cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
JURNAL EKSEKUTIF
Published by Universitas Sam Ratulangi
ISSN : 23375736     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Environmental Science
Arjuna Subject : -
Articles 1,084 Documents
 97   98   99   100   101 
KUALITAS PELAYANAN SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN DAN DAMPAK TERHADAP MASYARAKAT DI KEPOLISIAN RESORT MINAHASA UTARA Walangitan, Clara Semaya; Pangemanan, Sofia; Singkoh, Frans
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 5 (2020): Prodi Il. Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kepolisian Negara Republik Indonesia, adalah salah satu institusi pemerintah yang bertugas sebagai ujung tombak penegakan hukum di Indonesia. Tugas yang diemban ini tidaklah ringan karena akan berhadapan dengan masyarakat. Penegakan hukum, bukan saja masyarakat harus sadar hukum dan taat hukum, tetapi lebih bermakna pada pelaksanaan hukum sebagaimana mestinya dan bagi yang melanggar harus pula ditindak menurut prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Indonesia, bila dikaji secara mendalam berisi harapan-harapan, untuk terwujudnya aparatur kepolisian yang mandiri, berkualitas dan professional; terlaksana tugas dan tanggung jawab kepolisian dengan baik, benar dan berkualitas, dengan mengedepankan keadilan, kepolisian hukum dan hakhak azasi manusia dan terwujudnya ketertiban, keamanan, kedamaian dalam masyarakat, melalui peningkatan kesadaran hukum, ketaatan terhadap hukum dan penegakan hukum sebagaimana mestinya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kualitas pelayanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) serta dampaknya terhadap masyarakat di Kepolisian Resort Minahasa Utara, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, diharapkan dapat menjawab permasalahan dalam penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keandalan petugas dalam pelayanan SKCK di Satuan Intelkam Polres Minahasa Utara dapat dikatakan sudah baik, dimana proses pelayanan skck sesuai dengan waktu yang ditentukan meskipun secara teknis pernah mengalami beberapa kendala seperti listrik padam, kerusakan serta ketiadaan pimpinan.Kata Kunci : Kualitas, Pelayanan SKCK, Kepolisian, Masyarakat.
KEBUTUHAN DAN DISTRIBUSI APARATUR SIPIL NEGARA PRESPEKTIF PELAYANAN PUBLIK DI KELURAHAN MOTTO KECAMATAN LEMBEH UTARA KOTA BITUNG Tuwonaung, Andrew; Mantiri, Michael; Kimbal, Alfon
JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kelurahan sebagai sebuah organisasi pemerintah Kota yang paling dekat danberhubungan langsung dengan masyarakat merupakan ujung tombak keberhasilan pembangunan suatu kota, dimana kelurahan akan terlibat langsung dalam perencanaan dan pengendalian pembangunan serta pelayanan. Dalam UU Nomor 73 Tahun 2005 Kelurahan Merupakan Wilayah Kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten atau Kota. Untuk mewujudkan pelayanan publik pada ujung tombak pemerintah tersebut, dibutuhkan Pegawai yang memadai dan kompetibel dari sisi jumlah dan kualitas kerja. Dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dijelaskan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. PegawaiNegeri berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil dan merata dalam penyelenggaran tugas negara, pemerintahan dan pembangunan. Oleh karena itu ASN menjadi salah satu unsur paling vital dalam instansi pemerintahan, sehingga managemen pegawai ASN atau management kepegawaian merupakan salah satu instrument penting bagi organisasi public dalam mencapai berbagai tujuannya. Bagi sektor publik, tanggung jawab besar dalam memberi tanggung jawab besar birokrasi dalam pelayanan kepada masyarakat harus di dukung oleh pegawai asn yang professional dan kompoten.alasan dalam hal ini adalah pegawai asn tersebut, memenuhi efisiensi dan efektifitas yang terjadi di instansi pemerintah baik di pusat maupun di daerah. Sebagai pegawai ASN, sumber daya ini bertugas merancang danmemproduksi jasa publik. Kata kunci: Kebutuhan, Distribusi, Pelayanan Publik, Kebutuhan Aparatur SipilNegara.
PERAN BADAN KEHORMATAN DALAM PENEGAKAN KODE ETIK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DI KABUPATEN SITARO Tamaka, Danny Rinaldy; Monintja, Donald; Kimbal, Alfon
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 5 (2020): Prodi Il. Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat dan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu mengubah mekanisme yang selama ini dilakukan dalam menanggapi dugaan penyimpangan etika anggota Dewan Perwakilan Rakyat maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan tidak lagi bersifat pasif, tetapi bersifat proaktif, Pembentukan Badan Kehormatan adalah merupakan efek dari gagasan Reformasi Etik, Rezim Etik dan kode etik dan kode perilaku yang bersifat mengikat dan wajib ditaati oleh setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai salah satu alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Kepulauan Siau, Tagulandang, Biaro yang bersifat tetap dinilai dapat menjamin tegaknya tata tertib dan kode etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ternyata hasilnya tidak selalu sesuai dengan apa yang diharapkan. Berdasarkan hasil studi awal Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Siau, Tagulandang, Biaro belum bekerja secara maksimal karena banyak anggota legislatif dalam pengamatan peneliti banyak yang tidak hadir pada saat rapat paripurna, bahkan ada rapat yang dijadwalkan akhirnya batal digelar disebabkan peserta sidang tidak memenuhi kuorum, selanjutnya itu juga masih ada anggota Dewan yang kurang memahami tugas dan fungsi sebagai anggota dewan hal itu dapat dilihat dalam berbagai kasus seperti korupsi, suap, narkoba, dan kekerasan/penganiayaan. Ditemui dari berbagai sumber yang didapati melalui studi awal yang dilaksanakan oleh peneliti terdapat beberapa masalah yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Siau, Tagulandang, Biaro terkait dengan masalah tata tertib dan kode etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah seperti adapun kasus yang terkonfirmasi ada dugaan penyimpangan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Siau Tagulandang Biaro menurut Manado Express pada tanggal 14 Januari 2015, selain dari adanya dugaan belum pahamnya anggota Dewan terhadap tugas dan fungsinya beberapa anggota Dewan yang melanggar etika dalam persidangan seperti merokok dan berteriak di dalam ruangan, selanjutnya didapati juga dugaan penyalahgunaan keuangan tertanggal 24 Februari 2015 yakni korupsi perjalanan dinas dan bimbingan teknis Bimbingan Teknis fiktif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabuapten Kepulauan Siau Tagulandang BiaroKata Kunci : Peran, Badan Kehormatan, Kode Etik, DPRD.
INOVASI PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE DALAM SISTEM KEPENDUDUKAN (Studi Kasus Di Dinas Kependudukandan Catatan Sipil Sangihe) Manangkoda, Fresly J.; Mantiri, Michael; Kumayas, Neni
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 5 (2020): Prodi Il. Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui inovasi program Pemerintah di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Sangihe, metode yang digunakan adalah kualitatif, hasil penelitian menunjukkan inovasi yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Sangihe sudah dilaksanakan dengan baik, hal ini terlihat berdasarkan fokus penelitian melalui inovasi, proses pelaksanaan, dan respon masyarakat dalam pelaksaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Sangihe, untuk membantu masyarakat dalam pengurusan administrasi kependudukan melalui kegiatan Sepak Terjal Gahagho sistem pelayanana administrasi kependudukan secara terpadu dan terjangkau guna pemenuhan hak masyarakat menuju good governance, pelayanan LANGKA (PelayananLangsung Akta), SI JEMPOL (Sistem Jemput Bola) dan SIMPEL MOMEN.Kata Kunci: Inovasi, Pemerintah Daerah, Sistem Kependudukan
PERAN KEPALA DESA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI DESA SALIBABU KECAMATAN SALIBABU Paru, Selni; Kaunang, Markus; Sumampouw, Ismail
JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Peran kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan untuk mengarahkan pencapaian kearah tujuan pembangunan dan mengurangi ketidak efisiennya serta konflik yang merugikan, peran yang dimaksudkan agar para aparat pelaksana pembangunan melihat sumber daya manusia dan sumber daya lain yang dimiliki. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan tergantung pada kemampuan aparat penanggung jawab pelaksana pembangunan, untuk menyusun berbagai sumber daya yang ada dalam mencapai suatu tujuan. Tingkat efektivitas pelaksana pembangunan hendaknya mendapat perhatianyang lebih dari segenap unsur operasional penyelenggara pembangunan. Tujuanpenelitian ini adalah untuk mengetahui peran yang dilakukan oleh kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Salibabu, yang dikaji dari aspek-aspek ilmiah. hasil penelitian menunjukan bahwa Peranan kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan yang berkaitan dengan memberdayakan masyarakat sampai saat ini masih kurang baik. Hal ini sesuai dengan pernyataan informan bahwa pemerintah desa hanya kadang-kadang melibatkan masyarakat untuk bergotong-royong dalam mengerjakan pembangunan infrastruktur desa, sedangkan dari masyarakat sendiri menjawab tidak keberatan seandainya diminta untuk membantu secara fisik maupun tenaga dalam pembangunan infrastruktur desa tersebut, hal ini terjadi karena setiap pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa selalu diborongkan kepada orang yang bahkan diluar dari masyarakat desa tersebut sehingga masyarakat menjadi tidak terlibat di dalam pembangunan yang sebenarnya untuk kepentingan mereka sendiri. Kata Kunci : Peran, Kepala Desa, PembangunanSumampouw3AbstrakPeran kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan untuk mengarahkan pencapaiankearah tujuan pembangunan dan mengurangi ketidak efisiennya serta konflik yangmerugikan, peran yang dimaksudkan agar para aparat pelaksana pembangunan melihatsumber daya manusia dan sumber daya lain yang dimiliki. Keberhasilan pelaksanaanpembangunan tergantung pada kemampuan aparat penanggung jawab pelaksanapembangunan, untuk menyusun berbagai sumber daya yang ada dalam mencapai suatutujuan. Tingkat efektivitas pelaksana pembangunan hendaknya mendapat perhatianyang lebih dari segenap unsur operasional penyelenggara pembangunan. Tujuanpenelitian ini adalah untuk mengetahui peran yang dilakukan oleh kepala desa dalampelaksanaan pembangunan di Desa Salibabu, yang dikaji dari aspek-aspek ilmiah.hasil penelitian menunjukan bahwa Peranan kepala desa dalam pelaksanaanpembangunan yang berkaitan dengan memberdayakan masyarakat sampai saat inimasih kurang baik. Hal ini sesuai dengan pernyataan informan bahwa pemerintahdesa hanya kadang-kadang melibatkan masyarakat untuk bergotong-royong dalammengerjakan pembangunan infrastruktur desa, sedangkan dari masyarakat sendirimenjawab tidak keberatan seandainya diminta untuk membantu secara fisik maupuntenaga dalam pembangunan infrastruktur desa tersebut, hal ini terjadi karena setiappembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa selalu diborongkan kepada orangyang bahkan diluar dari masyarakat desa tersebut sehingga masyarakat menjadi tidakterlibat di dalam pembangunan yang sebenarnya untuk kepentingan mereka sendiri.Kata Kunci : Peran, Kepala Desa, Pembangunan
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN PAJAK RESTORAN DI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA TOMOHON Maria, Kurnia; Lumolos, Johny; Pangemanan, Fanley
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 5 (2020): Prodi Il. Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah, salah satunya dapat diukur melalui kinerja keuangan daerah. Pengukuran kinerja keuangan sangat penting untuk melihat akuntabilitas pemerintah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan otonomi daerah, maka pemberian kewenangan untuk mengadakan pemungutan pajak harus mempertimbangkan kriteria-kriteria perpajakan yang berlaku secara umum dan juga harus mempertimbangkan ketepatan suatu pajak sebagai pajak daerah. Inisiatif dan kemauan pemerintah daerah sangat dibutuhkan dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) bisa dilakukan pemerintah daerah dengan cara melaksanakan secara optimal pemungutan pajak dan retribusi daerah serta melakukan pengawasan dan pengendalian secara sistematis dan berkelanjutan untuk mengantisipasi terjadinya penyimpangan dalam pemungutan pendapatan asli daerah oleh aparatur daerah sehingga potensi penerimaan pendapatan asli daerah dapat digali dengan sebaik-baiknya namun dengan tetap mengkaji agar dampaknya tidak sampai mengganggu perekonomian dan masyarakat. Upaya yang dilakukan pemerintah Kota Tomohon untuk meningkatkan penerimaan pajak restoran dilakukan dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah (PAD).Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan pengelolaan pajak restoran dalam mengoptimalkan pendapatan asli daerah. Teknik analisa yang dipakai adalah teknik deskriptif kualitatif sesuai dengan data dan fakta dilapangan, mengkaji secara menyeluruh permasalahan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa masih kurangnya sikap tegas dan komitmen pemerintah terhadap wajib pajak yang mengakibatkan sikap tidak jujur wajib pajak dalam membayar pajak, selain itu komunikasi antara implementor dengan para wajib pajak yang masih renggang.Kata kunci: Kebijakan, Pengelolaan, Pajak Restoran.
KINERJA DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM MENANGANI ANAK TERLANTAR DI KOTA MANADO Sajow, Angelina; Sambiran, Sarah; Kairupan, Josef
JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tercapainya kinerja yang maksimal tidak akan terlepas dari peran pemimpin birokrasi dalam memotivasi bawahannya dalam melaksanaakan pekerjaan efisien dan efektif. Berdasarkan UUD 1945 pasal 34, “anak terlantar dan fakir miskin dipelihara oleh Negara”. Artinya pemerintah mempunyai tanggung jawab terhadap pemeliharaan dan pembinaan anak-anak terlantar, termasuk anak jalanan. Dengan adanya Undang-Undang tentang anak terlantar, maka pemerintah telah memberikan kebijakan yang berupa program untuk kesejahteraan anak-anak yang merasa belum mempunyai hak yang sama pada anak yang lain. Dinas sosial kota manado yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Pembangunan Kesejahteraan Sosial yang pada hakekatnya adalah pembangunan manusia seutuhnya yang fokus sasarannya diarahkan kepada pembangunan sumber daya manusia di bidang kesejahteraan sosial khususnya untuk anak terlantar tentunya dalam melaksanakan kegiatan dan program akan sangat membantu jika di dukung dengan kelengkapan data dan fasilitas atau prasarana yang ada di kantor. Masalah yang diidentifikasi oleh peneliti dalam penelitian ini di antaranya adalah : 1) Produktivitas yang ditunjukan oleh Dinas Sosial sudah baik, tetapi masih ada saja anak-anak terlantar yang masih berkeliaran di tempat umum,2) kualitas pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Dinas kepada masyarakat sudah baik, namun harus lebih ditingkatkan lagi agar supaya bisa lebih baik lagi., 3) dalam hal pemberian bantuan sosial tidak sesuai dengan prosedur yang dibuat oleh Dinas Sosial atau bisa dikatakan tidak tepat sasaran. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dalam menangani anak terlantar di kota manado. Penelitian yang dipakai adalah penelitian deskriptif, dengan menggunakan pendekatan kualitatif.Kata kunci: Kinerja, Pemerintah, Anak Terlantar
KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PEMBERIAN HAK GUNA USAHA TERHADAP PT.KIRANA SINAR GEMILANG DI KECAMATAN LEMBORAYA KABUPATEN MOROWALI UTARA PROVINSI SULAWESI TENGAH Tagoe, Yolanda; Nayoan, Herman; Sumampouw, Ismail
JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan pemerintah dalam pemberian Hak Guna Usaha terhadap PT. Kirana Sinar Gemilang di Kecamatan Lemboraya Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah. Perlu diperhatikan dalam pemberian Hak Guna Usaha terhadap perusahaan PT Kirana Sinar Gemilang mengenai tanah-tanah yang berkaitan dengan tanah masyarakat, pembagian hasil plasma, penyerobotan lahan dan penyerobotan lahan. Metode yang digunakan adalah metode deskrptif kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini informannya berjumlah 1 orang kepala perwakilan kantor pertanahan Kabupaten Morowali Utara, 1 orang sekretaris divisi perusahaan PT. Kirana sinar Gemilang, 1 orang kepala desa lawangke, 1 orang buruh plasma, 2 orang masyarakat. Dengan metode pengumpulan data wawancara, observasi, studi dokumen, analisis data dilakukan selama penelitian ini berlangsung. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa berdasarkan dari teori Faried Ali terdapat tiga lokus yaitu: lokus pengaturan, lokus implementasi dan lokus evaluasi, kebijakan yang dilakukan belum efektif dalam penerapannya karena belum sesuai dengan pengaturan karena masih terdapat kepentingan kelompok lain yang di utamakan kurangnya ketegasan dari pemerintah yang seharusnya mencakup tiga aspek yaitu negara, perusahaan dan masyarakat sebagai kelompok sasaran.Kata Kunci : Kebijakan Pemerintah, Hak Guna Usaha
PENGAWASAN KEPALA KAMPUNG DALAM PEMBNGUNAN DI DESA WENAM DISTRIK PIRIME KABUPATEN LANNY JAYA Wanembo, Tundeki; Gosal, Ronny; Singkoh, Frans
JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian Ini bermaksud untuk mengetahui pengawasan kepala kampung dalam pembangunan di kampung wenam distrik pirime kabupaten lanny jaya dilihat. Dari Tugas Pokok Fungsi Pengawasan Kepala Kampung Menurutdari mengemukakan bahwa pengawasan dapat dianggkap sebagai aktifitas untuk menemukan menkoreksi, penyimpangan- penyimpagan peting dalam hasil yang dicapai dari aktivitas-aktivitas yang direncanakan. Pelaksanakan pembangunan menurut pembangunan mempunyai tiga sifat penting yaitu:1. Suatu proses yang berarti perubahan yang terjadi terus- menerus 2. Usaha untuk menaikan pendapatan per kapita itu harus terus menerus dan berlangsung dalam jangka panjang sehingga setiap pembangunan sarana fisik harus lebih di perhatikan dalam hal seperti pendanaan, lokasi, dan waktu pelaksanaan, namun perlu juga kerjasama yang begitu erat sehingga tidak adanya keterlambatan dalam koordinasi dan komunikasi dari pemeritah kabupaten kepada kepala kampungapa yang di harapkan dalam pelaksanaan program pembangunan hal yang mengadapi di lapangan.Kata Kunci: Pengawasan Kepala Kampung, Dalam Pembangunan
EFEKTIVITAS METODE KAMPANYE DEBAT PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2018 Rawis, Junior A. K.; Liando, Daud; Pangemanan, Fanley
JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemilihan kepala daerah adalah pemilihan umum untuk memilih gubernur, bupati dan wali kota sebagai pemimpin daerah. Debat merupakan bagian yang sangat penting dalam pesta demokrasi. Di ajang inilah, setiap paslon mempromosikan visi-misinya. Selain sebagai sarana untuk menguji seberapa jauh pasangan calon menguasai permasalahan yang dihadapi oleh daerah yang akan dipimpinya, juga bisa dijadikan pasangan calon sebagai wahana untuk meyakinkan publik dan menaikkan tingkat kepercayaan publik. Penelitian ini fokus pada efektivitas metode kampanye debat pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Minahasa. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian Kualitatif dengan penjabaran deskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran untuk memahami dan menjelaskan Efektivitas Metode Kampanye Debat Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2018. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori efektivitas Bernard dalam Prawirosentono. Rumusan masalah yang diambil dalam penelitian ini adalah Mengapa Metode Kampanye Debat Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2018 tidak efektiv ?. Hasil analisis menunjukan bahwa Metode Kampanye Debat Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2018 tidak efektiv yang disebabkan oleh faktor penentuan tempat yang tidak strategis, pembatasan kuota pendukung dan juga media penyiaran yang tidak memadai.Kata Kunci : Efektivitas, Metode Kampanye Debat, Pemilihan Umum Kepala Daerah.

Page 99 of 109 | Total Record : 1084

 97   98   99   100   101 

Filter by Year

2013 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 3 (2023): Juli-September 2023 Vol. 3 No. 2 (2023): Ilmu Sosial dan Politik Vol. 3 No. 1 (2023): Jurnal FISPOL Unsrat Vol. 2 No. 4 (2022): Jurnal Eksekutif FISPOL Unsrat Vol. 2 No. 3 (2022) Vol 2, No 1 (2022) Vol 1, No 2 (2021) Vol 1, No 1 (2021): Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 5 (2020): Prodi Il. Pemerintahan Vol 1, No 4 (2020): Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 4 (2019) Vol 3, No 3 (2019) Vol 3, No 3 (2019) Vol 1, No 1 (2019) Vol 1, No 1 (2019) Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 2 (2017) Vol 1, No 1 (2017) Vol 1, No 1 (2017) Vol 1, No 8 (2016) Vol 1, No 7 (2016) Vol 1, No 5 (2016) Vol 1, No 4 (2015) Vol 1, No 3 (2014) Vol 2, No 1 (2013) Vol 1, No 1 (2013) More Issue