADO DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 Sumangando, Revaldi C.; Liando, Daud; Undap, Gustaf
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 5 (2020): Prodi Il. Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Negara hukum adalah negara yang penyelenggaraan pemerintahannya berdasarkan hukum. Keberadaan Negara hukum diharuskan untuk menjunjung nilai-nilai atau asas-asas yang menjadi pedoman penyelenggaran pemerintah dan penegakan hukumnya. Salah satunya adalah asas demokrasi. Asas demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat. Asas ini menuntut setiap orang untuk mempunyai hak atau kesempatan yang sama dalam menentukan kebijakan pemerintah. Penerapan asas demokrasi yang nampak jelas kita temui ialah pemilihan umum (pemilu). Pemilihan umum merupakan proses penyelenggaran kedaulatan rakyat dalam rangka mengisi jabatan-jabatan dalam suatu pemerintahan yang berasaskan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Dalam Pemilihan umum terdapat keterlibatan warga negara (rakyat) dalam pengambilan keputusan politik, baik langsung maupun tidak langsung yang merupakan salah satu ciri pemerintahan yang demokratis. Melihat Fenomena Aparatur Sipil negaradi kota manado yang tidak netral dengan berbagai factor, Fenomena yang terjadi di lapangan ialah Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain, dan hal- hal seharusnya aparatur sipil negara harus hindari dalam netralitas ialah: ikut serta sebagai pelaksana kampanye, Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS, sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara; Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara: membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye. Adapun 5 Kasus Tentang Netralitas Aparatur Sipil Negara yang terlapor di Komisi Aparatur Sipil Negara dalam tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019 di kota manado, yakni: Eks Camat Kecamatan Mapanget inisial (AM), eks Camat Kecamatan Bunaken inisial (KL), staff Kecamatan Bunaken inisial (RS), eks Lurah Wenang Selatan inisial (LI), eks Lurah wenang inisial (KO).Kata Kunci : Netralitas, Aparatur Sipil Negara, Pemilihan Umum
TUGAS DAN FUNGSI BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DALAM MELINDUNGI KESEHATAN MASYARAKAT DI KOTA MANADO (STUDI KASUS TENTANG PENGGUNAAN BAHAN MAKANAN BERBAHAYA DI KOTA MANADO) Launde, Agata Pransiska; Pioh, Novie; Waworundeng, Welly
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 5 (2020): Prodi Il. Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Makanan adalah zat yang dimakan oleh makhluk hidup untuk mendapatkan nutrisi yang kemudian diolah menjadi energi. Karbohidrat, lemak, protein, vitamin, dan mineral merupakan nutrien dalam makanan yang dibutuhkan oleh tubuh. Makanan yang dikonsumsi oleh manusia disebut pangan, sedangkan makanan yang dikonsumsi oleh hewan disebut pakan. Setiap makhluk hidup membutuhkan makanan. Kesehatan adalah hal yang utama bagi setiap orang, dengan keadaan yang sejahtera secara fisik, mental dan sosial maupun spiritual maka akan memungkinkan setiap orang untuk hidup lebih produktif. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) kesehatan adalah keadaan sempurna baik fisik, mental maupun sosial dan tidak hanya bebas dari penyakit dan cacat. Kesehatan dapat diperoleh dengan cara mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi bagi tubuh serta juga di imbangi dengan berolahraga. Dalam bahan makanan perlu diawasi penggunaan bahan yang berbahaya untuk dikonsumsi oleh manusia. Oleh sebab itu produk makanan yang di jual perlu di awasi oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) diperiksa sesuai standar kelayakan untuk dikonsumsi.Pengawasan terhadap makanan ini dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dengan tujuan untuk melindungi kesehatan masyarakat sebagaimana tentang dalam Peraturan Menteri (Permen) Kesehatan Republik Indonesia No. 33 tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Uji Mutu Obat dan Makanan. Kementrian Kesehatan (Kemenkes) yang merupakan kewenangan Pemerintah dan dilaksanakan sendiri, satuan kerja adalah pihak di lingkungan Kementrian Kesehatan, Kepala dan pihak Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dan Kepala Dinas Kesehatan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Kementrian Kesehatan.Kata Kunci: Makanan, Penggunaan Bahan Makanan, Pengawasan Makanan, Kesehatan.
PERANAN PEMERINTAH DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA GUNUNG PAYUNG DI DESA POOPO KECAMATAN RANOYAPO KABUPATEN MINAHASA SELATAN Pendong, Alesandro; Singkoh, Frans; Pangemanan, Fanley
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 5 (2020): Prodi Il. Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemerintah memiliki peranan yang sangat sentral pengelolaan dan pengembangannya. Peran pemerintah dalam mengembangkan pariwisata dalam garis besarnya adalah menyediakan insfratruktur (tidak hanya bentuk fisik), memperluas berbagai fasilitas, kegiatan koordinasi anatara aparutur pemerintah dengan wisata, pengaturan dan promosi umum keluar negeri. Tidak di pungkiri bahwa hampir seluruh Indonesia memeliki potensi pariwisata, maka yang perlu di perhatikan adalah sarana transportasi, keadaan insfrastruktur dan sarana-sarana pariwisata lainnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan pemerintah dalam pengembangan pariwisata Gunung Payung di Desa Poopo Kecamatan Ranoyapo Kabupaten Minahasa Selatan, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, diharapkan dapat mengeksplorasi masalah sehingga akan diperoleh jawaban dari masalah penelitian melalui informasi yang disampaikan oleh informan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Poopo telah mengupayakan untuk meningkatkan daya tarik wisatawan dengan mempertontonkan tari-tarian budaya yang di peragakan oleh masyarakat Desa Poopo itu sendiri. Objek dan atraksi wisata ini termasuk produk industri pariwisata yang memotivasi wisatawan untuk berkunjung ke daerah wisata gunung paying, serta pemerintah desa dan masyarakat telah menyediakan alat transportasi guna menunjang wisatawan untuk menuju lokasi oabjek wisata gunung payung. Alat transportasi saat ini yang disediakan merupakan kendaraan roda dua yang dapat di sewa oleh para wisatawan untuk menuju lokasi wisata jika tidak ingin berjalan kaki.Kata Kunci : Peranan, Pemerintah, Pengembangan Pariwisata.
EVALUASI KEBIJAKAN KARTU NELAYAN DI KOTA MANADO (Studi Kasus di Kelurahan Sindulang I Kecamatan Tuminting) Pioh, Aldi; Waworundeng, Welly; Pangemanan, Fanley
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 5 (2020): Prodi Il. Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Masyarakat nelayan masih bergantung pada hasil sumber daya alam yang berasal dari laut untuk keberlangsungan hidup keluarganya. Keberadaan ikan di perairan laut Indonesia sangatlah melimpah, namun masih banyak nelayan tradisional yang terjebak dalam perangkap kemiskinan. Kartu nelayan merupakan wujud penghargaan pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan terhadap profesi nelayan dengan dikeluarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2016. Minimnya informasi mengenai kartu nelayan belum mencakup seluruh masyarakat nelayan, kurangnya sosialisasi sehingga masyarakat enggan untuk membuat kartu nelayan. Adanya kartu ini merupakan wujud penghargaan pemerintah melalui kementrian kelautan dan perikanan terhadap profesi nelayan, penerbitan kartu nelayan ini menjadi instrumen bagi Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan (DPKP) dan lembaga pemerintah dalam memberikan pembinaan dan bantuan penguatan usaha kepada nelayan sehingga lebih tepat sasaran. Kartu ini dapat mempermudah nelayan agar dapat menerima program bantuan yang telah dibuat pemerintah. Seperti akses untuk mendapatkan bantuan kapal, alat tangkap, membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, dan akses untuk mendapatkan Jaminan Kesehatan.Hal ini seharusnya menjadi perhatian utama bagi pemerintah provinsi sulawesi utara melalui Dinas Pertanian Kelautan dan Perikanan (DPKP) kota Manado sebagai penyelenggara kartu nelayan. Juga pentingnya mengetahui upaya-upaya apa yang telah dilakukan oleh pihak dinas terkait dalam melakukan tugas dan tanggung jawab sebagai penyelenggara kartu nelayan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui evaluasi kebijakan kartu nelayan terhadap dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan (DPKP) Kota Manado sebagai penyelenggara kartu nelayan. Penelitian yang dipakai adalah penelitian deskriptif, dengan menggunakan pendekatan kualitatif.Kata kunci: Evaluasi, Kebijakan, Evaluasi Kebijakan
KOORDINASI PEMERINTAH KECAMATAN DALAM MENGATASI KONFLIK DI KELURAHAN IMANDI DAN DESA TAMBUN KECAMATAN DUMOGA TIMUR Suhing, Rico; Lumolos, Johny; Kumayas, Neni
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 5 (2020): Prodi Il. Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kabupaten Bolaang Mongondouw Memiliki Suku Dan Adat-Istiadat Yang Berbeda-Beda Namun Di Iringi Dengan Pluralitas Budaya Yang Majemuk. Sebagaimana Daerah Lainnya, Bolaang Mongondow Sebagai Salah Satu Daerah Di Indonesia Yang Terkenal Dengan Multikulturalnya Menyimpan Sejarah Tersendiri Yang Melatarbelakangi Perkembangan Sosial, Budaya Dan Politik. Sebagai Daerah Dengan Tingkat Kepedulian Daerah Yang Masih Begitu Tinggi, Bolaang Mongondow Terkenal Dengan Sejarah Yang Membentuk Struktur Masyarakatnya Sendiri, Karena Disadari Atau Tidak Terlepas Dari Nilai Moralnya, Norma-Norma Yang Menjelma Dari Kebiasaan Masyarakat Bolaang Mongondow Dengan Sendirinya Akan Terlembagakan. Numun Di Tengah-Tengah Keindahan Multikultural Budaya Di Tanah Bolaang Mongondow Masi Juga Terdapat Gesekan Social Yang Berujung Pada Konflik Sosial. Sepertinya Halnya Konflik Sosial Yang Terjadi Di Kelurahan Imandi Dan Desa Tambun. Konflik Sosial Antar Kedua Pihak Tersebut Terjadi Karena Dendam Lama, Semisal Perebutan Daerah Pertambangan Dan Ujaran Status Di Media Social Yang Saling Memprofokasikan Sehingga Memicu Masyarakat Desa Untuk Saling Dendam. Tercatat Ada Beberapa Konflik Yang Muncul Ke-Publik Di Antaranya; Rabu (2/5/2012) Tawuran Terjadi, Diawali Saling Lempar Batu Dan Saling Sabet Antara Pemuda Desa Imandi Dan Tambun. Nevri Singal, Terkena Sabetan Parang Di Kepala Bagian Belakang Sebelah Kanan. Nevri Meninggal Di Puskesmas Imandi. Senin (28/4/2015) Bentrokan Dua Warga Desa Menyebabkan Korban Luka Luka Berjumlah 24 Orang. Pandangan Ini Justru Mengarah Pada Aspek Penyelenggaraan Pemerintahan Karena Pemerintahlah Yang Mempunyai Otoritas Penting Dalam Mengatur Semua Aspek Kehidupan Sosial Masyarakat. Tujuan Dari Penelitian Ini Adalah Untuk Mengetahui Bagaimana Koordinasi Pemerintah Kecamatan Dumoga Timur Dalam Mengatasi Konflik Kelurahan Imandi Dan Desa Tambun. Dalam Penelitian Ini Menggunakan Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif.Kata Kunci: Koordinasi, Konflik, Koordinasi Pemerintah
KUALITAS PELAYANAN PENDIDIKAN DI DAERAH KEPULAUAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP SISWA (Studi di Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara Kabupaten, Kepulauan Sangihe) Manis, Priskila Esdayanti; Pangemanan, Sofia; Waworundeng, Welly
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 4 (2020): Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengapa Kualitas Pelayanan Pendidikan di Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara belum optimal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi dan wawancara mendalam dan studi dokumen. Analisis data dalam penelitian ini yaitu reduksi data dan penyajian data. Berdasarkan hasil penelitian, Kualitas Pelayanan Pendidikan di Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara belum optimal dikarenakan berbagai faktor. Dilihat dari dimensi Tangibels (kenampakan fisik), yaitu banyak sarana prasarana yang kurang diketiga sekolah yang ada di Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara. Dilihat dari dimensi Responsiveness (daya tanggap) belum optimal dikarenakan setiap hari guru-guru tidak datang tepat waktu dan membuat siswa menunggu lama. Dilihat dari dimensi Assurance (jaminan) juga belum optimal dikarenakan diketiga sekolah masih kekurangan guru kompeten dan menyebabkan ada beberapa guru yang malas untuk masuk kelas karena dipaksa untuk memberikan pelajaran yang bukan bidang mereka. Dan dampaknya bagi siswa, banyak pelajaran yang tidak dapat mereka terima dengan baik.Kata Kunci: Kualitas, Pendidikan
IMPLEMENTASI APLIKASI PORTAL ANALISIS DATA BERBASIS PETA (PANADA) STUDI DI BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA MANADO Maatoke, Fernando Septian; Kaawoan, Johannis; Undap, Gustaf
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 5 (2020): Prodi Il. Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Era revolusi industri 4.0 yang seperti sekarang ini, terjadi perkembangan secara pesat dalam bidang teknologi diberbagai negara termasuk di Indonesia. Sekarang ini banyak kecanggihan teknologi yang mendukung perkembangan dunia informasi. Perkembangan teknologi pada jaringan komputer menyebabkan peningkatan pesat pada bidang telekomunikasi yang ditandai dengan munculnya internet. Internet sebagai salah satu implementasi dari teknologi informasi dan telekomunikasi merupakan teknologi utama yang sedang dan terus dikembangkan banyak organisasi ataupun individu. Setiap individu ataupun organisasi juga selalu mengalami perubahan Saat ini perubahan dalam penyampaian informasi, perubahan sosial, ekonomi dan budaya di dorong oleh teknologi informasi dan komunikasi yang memadai dan sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat, dalam hal ini suatu perwujudtan lewat pelayanan publik yang disajikan dalam bentuk praktis dan terpadu menjadi bagianpenting dalam mewujudkan good governance (tata kelola pemerintahan yang baik), upaya pencapaian tujuan bernegara dalam konsep (welfare state) yaitu dalam memajukan masyarakatnya secara demokratis, baik di bidang politik, ekonomi, maupun sosial budaya, membutuhkan birokrasi yang reformis, efisien, kreatif, inovatif, profesional, dan yang mampu menjawab tantangan perubahan masyarakat. Portal analisis data berbasis peta (PANADA) adalah suatu terobosan pemerintah yang bersifat inovasi lewat penerapan aplikasi guna meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan di kota Manado, dicanangkan aplikasi ini untuk membantu pemerintah kota Manado dalam menyelenggarakan pelayanan publik yang cepat, tepat dan akurat dan mempermudah masyarakat dalam mendapatkan pelayanan informasi dan administrasi. Portal tersebut dibangun sebagai informasi yang berbasis geospasial yang akurat, mutakhir dan unified atau dapat menjadi satu basis/referensi data. Kemudian dapat dimanfaatkan secara mudah olehinternal perangkat daerah pemerintah kota Manado dan oleh masyarakat.Kata Kunci : Implementasi, Informasi, Pelayanan Publik.

Page 97 of 109 | Total Record : 1084

 95   96   97   98   99 

Filter by Year

2013 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 3 (2023): Juli-September 2023 Vol. 3 No. 2 (2023): Ilmu Sosial dan Politik Vol. 3 No. 1 (2023): Jurnal FISPOL Unsrat Vol. 2 No. 4 (2022): Jurnal Eksekutif FISPOL Unsrat Vol. 2 No. 3 (2022) Vol 2, No 1 (2022) Vol 1, No 2 (2021) Vol 1, No 1 (2021): Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 5 (2020): Prodi Il. Pemerintahan Vol 1, No 4 (2020): Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 4 (2019) Vol 3, No 3 (2019) Vol 3, No 3 (2019) Vol 1, No 1 (2019) Vol 1, No 1 (2019) Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 2 (2017) Vol 1, No 1 (2017) Vol 1, No 1 (2017) Vol 1, No 8 (2016) Vol 1, No 7 (2016) Vol 1, No 5 (2016) Vol 1, No 4 (2015) Vol 1, No 3 (2014) Vol 2, No 1 (2013) Vol 1, No 1 (2013) More Issue