cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
LEX ET SOCIETATIS
Published by Universitas Sam Ratulangi
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Education, Social,
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Arjuna Subject : -
Articles 1,270 Documents
 98   99   100   101   102 
KEBIJAKAN MARITIM DALAM MEWUJUDKAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI POROS MARITIM DUNIA Pangemanan, Arcelinocent Emile
LEX ET SOCIETATIS Vol 7, No 12 (2019): Lex Et Societatis
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana kebijakan maritim dalam mewujudkan negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai poros maritim dunia dan bagaimana upaya penegakan hukum untuk menunjang kebijakan maritim dalam mewujudkan negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai poros maritim dunia.  Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Kebijakan maritim dalam mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai poros maritim dunia, terdiri dari Dokumen Nasional Kebijakan Kelautan Indonesia; dan dan Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia. Kebijakan maritime diarahkan pada perwujudan visi dan misi kelautan Indonesia harus yang berpegang teguh pada kepentingan nasional, serta keadilan dan manfaat sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Kebijakan Kelautan Indonesia disusun berdasarkan enam prinsip dasar, yaitu: wawasan nusantara; pembangunan berkelanjutan; ekonomi biru; pengelolaan terintegrasi dan transparan; partisipasi; dan kesetaraan dan pemerataan. Pilar-Pilar Kebijakan Kelautan Indonesia terdiri dari Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pertahanan, Keamanan, Penegakan Hukum, dan Keselamatan di Laut, Tata Kelola dan Kelembagaan Laut, Ekonomi dan Infrastruktur Kelautan dan Peningkatan Kesejahteraan, Pengelolaan Huang Laut dan Pelindungan Lingkungan Laut, Budaya Bahari, Diplomasi Maritim. 2. Upaya penegakan hukum untuk menunjang kebijakan maritim dalam mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai poros maritim dunia, dilakukan melalui  Kebijakan pertahanan, keamanan, penegakan hukum, dan keselamatan di laut bertujuan untuk menegakkan kedaulatan dan hukum, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan di wilayah laut.Kata kunci: Kebijakan Maritim, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Poros Maritim Dunia.
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN DAN PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP Kawengian, Grace Pinkan
LEX ET SOCIETATIS Vol 7, No 5 (2019): Lex Et Societatis
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana hak dan kewajiban masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Hak dan kewajiban masyarakat dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup pada hakikatnya merupakan dua sisi yang tak terpisahkan, karena hak di satu sisi meletakkan kewajiban di sisi yang lain. Hak masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah hak menikmati, hak atas infomrasi, hak atas perlindungan hukum dan hak berperan serta atau berpartisipasi. Sedangkan kewajiban masyarakat adalah kewajiban memelihara dan memberikan informasi secara benar, akurat dan menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup. 2. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup berkaitan dengan kewajiban memelihara kelestarian lingkungan hidup, berupa pengawasan sosial, pemberian saran, usul, keberatan, pengaduan dan penyampaian informasi atau laporan yang sangat penting bagi keberhasilan program melestarikan fungsi dan kemampuan lingkungan hidup.Kata kunci: Partisipasi Masyarakat, Pengelolaan dan Pelestarian, Lingkungan Hidup
TUGAS DAN WEWENANG BADAN PENGELOLA TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT Kawulusan, Ekharisti
LEX ET SOCIETATIS Vol 7, No 6 (2019): Lex Et Societatis
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dilakukannya peneleitian ini adalah untuk mengetahui bBagaimanakah status dan kedudukan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat dan bagaimanakah tugas dan wewenang Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Tabungan Perumahan Rakyat, yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: 1. Status dan kedudukan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat menunjukkan Badan Pengelola Tabungan Rakyat adalah badan hukum berdasarkan dan bertanggung jawab kepada Komite Tapera. Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat berkedudukan di ibu kota negara Republik Indonesia dan BP. Tapera dapat membuka kantor perwakilan di daerah sesuai dengan kebutuhan. 2. Tugas dan wewenang Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat dilaksanakan sesuai dengan fungsi Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat untuk mengatur, mengawasi dan melakukan tindak turun tangan terhadap pengelolaan Tabungan Perumahan Rakyat, untuk melindungi kepentingan peserta. Dalam melaksanakan fungsi Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat memiliki tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 37 dan 39 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Tabungan Perumahan Rakyat.Kata kunci: tabungan; perumahan rakyat;
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DIASPORA INDONESIA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL Rumetor, Michaella V.
LEX ET SOCIETATIS Vol 7, No 2 (2019): Lex Et Societatis
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimanakah kedudukan Diaspora Indonesia dalam sistem hukum kewarganegaraan Republik Indonesia dan bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap Diaspora Indonesia menurut hukum internasional. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan: 1. Dalam sistem hukum kewarganegaraan Republik Indonesia, posisi WNI (Diaspora Indonesia) di luar negeri memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai bagian dari bangsa Indonesia selama mereka tidak melepaskan kewarganegaraan Indonesia-nya (adanya jaminan hukum terhadap kewarganegaraan mereka selama di luar negeri). kewajiban pemerintah untuk menghimpun segala potensi yang mereka miliki, baik dari sumber daya manusia, ekonomi, dan teknologi yang diarahkan bagi pembangunan bangsa. Namun demikian masalah dwi-kewarganegaraan dapat terjadi, sehingga pemerintah harus melakukan kajian, pembinaan dan pengaturan secara sistematis dan komperhensif, bukan hanya dilihat dari sisi ekonomi saja, tetatapi memperhatikan aspek lain seperti nasionalisme, kedaulatan bangsa dan ketahanan negara. 2. Status kewarganegaraan dari Diaspora Indonesia merupakan bagian dari hak asasi manusia yang bersifat universal dan harus dihormati oleh siapapun,  sehingga pengakuan status kewarganegaraan bagi seseorang akan melahirkan hak dan kewajiban secara hukum bagi orang yang bersangkutan untuk menapat perlindungan hukum menurut hukum internasional.kata kunci: perlindungan hukum, diaspora Indonesia, hukum internasional
ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN MASYARAKAT EKONOMI ASEAN DI INDONESIA Sibuea, Naomi Fhaskalina
LEX ET SOCIETATIS Vol 7, No 8 (2019): Lex Et Societatis
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian untuk mengetahui bagaimana Pengaturan Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN di Indonesia dan apa dampak Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN di Indonesia, di mana dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Peraturan pelaksanaan masyarakat Ekonomi ASEAN dari sisi perdagangan dapat dilandaskan dengan Landasan Moral atau kemanusiaan sebagai dasar mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia . 2. Dampak yang mempengaruhi Masyarakat Ekonomi ASEAN  di Indonesia dilihat dari dua sisi yakni sisi positif dan sisi negatif. Dimana dampak positif tersebut dapat memberikan dampak kepada aspek perdagangan, aspek Investasi dan aspek ketenagakerjaan. Dan dampak disisi negatif juga dapat mempengaruhi Eksploitasi SDA di Negara Indonesia, bebasnya produk luas memasuki kawasan Negara Indonesia dan Masyarakat lebih kondusif dengan barang luar negeriKata kunci: asean; masyarakat ekonomi;
KAJIAN YURIDIS PENGGUNAAN LETTER OF CREDIT (L/C) DALAM TRANSAKSI PERDAGANGAN INTERNASIONAL Hendrik, Kotambunan Giovanni Billy
LEX ET SOCIETATIS Vol 7, No 3 (2019): Lex Et Societatis
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35796/les.v7i3.24676

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana hubungan hukum para pihak dalam perdagangan internasional dengan menggunakan L/C dan bagaimana perlindungan hukum para pihak dalam perdagangan internasional dengan menggunakan L/C. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Didalam transaksi perdagangan dengan menggunakan L/C terdapat para pihak terkait yakni penjual (eksportir), pembeli (importir), issuing bank (Bank penerbit L/C), advising bank/confirming bank dimana masing-masing mempunyai hubungan hokum satu sama lain. Adapun pihak yang dominan yaitu bank penerbit L/C (issuing bank) yang terkait langsung dengan penjual, pembeli dan advising bank (bank penerus). 2. Berdasarkan Uniform Costum of Practice Documantary Credit Publikasi (UCPDC) 600 sebagai dasar pelaksanaan L/C, para pihak terkait dalam L/C mendapatkan perlindungan hukum yang memberikan jaminan bagi terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing pihak sehingga penggunaan L/C dalam transaksi perdagangan internasional masih menjadi pilihan utama para pelaku bisnis internasional.Kata kunci: Kajian yuridis, penggunaan letter of credit (l/c), transaksi perdagangan internasional.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK TERLANTAR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 Memah, Prisilia Ester
LEX ET SOCIETATIS Vol 7, No 11 (2019): Lex Et Societatis
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35796/les.v7i11.27365

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban terlantar berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan apa yang menjadi hak-hak anak terlantar atas perlindungan Hukum. Dengan menggunakan metode peneltian yuridis normative, disimpulkan: 1. Terjadi suatu masalah ketika anak yang berumur belum mencapai 18 tahun yang seharusnya menerima pendidikan di bangku sekolah ditelantarkan dan menjadi terlantar. Faktor terlantarnya anak-anak yang belum mencapai umur 18 tahun ini ada beberapa faktor, yang diantaranya yaitu faktor keluarga dan faktor ekonomi. Anak yang seharusnya dipersiapkan menjadi calon-calon penerus masa depan bangsa menjadi sirnah dikarenakan terlantar. Perlindungan yang dapat diberikan terhadap anak terlantar tidak boleh dilakukan secara berlebihan mengingat anak dalam masa pertumbuhan dan jangan sampai perlindungan tersebut mematikan kreativitas dari anak dan jadi berdampak negatif. 2. Perlindungan yang dapat diberikan untuk anak dibedakan menjadi dua bagian yaitu perlindungan anak yang bersifat yuridis dan perlindungan anak yang bersifat non yuridis. Pasal 1 angka 2 UU Nomor 23 Tahun 2002 menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Anak membutuhkan perlindungan dan kasih sayang dari orang dewasa dan orang-orang disekitarnya. Anak-anak mempunyai hak-hak mereka sendiri yang dari segi hukum Internasional diatur dalam konvensi Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hak-hak Anak (Convention on Rights of The Child) Tahun 1989.Kata kunci: Perlindungan Hukum,  Anak Terlantar.
PENGAWASAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI UTARA ATAS PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI PEMERINTAH DAERAH Tirajoh, Helda Ritta
LEX ET SOCIETATIS Vol 7, No 4 (2019): Lex Et Societatis
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35796/les.v7i4.24713

Abstract

Penyelenggaraan negara dan pemerintahan di Indonesia baik pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah masih diwarnai dengan praktek-praktek maladministrasi seperti penyalahgunaan kewenangan, penyimpangan prosedur, maupun pungutan liar dalam pelayanan publik sehingga diperlukan adanya lembaga Ombudsman Republik Indonesia baik ditingkat nasional maupun perwakilan di daerah yang dimana tujuannya selain untuk mendekatkan pelayanan Ombudsman RI kepada masyarakat juga untuk melakukan pengawasan pelayanan publik sampai ke daerah khususnya di Sulawesi Utara.Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau doctrinal research. Penelitian hukum normatif dalam penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka.Hasil penelitian ini menunjukan bahwa tindakan penundaan berlarut, tidak menangani dan melalaikan kewajiban, persekongkolan, kolusi dan nepotisme dan sebagainya terjadi di pemerintah daerah lingkup Provinsi Sulawesi Utara sehingga Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara bertugas untuk menerima dan menyelesaikan laporan masyarakat, menyelenggarakan sidang Ajudikasi Khusus serta melakukan pencegahan maladministrasi dan tugas-tugas lainnya. karena begitu kompleksnya permasalahan pelayanan publik, maka perlu adanya penguatan kewenangan Ombudsman RI khususnya perwakilan Ombudsman RI di daerah dalam pemberantasan dan pencegahan maladministrasi.Kata Kunci : Pengawasan ombudsman, penyelenggaraan pelayanan publik, pemerintah daerah
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENETAPAN KEADAAN DARURAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 Jacob, Calvin Epafroditus
LEX ET SOCIETATIS Vol 7, No 6 (2019): Lex Et Societatis
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah tingkatan Keadaan Darurat menurut Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan bagaimanakah bentuk Penetapan Keadaan Darurat menurut Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Dengan menggunakan metedo penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Dalam hal kewenangan penetapan keadaan darurat sesungguhnya adalah kekuasaan yang dimiliki oleh pemilik kedaulatan tertinggi rakyat, yang kemudian dilimpahkan pada pelaksana kekuasaan pemerintahan, dalam rangka menyelamatkan integritas wilayah, termasuk melindungi keselamatan dan hak-hak warga Negara sedangkan, kewenangan untuk menetapkan suatu keadaan darurat semata-mata hanyalah wewenang yang dimiliki oleh pemimpin tertinggi kekuasaan pemerintahan, dalam hal ini Presiden, yang memiliki otoritas untuk menggerakan semua perangkat negara ketika terjadi keadaan darurat, termasuk untuk mengambil alih fungsi yudikatif dan legislatif. 2. Bentuk penetapan keadaan darurat menurut Undang-Undang Dasar  Negara Republik Indonesia tahun 1945: Bentuk hukum keadaan darurat adalah pernyataan keadaan bahaya harus dituangkan dalam bentuk undang-undang. Berlakunya suatu keadaan darurat iitu tidak mungkin dituangkan dalam bentuk undang-undang yang harus lebih dahulu mendapat persetujuan DPR. Oleh sebab itu, ada tiga (3) alternative yang mungkin dipilih yaitu, pernyataan dituangkan dalam bentuk Peraturan Presiden, pernyataan dituangkan dalam bentuk Perpu, dan pernyataan dituangkan dalam bentuk Keputusan Presiden. Bentuk tindakan pernyataan darurat merupakan jenis dan corak keadaan darurat yang melibatkan peran kekuasaan untuk  mengatasinya, dan sebelumya perlu identifikasi mengenai bentuk tindakan kekuasaan yang diterapkan dalam keadaan yang bdisebut sebagai keadaan darurat itu.Kata kunci: Tinjauan Yuridis, Penetapan Keadaan Darurat, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
KEWENANGAN APARAT KEPOLISIAN DALAM MELAKSANAKAN TINDAKAN PENGGUNAAN KEKUATAN DALAM PENANGGULANGAN ANARKI MENURUT PERATURAN KAPOLRI NO. 1/X/2010 Sampow, Reinhard B.
LEX ET SOCIETATIS Vol 7, No 7 (2019): Lex Et Societatis
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35796/les.v7i7.26841

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan penggunaan kekuatan dalam tindakan Kepolisian dan bagaimana kewenangan aparat kepolisian dalam melaksanakan tindakan penggunaan kekuatan dalam penanggulangan anarki menurut Peraturan Kapolri No. 1/X/2010 tentang Penanggulangan Anarki. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative, disimpulkan: 1. Penggunaan kekuatan dalam tindakan Kepolisian diatur dalam Peraturan Kapolri (PERKAP) Nomor 1 Tahun 2009. Peraturan Kapolri No. 1 Tahun 2009 ini terdiri dari 7 Bab dan 17 Pasal, dimana yang menjadi tujuannya adalah untuk memberikan pedoman bagi anggota POLRI dalam pelaksanaan tindakan kepolisian yang memerlukan penggunaan kekuatan sehingga terhindar dari tindakan yang berlebihan atau tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dalam Perkap ini disebutkan ada Enam Tahapan Penggunaan Kekuatan, yaitu: Kekuatan yang memiliki dampak deteren; Perintah lisan; Kendali tangan kosong lunak; Kendali tangan kosong keras; Kendali senjata tumpul dan Kendali dengan menggunakan senjata api.        2. Kewenangan Aparat Kepolisian Dalam Melaksanakan Tindakan Penggunaan   Kekuatan Dalam Penanggulangan Anarki Menurut Peraturan Kapolri No. 1/X/2010 Tentang    Penanggulangan    Anarki   bahwa petugas Polisi secara bertahap menangani  dengan   himbauan, dengan   tangan kosong,  senjata tumpul/senjata kimia /gas air mata, tembakan peringatan, tembakan melumpuhkan dengan peluru karet dan dalam situasi darurat menggunakan peluru tajam.Kata kunci: Kewenangan, Aparat Kepolisian, Penggunaan Kekuatan, Penanggulangan Anarki.

Page 100 of 127 | Total Record : 1270

 98   99   100   101   102 

Filter by Year

2013 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 11 No. 1 (2023): Lex Et Societatis Vol. 10 No. 4 (2022): Lex Et Societatis Vol. 10 No. 3 (2022): Lex Et Societatis Vol. 10 No. 2 (2022): Lex Et Societatis Vol. 10 No. 1 (2022): Lex Et Societatis Vol. 9 No. 4 (2021): Lex Et Societatis Vol 9, No 3 (2021): Lex Et Societatis Vol 9, No 2 (2021): Lex Et Societatis Vol 9, No 1 (2021): Lex Et Societatis Vol 8, No 4 (2020): Lex Et Societatis Vol 8, No 3 (2020): Lex Et Societatis Vol 8, No 2 (2020): Lex Et Societatis Vol 8, No 1 (2020): Lex Et Societatis Vol 7, No 12 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 11 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 10 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 9 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 8 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 7 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 6 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 5 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 4 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 3 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 3 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 2 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 2 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 1 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 1 (2019): Lex Et Societatis Vol 6, No 10 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 10 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 9 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 9 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 8 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 8 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 7 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 7 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 6 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 6 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 5 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 5 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 4 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 4 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 3 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 3 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 2 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 2 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 1 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 1 (2018): Lex Et Societatis Vol 5, No 10 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 10 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 9 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 9 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 8 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 8 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 7 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 6 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 6 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 4 (2017): Lex et Societatis Vol 5, No 4 (2017): Lex et Societatis Vol 5, No 3 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 3 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 2 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 2 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 1 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 1 (2017): Lex Et Societatis Vol 4, No 2.1 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 2.1 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 9 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 9 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 8 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 8 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 7 (2016): Les Et Societatis Vol 4, No 7 (2016): Les Et Societatis Vol 4, No 6 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 5 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 5 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 4 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 4 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 3 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 3 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 2 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 2 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 1 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 1 (2016): Lex Et Societatis Vol 3, No 10 (2015): Lex et Societatis Vol 3, No 10 (2015): Lex et Societatis Vol 3, No 9 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 9 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 8 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 8 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 7 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 7 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 6 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 6 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 5 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 5 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 4 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 4 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 3 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 3 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 2 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 2 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 1 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 1 (2015): Lex Et Societatis Vol 2, No 9 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 9 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 8 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 8 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 7 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 7 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 6 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 6 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 5 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 5 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 4 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 4 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 3 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 2 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 2 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 1 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 1 (2014): Lex Et Societatis Vol 1, No 5 (2013): Lex et Societatis Vol 1, No 5 (2013): Lex et Societatis Vol 1, No 4 (2013): Lex et Societatis Vol 1, No 4 (2013): Lex et Societatis Vol 1, No 3 (2013): Lex et Societatis Vol 1, No 3 (2013): Lex et Societatis Vol 1, No 2 (2013): Lex et Societatis Vol 1, No 2 (2013): Lex et Societatis Vol 1, No 1 (2013): Lex et Societatis Vol 1, No 1 (2013): Lex et Societatis Vol 5, No 5 (5): Lex Et Societatis Vol 5, No 5 (5): Lex Et Societatis More Issue