cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
LEX ET SOCIETATIS
Published by Universitas Sam Ratulangi
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Education, Social,
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Arjuna Subject : -
Articles 1,270 Documents
 117   118   119   120   121 
SANKSI PIDANA AKIBAT MEMBANTU PELARIAN PELAKU PERDAGANGAN ORANG DARI PROSES PERADILAN PIDANA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG Pontoh, Arianto
LEX ET SOCIETATIS Vol 7, No 12 (2019): Lex Et Societatis
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35796/les.v7i12.27579

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana tindak pidana perdagangan orang bagi pelaku melarikan diri dari proses peradilan pidana dan bagaimana sanksi pidana akibat membantu pelarian pelaku perdagangan orang dari proses peradilan pidana. Dengan menggunakan metode peneltian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pemberian bantuan bagi pelaku perdagangan orang untuk melarikan diri dari proses peradilan pidana merupakan salah satu bentuk tindak pidana lain yang berkaitan dengan perdagangan orang. Tindak pidana ini terjadi dengan cara memberikan atau meminjamkan uang, barang, atau harta kekayaan lainnya kepada pelaku dan  menyediakan tempat tinggal bagi pelaku serta menyembunyikan pelaku; atau menyembunyikan informasi keberadaan  pelaku tindak pidana perdagangan orang. Pemberlakuan sanksi pidana akibat membantu pelarian pelaku perdagangan orang dari proses peradilan pidana yakni dapat dikenakan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).Kata kunci: Sanksi Pidana, Pelarian Pelaku, Perdagangan Orang, Proses Peradilan Pidana, Pemberantasan.
PELANGGARAN ADMINISTRASI ATAS KETENTUAN-KETENTUAN HUKUM DI BIDANG KETENAGAKERJAAN Pitoy, Jessy Wailan Junior
LEX ET SOCIETATIS Vol 7, No 5 (2019): Lex Et Societatis
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35796/les.v7i5.24729

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui bentuk-bentuk pelanggaran atas ketentuan-ketentuan hukum menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang bagi pelakunya dapat dikenakan sanksi administrasi dan sanksi administratif atas pelanggaran ketentuan-ketentuan hukum menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, disimpulkan: 1)Pelanggaran administrasi atas ketentuan-ketentuan hukum di bidang ketenagakerjaan, seperti adanya perlakuan diskriminasi terhadap tenaga kerja oleh pengusaha dan tidak dilaksanakannya pelatihan kerja sertapemagangan tenaga kerja di luar wilayah Indonesia dilaksanakan tanpa izin dari menteri dan perusahaan tidak menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan serta perusahaan yang mempekerjakan 50 (lima puluh) orang pekerja/ buruh atau lebih tidak melaksanakan kewajiban membentuk lembaga kerja sama bipartit dan bentuk-bentuk pelanggaran adminsitrasi lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan; 2) Sanksi administratif atas pelanggaran ketentuan-ketentuan hukum menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dilakukan olehMenteri atau pejabat yang ditunjuk untuk mengenakan sanksi administrasi. Sanksi administratif berupa: teguran; peringatan tertulis; pembatasan kegiatan usaha;pembekuan kegiatan usaha;pembatalan persetujuan;pembatalan pendaftaran;penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi; pencabutan izin
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA BENDA-BENDA BERSEJARAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG CAGAR BUDAYA Tuppang, Karen Angela Batara
LEX ET SOCIETATIS Vol 7, No 7 (2019): Lex Et Societatis
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35796/les.v7i7.26837

Abstract

Tujuan dilakukannya peneleitian adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap hak benda-benda bersejarah dan bagaimana peran pemerintah dalam melestarikan benda-benda bersejarah di Indonesia, yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: 1. Pelaksanaan  perlindungan hukum  terhadap benda cagar budaya berdasarkan Pasal 95 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Upaya yang telah di lakukan untuk melindungi benda cagar budaya pada saat ini sudah di maksimalkan dengan melakukan penyelamatan-penyelamatan benda cagar budaya yang ada di daerah pemukiman penduduk. Memang sudah ada Undang-undang yang mengatur mengenai perlindungan Cagar Budaya, tetapi kita melihat keadaan saat ini yang belum maksimal mengenai efektifitas Undang-undang Nomor. 11 Tahun 2010. Upaya lain di wujudkan yaitu dengan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya melindungi benda-benda cagar budaya. Perlindungan hukum terhadap benda cagar budaya yang sudah ada Penetapan. Penerapan Undang-undang tentang Benda Cagar Budaya bagi para pelanggarnya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Surakarta adalah Putusan Pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap terhadap para terdakwa, yang mendapatkan sanksi pidana yaitu berupa hukuman penjara dan belum ada terdakwa yang mendapatkan sanksi denda uang. 2. Peran pemerintah dalam pelestarian benda-benda bersejarah ialah seperti melindungi dan memelihara dengan bantuan masyarakat yang ada. Disini dibutuhkan peran pemerintah dalam memaksimalkan efektifitas Undang-undang nomor 11 Tahun 2010 agar supaya bisa melindungi Cagar Budaya yang ada di Indonesia. Disini berbicara mengenai pemberlakuan Undang-undang Cagar Budaya yang di terapkan di Indonesia. Karena dalam hal ini Cagar Budaya merupakan nilai sejarah bagi Bangsa Indonesia. Kalau tidak dijaga atau dilindungi serta dilestarikan maka akan segera punah benda-benda bersejarah yang ada di Indonesia sebagai kebudayaan yang seharusnya kita jaga.Kata kunci: hak cipta; cagar budaya; benda bersejarah;
TANGGUNG JAWAB PEJABAT DIPLOMATIK YANG MELAKUKAN KEGIATAN SPIONASE MENURUT HUKUM INTERNASIONAL Tambuwun, Kievly Andrew
LEX ET SOCIETATIS Vol 7, No 2 (2019): Lex Et Societatis
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35796/les.v7i2.24658

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah Proses Hukum terhadap Pejabat Diplomatik yang melakukan Kegiatan Spionase dan bagaimanakah Penerapan Tindakan Persona non-Grata terhadap Pejabat Diplomatik yang melakukan Kegiatan Spionase, yang dengan metode penelitian hukum normative disimpulkan bahwa: 1. Proses hukum terhadap pejabat diplomatik yang melakukan kegiatan spionase menurut hukum internasional memiliki pelaksanaan khusus dalam menyelesaikannya. Pejabat diplomatik tersebut dapat di usir,tetapi tidak dapat ditangkap atau diadili karena kekebalan yuridiksi menurut pasal 31 ayat 1 konvensi wina 1961, kemudian kaitannya dengan Pasal 29 Konvensi Wina 1961 negara penerima memberikan kekebalan dan keistimewaan kepada orang-orang yang berhak memperolehnya pada waktu kedatangan mereka di wilayahnya, atau setelah menerima pemberitahuan mengenai pengangkatan mereka jika mereka sudah berada di wilayahnya. Jadi,proses hukum terhadap pejabat diploamatik yang melakukan kegiatan spionase harus berlandaskan pada konvensi wina 1961,karena belum adanya aturan khusus yang mengatur tentang kegiatan spionase dan kegiatan tersebut hanya dapat dikategorikan pelanggaran terhadap hak kekebalan dan hak istimewa. 2. Penerapan tindakan persona non-grata terhadap pejabat diplomatik yang melakukan kegiatan spionase merupakan langkah cepat untuk menghindari kebocoran informasi lebih lanjut. Ketika pemberian persona non-grata kepada pejabat diplomatik yang melakukan pelanggaran,otomatis dalam hitungan hari ataupun dalam waktu 1x24 jam ia harus meninggalkan negara tersebut. Kata kunci: diplomatic; diplomat; spionase
ASPEK YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU USAHA TERHADAP KONSUMEN PANGAN BERBAHAYA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2012 Manopo, Valdo
LEX ET SOCIETATIS Vol 7, No 9 (2019): Lex Et Societatis
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35796/les.v7i9.26997

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana  penjelasan istilah yang berhubungan dengan perlindungan  konsumen dan bagaimana  pertanggungjawaban  pelaku usaha terhadap konsumen yang mengkonsumsi produk pangan berbahaya. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terdapat 5 asas, yaitu: Asas manfaat ,Asas keadilan,Asas keseimbangan ,Asas keamanan dan keselamatan konsumen, Asas kepastian hukum dimaksudkan agar, baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum, mengharapkan bahwa aturan-aturan tentang hak dan kewajiban yang terkandung di dalam undang-undang ini harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga masing-masing pihak memperoleh keadilan. 2. Secara yuridis tanggung jawab pelaku usaha  terhadap konsumen yang mengonsumsi pangan berbahaya  secara tegas diatur dalam Pasal  1 ayat 5 , Pasal 67  dan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012  tentang Pangan, Pasal 1365 KUHPerdata dan  Bab VI  Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.   Kata kunci: Aspek Yuridis, Pertanggungjawaban, Pelaku Usaha, Konsumen, Pangan Berbahaya
PERBANDINGAN SISTEM PEWARISAN DARI PEWARIS KEPADA AHLI WARIS MENURUT HUKUM WARIS ADAT DAN HUKUM WARIS PERDATA Rondonuwu, Diana E.
LEX ET SOCIETATIS Vol 7, No 3 (2019): Lex Et Societatis
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35796/les.v7i3.24692

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perbandingan sistem pewarisan dari pewaris kepada ahli waris menurut hukum perdata dan hukum adat. Dengan menggunakan metode peneltian yuridis normatif, disimpulkan:  Dari  2 (dua) sistem pewarisan yang ada baik hukum waris adat dan hukum waris perdata, dapat disimpulkan bahwa kehidupan masyarakat di Indonesia tidak dapat menggunakan hukum waris perdata secara nasional, karena beragamnya suku dan budaya di Indonesia, sehingga dalam sistem pewarisan perlu juga diterapkan hukum adat waris yang berlaku di setiap daerah yang ada.Oleh sebab itu,  para ahli waris perlu mengadakan konsultasi dengan orang-orang yang ahli dibidang pewarisan seperti notaris, ahli hukum perdata, ahli hukum adat, dan  para pihak yang terkait bahkan pemerintah desa atau kelurahan setempat. Hal ini untuk mengurangi rasa tidak adil dan pembagiannya dapat dilakukan secara merata atau dapat dibagi sesuai dengan surat wasiat dari pewaris sehingga hubungan antara anggota keluarga tetap baik dan harmonis.Kata kunci: Perbandingan, sistem pewarisan, pewaris kepada ahli waris, hukum waris adat, hukum waris perdata
PERLINDUNGAN KONSUMEN JUAL BELI ONLINE DALAM ERA DIGITAL 4.0 Tumbel, Trivena Gabriela Miracle
LEX ET SOCIETATIS Vol 8, No 3 (2020): Lex Et Societatis
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35796/les.v8i3.29507

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui Bagaimana pengaturan  perlindungan hukum terhadap konsumen dalam jual beli online di era digital 4.0 dan bagaimana bentuk perlindungan hukum dalam jual beli online di era digital 4.0. Dengan menggunakan metode peneltian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pengaturan  perlindungan hukum terhadap konsumen dalam jual beli online di era digital 4.0 di Indonesia dilaksanakan berdasarkan 3 (tiga) aspek yaitu pertama aspek filosofis yaitu dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dalam rangka mewujudkan tujuan negara kesejahteraan, keadilan dan ketertiban dunia. Kedua, aspek yuridis yaitu memberikan aturan secara umum tentang hak dan kewajiban penjual dan pembeli serta akibat hukumnya baik secara perdata, administrasi maupun pidana. Ketiga aspek sosiologis yaitu fungsi  hukum  sebagai  a  tool  of  engineering,  sebagai  perekayasa  sosial, sebagai alat untuk merubah masyarakat ke  suatu  tujuan  yang  diinginkan  bersama. 2. Bentuk perlindungan hukum dalam jual beli online di era digital 4.0 yang memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi konsumen adalah perlindungan preventif dengan memberlakukan penyelesaian di luar pengadilan melalui Online Dispute Resolution (ODR) dan melalui pengadilan melalui jalur gugatan perdata biasa dengan pengaturan yang lebih khusus terkait pembuktian dan bentuk tanggung jawab disertai kapasitan aparat penegak hukum terkait dengan teknologi informatika.Kata kunci: Perlindungan Konsumen, Jual Beli Online, Era Digital 4.0
KEABSAHAN NIKAH SIRI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN Rantung, Syulsiyana S. P.
LEX ET SOCIETATIS Vol 7, No 2 (2019): Lex Et Societatis
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35796/les.v7i2.24651

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimanakah keabsahan perkawinan nikah siri menurut Hukum dan bagaimana akibat hukum dari nikah siri. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatife, disimpulkan: 1. Nikah siri atau nikah dibawah tangan, adalah praktik perkawinan yang tidak dilakukan pencatatan perkawinan. Keabsahan perkawinan bagi kedua calon mempelai yang beragama Islam secara hukum Islam apabila telah dipenuhi rukun dan syarat yang ditentukan sudah dianggap sah, namun perkawinan itu pun perlu dicatat sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Pencatatan perkawinan merupakan proses guna melengkapi keabsahan perkawinan dalam rangka perlindungan hukum oleh hukum dan negara terhadap para pihak yang melangsungkan perkawinan. 2. Akibat hukum nikah siri dengan sendirinya hanya merupakan pernikahan dibawah tangan atau tidak dicatat sesuai ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Akibat hukum yang melemahkan posisi istri, anak-anak dan harta benda dalam perkawinan tersebut, karena perkawinan itu tidak memiliki keabsahannya menurut hukum, karena terutama tidak dicatat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Konsekuensi dari pernikahan di bawah tangan (nikah siri) maka perkawinan tersebut tidak sah, dan seakan-akan hidup bersama tanpa ikatan hukum.Apabila kemudian melahirkan seorang anak, yang menurut Undang-Undang perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya, ini berkaitan erat dengan hasil putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.Kata kunci: Keabsahan, Nikah Siri, Perkawinan
PENANGANAN MEDIS PIHAK RUMAH SAKIT KEPADA PASIEN YANG TIDAK MAMPU DITINJAU DARI PASAL 531 KUHP DAN PASAL 28A UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 Tumbel, Kris
LEX ET SOCIETATIS Vol 7, No 8 (2019): Lex Et Societatis
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35796/les.v7i8.26967

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab negara terhadap jaminan pelayanan kesehatan pasien dan bagaimana penanganan medis pihak rumah sakit kepada pasien yang tidak mampu, yang dengan metode penelitian hokum normatif disimpulkan: 1. Tanggung jawab negara terhadap jaminan kesehatan sudah sangat terakomodir dan tidak tanggung-tanggung jaminan kesehatan diatur dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H ayat (1) yang merupakan bagian dari hak asasi manusia. Dengan hal demikian Indonesia sudah mencerminkan atau menunjukan statusnya sebagai “Negara Hukum.” Selain itu lewat berbagai perundang-undangan, peraturan dan fasilitas penunjang kesehatan juga sudah disiapkan baik itu di pemerintah pusa dan pemerintah daerah. 2. Penanganan medis pihak rumah sakit adalah garda terdepan dalam melakukan tindakan pertama dan upaya medis lainnya secara paripurna baik itu berupa rawat inap, rawat jalan dan juga gawat darurat tanpa melihat status sosial dari setiap pasien dengan tetap memperhatikan standar operasional procedural (SOP)Kata kunci: pasien; rumah sakit; tidak mampu;
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR DENGAN OBJEK HAK GUNA BANGUNAN YANG AKAN BERAKHIR MASA BERLAKUNYA SEBELUM PERJANJIAN KREDIT JATUH TEMPO DILIHAT DARI ASPEK HUKUM HAK TANGGUNGAN Suhantri, Yurichty Poppy
LEX ET SOCIETATIS Vol 8, No 3 (2020): Lex Et Societatis
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35796/les.v8i3.29506

Abstract

Dari jenisnya, penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Sumber data pada penelitian hukum normatif adalah sekunder yang diperoleh dan dikumpulkan dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier atau penunjang. Bahan hukum yang dikaji dan yang dianalasis dalam penelitian hukum normatif meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. SKMHT dibuat oleh notaris atau PPAT dan dapat dipergunakan dalam hal pemberi hak tanggungan berhalangan hadir dalam memberikan hak tanggungan dan menandatangani APHT sehingga dikuasakan kepada pihak lain. Jangka waktu berlakunya SKMHT adalah satu bulan dalam hal dijadikan objek hak tanggungan hak atas tanah yang sudah didaftar, dan tiga bulan untuk jaminan hak atas tanah yang belum didaftar atau bilamana hak atas tanah yang bersangkutan sudah bersertifikat, tetapi belum tercatat atas nama pemberi hak tanggungan sebagai pemegangnya hak yang baru. Pembebanan hak tanggungan untuk tanah-tanah yang sudah terdaftar (ada sertifikat) didahului dengan pembuatan APHT oleh PPAT, yang kemudian berdasarkan APHT tersebut oleh Kantor Pertanahan dikeluarkan sertifikat hak tanggungan. Untuk tanah-tanah yang belum terdaftar dan tanah-tanah yang berada diluar wilayah kerja kreditur, pembebanan hak tanggungannya adalah dalam bentuk SKMHT yang juga dibuat oleh Notaris/PPAT.Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Hak Guna Bangunan, Perjanjian Kredit, Hak Tanggungan

Page 119 of 127 | Total Record : 1270

 117   118   119   120   121 

Filter by Year

2013 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 11 No. 1 (2023): Lex Et Societatis Vol. 10 No. 4 (2022): Lex Et Societatis Vol. 10 No. 3 (2022): Lex Et Societatis Vol. 10 No. 2 (2022): Lex Et Societatis Vol. 10 No. 1 (2022): Lex Et Societatis Vol. 9 No. 4 (2021): Lex Et Societatis Vol 9, No 3 (2021): Lex Et Societatis Vol 9, No 2 (2021): Lex Et Societatis Vol 9, No 1 (2021): Lex Et Societatis Vol 8, No 4 (2020): Lex Et Societatis Vol 8, No 3 (2020): Lex Et Societatis Vol 8, No 2 (2020): Lex Et Societatis Vol 8, No 1 (2020): Lex Et Societatis Vol 7, No 12 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 11 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 10 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 9 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 8 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 7 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 6 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 5 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 4 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 3 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 3 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 2 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 2 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 1 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 1 (2019): Lex Et Societatis Vol 6, No 10 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 10 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 9 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 9 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 8 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 8 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 7 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 7 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 6 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 6 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 5 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 5 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 4 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 4 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 3 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 3 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 2 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 2 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 1 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 1 (2018): Lex Et Societatis Vol 5, No 10 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 10 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 9 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 9 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 8 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 8 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 7 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 6 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 6 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 4 (2017): Lex et Societatis Vol 5, No 4 (2017): Lex et Societatis Vol 5, No 3 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 3 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 2 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 2 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 1 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 1 (2017): Lex Et Societatis Vol 4, No 2.1 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 2.1 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 9 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 9 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 8 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 8 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 7 (2016): Les Et Societatis Vol 4, No 7 (2016): Les Et Societatis Vol 4, No 6 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 5 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 5 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 4 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 4 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 3 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 3 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 2 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 2 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 1 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 1 (2016): Lex Et Societatis Vol 3, No 10 (2015): Lex et Societatis Vol 3, No 10 (2015): Lex et Societatis Vol 3, No 9 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 9 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 8 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 8 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 7 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 7 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 6 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 6 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 5 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 5 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 4 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 4 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 3 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 3 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 2 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 2 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 1 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 1 (2015): Lex Et Societatis Vol 2, No 9 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 9 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 8 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 8 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 7 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 7 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 6 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 6 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 5 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 5 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 4 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 4 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 3 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 2 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 2 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 1 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 1 (2014): Lex Et Societatis Vol 1, No 5 (2013): Lex et Societatis Vol 1, No 5 (2013): Lex et Societatis Vol 1, No 4 (2013): Lex et Societatis Vol 1, No 4 (2013): Lex et Societatis Vol 1, No 3 (2013): Lex et Societatis Vol 1, No 3 (2013): Lex et Societatis Vol 1, No 2 (2013): Lex et Societatis Vol 1, No 2 (2013): Lex et Societatis Vol 1, No 1 (2013): Lex et Societatis Vol 1, No 1 (2013): Lex et Societatis Vol 5, No 5 (5): Lex Et Societatis Vol 5, No 5 (5): Lex Et Societatis More Issue