Garuda - Garba Rujukan Digital

PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD DALAM MEMAKSIMALKAN PEMANFAATAN POTENSI TANAMAN LOKAL (Suatu Studi Di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian tentang Memaksimalkan Pemanfaatan Serat Pisang Abaka di Kecamatan Essang) Majore, Meikson; Kaawoan, Johannis; Singkoh, Frans
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 5 (2020): Prodi Il. Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Sumber daya alam merupakan sumber daya yang sangat penting bagi keberlangsungan hidup manusia. Hilang atau berkurangnya ketersediaan sumber daya alam tersebut akan berdampak terhadap kelangsungan hidup manusia, pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki oleh alam perlu dilakukan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, yang menjadi persoalan mendasar sehubungan dengan pengelolaan sumber daya alam adalah bagaimana mengelola sumber daya alam tersebut, agar menghasilkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi manusia tanpa mengorbankan kelestarian sumber daya alam itu sendiri. Kabupaten Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara berada diujung selatan Indonesia dan berbatasan langsung dengan Negara Filipina. Meskipun berada di daerah kepulauan yang identic dengan pulau karang dan lautan, namun Kabupaten Talaud menyimpan potensi sumberdaya alam yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh kebanyakan daerah di Indonesia. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan program Pemerintah Daerah dalam memaksimalkan serat pisang Abaka di Kecamatan Essang Kabupaten Kepulauan Talaud, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif diharapkan dapat menemukan jawaban terhadap masalah penelitian, hasil penelitian menunjukkan bahwa sarana dan prasarana merupakan salah satu aspek yang tidak dapat diabaikan dalam produksi serta pisang abaka, dalam rangka memenuhi aspek tersebut, pemerintah kabupaten mendapatkan bantuan dari Bank Indonesia berupa peralatan mesin yang diberikan kepada kelompok tani dan hasilnya cukup untuk meningkatkan produksi namun masih terkendala jumlah tempat produksi masih sedikit dan masih terpusat di satu tempat serta untuk mengangkut serat pisang abaka masih melalui teknik konvensional yakni melalui sungai karena infrastruktur jalan yang belum memadai.Kata Kunci: Program Pemerintah, Pemanfaatan, Tanaman Lokal.

PROFESIONALISME APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DALAM PELAYANAN PUBLIK DI KOTA TOMOHON Repi, Jeklin F.; Pangemanan, Sofia; Singkoh, Frans
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 5 (2020): Prodi Il. Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Profesionalisme.yang optimal dari Aparatur Sipil Negara sangat diperlukan. Salah satunya dalam pelayanan yang diberikan kepada masyarakat setiap waktu. Tetapi yang terjadi saat ini masih perlu sentuhan inovatif karena profesionalisme dalam hal melayani masyarakat belum terlihat. Oleh karena itu pelayanan publik yang baik masih sangat diharapkan oleh masyarakat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Profesionalisme Aparatur Sipil Negara Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Dalam Pelayanan Publik di Kota Tomohon . Metode yang digunakan yaitu metode deskriptif kualitatif, penelitian deskriptif kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk menggambarkan dan mendeskripsikan peristiwa maupun fenomena yang terjadi dilapangan. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum dapat dijelaskan bahwa perlu adanya kualitas kedisiplinan kerja aparat pemerintahan untuk mewujudkan keefektifan dalam pelayanan umum bagi masyarakat. Dengan tingkatkan disiplin kerja aparatur setempat maka profesionalisme di Dinas mampu memberikan pelayanan yang memadai dan tidak merugikan masyarakat. Adanya disiplin kerja yang baik akan menciptakan sesuatu yang harmonis baik antara masyarakat dan aparat maupun dengan sesame aparat. Sesuai dengan prosedur diatas telah ditetapkan masyarakat menginginkan agar adanya perbaikan kualitas disiplin dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat, hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara dengan masyarakat yang rata-rata memberikan jawaban agar proses pelayanan harus lebih baik dari sebelumnya untuk kepuasan masyarakat itu sendiriKata kunci: Profesionalisme, Aparatur Sipil Negara, Pelayanan Publik

KUALITAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DALAM PENGURUSAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI KOTA TOMOHON (Studi Kasus : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tomohon) Montolalu, Marcelino; Singkoh, Frans; Kimbal, Alfon
JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas pelayanan yang dijalankan Dinas Penanaman Modal Kota Tomohon dalam mengurus Izin Mendirikan Bangunan. Metode yang digunakan adalah Metode Deskritif kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini, informannya berjumlah 1 orang Kepala Bidang Pelayanan Terpadu, 1 orang Seksi Pelayanan bagian front office, 2 orang masyarakat yang sedang mengurus IMB, 2 orang masyarakat yang sudah mengurus IMB. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan dari teori Parasuraman terdapat lima variabel yaitu: (1) Tangibles. Pada aspek ini sarana dan prasarana telah sesuai dengan harapan, tetapi untuk kenyamanan belum.(2) Reliability Pada aspek ini standar pelayanan sudah jelas dan dijalankan hanya saja untuk keahlian pegawai menggunakan alat bantu belum sepenuhnya. (3) Responsiviness. Aspek ini pegawai telah melayani dengan cepat, tepat dan mudah.(4) Assurance. Aspek ini jaminan biaya dan waktu telah diberikan oleh Dinas Penanaman Modal kepada masyarakat yang mengurus IMB. (5) Emphaty. Aspek ini pegawai melayani dengan sopan santun dan tidak membeda-bedakan, tetapi yang belum yaitu mendahulukan kepentingan pengguna layanan.Kata Kunci : Kualitas, Pelayanan Terpadu, Izin Mendirikan Bangunan.

PKM APARAT PEMERINTAH DESA DALAM PEMBERDAYAAN WISATA ARUNG JERAM DI DESA TIMBUKAR KECAMATAN SONDER KABUPATEN MINAHASA PROVINSI SULAWESI UTARA Pati, Agustinus; Rondonuwu, Arpi
JURNAL EKSEKUTIF Vol 4, No 4 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Mitra dalam pelaksanaan PKM adalah Aparat Pemerintah Desa Timbukar, Kelompok Arung Jeram Waraney dan Arung Jeram Karapi Di Desa Timbukar Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa. Permasalahan mitra yaitu pengetahuan pengelola dan anggota kelompok-kelompok arung jeram dalam manajemen pelayanan para tamu serta pemanfaatan potensi desa di Desa Timbukar Kecamatan Sonder kurang maksimal dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan kurang professional dalam menggarap potensi wisata. Metode pendekatan yang ditawarkan untuk mengatasi permasalahan mitra tersebut di atas adalah memberikan penyuluhan dan pelatihan serat sosialisasi kepada mitra berdasarkan teori-teori manajemen dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pengelolaan pariwisata. Melalui kegiatan PKM diharapkan bermanfaat bagi kelompok-kelompok Arung Jeram, pemerintah desa serta untuk meningkatkan pengetahuan kelompok-kelompok Arung Jeram sehingga meningkatkan pendapatan dalam pengelolaan usaha Arung Jeram; sebagai bahan ilmiah Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat (LPPM) Unsrat; dan Jurusan Ilmu Pemerintahan FISPOL Unsrat serta Tim Pelaksana. Melalui kegiatan PKM dengan penyelenggaraan pemberian penyuluhan dan pelatihan kepada mitra memberikan kontribusi yaitu : Meningkatkan pengetahuan/pemahaman bagi aparat pemerintah desa dan kelompok-kelompok Arung Jeram dan masyarakat dalam menunjang potensi wisata Arung Jeram di Desa Timbukar, meningkatkan kunjungan wisata, fasilitas penunjang serta meningkatkan kenyamanan pelayanan. wisata Arung Jeram di Desa Timbukar. Meningkatkan pendapatan kelompok, serta masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan pendapatan desa.Kata kunci : Pemberdayaan Wisata.

PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS) DI KECAMATAN AMURANG TIMUR KABUPATEN MINAHASA SELATAN Mamangkey, Anderson; Lumolos, Johny; Pangemanan, Fanley
JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yang disingkat BSPS adalah bantuan pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan dalam peningkatan kualitas rumah dan pembangunan baru rumah beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum. Di Kabupaten Minahasa Selatan telah menerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya berlaku sejak tahun 2017 sampai pada tahun 2018. Pada tahun 2017 ada 8 Desa dan pada tahun 2018 ada 12 Desa dan 2 Kelurahan. Tahun 2017 berjumlah 387 unit dan pada tahun 2018 450 unit yang di salurkan. Di Kecamatan Amurang Timur terdapat 1 Desa dan 1 Kelurahan yang menerima bantuan BSPS. Pada tahun 2017 di Desa Maliku menerima dengan jumlah 52 unit dan pada tahun 2018 di Kelurahan Pondang menerima dengan jumlah 35 Unit. Bantuan BSPS yaitu dalam bentuk uang. Dari hasil pengamatan awal peneliti mengamati adanya fenomena-fenomena dalam pelaksanaan program pemerintah ini yaitu, adanya keterlambatan pelaksanaan pembangunan karena kurangnya pengawasan dari Dinas yang terkait, juga kurangnya mengamati pelaksanaan program BSPS dan mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang terjadi di lapangan. Di lain pihak kendala di lapangan seperti kurangnya Swadaya dari penerima bantuan, suplay bahan dari toko penyalur bahan tidak sesuai dengan kesepakatan dengan penerima bantuan, kurangnya kerja sama antar anggota dan kelompok, harga bahan bangunan yang tiba-tiba naik. Kemudian didapati di lapangan ada beberapa masyarakat yang ternyata masih mampu namun menerima program BSPS dikarenakan masih memeliki hubungan kekeluargaan dengan Pihak Fasilitator. Ada tiga unsur penting dan mutlak yang menunjang pelaksanaan yaitu, adanya program (Kebijaksanaan) yang dilaksanakan, kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan manfaat dari program perubahan dan peningkatan, Unsur pelaksanaan yang baik organisasi maupun perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan pelaksana dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.Kata Kunci : Pelaksanaan, Program BSPS.

Manajemen Pemerintah Dalam Penanggulangan Banjir Di Kota Manado (Studi Di Kecamatan Paal 2) Salles, Ogtavianus F.; Pangemanan, Sofia; Singkoh, Frans
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 5 (2020): Prodi Il. Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Upaya penanggulangan bencana di daerah perlu dimulai dengan adanya kebijakan daerah yang bertujuan menanggulangi bencana sesuai dengan peraturan yang ada. Strategi yang ditetapkan daerah dalam menanggulangi bencana perlu disesuaikan dengan kondisi daerah. Operasi penanggulangan bencana secara nasional harus dipastikan berjalan efektif, efisien dan berkelanjutan. Untuk mendukung pengembangan sistem penanggulangan bencana yang mencakup kebijakan, strategi dan operasi secara nasional mencakup pemerintah pusat dan daerah maka perlu dimulai dengan mengetahui sejauh mana penerapan peraturan terkait dengan penanggulangan bencana banjir di daerah. Pemerintah daerah baik Badan Panggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan pemerintah terkait terlihat melakukan upaya penanggulangan banjir akan tetapi hanya ketika masalah banjir itu ada. Tidak ada sebuah tindakan yang lebih kongkrit dalam melakukan penanggulangan banjir saat bencana tersebut belum terjadi. Transparansi publik mengenai program penanggulangan banjir tidak di sosialisasikan sehingga terlihat bahwa pemerintah Kota Manado miskin program di bidang penanggulangan bencana banjir. Ketika curah hujan dengan durasi yang lama maka di beberapa wilayah terlihat genangan air yang berpotensi banjir, sebagai contoh sungai paal 2 ketika curah hujan dengan durasi lama maka air akan naik dan bermuara ke permukaan perumahan, daerah perkamil dan tikala selalu menjadi langganan banjir. Seharusnya antisipasi banjir sudah di lakukan jau-jau hari agar supaya ketika curah hujan, air tidak naik ke permukaan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Manajemen Pemerintah Dalam Penanggulangan Banjir Di Kota Manado, (Studi Di Kecamatan Pall Dua. Penelitian yang dipakai menggunakan pendekatan kualitatif.Kata Kunci: Manajemen Pemerintah, Penanggulangan Banjir.

ETIKA PEMERINTAHAN DALAM PELAYANAN PUBLIK (Studi di Kantor UPTD Samsat Tondano Kabupaten Minahasa) Lontoh, Grandani; Kasenda, Ventje; Kairupan, Josef
JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Etika merupakan landasan berpikir dan bertindak seorang aparat penyelenggara pemerintahan atau yang biasa disebut sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Pada saat masyarakat luas tidak merasa terpenuhi atas pelayanan yang diberikan oleh aparat pemerintah, biasanya masyarakat akan merasa tidak puas, dan akan menggugat nilai atau standar etika apa yang dipakai aparat dalam memberikan pelayanan tersebut. Dalam kaitannya dengan pembangunan aparatur pemerintah memberikan arahan bahwa â€œpembangunan aparatur pemerintah diarahkan pada peningkatan kualitas, efisiensi dan efektivitas seluruh tatanan penyelenggara pemerintahan termasuk peningkatan kemampuan dan disiplin, pengabdian, keteladanan dan kesejahteraan aparatnya, sehingga secara keseluruhan makin mampu melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan sebaik-baiknya, khususnya dalam melayani, mengayomi serta menumbuhkan prakarsa dan peran aktif masyarakat dalam pembangunan, serta tanggap terhadap kepentingan dan aspirasi masyarakat. Dijalankannya etika pemerintahan oleh aparatur pemerintah akan berimplikasi langsung pada penyelenggaraan pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan akan berjalan lancar dan sukses apabila perilaku aparat birokrasi menjalankan tugasnya berdasarkan nilai-nilai etika. Berdasarkan pengamatan awal yang dilakukan oleh peneliti, ditemukan fenomena-fenomena yang terjadi terkait etika pemerintah yang belum professional dalam menjalankan tugas tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam penyelenggaraan pelayanan pada samsat tondano harus ada keseimbangan antara pertumbuhan wajib pajak dengan penyediaan infrastruktur sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan pada Samsat Tondano, termasuk system/prosedur pelayanan dan informasi bagi masyarakat/wajib pajak.Berangkat dari informasi yang dialami dan di dengar langsung dari masyarakat, maka melalui penelitian ini akan mengkaji lebih mendalam etika ASN dalam memberikan pelayanan publik pada Samsat Tondano. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui etika Aparatur Sipil Negara dalam pelayanan public di kantor Samsat Tondano.Kata Kunci : Etika Pemerintahan,Pelayanan Publik

MANAJEMEN PEMERINTAHAN DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA DI KABUPATEN POSO (Suatu Studi Di Dinas Pariwisata Kabupaten Poso) Mbaâ€™u, Adrian Sakti; Pangemanan, Sofia; Kumayas, Neni
JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Di Provinsi Sulawesi Tengah khususnya Kabupaten Poso memiliki potensi wisata cukup berlimpah dan bervariasi. Obyek wisata di Kabupaten Poso dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori yaitu wisata alam serta wisata budaya dan sejarah. Kegiatan pariwisata merupakan kegiatan yang strategis untuk dikembangkan di Kabupaten Poso dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah dan memperluas lapangan usaha dan kesempatan kerja. Masyarakat di wilayah pesisir Kabupaten Poso sejak lama mengandalkan pemenuhan kebutuhan hidup dari kegiatan pertanian dan pariwisata. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Manajemen Pemerintahan dalam Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Poso, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, diharapkan penelitian ini dapat memecahkan masalah penelitian, dan hasil penelitian menunjukkan bahwa pengorganisasian dalam Dinas Pariwisata Kabupaten Poso, dapat dilihat dari struktur orgnisasi dinas, dari struktur tersebut terlihat tugas pokoknya yang juga dituangkan dalam peraturan daerah. Selain pengorganisasian di dalam tubuh dinas, pengorganisasian juga dilakukan dengan masyarakat khususnya pengelola pariwisata demikian juga dengan aspek penggerakkan yang merupakan tindakan yang mengusahakan agar seseorang atau semua kelompok mau bekerja sama dengan senang hati untuk melakukan tugas pekerjaannya, dalam penelitian ini penggerakkan dilakukan oleh pimpinan dinas yakni kepala dinas dan kepala-kepala bidang, melalui rapat-rapat, apel, selain itu untuk menggerakkan semua pegawai dibuat juga grup-grup di WA dan FB agar informasi mudah disampaikan.Kata Kunci : Manajemen, Pengembangan, Pariwisata.

STRATEGI BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) DI KOTA MANADO DALAM PENCEGAHAN PEREDARAN NARKOTIKA Lolong, Christofel Ronal; Sambiran, Sarah; Pangemanan, Fanley
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 5 (2020): Prodi Il. Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Peningkatan pengendalian dan pengawasan merupakan strategi dari Badan Narkotika Nasional Kota Manado sebagai upaya penanggulangan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dimana hal itu sangat di perlukan dikarenakan kejahatan narkotika psikotropika sudah meluas hampir di seluruh wilayah yang ada di Kota Manado, maka dari pihak Badan Narkotika Nasional Kota Manado membentuk tiga bidang yaitu, bidang pencegahan pemberdayaan masyarakat, bidang rehabilitasi, dan bidang pemberantasan. BNN adalah lembaga pemerintahan non-kementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Peran BNN jika dikaitkan dengan pencegahan tindak pidana narkotika sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional terdapat di dalam Pasal 2 ayat (1) yang salah satu perannya adalah mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Strategi yang dilakukan dari pihak Badan Narkotika Nasional dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba selama ini yaitu dengan melakukan pencegahan primer (Primary Perevention) yang dimana tugas dalam pencegahan primer ini adalah dengan mengadakan penyuluhan/sosialisasi bahaya narkoba, penerangan melalui berbagai media dan pendidikan tentang pengetahuan narkoba dan bahayanya. Kemudian strategi pencegahan sekunder (Secondary Prevention) yaitu dengan mendeteksi dini anak yang penyalahgunaan narkoba, konseling, dan bimbingan sosial. Selama ini Badan Narkotika Nasional Kota Manado dalam menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran terlarang narkotika tidaklah lepas dari upaya nonpenal dan upaya penal, upaya nonpenal (Pencegahan) yang dilakukan Badan Narkotika Nasional Kota Manado selama ini adalah dengan melakukan Program Pencegahan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).Kata Kunci: Strategi, Badan Narkotika Nasional, Pencegahan Peredaran Narkotika.

PERAN PEMERINTAH DALAM MENINGKATKAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI DESA MOKUPA KECAMATAN TOMBARIRI KABUPATEN MINAHASA Paslima, Marciano Franklin; Kaunang, Markus; Pangemanan, Sofia
JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Salah satu program kerja pemerintah yang setiap tahun dilakukan adalah dalam hal meningkatkan pemerimaan negara pada sektor pembayaran pajak bumi dan bangunan. Pajak bumi dan bangunan merupakan pajak yang dibayarkan oleh masyarakat baik secara individu ataupun kooperasi sebagai wajib pajak berdasarkan peraturan yang berlaku setiap tahun. Namun dalam kenyataan dilapangan tidak sedikit juga wajib pajak yang nanti dilakukan penagihan di rumah dengan berkali â€“ kali baru dapat dan bersedia membayar pajak bumi dan bangunan.Situasi yang dikemukakan diatas juga terjadi di lokasi penelitian yaitu di Desa Mokupa Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa. Pemerintah Desa sebagai perpanjangan tangan dari Pemerintah Kabupaten Minahasa menalankan perannya telah berupaya untuk mengingatkan setiap wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan tepat waktu. Kendala besar yang dihadapi oleh Pemerinta Desa Mokupa bahwa tidak semua wajib pajak yang memiliki objek pajak di wilayah Desa Mokupa berdomisili di dalam desa. Demikian pula halnya di wilayah Desa Mokupa bukan hanya wajib pajak perorangan akan tetapi juga terdapat wajib pajak korporasi atau perusahan yang menjalankan usahanya di wilayah Desa Mokupa.Akan tetapi dengan segala kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, Pemerintah Desa Mokupa telah berupaya menjalankan tangungjawab kerjanya dalam mengedarkan surat wajib pajak / biliet pajak kepada setiap wajib pajak, selalu mengingatkan wajib pajak baik dalam forum rapat, pengumuman maupun dengan menggunakan spanduk yang dari pemerinta kabupaten yang dipasang di kantor desa. Hal yang diharapkan dari setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa bahwa masyarakat selaku wajib pajak menyadari akan tanggungjawabnya untuk secara langsung melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan.Kata Kunci : Peran Pemerintah, Pajak Bumi Bangunan, Pemerintah Desa.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota manado,

Sulawesi utara

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota manado, Sulawesi utara INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota manado,

Sulawesi utara

INDONESIA