cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
LEX ET SOCIETATIS
Published by Universitas Sam Ratulangi
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Education, Social,
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Arjuna Subject : -
Articles 1,270 Documents
 116   117   118   119   120 
PELAKSANAAN EKSTRADISI DALAM HUBUNGAN ANTARA INDONESIA DENGAN MALAYSIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 1974 Wulandari, Ni Made
LEX ET SOCIETATIS Vol 7, No 2 (2019): Lex Et Societatis
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian yakni untuk mengetahui bagaimana pengaturan ekstradisi dalam hukum internasional dan bagaimana pelaksanaan ekstradisi antara negara Indonesia dengan Malaysia, yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: 1. Ekstradisi sebagai suatu penyerahan kepada seseorang kepada suatu negara karena seseorang tersebut diduga melakukan kejahatan atau yang telah dijatuhi hukuman oleh suatu pengadilan dari suatu negara karena melakukan kejahatan lainnya yang dilakukan berdasarkan atas perjanjian ekstradisi yang sudah ada sebelumnya ataupun berdasarkan prinsip timbal balik. Dalam perjanjian ekstradisi terdapat unsur-unsur, asas-asas, serta ketentuan yang harus dipenuhi saat melakukan perjanjian ekstradisi. 2. Dalam pelaksanaan perjanjian ekstradisi harus memperhatikan hak asasi dari seseorang yang akan diekstradisikan. Proses ekstradisi dilakukan melalui beberapa tahapan sesuai dengan syarat dan prosedur sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh negara Indonesia dengan Malaysia.Kata kunci: ekstradisi; Malaysia;
KAJIAN YURIDIS MENGENAI KEBERADAAN BITCOIN DALAM LINGKUP TRANSAKSI DI INDONESIA DITINJAU DARI UU NO. 7 TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG Watung, Priska
LEX ET SOCIETATIS Vol 7, No 10 (2019): Lex Et Societatis
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimanakah pengaturan tentang penggunaan Bitcoin dalam sistem pembayaran di Indonesia dan bagaimana pengaturan penggunaan Bitcoin sebagai aset kripto di Indonesia di mana dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: 1. Bahwa pengaturan penggunaan bitcoin sebagai sistem pembayaran di Indonesia tidak diakui keberadaannya, karena menurut UU No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang hanya menghendaki Rupiah sebagai alat pembayaran nasional. Didukung oleh Bank Sentral sebagai pengawas dan pengelolah Rupiah sebagai alat transaksi, yang mengeluarkan pendapat bahwa tanggung jawab yang ditimbulkan oleh aktivitas penggunaan transaksi bitcoin ditanggung masing – masing, melalui aturan seperti Peraturan Bank Indonesia No. 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik dan Peraturan Bank Indonesia No.18/40/PBI/2016 Tentang penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, serta Peraturan Bank Indonesia No. 17/7/PBI/2015 Tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah Di Wilayah NKRI Hal ini dikarenakan legalitas bitcoin di mata Internasional masih buram keberadaannya, juga proses pengendalian mata uang ini yang sulit dikendalikan oleh negara, membuat bitcoin tidak dapat digunakan dalam bertransaksi di wilayah kedaulatan Negara Republik Indonesia. Namun di beberapa negara lain seperti Amerika Serikat dan Jepang, bitcoin telah diberi izin dalam penggunaanya sebagai alat pembayaran resmi. 2. Dalam penggunaannya sebagai aset kripto di Indonesia, bitcoin telah memiliki izin dari Kementerian Perdagangan dalam hal ini oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto, kemudian ditindak lebih lanjut melalui Peraturan Bappebti No. 3 tahun 2019 tentang Komoditi Yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah Dan/Atau Kontrak Derivatif Lainnya Yang Diperdagangkan Di Bursa Berjangka, serta Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto Di Bursa Berjangka, sehingga Bitcoin dapat ditransaksikan sebagai aset dan dapat diperjual – belikan. Bitcoin dapat dimiliki dengan cara Membeli langsung pada Penyelenggara Jasa, diberikan oleh sesama pengguna, dan melakukan perdagangan di bursa.  Dengan adanya peraturan – peraturan yang telah dikeluarkan Bappebti bitcoin menjadi legal di Indonesia, serta adanya Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi yang dapat menjadi solusi ketika terjadi perselisihan dan kendala dalam bertransaksi Bitcoin di Indonesia.Kata kunci: bitcoin; mata uang;
KAJIAN HUKUM TERHADAP PEMBLOKIRAN PADA BUKU TANAH DALAM PENDAFTARAN TANAH Setiyabudi, Hendra Kusuma Putra
LEX ET SOCIETATIS Vol 8, No 3 (2020): Lex Et Societatis
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35796/les.v8i3.29497

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan pemblokiran dan mekanisme pemblokiran pada buku tanah dalam pendaftaran tanah yang dapat menjamin kepastian hukum bagi pihak pemegang hak atas tanah. Penelitian hukum yang bersifat akademis berkaitan dengan upaya untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum melalui temuan teori hukum, argumentasi baru, atau konsep baru terhadap hal-hal yang dipandang telah mapan dalam ilmu hukum. Selanjutnya dari hasil yang dicapai tersebut akan memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya atas isu hukum yang diajukan.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengaturan Pemblokiran Pada Buku Tanah Dalam Sistem Pendaftaran  Tanah  dapat dilihat dari 3 (tiga) aspek yaitu pertama aspek filosofis dan aspek yuridis serta aspek pengaturan pemblokiran antisipasi atau pencegahan secara dini terhadap perbuatan hukum atas sebidang tanah yang sedang dalam perkara ataupun sita sehingga tidak akan menimbulkan kerumitan di kemudian hari dalam menindaklanjuti penyelesaian atas masalah yang ada.    Mekanisme pemblokiran pada buku tanah dalam pendaftaran  tanah belum dapat menjamin kepastian hukum bagi pihak pemegang hak atas tanah di  karena belum dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan bidang pertanahan yang mengatur tentang pemblokiran serta terdapat hambatan yang menyebabkan kepastian hukum belum dapat tercapai antara lain penggunaan teknologi yang belum diselaraskan dengan peraturan perundang-undangan serta ketakutan aparat BPN untuk konsisten dalam melakukan penghapusan setelah jangka waktu 30 hari akibat pemahaman aparat penegak hukum yang belum sepenuhnya mengetahui mekanisme pemblokiran.Kata kunci: Kajian Hukum, Pemblokiran, Buku Tanah, Pendaftaran Tanah
PEMENUHAN HAK ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME Hahamu, Sri
LEX ET SOCIETATIS Vol 8, No 3 (2020): Lex Et Societatis
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35796/les.v8i3.29498

Abstract

Penelitian di lakukan dengan melakukan metode penelitian hukum normatif yang fokusnya pada bahan-bahan hukum yaitu peraturan perundang-undangan internasional dan nasional tentang pemenuhan dan perlindungan anak sebagai pelaku tindak pidana terorisme. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, secara internasional dan nasional eksistensi anak telah dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Akan tetapi dalam realisasinya masih menjadi kendala dalam mengiplementasikan regulasi-regulasi terkait dengan kebutuhan anak. Belum tegasnya penerapan pengaturan tentang pemenuhan dan perlindungan hak anak sebagai pelaku tindak pidana terorisme di Indonesia yang terkait dengan keberadaan kelompok radikal yang mengatasnamakan kelmpok agama tertentu. Hal ini sangat beresiko bagi keamanan dan keselamatan anak-anak. Hak Asasi Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Terorisme masih belum jelas kepastian hukumnya  di Indonesia bila dikaitkan dengan keberadaan dan doktrin orang tuanya sendiri serta kelompok-kelompok radikal.Kata Kunci: Hak Anak, Pelaku, Tindak Pidana, Terorisme
INSTRUMEN PASAR MODAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1995 Kapoh, Yohanes
LEX ET SOCIETATIS Vol 7, No 8 (2019): Lex Et Societatis
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana instrumen pasar modal di Indonesia dan bagaimana lembaga penunjang pasar modal di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Instrumen pasar yang diperdagangkan di pasar modal Indonesia dapat dibedakan atas beberapa kategori yaitu Instrumen utang atau obligasi;instrumen penyertaan atau saham; instrumen efek lainnya yang meliputi Indonesian Depository Receip/IDR atau sertifikat penitipan efek Indonesia/SPEI; efek beragunan aset (Asset backed securities), indek saham dan obligasi; instrumen derivatif yang meliputi  right, warrant/waran, option/opsi. 2. Lembaga penunjang pasar modal yaitu Biro Administrasi Efek adalah yang bertugas menyediakan jasa bagi emiten berdasarkan kontrak; Kustodian adalah perusahaan yang memberikan jasa penitipan efek, serta memberikan jasa lainnya seperti menerima deviden, bunga dan hak lain; Wali amanat bertindak sebagai wali dari pemberi amanat/investor dan hanya diperlukan dalam emisi obligasi.Kata kunci: Instrumen, Pasar Modal
KAJIAN YURIDIS TERHADAP IMPLEMENTASI PEMBERIAN BANTUAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT MISKIN Ratu, Yosefina Selni
LEX ET SOCIETATIS Vol 7, No 3 (2019): Lex Et Societatis
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin dan bagaimana implementasi pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin.  Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Negara Republik Indonesia sebagai Negara Hukum yang menerima dan menganut asas persamaan dihadapan hukum (equality before the law). Tetapi pada hakikatnya ditengah masyarakat golongan yang kurang mampu terpisahkan dari golongan mampu/kaya. Untuk mengatasi ketidak adilan tersebut pemerintah mengupayakan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat yang tidak mampu membiayai jasa hukum tersebut demi tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama keadilan dalam bidang hukum. 2. Implementasi pemberian bantuan hukum sebagai kewajiban negara untuk memenuhi hak konstitusional fakir miskin terpenuhi dalam undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dengan melibatkan lembaga banuan hukum, advokat. Hal ini karena bantuan hukum konstitusional diadopsi oleh undang-undang bantuan hukum. Dengan demikian pencari keadilan yang tidak mampu atau miskin harus mendapatkan bantuan hukum dalam proses hukum untuk mendapatkan keadilan. Orientasi dan tujuan bantuan hukum konstitusional adalah usaha mewujudkan negara hukum yang berlandaskan pada prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Bantuan hukum untuk rakyat miskin dipandang sebagai suatu kewajiban dalam rangka untuk menyadarkan mereka sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak yang sama dengan golongan masyarakat lain.Kata kunci: Kajian yuridis, implementasi, bantuan hukum, masyarakat miskin
ANALISIS PENAHANAN BENDA GADAI MILIK DEBITUR OLEH PT (PERSERO) PEGADAIAN AKIBAT WANPRESTASI Keso, Grafy Fikri
LEX ET SOCIETATIS Vol 7, No 11 (2019): Lex Et Societatis
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana prosedur penahanan benda gadai atau hak retensi terhadap benda milik debitur oleh PT Pegadaian apabila debitur wanprestasi dan apa kendala yang dihadapi oleh PT Pegadaian dalam pelaksanaan hak retensi dan penyelesaiannya terhadap hal tersebut. Dengan menggunakan metode pebnelitian yuridis normative, disimpulkan: 1. PT Pegadaian, merupakan Lembaga Keuangan yang kegiatan utamanya menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai, dalam rangka membantu masyarakat yang berpenghasilan rendah. Prosedur pelaksanaan hak retensi terjadi, setelah adanya perjanjian gadai atau pemberian kredit gadai. Perjanjian gadai merupakan perjanjian kredit yang dituangkan dalam Surat bukti Kredit (SBK). Benda diserahkan ke PT Pegadaian pada saat penandatanganan SBK dengan penyerahan nyata sehingga syarat in bezitselling dalam gadai terpenuhi. 2. Kendala-Kendala yang dihadapi PT Pegadaian dalam Pelaksanaan hak retensi, yaitu benda yang digadaikan ternyata benda curian, benda yang digadaikan bukan milik debitur, benda yang digadaikan rusak dalam penyimpanan, tidak adanya kesepakatan ganti kerugian antara debitur dengan PT Pegadaian, kredit gadai yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan dan norma-norma yang telah ditetapkan oleh perusahaan, semakin meningkatnya jumlah badan usaha yang bergerak di bidang perkreditan yang akan menimbulkan persaingan, dan banyak para nasabah atau debitur yang tidak mengambil barang jaminannya hingga jatuh tempo. Penyelesaian terhadap permasalahan yang dihadapi yaitu Pihak PT Pegadaian akan menyerahkan benda hasil penggelapan ke Pengadilan bila diketahui benda curian, menanggung semua kerusakan apabila terjadi sesuatu keadaan yang tidak diduga, dan meningkatkan produktivitas dalam pelayanan kepada nasabah serta berperan aktif memberikan penyuluhan mengenai institusinya kepada masyarakat luas, agar tujuan utama Pegadaian terpenuhi.Kata kunci: Analisis Penahanan, Benda Gadai, Debitur,  Wanprestasi, Pegadaian.
PARATE EXECUTIE OBJEK HAK TANGGUNGAN AKIBAT WANPRESTASI PADA PERJANJIAN KREDIT BANK Maramis, Wiesye Weity Inggried
LEX ET SOCIETATIS Vol 7, No 4 (2019): Lex Et Societatis
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perjanjian kredit adalah perjanjian antara bank sebagai kreditur dan nasabah sebagai debitur. Perjanjian ini dilakukan atas kesepakatan berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata. Perjanjian ini menjadi bermasalah ketika debitur mengalami kendala dalam pembayaran cicilan kredit sehingga kredit macet. Pasal 1238 KUH Perdata telah mengatur tentang sistem penetapan debitur cidera janji (wanprestasi). Di mana harus melalui beberapa tahapan seperti somasi dan Pernyataan Cidera Janji. Dalam praktik, bank seringkali mengabaikan prosedur tersebut, bank langsung menentukan atau menetapkan debitur cidera janji dan kredit yang diberikan dinyatakan macet. Kemudian tanpa melalui proses atau tahapan berupa somasi untuk sampai pada pernyataan Debitur Cidera Janji, dan memperhatikan keadaan Debitur (debitur beritikat baik), sebagaimana yang diisyaratkan oleh pasal 1238 KUH Perdata, Bank (Kreditur) langsung melakukan pengelolaan objek jaminan. Hal tersebut sering teradi oleh karena perlindungan terhadap Debitur Cidera Janji tidak diatur dalam sistim hukum perbankan. Sesuai Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, bank berhak melakukan tindakan-tindakan debitur kredit macet berupa penyitaan dan pelelangan.Hal itulah yang menimbulkan ketidakadilan sesuai penelitian ini. Sebagai kesimpulan bahwa Pasal 1238 telah memberikan perlindungan terhadap debitur cidera janji tetapi Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 belum mengatur tentang perlindungan tersebut.Kata kunci: Parate executie, objek hak tanggungan, wanprestasi, perjanjian kredit, bank
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN MAKANAN KEDALUWARSA DI KOTA MANADO Karamoy, Ribka Anasthasia Eva
LEX ET SOCIETATIS Vol 8, No 3 (2020): Lex Et Societatis
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35796/les.v8i3.29501

Abstract

Penelitian di lakukan dengan melakukan metode penelitian hukum normatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data yang telah diperoleh baik dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier selanjutnya dianalisa dengan landasan teori dengan menggunakan analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perlindungan konsumen perlu adanya penyuluhan secara rutin kepada masyarakat yang dilakukan oleh pihak yang terkait maka diharapkan kepada masyarakat agar lebih berhati-hati dan cerdas dalam membeli dan mengkonsumsi produk-produk makanan kemasan yang dibeli. Dan dalam pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, BBPOM, YLKI, Pemerintah, Masyarakat, serta Pelaku Usaha/Sales harus lebih tegas dan melindungi masyarakat untuk menanggulangi peredaran produk – produk makanan kemasan kedaluwarsa.Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Makanan Kedaluwarsa, Kota Manado
PEMBELIAN BARANG DI TINJAU DARI UU NO.8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN Dendeng, Mario Frando Vincentius
LEX ET SOCIETATIS Vol 7, No 4 (2019): Lex Et Societatis
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum yang diberikan pemerintah pada konsumen dan bagaimana aspek hukum terhadap hak-hak konsumen dilanggar atau dirugikan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, hendaknya konsumen lebih kritis dan teliti serta banyak menggali informasi mengenai hak dan kewajibannya sebagai konsumen, sehingga jika dirugikan oleh pelaku usaha maka konsumen mengetahui apa yang harus dilakukan, serta menumbuhkan kesadaran dalam diri konsumen bahwa jalan yang ditempuh oleh konsumen untuk memperoleh hak-haknya tersebut juga merupakan bentuk solidaritas terhadap konsumen lain yang mungkin juga akan dirugikan apabila konsumen tidak mengadukan kerugian yang dialami. 2. Kesadaran konsumen bahwa mereka memiliki hak dan kewajiban serta perlindungan hukum. Faktor utama agar tidak diperlakuan semena-mena oleh produsen atau pelaku usaha kepada konsumen  dalam menjual barang dan kesadaran produsen akan hak-hak konsumen juga sangat dibutuhkan agar tercipta harmonisasi tujuan antara produsen yang ingin memperoleh laba tanpa membahayakan konsumen yang ingin memiliki kepuasan maksimum.Kata kunci: Pembelian barang, perlindungan konsumen.

Page 118 of 127 | Total Record : 1270

 116   117   118   119   120 

Filter by Year

2013 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 11 No. 1 (2023): Lex Et Societatis Vol. 10 No. 4 (2022): Lex Et Societatis Vol. 10 No. 3 (2022): Lex Et Societatis Vol. 10 No. 2 (2022): Lex Et Societatis Vol. 10 No. 1 (2022): Lex Et Societatis Vol. 9 No. 4 (2021): Lex Et Societatis Vol 9, No 3 (2021): Lex Et Societatis Vol 9, No 2 (2021): Lex Et Societatis Vol 9, No 1 (2021): Lex Et Societatis Vol 8, No 4 (2020): Lex Et Societatis Vol 8, No 3 (2020): Lex Et Societatis Vol 8, No 2 (2020): Lex Et Societatis Vol 8, No 1 (2020): Lex Et Societatis Vol 7, No 12 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 11 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 10 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 9 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 8 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 7 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 6 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 5 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 4 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 3 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 3 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 2 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 2 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 1 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 1 (2019): Lex Et Societatis Vol 6, No 10 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 10 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 9 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 9 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 8 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 8 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 7 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 7 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 6 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 6 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 5 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 5 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 4 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 4 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 3 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 3 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 2 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 2 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 1 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 1 (2018): Lex Et Societatis Vol 5, No 10 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 10 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 9 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 9 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 8 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 8 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 7 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 6 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 6 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 4 (2017): Lex et Societatis Vol 5, No 4 (2017): Lex et Societatis Vol 5, No 3 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 3 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 2 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 2 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 1 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 1 (2017): Lex Et Societatis Vol 4, No 2.1 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 2.1 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 9 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 9 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 8 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 8 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 7 (2016): Les Et Societatis Vol 4, No 7 (2016): Les Et Societatis Vol 4, No 6 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 5 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 5 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 4 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 4 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 3 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 3 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 2 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 2 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 1 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 1 (2016): Lex Et Societatis Vol 3, No 10 (2015): Lex et Societatis Vol 3, No 10 (2015): Lex et Societatis Vol 3, No 9 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 9 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 8 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 8 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 7 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 7 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 6 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 6 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 5 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 5 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 4 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 4 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 3 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 3 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 2 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 2 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 1 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 1 (2015): Lex Et Societatis Vol 2, No 9 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 9 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 8 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 8 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 7 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 7 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 6 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 6 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 5 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 5 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 4 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 4 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 3 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 2 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 2 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 1 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 1 (2014): Lex Et Societatis Vol 1, No 5 (2013): Lex et Societatis Vol 1, No 5 (2013): Lex et Societatis Vol 1, No 4 (2013): Lex et Societatis Vol 1, No 4 (2013): Lex et Societatis Vol 1, No 3 (2013): Lex et Societatis Vol 1, No 3 (2013): Lex et Societatis Vol 1, No 2 (2013): Lex et Societatis Vol 1, No 2 (2013): Lex et Societatis Vol 1, No 1 (2013): Lex et Societatis Vol 1, No 1 (2013): Lex et Societatis Vol 5, No 5 (5): Lex Et Societatis Vol 5, No 5 (5): Lex Et Societatis More Issue