cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
LEX ET SOCIETATIS
Published by Universitas Sam Ratulangi
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Education, Social,
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Arjuna Subject : -
Articles 1,270 Documents
 17   18   19   20   21 
KEBERADAAN PIDANA BERSYARAT DALAM SISTEM PEMIDANAAN DAN PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA Pondaag, Torro A.
LEX ET SOCIETATIS Vol 2, No 8 (2014): Lex Et Societatis
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35796/les.v2i8.6198

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah prinsip-prinsip hukum pemidanaan menurut hukum di Indonesia dan bagaimanakah pengaturan pidana bersyarat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  serta bagaimanakah akibat hukum pidana bersyarat dalam sistem hukum di Indonesia. Denagn menggunakan metode penelitian yuridis normative, maka dapat disimpulkan: 1. Dewasa ini terdapat gejala universal, yakni timbulnya ketidakpuasan  masyarakat terhadap pidana perampasan kemerdekaan, karena pidana ini terbukti sangat merugikan baik ditinjau dari segi si pelaku tindak pidana, maupun dari segi masyarakat. 2. Sekalipun telah diadakan usaha-usaha pembaharuan dan perbaikan atas pengaturan dan pelaksanaan pidana pencabutan kemerdekaan namun merupakan suatu kenyataan, bahwa disatu pihak hukum pidana dengan pidana pencabutan kemerdekaannya akan tetapi ada, dan di lain pihak keburukan-keburukan pidana perampasan kemerdekaan sulit dihindarkan. 3. Di dalam Hukum Pidana Indonesia, pidana bersyarat merupakan salah satu alternatif yang sangat penting dari pidana perampasan kemerdekaan, karena penerapan pidana bersyarat mengandung keuntungan-keuntungan. Kata kunci: Pidana, Bersyarat. Penegakan hukum
PENERAPAN HAK TOLAK OLEH PERS DAN AKIBAT HUKUMNYA DITINJAU DARI HUKUM PIDANA INDONESIA Aror, Ronald
LEX ET SOCIETATIS Vol 2, No 8 (2014): Lex Et Societatis
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35796/les.v2i8.6199

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan hak tolak oleh Pers di Indonesia dan bagaimana akibat hukum dari Penerapan hak tolak oleh Pers ditinjau dari Hukum Pidana Indonesia. Denagn menggunakan metode penelitian yuridis normative, maka dapat disimpulkan, bahwa: 1. Keberadaan dari penerapan Hak Tolak oleh Pers yang dilandaskan dengan hukum positif negara yakni yang berlandaskan pada Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, telah banyak menuai kontroversi sehingga dapat membuka cela hukum dan cenderung terjadinya pelanggaran-pelanggaran hukum yang tidak dapat dihindarkan, oleh karena itu penerapan Hak Tolak oleh Pers jika diabaikan maka akan banyak mudharatnya ketimbang faedahnya untuk kepentingan umum. 2. Penerapan Hak Tolak oleh Pers di Indonesia pada dasarnya dimaksudkan untuk menjunjung tinggi hak-hak yang melekat kepada setiap warga negara, hal ini sesuai dengan amanat Pacasila dan pada Pasal 28 huruf F dan  pada Pasal 28 huruf H ayat (1) UUD 1945 NKRI, yang menjunjung tinggi hak-hak dasar manusia dan juga demi terwujudnya negara yang demokrasi serta demi tercapainya pemerintahan yang transparansi dalam menjalankan pemerintahan, akan tetapi bagaimana dengan penerapan hak-hak yang lainnya yang seharusnya lebih diutamakan dari pada penerapan Hak Tolak oleh Pers. Dalam hal ini penerapan Hak Tolak oleh Pers dalam beberapa kasus menghambat proses penyidikan oleh penyidik yang tentunnya mengenai kepentingan umum. Kata kunci: Hak tolak, Pers
EKSEKUSI BENDA JAMINAN YANG DIBEBANI HAK TANGGUNGAN KETIKA DEBITUR PAILIT Sumeisey, Clara L
LEX ET SOCIETATIS Vol 2, No 9 (2014): Lex Et Societatis
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35796/les.v2i9.6382

Abstract

Eksekusi benda jaminan ketika debitur pailit terkait dengan dua permasalahan pokok yaitu, terkait dengan peraturan hukum tentang eksekusi dan kedudukan benda jaminan terkait dengan pailitnya debitur. Berdasarkan permasalahan tersebut dilakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan melakukan pendekatan yaitu, pendekatan perundang-undangan (statute approach) yang terkait dengan eksekusi. Hasil penelitian dari tesis ini menunjukkan bahwa: (1) Pengaturan Hukum tentang eksekusi terhadap Benda jaminan dalam hal debitur cidera janji (wanprestasi) prosesnya dilakukan melalui parate eksekusi dan eksekusi berdasarkan kekuatan eksekutorial sertifikat hak tanggungan. Akan tetapi dalam hal debitur telah dinyatakan pailit, maka proses eksekusi dilakukan oleh kurator dibawah kuasa hakim pengawas, melalui tahapan proses hukum yaitu; pengamanan dan penyegelan harta pailit oleh kurator, pencocokan piutang, penawaran damai terhadap kreditor, dan terakhir pemberesan dan Pembagian hasil Eksekusi Harta Pailit. (2) Apabila debitur dinyatakan pailit, maka kedudukan Benda Jaminan yang dibebani hak tanggungan baik yang telah ada pada saat pailit ditetapkan serta kekayaan debitur yang akan ada, menjadi harta pailit (Pasal 21 Undang-undang No. 37 Tahun 2004 Tentang KPKPU) kecuali harta debitur yang secara limitatif telah ditentukan dalam Pasal 22 Undang-undang No. 37 Tahun 2004 Tentang KPKPU tidak termasuk sebagai harta pailit.
PENGATURAN PELAYANAN PUBLIK DALAM RANGKA OTONOMI DAERAH SETTING PUBLIC SERVICES IN THE CONTEXT OF REGIONAL AUTONOMY Polimpung, Ekaputra S. F. W.
LEX ET SOCIETATIS Vol 2, No 9 (2014): Lex Et Societatis
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35796/les.v2i9.6383

Abstract

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yaitu suatu bentuk penelitian untuk mengkaji tentang konsep pelayanan publik baik dari Undang-Undang, Keputusan Presiden, Peraturan Presiden, dan lain-lain asas-asas hukum yang menjadi dasar perundang-undangan di bidang pelayanan publik. Pendekatan konseptual (conceptual approach) digunakan untuk melakukan pendekatan konsep-konsep hukum baik dari konsep pemerintahan maupun dari segi non-pemerintahan Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada prinsipnya pemerintah daerah sudah ada kewenangan dalam pengaturan pelayanan publik tetapi pada kenyataannya pelayanan pemerintah belum optimal mengedepankan kepentingan umum. Hasil penelitian yang dilakukan penulis khususnya pada Kantor PLN dan Kantor PDAM di Kota Manado menunjukkan bahwa walaupun penanganan masalah-masalah umum sudah diserahkan ke daerah, tetapi kebanyakan pelayanan pemerintah masih belum berkualitas. Kurang mantapnya pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah daerah masih menunjukkan betapa pengelolaan pelayanan publik masih belum relevan Kata kunci: Otonomi, Daerah, Publik, Pelayanan
KAJIAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN ROYALTI ATAS KARYA CIPTA LAGU ATAU MUSIK DARI ASPEK UU NO. 19 TAHUN 2002 Nasirun, Indra
LEX ET SOCIETATIS Vol 2, No 9 (2014): Lex Et Societatis
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35796/les.v2i9.6384

Abstract

Perlindungan royalti atas suatu karya cipta lagu atau musik merupakan masalah serius yang berkembang dewasa ini. Tingkat pelanggaran hak cipta semakin meningkat sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Maraknya tindakan pembajakan suatu hak cipta membuat hak ekonomi pencipta dalam bentuk royalti menjadi terhambat bahkan tak terbayarkan padahal hak ekonomi merupakan salah satu aspek yang di lindungi oleh Undang-undang hak cipta. Eksistensi Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang hak cipta kini dituntut untuk mampu mengakomodir kebutuhan masyarakat dalam bidang hukum. Perlindungan hukum terhadap hak-hak yang terkait di dalamnya atas suatu karya cipta dipandang perlu untuk disuarakan dalam rangka mengembangkan kreativitas serta memberikan rasa aman pada pencipta untuk mencipatakan sesuatu. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, penulis berupaya mengkaji bentuk perlindungan hukum yang diperoleh dan hambatan yang ditemui terkait pelaksanaan pemungutan dan pendistribusian royalti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat aspek-aspek penting yang dapat dijadikan sebagai dasar perlindungan terhadap royalti. Hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan pungutan dan pendisitribusian royalti dapat diminimalir bilamana terdapat kesadaran masyarakat akan pentingnya pendaftaran  hak cipta dan pembayaran royalti hak cipta. Pengelolaan royalti yang baik dari organisasi profesi memiliki peran penting pula dalam meminimalisir pelanggaran terhadap suatu hak cipta. Sebagai kesimpulan, Implementasi perlindungan Royalti atas suatu karya cipta lagu di lindungi oleh Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, adanya unsur perjanjian sebagai salah satu sumber hukum terjadinya pelisensian karya cipta dan persetujuan pembayaran serta pengelolaan royalti oleh organisasi profesi. Hambatan penegakkan perlindungan royalti disebabkan oleh masih kurangnya kesadaran pemilik dan penerima lisensi akan pentingnya suatu pendaftaran hak cipta. Hambatan lain disebabkan oleh bermunculannya berbagai organisasi-organisasi profesi dalam bentuk Lembaga Manajemen Kolektif yang memiliki kepentingan serta tugas dan fungsi yang sama dalam pengelolaan royalti yang dikarenakan ketidakjelasan Undang-undang Hak Cipta dalam menjelaskan secara terperinci tentang eksistensi dari lembaga manajemen kolektif itu sendiri. Sebagai saran, di pandang perlu UU No. 19 Tentang Hak Cipta diperbaharui untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang hukum sebagai pelindung hak-hak dari masyarakat
PENERAPAN PRINSIP AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BAIK APPLICATION OF ACCOUNTABILITY AND TRANSPARENCY IN THE IMPLEMENTATION OF GOOD GOVERNANCE Bolang, Jeane
LEX ET SOCIETATIS Vol 2, No 9 (2014): Lex Et Societatis
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah yuridis normatif, yakni yang menekankan pada hukum dan peraturan-peraturan lain yang berlaku dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Dari jenis data yang terkumpul dilakukan analisis bahan hukum secara kualitatif, komprehensif dan lengkap, artinya dilakukan dengan menguraikan, mengidentifikasi, menyusun dan mengolah dan menguraikan secara sistematis, kemudian dilakukan analisis dengan menjabarkan, menginterpretasikan dengan penafsiran sistematis, sosiologis, historis, dan menyusunnya secara logis dan sistematis. Dari hasil yang diperoleh kemudian disimpulkan terhadap permasalahan dengan menggunakan metode deduktif dan disajikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip akuntabilitas merupakan suatu kondisi dimana penyelenggaraan pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan di hadapan publik secara administatif maupun secara politik. Baik dari segi pengambilan kebijakan, pelaksanaan hingga pelaporan dari sebuah kebijakan. Aspek akuntabilitas memungkinkan publik untuk mengukur berhasil tidaknya pelaksanaan sebuah kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Prinsip-prinsip transparansi, partisipasi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, tidak mungkin dijalankan tanpa adanya keterbukaan informasi. Dengan akuntabilitas dan transparansi, kedua prinsip ini mensyaratkan adanya keterbukaan informasi yang memungkinkan publik dapat mengakses dan menggunakan informasi untuk menilai kinerja sebuah penyelenggaraan pemerintahan. Kata kunci: Akuntabilitas, Transparansi, Pemerintahan, Penyelenggaraan
KEMERDEKAAN PERS DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERS INDONESIA Voges, Stefan Obadja
LEX ET SOCIETATIS Vol 2, No 9 (2014): Lex Et Societatis
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35796/les.v2i9.6386

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perspektif kemerdekaan pers berdasarkan hukum positif pers Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa sistem pemerintahan yang mengalami beberapa kali perubahan amat berpengaruh terhadap kebebasan pers di Indonesia. Pendapat yang mengatakan bahwa “sistem media di suatu Negara mencerminkan sistem pemerintahan yang dianut Negara bersangkutan” sangat relevan dengan Indonesia. Kemerdekaan pers Indonesia selain mengedepankan asas demokrasi, keadilan dan supremasi hukum, juga menganut landasan kebhinekaanyang menjadi semboyan Negara Indonesia. Ini tercermin dari semangat yang dikandung dalam pasal-pasal Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers ini yang menekankan penghormatan terhadap norma-norma agama dan kesusilaan masyarakat.
TANGGUNG JAWAB PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI THE RESPONSIBILITY OF MAKING COMMIHENTS IN OFFICIAL PROCUREMENTS OF GOODS AND SERVICES AS COMRPTION PREVENTION EFFORTS Wuisan, Felix Ronny
LEX ET SOCIETATIS Vol 2, No 9 (2014): Lex Et Societatis
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif khususnya di fokuskanpada analisis yuridis empiris, yaitu suatu metode pendekatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan tentang bagaimana hubungan hukum dengan masyarakat dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan hukum dalam masyarakat. Dua teknik yang dilakukan yaitu analisis perundang-undangan dan kajian kasus. Kajian yang maksud ialah kasus-kasus yang telah diputus oleh pengadilan maupun putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Berdasarkan analisa tersebut diharapkan akan memperoleh garnbaran dan pemahaman tentang pencegahan maupun penindakan hukum terhadap PPK yang melalukan penyalahgunaan wewenang dalam pengadaan barang /jasa pemerintah.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa aturan-aturan hukum sudah dibuat untuk melakukan pencegahan terhadap PPK yang melakukan penyalatrgun&m wewenang yang disertai gratifikasi, suap dan pemerasaal . Afuran-aturan tersebut seperti Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintatr serta Undang-Undang anti Monopoli. Pasal-pasal yang mengatur tentang penyalahgunaan wewenang dalam aturan-aturan tersebut terdapat perbedaan mengenai bobot dari pasal demi pasal dimana Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sangat jelas mengatur tentang larangan penyalatrgunaan wewenang yang disertai perbuatan suap, gratifikasi dalam pelaksaan pengadaan barang dan jasa pemerintah, sedangkan dalam Perafuran Presiden Nomor 54 Tahun 2010 masih kurang jelas karena pada umumnya mengatur tentang pelaksanaan secara teknis dari pengadaan barang dan jasa pemerintah, sedangkan penyalahgunaan wewenang hanya dalam pasal 13 saja dan Pasal 13 tersebut tidak terlalu tegas terhadap penerapan sanksi  apabila PPK melanggar pasal tersebut. Sistem penindakan terhadap praktek gratifrkasi telah diatur yaitu melalui Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan melalui Pengadilan, namun sistem penindakkan yang diterapkan oleh KPPU belum efektif karena penerapan sanksi belum bisa menjangkau Pejabat Pembuat Komitnen yang terbukti melakukan penyalahgunaan wewennag yang disertai perbuatn gratifikasi, sedangkan sistem penindakan melalui pengadilan telah memiliki efek jera bagi PPK dan pelaku usaha maupun panitia tender akan tetapi meskipun telah memiliki efek jera ternyata masih banyak kasus-kasus korupsi yang ditangani oleh Pengadilan yang berkaitan denganpengadaan barang dan jasa. Kata kunci: Perdagangan Orang, Kewenangan, Pemerintah Daerah
DISKRESI KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH (STUDI KASUS PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN LANGKAT SUMATERA UTARA) Ginting, Fitrianta J.
LEX ET SOCIETATIS Vol 2, No 9 (2014): Lex Et Societatis
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kegiatan pemungutan suara Pilkada di Kabupaten Langkat terselenggara pada 26 Juni 2009. Sebagai sebuah mekanisme demokrasi yang baru, banyak hal yang menarik untuk diamati dalam Pilkada ini. Meskipun masih diwarnai oleh sejumlah kekurangan, apabila dibandingkan dengan penyelenggaraan Pilkada di kabupaten/kota lainnya, penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Langkat dapat dikatakan memiliki banyak catatan positif. Serangkaian diskresi yang dilakukan KPU Kabupaten  Langkat selama menjadi penyelenggara Pilkada menunjukkan tindakan diskresi harus dilakukan untuk menjamin terselenggaranya pilkada yang jujur dan bersih. Diskresi KPU Kabupaten Langkat tersebut dilatarbelakangi oleh sejumlah permasalahan yang menjadi faktor pendorongnya, meliputi kelambanan policy maker dalam merumuskan kebijakan makro, keterlambatan pengalokasian dan keterbatasan anggaran dan sumberdaya, keterbatasan waktu, ketidak  sempurnaan substansi kebijakan, kekurangan pengalaman policy maker, serta tuntutan akuntabilitas, responsivitas, dan profesionalitas. Kata kunci: Direksi Komisi Pemilihan Umum, Pemilihan, Kepala Daerah.
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERANTASAN PERDAGANGAN ORANG (TRAFFICKING) REGIONAL AUTHORITY IN COMBATING TRAFFICKING IN PERSONS Oroh, Jurista
LEX ET SOCIETATIS Vol 2, No 9 (2014): Lex Et Societatis
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35796/les.v2i9.6389

Abstract

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif disertai dengan pendekatan historis hukum dan pendekatan empiris. Bahan hukum primer mencakup undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang mencakup peraturan-peraturan lain yang ada di tingkat bawah. Bahan sekunder terdiri dari kepustakaan-kepustakaan termasuk hasil penelitian dan seminar yang terkait dengan pokok penelitian. Bahan tertier terdiri dari kamus hukum, ensiklopedia hukum dan hukum lainnya. Data dianalisa melalui dua tahap. Pada tahap pertama menggunakan strategi analisis umum yang disebut strategi mengandalkan proposisi-proposisi teoritis dan pada tahap berikutnya menggunakan teknik analisis khusus. Bahan hukum yang terkumpul dipilih kemudian dianalisis dengan menggunakan teori-teori, konsep-konsep dan kaidah-kaidah hukum sebagaimana yang terdapat dalam rangka pemikiran guna memberikan jawaban terhadap identifikasi masalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang di Provinsi Sulawesi Utara telah dilakukan melalui peningkatan peran dan kerjasama yang terkoordinasi antara aparat penegak hukum, instansi pemerintah terkait dan organisasi non pemerintah yang merupakan pemangku kepentingan dengan menyusun strategi berupa program pembinaan terhadap masyarakat melalui penyuluhan hukum dan sosialisasi secara komprehensif dan berkelanjutan serta melakukan penindakan secara konkrit dan lebih tegas lagi tanpa diskriminasi serta tetap menjunjung tinggi rasa keadilan masyarakat. Upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang di provinsi Sulawesi Utara, yaitu penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat, sedangkan untuk tindakan pemberantasan dilakukan upaya represif melakukan kerjasama melalui koordinasi antarlembaga penegak hukum yang merupakan bagian dari sistem peradilan pidana terpadu. Hal itu demi terwujudnya penegakan hukum yang berkeadilan yang bermartabat dan didukung kerjasama lintas sektoral dan para pemangku kepentingan. Kata kunci: Perdagangan Orang, Kewenangan, Pemerintah Daerah

Page 19 of 127 | Total Record : 1270

 17   18   19   20   21 

Filter by Year

2013 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 11 No. 1 (2023): Lex Et Societatis Vol. 10 No. 4 (2022): Lex Et Societatis Vol. 10 No. 3 (2022): Lex Et Societatis Vol. 10 No. 2 (2022): Lex Et Societatis Vol. 10 No. 1 (2022): Lex Et Societatis Vol. 9 No. 4 (2021): Lex Et Societatis Vol 9, No 3 (2021): Lex Et Societatis Vol 9, No 2 (2021): Lex Et Societatis Vol 9, No 1 (2021): Lex Et Societatis Vol 8, No 4 (2020): Lex Et Societatis Vol 8, No 3 (2020): Lex Et Societatis Vol 8, No 2 (2020): Lex Et Societatis Vol 8, No 1 (2020): Lex Et Societatis Vol 7, No 12 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 11 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 10 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 9 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 8 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 7 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 6 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 5 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 4 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 3 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 3 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 2 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 2 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 1 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 1 (2019): Lex Et Societatis Vol 6, No 10 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 10 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 9 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 9 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 8 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 8 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 7 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 7 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 6 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 6 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 5 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 5 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 4 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 4 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 3 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 3 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 2 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 2 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 1 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 1 (2018): Lex Et Societatis Vol 5, No 10 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 10 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 9 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 9 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 8 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 8 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 7 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 6 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 6 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 4 (2017): Lex et Societatis Vol 5, No 4 (2017): Lex et Societatis Vol 5, No 3 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 3 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 2 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 2 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 1 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 1 (2017): Lex Et Societatis Vol 4, No 2.1 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 2.1 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 9 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 9 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 8 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 8 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 7 (2016): Les Et Societatis Vol 4, No 7 (2016): Les Et Societatis Vol 4, No 6 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 5 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 5 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 4 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 4 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 3 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 3 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 2 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 2 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 1 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 1 (2016): Lex Et Societatis Vol 3, No 10 (2015): Lex et Societatis Vol 3, No 10 (2015): Lex et Societatis Vol 3, No 9 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 9 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 8 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 8 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 7 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 7 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 6 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 6 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 5 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 5 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 4 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 4 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 3 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 3 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 2 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 2 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 1 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 1 (2015): Lex Et Societatis Vol 2, No 9 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 9 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 8 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 8 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 7 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 7 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 6 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 6 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 5 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 5 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 4 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 4 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 3 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 2 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 2 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 1 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 1 (2014): Lex Et Societatis Vol 1, No 5 (2013): Lex et Societatis Vol 1, No 5 (2013): Lex et Societatis Vol 1, No 4 (2013): Lex et Societatis Vol 1, No 4 (2013): Lex et Societatis Vol 1, No 3 (2013): Lex et Societatis Vol 1, No 3 (2013): Lex et Societatis Vol 1, No 2 (2013): Lex et Societatis Vol 1, No 2 (2013): Lex et Societatis Vol 1, No 1 (2013): Lex et Societatis Vol 1, No 1 (2013): Lex et Societatis Vol 5, No 5 (5): Lex Et Societatis Vol 5, No 5 (5): Lex Et Societatis More Issue