cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
LEX ET SOCIETATIS
Published by Universitas Sam Ratulangi
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Education, Social,
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Arjuna Subject : -
Articles 1,270 Documents
 123   124   125   126   127 
Tindak Pidana Penipuan Terhadap Iklan Yang Menyesatkan Dan Merugikan Konsumen Burhan, Sofyan, Azisa, Burhan, Sofyan, Azisa
LEX ET SOCIETATIS Vol 9, No 3 (2021): Lex Et Societatis
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35796/les.v9i3.36432

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk penipuan dan pertanggungjawaban hukum terhadap iklan yang dapat menyesatkan dan merugikan konsumen. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (legal research). Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Iklan yang menyesatkan dan merugikan konsumen terbagi menajdi 3 (tiga) jenis yaitu Bait Advertising, Blind Advertising dan False Advertising. Ditinjau dari perspektif hukum pidana, iklan yang menyesatkan dan merugikan konsumen merupakan suatu tindak pidana, yaitu penipuan. Pelaku Usaha yang paling memiliki peran penting dalam periklanan dan berperan penting dalam dimintai pertanggungjawaban terkait dengan ketidakbenaran informasi yang terkandung dalam suatu iklan (barang dan/atau jasa) yang menyesatkan dan mengakibatkan kerugian terhadap konsumen yang mengonsumsi atau memakai barang tersebut. Pelaku usaha periklanan yang harus bertanggung jawab atas kerugian yang di alami konsumen adalah pengiklan, perusahaan iklan, dan media iklan. Konsumen yang dirugikan oleh pihak pelaku usaha bisa menuntut berdasarkan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Ini merupakan bentuk pertanggungjawaban secara perdata. Selain itu, pelaku usaha dapat dituntut secara pidana apabila dapat dibuktikan unsur-unsur kesalahannya. Kata kunci: Iklan; Online Shop; Penipuan; Perlindungan Konsumen
Perlindungan Hukum Bagi Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Bawole, Bawole Y. A.
LEX ET SOCIETATIS Vol 9, No 3 (2021): Lex Et Societatis
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35796/les.v9i3.36433

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendiskripsikan perlindungan hukum bagi korban dalam sistem peradilan pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan mengkaji undang- undang,  konsep serta berbagai pendekatan dan pelaksanaan penelitian. Bahan hukum yang digunakan adalah peraturan perundang- undangan (KUHP, KUHAP, UU Perlindungan Saksi dan Korban ), buku- buku, glorosium, ensiklopedia, dan lain-lain. Bentuk perlindungan terhadap korban didasarkan pada KUHP  sebagai sumber hukum materiil, dengan menggunakan KUHAP sebagai hukum acara. Pemenuhan terhadap hak-hak korban merupakan hal yang terpenting dalam perlindungan korban dan/atau  saksi. Terpenuhinya hak- hak secara efektif, efisien, tidak berbelit, tidak prosedural, dan objektif merupakan hal yang diharapkan oleh semua pihak. Perlindungan hukum yang diberikan lebih berorientasi pada kelancaran jalanannya proses peradilan bagi korban dan dapat memberikan rasa aman dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana. Hal itu dapat dilihat jugaa dalam Undang- Undang No. 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. Oleh sebab itu, korban harus mengetahui hak-haknya dan tata cara memperoleh pemenuhan hak tersebut.  Pemahaman terhadap ketentuan yang berlaku mutlak diperlukan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah sosialisasi oleh pihak- pihak terkait proses perlindungan korban sendiri. Kata kunci: korban; peradilan pidana
Kekuatan Mengikat Putusan Ajudikasi Ombudsman Dalam Proses Penyelesaian Sengketa Pelayanan Publik Aling, Mewengkang, Assa, Aling, Mewengkang, Assa
LEX ET SOCIETATIS Vol 9, No 3 (2021): Lex Et Societatis
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35796/les.v9i3.36434

Abstract

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Pelayanan Publik, apabila terjadi sengketa akibat pelayanan publik maka penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu melalui mediasi dan putusan ajudikasi yang kedua upaya hukum ini dilakukan oleh atau atas inisiatif Ombudsman. Proses ajudikasi kemudian menghasilkan putusan, hal ini menjadi suatu kontradiksi karena Ombudsman bukanlah lembaga peradilan dan juga bukan suatu proses peradilan semu administrasi (administratief quasi rechtspraak), karena hasil pemeriksaan Ombudsman berbentuk rekomendasi, dan rekomendasi ini bukan putusan hakim. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Pelayanan Publik dan Undang-undang Ombudsman serta peraturan pelaksananya, putusan ajudikasi yang dilakukan Ombudsman tersebut belum final dan mengikat, karena putusan tersebut memiliki nilai sebagai rekomendasi. Terhadap putusan ajudikasi Ombudsman dalam penyelesaian sengketa pelayanan publik, karena bentuknya adalah rekomendasi, maka sesuai ketentuan yang berlaku dapat dilakukan upaya hukum lebih lanjut, yang mekanismenya serupa dengan upaya administrasi (administratief beroep)  yang berujung pada penjatuhan sanksi administrasi dan publikasi media akan hal ini. Kata kunci: pelayanan publik; putusan ajudikasi; ombudsman
PERAN NEGARA DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA PERDAGANGAN INTERNASIONAL Kaparang, George Lucky
LEX ET SOCIETATIS Vol 7, No 5 (2019): Lex Et Societatis
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35796/les.v7i5.24738

Abstract

Tujuan dilakukanya penelitian yakni untuk mengetahui bagaimana proses penyelesaian sengketa perdagangan internasional menurut GATT dan WTO dan bagaimana peranan Indonesia dalam sengketa perdagangan internasional yang dengan  metode penelitian hukum normartif disimpulkan bahwa: 1. World Trade Organization (WTO) merupakan suatu organisasi internasional yang mengatur tentang perdagangan internasional. WTO dan GATT memiliki tujuan yang sama untuk menyelesaikan sengketa perdagangan internasional. Dalam menyelesaikan sengketa terdapat dua kategori forum penyelesaian dalam GATT dan WTO, yaitu: Jalur Non-yudisial (Negosiasi dan Konsultasi, Good office, Mediasi, dan Konsiliasi), Jalur Yudisial penyelesaian dalam bentuk formal yang melibatkan pihak ketiga dapat berupa Arbitrase atau Juducial Settlement. 2. Peran Negara dalam kasus sengketa dagang internasional melalui World Trade Organization adalah tugas diplomasi, yang mana diplomasi tersebut dilakukan sebelum dan sesudah dibuat, maka Indonesia berhak untuk tidak tunduk terhadap aturan yang dibuat dinegara lain. Prospek penyelesaian sengketa dagang antara Indonesia dengan negara lain adalah Indonesia dapat memenangkan suatu sengketa dari negara yang melanggar hukum internasional melalui pelanggaran terhadap TRIPS, TBT, serta GATT.Kata kunci: perdagangan internasional; peran negara;
AKIBAT HUKUM BAGI PIHAK YANG MELAKUKAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SEWA BELI KENDARAAN BERMOTOR Kermite, Jeany Anite
LEX ET SOCIETATIS Vol 8, No 3 (2020): Lex Et Societatis
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35796/les.v8i3.39268

Abstract

Perjanjian seharusnya memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak dengan menempatkannya dalam kedudukan yang seimbang, namun dalam kenyataannya dalam perjanjian sewa beli kendaraan bermotor khususnya kendaraan roda dua, pihak konsumen tidak ditempatkan dalam posisi yang sejajar hal ini terlihat dari klausula perjanjian antara lain adanya hak yang diberikan kepada perusahaan pembiayaan untuk merampas kendaraan yang menjadi jaminan padahal  dalam hukum perdata tidak ada parate eksekusi yang bisa dilakukan kecuali diatur dengan undang-undang antara lain UU Hak tanggungan dan UU Fidusia. Penelitian ini dilakukan di Kota Manado dengan sasaran pada pihak perusahaan Lembaga Pembiayaan.  didasarkan pertimbangan pada  semakin berkembangnya perusahaan ini yang ternyata diikuti dengan makin banyaknya masalah hukum dalam praktek.  Adapun jenis dan sumber data yang digunakan sebagai dasar untuk menunjang hasil penelitian adalah data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama (responden) pada lokasi penelitian dan data sekunder  yaitu data yang diperoleh berupa sumber-sumber tertentu, seperti dokumen-dokumen termasuk juga buku-buku serta artikel yang sangat berkaitan dengan pembahasan penelitian ini. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan penelitian pustaka. Data yang diperoleh baik primer maupun sekunder dianalisis baik secara deduktif maupun induktif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa akibat hukum  pihak yang melakukan wanprestasi dalam perjanjian sewa beli kendaraan bermotor adalah pembayaran ganti rugi, pembayaran Hutang dengan sekaligus oleh konsumen, penyitaan barang jaminan, pelelangan dan dapat pula menimbulkan gugatan melalui pengadilan. Faktor yang menyebabkan terjadinya melakukan wanprestasi dalam perjanjian sewa beli kendaraan bermotor adalah ketidakcermatan pihak konsumen dalam memahami isi perjanjian, tingginya bunga perusahaan pembiayaan, itikad buruk dari konsumen dan ketidakhati-hatian pihak perusahaan pembiayaan.Kata kunci : Akibat hukum, wanprestasi, sewa beli
TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR : 20/PUU-XV/2016 Abdul Halim Daniel
LEX ET SOCIETATIS Vol. 10 No. 2 (2022): Lex Et Societatis
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35796/les.v10i2.45585

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kedudukan alat bukti elektronik dalam sistem pembuktian pasca putusan Mahkamah Konstitusi dan bagaimana kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan judicial review. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Kedudukan alat bukti elektronik dalam sistem pembuktian adalah menjadi bukti hukum melalui Yudisial Riview Mahkamah Konstitusi, sehingga alat bukti menurut Pasal 184 KUHAP telah diperluas dari 5 (lima) alat bukti serta ditambah dengan Alat Bukti Elektronik. Adapun yang menjadi persyaratan dalam pengajuan Alat Bukti Elektronik terutama dalam kepentingan penegakan hukum (Law Enforcement) harus dimintakan secara langsung oleh Pihak Penyidik. Jadi kalau Penyidik tidak memintakan, maka Alat Bukti Elektronik bukan menjadi Alat Bukti Hukum. 2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan Yudisial Riview adalah berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang dirugikan hak-hak Konstitusionalnya yakni objeknya adalah terhadap Undang-Undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan uji Materil. Keputusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat bagi seluruh penyelenggara Negara dan Warga Negara. Kata kunci : tinjuan yuridis; putusan; konstitusi;
PERBARENGAN PERBUATAN YANG MENGGUNAKAN DAKWAAN KUMULATIF ATAU DAKWAAN SENDIRI-SENDIRI MENURUT PASAL 65, PASAL 66 DAN PASAL 71 KUHP (KAJIAN PUTUSAN PN CIREBON 301/PID.B/2020/PN.CBN) Octavianus Rantung
LEX ET SOCIETATIS Vol. 10 No. 2 (2022): Lex Et Societatis
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35796/les.v10i2.45586

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan perbarengan perbuatan dalam Pasal 65, 66, dan 71 KUHP? dan bagaimana penerapan aturan perbarengan perbuatan dalam putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 301/Pid.B/2020/PN Cbn. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dismpulkan: 1. Pengaturan perbarengan perbuatan dalam Pasal 65 KUHP yaitu mengatur perbarengan perbuatan yang semuanya merupakan kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, dengan cara pengenaan pidana yakni cara absorpsi (penyerapan) yang dipertajam; Pasal 66 KUHP mengatur perbarengan perbuatan yang semuanya merupakan kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis, dengan cara pengenaan pidana yakni cara kumulasi (penjumlahan) yang diperlunak. 2. Penerapan aturan perbarengan perbuatan dalam putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 301/Pid.B/2020/PN Cbn 66, merupakan penerapan Pasal 65 KUHP tentang perbarengan perbuatan yang semuanya merupakan kejahatan dan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, di mana surat dakwaan dan tuntutan pidana oleh Jaksa Penuntut Umum dan penjatuhan pidana oleh pengadilan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 65 KUHP. Kata kunci : dakwaan kumulatif; kajiah; putusan;
PEMBERLAKUAN KETENTUAN PIDANA DI BIDANG PERIKANAN AKIBAT MELAKUKAN PEMALSUAN PERSETUJUAN DAN PENDAFTARAN Hardiknas Manoppo
LEX ET SOCIETATIS Vol. 10 No. 2 (2022): Lex Et Societatis
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk tindak pidana berkaitan dengan pemalsuan persetujuan dan pendaftaran di bidang perikanan dan bagaimana pemberlakuan ketentuan pidana di bidang perikanan akibat melakukan pemalsuan persetujuan dan pendaftaran. Dengan menggunakan metode peneltian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Bentuk-bentuk tindak pidana berkaitan dengan pemalsuan persetujuan dan pendaftaran di bidang perikanan, memalsukan dan/atau menggunakan SIUP, SIPI, dan SIKPI palsu. Nakhoda kapal perikanan yang tidak memiliki surat persetujuan berlayar dan adanya pemalsuan persetujuan dan pemalsuan pendaftaran yang melibatkan pejabat. 2. Pemberlakuan ketentuan pidana di bidang perikanan akibat melakukan pemalsuan persetujuan dan pendaftaran dipidana dengan pidana penjara dan denda, demikian pula terhadap nakhoda kapal perikanan yang tidak memiliki surat persetujuan berlayar. Dalam hal tindak pidana pemalsuan persetujuan dan pemalsuan pendaftaran melibatkan pejabat, pidananya ditambah 1/3 (satu pertiga) dari ancaman pidana pokok. Kata kunci : dakwaan kumulatif; perikanan; kajian; putusan; pemalsuan
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITOR SEPARATIS TERKAIT JAMINAN HAK TANGGUNGAN YANG DITETAPKAN SEBAGAI BOEDEL PAILIT Nurlita Sibli, Ronny A. Maramis, Deasy Soeikromo Nurlita Sibli, Ronny A. Maramis, Deasy Soeikromo
LEX ET SOCIETATIS Vol. 11 No. 1 (2023): Lex Et Societatis
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Jenis penelitian yang digunakan yaitu hukum normatif. Dengan data sekunder meliputi bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perseroan terbatas dan kepailitan, bahan hukum sekunder seperti jurnal hukum, buku literatur dan kasus-kasus hukum dan bahan hukum tersier seperti kamus hukum. Selain itu penulis mengambil sumber data primer yang didapat langsung dari lapangan sebagai tambahan. Teknik untuk mengkaji dan mengumpulkan ketiga bahan tersebut yaitu dengan menggunakan studi dokumenter. Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah dengan meneliti kelengkapan data tersebut, iii melakukan penyusunan data pada tiap pokok pembahasan secara sistematis mengelompokkan data tersebut menurut pokok bahasan. Metode pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa krditor separatis pemegang jaminan hak tanggungan memiliki kedudukan yang diutamakan dalam pelunasan utang dan memiliki hak istimewa yang diberikan oleh undnag-undang untuk dapat mengeksekusi jaminan yang diagunkan. Dalam pelaksanaan eksekusinya kreditor separatis diberikan waktu selama 60 hari atau sejak memasuki waktu insolvensi yaitu pada saat putusan pailit dijatuhkan. Apabila dalam jangka waktu tersebut kreditor separatis tidak melakukan eksekusi pada jaminan maka ia wajib memberikan jaminan tersebut pada kurator. Kata kunci : Perlindungan Hukum; Kreditor; Separatis; Tanggungan; Boedel.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA PARIWISATA ATAS PELANGGARAN PEMBAYARAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA MANADO NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGARAAAN KEPARIWISATAAN Lukresia Cristy Vanessa Masengie, Merry E. Kalalo, Jemmy Sondakh Lukresia Cristy Vanessa Masengie, M
LEX ET SOCIETATIS Vol. 11 No. 1 (2023): Lex Et Societatis
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

e journal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi

Page 126 of 127 | Total Record : 1270

 123   124   125   126   127 

Filter by Year

2013 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 11 No. 1 (2023): Lex Et Societatis Vol. 10 No. 4 (2022): Lex Et Societatis Vol. 10 No. 3 (2022): Lex Et Societatis Vol. 10 No. 2 (2022): Lex Et Societatis Vol. 10 No. 1 (2022): Lex Et Societatis Vol. 9 No. 4 (2021): Lex Et Societatis Vol 9, No 3 (2021): Lex Et Societatis Vol 9, No 2 (2021): Lex Et Societatis Vol 9, No 1 (2021): Lex Et Societatis Vol 8, No 4 (2020): Lex Et Societatis Vol 8, No 3 (2020): Lex Et Societatis Vol 8, No 2 (2020): Lex Et Societatis Vol 8, No 1 (2020): Lex Et Societatis Vol 7, No 12 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 11 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 10 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 9 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 8 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 7 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 6 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 5 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 4 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 3 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 3 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 2 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 2 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 1 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 1 (2019): Lex Et Societatis Vol 6, No 10 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 10 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 9 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 9 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 8 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 8 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 7 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 7 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 6 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 6 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 5 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 5 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 4 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 4 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 3 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 3 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 2 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 2 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 1 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 1 (2018): Lex Et Societatis Vol 5, No 10 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 10 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 9 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 9 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 8 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 8 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 7 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 6 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 6 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 4 (2017): Lex et Societatis Vol 5, No 4 (2017): Lex et Societatis Vol 5, No 3 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 3 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 2 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 2 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 1 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 1 (2017): Lex Et Societatis Vol 4, No 2.1 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 2.1 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 9 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 9 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 8 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 8 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 7 (2016): Les Et Societatis Vol 4, No 7 (2016): Les Et Societatis Vol 4, No 6 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 5 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 5 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 4 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 4 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 3 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 3 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 2 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 2 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 1 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 1 (2016): Lex Et Societatis Vol 3, No 10 (2015): Lex et Societatis Vol 3, No 10 (2015): Lex et Societatis Vol 3, No 9 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 9 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 8 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 8 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 7 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 7 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 6 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 6 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 5 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 5 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 4 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 4 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 3 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 3 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 2 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 2 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 1 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 1 (2015): Lex Et Societatis Vol 2, No 9 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 9 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 8 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 8 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 7 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 7 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 6 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 6 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 5 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 5 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 4 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 4 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 3 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 2 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 2 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 1 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 1 (2014): Lex Et Societatis Vol 1, No 5 (2013): Lex et Societatis Vol 1, No 5 (2013): Lex et Societatis Vol 1, No 4 (2013): Lex et Societatis Vol 1, No 4 (2013): Lex et Societatis Vol 1, No 3 (2013): Lex et Societatis Vol 1, No 3 (2013): Lex et Societatis Vol 1, No 2 (2013): Lex et Societatis Vol 1, No 2 (2013): Lex et Societatis Vol 1, No 1 (2013): Lex et Societatis Vol 1, No 1 (2013): Lex et Societatis Vol 5, No 5 (5): Lex Et Societatis Vol 5, No 5 (5): Lex Et Societatis More Issue