cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
LEX ET SOCIETATIS
Published by Universitas Sam Ratulangi
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Education, Social,
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Arjuna Subject : -
Articles 1,270 Documents
 42   43   44   45   46 
FUNGSI PETUGAS KEMASYARAKATAN DALAM MENGAWASI ANAK MENURUT SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK Simbolon, Marulye T. S. T.
LEX ET SOCIETATIS Vol 4, No 3 (2016): Lex Et Societatis
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini yakni metode penelitian hukum normatif. Bahan-bahan hukum yang digunakan dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan cara mengidentifikasi dan menginventarisir, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan hukum yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dan normatif, disesuaikan dengan landasan teori, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk menjawab perumusan masalah dalam kesimpulan yang sesuai dengan hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa     jaminan perlindungan hak asasi manusia khususnya terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam proses peradilan pidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak lebih mengutamakan penyelesaian perkara melalui pendekatan keadilan restoratif, sehingga penyelesaian perkara tindak pidana akan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Diversi dimaksudkan untuk pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Hal ini dilakukan untuk mengutamakan kepentingan yang lebih baik bagi anak di usia pertumbuhan dan perkembangannya. Kata Kunci : kemasyarakatan, anak, petugas, peradilan, pidana, mengawasi, fungsi
SISTEM HUKUM PENGAWASAN TENAGA KERJA ASING TERHADAP PENYALAHGUNAAN IZIN TINGGAL KUNJUNGAN UNTUK BEKERJA PADA PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL ASING DI INDONESIA Mirwanto, Tony
LEX ET SOCIETATIS Vol 4, No 3 (2016): Lex Et Societatis
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penyalahgunaan Izin Tinggal oleh orang asing dengan menggunakan visa kunjungan wisata kerap kali terjadi,  umumnya digunakan dalam rangka bekerja sebagai Tenaga Kerja Asing (TKA) pada Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia. Hal ini menyebabkan menjadi berkurangnya kesempatan kerja bagi Tenaga Kerja Indonesia di dalam negeri dan berkurangnya pendapatan Negara dari sisi penggunaan Tenaga Kerja Asing. Berdasarkan fakta di lapangan, masalah penyalahgunaan Izin Tinggal Kunjungan Wisata umumnya berasal dari Pemberian Visa On Arrival (VOA) dan Bebas Visa Kunjungan Wisata (BVKW) ini merupakan permasalahan yang lama kelamaan semakin sulit diselesaikan, bahkan semakin sulit terditeksi oleh aparat penegak hukum. Keterlibatan Indonesia dalam berbagai perjanjian internasional yang mengakomodir tentang kemudahan dibidang penanaman modal dan penggunaan tenaga kerja asing, menyebabkan Indonesia semakin dipenuhi oleh para Pemodal dan Tenaga Kerja Asing. Dengan adanya hal tersebut khususnya masalah penggunaan tenaga kerja asing perlu mendapat perhatian serius pemerintah khususnya dalam pengawasan kegiatannya selama berada di Indonesia, agar penggunaan tenaga kerja asing dapat bermanfaat bagi Indonesia dalam mengelola kekayaan alamnya dan mempercepat pembangunan. Pemberian kemudahan Visa dalam rangka meningkatkan devisa negara di bidang pariwisata terhadap orang asing yang akan memasuki  Indonesia, tentunya harus dibarengi dengan pengawasan terhadap izin tinggalnya sebagai konsekuensi kemudahan pemberian visa tersebut. Agar praktek-praktek penggunaan tenaga keja asing secara illegal oleh perusahaan penanaman modal asing dengan modus menggunakan izin tinggal kunjungan wisata, dapat diminimalisir sedini mungkin.   Untuk itulah diperlukan persyaratan yang ketat dan selektif bagi orang asing yang akan diberikan kemudahan Pemberian Visa On Arrival (VOA) dan Bebas Visa Kunjungan Wisata (BVKW) di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI), serta menggalakkan kegiatan pengawasan terhadap orang asing yang berkegiatan di Indonesia, sehingga dampak negatif dari kehadiran orang asing di Indonesia dapat  diatasi. Kata Kunci: Visa, Penyalahgunaan Izin Tinggal, Tenaga Kerja Asing
TRANPARANSI DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SUATU KAJIAN DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW Moka, Mario
LEX ET SOCIETATIS Vol 4, No 3 (2016): Lex Et Societatis
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35796/les.v4i3.11530

Abstract

Undang-undang Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 makin mempertegas fungsi otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk pengelolaan keuangan daerah. Salah satu aspek yang penting dalam pengelolaan keuangan daerah yaitu transparansi untuk menghindarkan berbagai penyalahgunaan keuangan dan korupsi berdasarkan hal tersebut penulis mealukan penelitian di Kabupaten Bolaang Mongondow untuk melihat dan meneliti dasar hukum pengelolaan keuangan daerah dan tranparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan menggunakan metode penelitian normative penelitian dilakukan dan hasil penelitian menunjukkan bahwa kabupaten Bolaang Mongondow telah ada peraturan daerah untuk mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah yaitu Perda nomor 5 Tahun 2005. Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah masih terdapat kendala terutama kendala kepatuhan dari birokrasi terutama aparat pemerintahan daerah kabupaten Bolaang Mongondow dalam pengelolaan keuangan daerah. Kata Kunci: Landasan pengelolaan hukum keuangan daerah
PERAN BADAN KEHORMATAN TERHADAP PELAKSANAAN KODE ETIK DALAM MENINGKATKAN PERTANGGUNGJAWABAN DPRD Singal, Alfie Martone
LEX ET SOCIETATIS Vol 4, No 3 (2016): Lex Et Societatis
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Fungsi Badan Kehormatan DPR menjadi penting sebagai penegakan Kode Etik Anggota DPRD sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Pentingnya Fungsi Badan Kehormatan DPR menjadi dasar dilakukan penelitian yang bertumpuh pada masalah bagaimana fungsi badan kehormatan terhadap penegakan kode etik dalammeningkatkan pertanggungjawaban Anggota DPRD. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif maka ditemukan hasil bahwa Fungsi Badan Kehormatan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan  Penegakan Kode Etik menjadi kewenangan Badan Kehormatan DPRD. Sebagai kesimpulan penegakan kode etik menjadi fungsi dan kewenangan Badan Kehormatan DPRD. Sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014. Kata Kunci : Badan Kehormatan, Kode Etik DPRD
PERATURAN DAERAH SEBAGAI LANDASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH Peleng, D. Olga
LEX ET SOCIETATIS Vol 4, No 3 (2016): Lex Et Societatis
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penyelenggaran Pemerintahan Daerah harus sesuai dengan prinsip negara hukum yang mengedepankan legalitas atau landasan hukum sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014. Implementasi otonomi daerah melahirkan pemerintah daerah untuk membuat produk hukum daerah baik dalam bentuk peraturan daerah maupun peraturan Kepala Daerah. Peraturan Daerah sebagai aspek yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai asas legalitas dalam negara hukum. Berdasarkan hal tersebut penulisan ini dilakukan dengan bertumpu pada bagaimana dasar prinsip negara hukum dalam pembuatan peraturan daerah sebagai landasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembuatan peraturan daerah harus berdasarkan prinsip negara hukum dan legislasi dan harus didasari pada aspek normatif yang menjadi dasar kekuatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014. Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
TANGGUNG JAWAB PT FREEPORT INDONESIA TERHADAP PENANGANAN KERUSAKAN LINGKUNGAN AKIBAT PERTAMBANGAN DI KABUPATEN MIMIKA PAPUA Luhukay, Roni Sulistyanto
LEX ET SOCIETATIS Vol 4, No 3 (2016): Lex Et Societatis
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35796/les.v4i3.11533

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab PT Freeport Indonesia terhadap penanganan kerusakan lingkungan akibat pertambangan di Kabupaten Mimika Papua dan mengetahui adanya upaya pemerintah terhadap penanganan kerusakan lingkungan akibat pertambangan guna kepentingan Negara demi kesejahteraan rakyat. Metodologi penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian hukum normatif dengan mengumpulkan data-data yang bersumber dari studi kepustakaan yaitu Peraturan perundang-undangan tentang pertambangan, dokumen PT Freeport Indonesia sebagai bahan hukum primer dan literatur-literatur seperti buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan artikel, majalah dan informasi tertulis dari internet sebagai bahan hukum sekunder, dan kamus-kamus, ensiklopedia sebagai bahan hukum tersier.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tanggung  jawab yang begitu besar yang di lakukan oleh PT Freeport Indonesia terhadap lingkungan yang di jabarkan dalam suatu kebijakan strategis dan di laksanakan secara berkala sesuai dengan ketentuan Undang- Undang No 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara dan Undang Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta peraturan perundang undangan yang berlaku bertujuan agar dapat memulihkan kembali fungsi lingkungan dan ekosistem yang sempat terganggu akibat kegiatan pertambangan. Hal ini tentunya tidak terlepas dari upaya pemerintah di kabupaten Mimika dalam mengambil kebijakan dan pembinaan terhadap reklamasi, rehabilitasi dan penghijauan kembali terhadap tanggung jawab PT Freeport indonesia  di area pertambangan yang di lakukan tiap tahunnya sampai nantinya pasca penutupan tambang PT Freeport Indonesia serta serah- terima setiap asset yang tersisa, berikut pengalihan tanggung jawab atas kawasan tambang tersebut kepada pemerintah Indonesia. Kata kunci: Tanggung jawab,  Lingkungan,  PT Freeport Indonesia.
MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA HAM DI NEGARA ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIA NATIONS (ASEAN) Luntungan, Fero Sondakh
LEX ET SOCIETATIS Vol 4, No 3 (2016): Lex Et Societatis
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35796/les.v4i3.11534

Abstract

Hak asasi manusia adalah hak kodrati yang secara inheren melekat dalam diri setiap manusia sejak manusia tersebut dilahirkan ke dunia ini sampai manusia tersebut meninggal dunia. HAM tersebut bertujuan untuk melindungi dan menjamin hak masing-masing orang untuk hidup. Oleh sebab itu HAM harus memerlukan legitimasi yuridis melihat dan mempertimbangkan kemungkinan pelanggaran HAM yang dapat terjadi, dimana bentuk legitimasi yuridis tersebut adalah proses mekanisme penyelesaian sengketa HAM yang akan terjadi. HAM mengandung sifat universal sehingga mencakup keseluruhan umat manusia di dunia dimana ASEAN merupakan bagian masyarakat dunia yang memerlukan kajian lebih lanjut akibat terjadinya masalah dalam proses legitmasi yuridis secara materil dan formil serta kajian solusi hukum dalam permasalahan tersebut. Masalah tersebut diantaranya, pertama secara materil adalah kekuatan hukum dan daya ikat yang lemah dari hukum materil HAM ASEAN yang hanya berbentuk deklarasi dan kedua secara formil adalah ketiadaan badan peradilan HAM dalam mengadili kasus pelanggaran HAM. Kata Kunci : HAM, Penyelesaian Sengketa dan ASEAN
KAJIAN YURIDIS KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGELOLA WILAYAH PESISIR DI KOTA BITUNG Suparman, Nurul Yudo
LEX ET SOCIETATIS Vol 4, No 3 (2016): Lex Et Societatis
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35796/les.v4i3.11535

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana subtansi pengaturan hukum pemerintah daerah dalam mengelola wilayah pesisir di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan bagaimana kewenangan pemerintah daerah di era otonomi daerah dalam hal pengelolaan wilayah pesisir di Kota Bitung. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Substansi pengaturan hukum tentang pengelolaan kawasan pesisir dalam peraturan perUndang-Undangan mulai dari tingkat nasional sampai peraturan daerah telah memenuhi prinsip harmonisasi dan sinkronisasi tetapi dalam pelaksanaan belum dapat diimplementasikan sepenuhnya karena tidak didukung oleh penguatan kelembagaan, tersedianya sarana prasarana dan lemahnya partisipasi masyarakat dan peran pemerintah. Secara substansi UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah memberikan dasar tentang pengaturan kewenangan daerah dalam pengelolaan wilayah pesisir yang menjadi kewenangan daerah yang bersifat konkuren. Kewenangan ini dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan membuat peraturan daerah sebagai dasar dalam pengelolaan dan pemanfaatan wilayah pesisir. Kewenangan tersebut diperkuat oleh UUPWPPPK yang mengedepankan konsep   pengelolaan kawasan pesisir terpadu   antara   perencanaan, pemanfaatan serta pengawasan dan pengendalian, dimana setiap stake holders mulai dari pemerintah, dunia usaha dan masyarakat turut serta dalam setiap proses pengelolaan itu sendiri. 2. Kewenangan pemerintah daerah Kota Bitung dalam pengelolaan kawasan pesisir berdasarkan Peraturan daerah tentang pengelolaan wilayah pesisir terpadu dan peraturan Zonasi menyangkut kawasan pemanfaatan umum, kawasan konservasi dan manajemen pengelolaan. Peraturan daerah (Perda) tentang rencana zonasi kota Bitung mengatur batas kewenangan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah kota dalam menetapkan rencana pola ruang wilayah pesisir eksploitasi, eksplorasi dan konservasi dan manajemen pengelolaan wilayah pesisir menyangkut kewenangan adminitrasi dari pemerintah kota Bitung. Pelaksanaan kewenangan dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Dalam pengelolaan wilayah pesisir oleh pemerintah daerah Kota Bitung akan berkaitan erat batasan wilayah pengelolaan sampai kepada sejauhmana kewenangan suatu daerah atas wilayah pengelolaannya. Kata kunci: Kewenangan, Pemerintah Daerah, mengelolah, wilayah pesisir
PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA (HAM) TERSANGKA DARI PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN APARAT KEPOLISIAN DALAM BENTUK TINDAKAN TEMBAK DI TEMPAT Andes, Arie M.
LEX ET SOCIETATIS Vol 4, No 3 (2016): Lex Et Societatis
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35796/les.v4i3.11536

Abstract

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Metode pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengkaji / menganalisis data skunder yang berupa bahan-bahan hukum, terutama bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.[1] Bertitik tolak dari judul dan permasalahan yang mendasari penelitian ini, maka penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif analitis.[2] Hasil penelitian menunjukan bahwa Polri dalam melaksanakan tugasnya dapat terhindar dari pelanggaran HAM yang dilakukan oleh anggotanya, dimana Polri pada saat ini adalah mitra sejajar masyarakat dalam melawan tindak kriminal dan tidak diskriminatif terhadap kelompok tertentu baik dalam kepolisian maupun dalam pelaksanaan tugasnya, sekaligus dapat menciptakan Polri kedalam institusi yang professional bertanggung jawab terhadap masyarakat. Kata kunci : hak asasi manusia, tersangka, kewenangan, kepolisian, tembak [1] Ronny Hanitijo Soemitro,. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hlm. 11-12 [2] Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial : Format-Format Kantitatif dan Kualitatif, Airlangga University press, 2001, hlm. 48.
HAPUSNYA HAK MENUNTUT DAN MENJALANKAN PIDANA KARENA DALUWARSA DALAM SISTEM HUKUM PIDANA DI INDONESIA (TINJAUAN HAK ASASI MANUSIA) Bawole, Marshaal Semuel
LEX ET SOCIETATIS Vol 4, No 4 (2016): Lex Et Societatis
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara hukum ketentuan tentang hapusnya hak menuntut dan kewajiban menjalankan pidana karena daluwarsa dalam sistem hukum pidana di Indonesia, dan mengkaji secara hukum tentang hapusnya hak menuntut dan kewajiban menjalankan pidana ditinjau dari hak asasi manusia di Indonesia. Penelitian terhadap penulisan ini dilakukan dengan mempergunakan metode juridis normatif. Pendekatan yuridis normatif dipergunakan dalam usaha menganalisis bahan hukum dengan mengacu kepada norma-norma hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, serta asas-asas hukum, sejarah hukum, serta doktrin. Metode yuridis normatif itu sendiri mengunakan pendekatan-pendekatan antara lain pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan teori (theory approach), pendekatan perbandingan (statute comparing) dan pendekatan historis (historical approach)[1]. Hasil penelitian menunjukan bahwa ketentuan daluwarsa dalam Kitab undang-undang Hukum Pidana Indonesia bertentangan dengan konsep dari hukum pidana itu sendiri, baik dari segi tujuan hukum pidana, fungsi hukum pidana, dasar pemidanaan serta alasan pemidanaan, yang dimana hukum pidana seharusnya melindungi kepentingan hukum individu, masyarakat, dan negara, terjadi sebaliknya seakan-akan melindungi penjahat dengan ketentruan daluwarsa, pada akhirnya korban tidak mendapatkan rasa keadilan dan kepastian hukum. Hak asasi manusia menjamin adanya rasa keadilan bagi setiap orang, jaminan akan keadilan dalam regulasi nasional Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, Ketetapan MPR, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Hal ini menunjukan bahwa jaminan akan keadilan dilindungi dalam regulasi hak asasi amnesia di Indonesia, dan daluwarsa yang terdapat dalam ketenmtuan hukum pidana Indonesia tidak mencerminkan jaminan akan keadilan yang merupakan bagian dari hak asasi manusia. Kata kunci: Daluwarsa, Hukum Pidana, Hak Asasi Manusia. [1] Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum,  Kencana, Surabaya, 2005, hlm 93.

Page 44 of 127 | Total Record : 1270

 42   43   44   45   46 

Filter by Year

2013 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 11 No. 1 (2023): Lex Et Societatis Vol. 10 No. 4 (2022): Lex Et Societatis Vol. 10 No. 3 (2022): Lex Et Societatis Vol. 10 No. 2 (2022): Lex Et Societatis Vol. 10 No. 1 (2022): Lex Et Societatis Vol. 9 No. 4 (2021): Lex Et Societatis Vol 9, No 3 (2021): Lex Et Societatis Vol 9, No 2 (2021): Lex Et Societatis Vol 9, No 1 (2021): Lex Et Societatis Vol 8, No 4 (2020): Lex Et Societatis Vol 8, No 3 (2020): Lex Et Societatis Vol 8, No 2 (2020): Lex Et Societatis Vol 8, No 1 (2020): Lex Et Societatis Vol 7, No 12 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 11 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 10 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 9 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 8 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 7 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 6 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 5 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 4 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 3 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 3 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 2 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 2 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 1 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 1 (2019): Lex Et Societatis Vol 6, No 10 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 10 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 9 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 9 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 8 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 8 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 7 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 7 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 6 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 6 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 5 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 5 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 4 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 4 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 3 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 3 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 2 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 2 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 1 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 1 (2018): Lex Et Societatis Vol 5, No 10 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 10 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 9 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 9 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 8 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 8 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 7 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 6 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 6 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 4 (2017): Lex et Societatis Vol 5, No 4 (2017): Lex et Societatis Vol 5, No 3 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 3 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 2 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 2 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 1 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 1 (2017): Lex Et Societatis Vol 4, No 2.1 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 2.1 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 9 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 9 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 8 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 8 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 7 (2016): Les Et Societatis Vol 4, No 7 (2016): Les Et Societatis Vol 4, No 6 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 5 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 5 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 4 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 4 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 3 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 3 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 2 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 2 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 1 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 1 (2016): Lex Et Societatis Vol 3, No 10 (2015): Lex et Societatis Vol 3, No 10 (2015): Lex et Societatis Vol 3, No 9 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 9 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 8 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 8 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 7 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 7 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 6 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 6 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 5 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 5 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 4 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 4 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 3 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 3 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 2 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 2 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 1 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 1 (2015): Lex Et Societatis Vol 2, No 9 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 9 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 8 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 8 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 7 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 7 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 6 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 6 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 5 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 5 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 4 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 4 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 3 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 2 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 2 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 1 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 1 (2014): Lex Et Societatis Vol 1, No 5 (2013): Lex et Societatis Vol 1, No 5 (2013): Lex et Societatis Vol 1, No 4 (2013): Lex et Societatis Vol 1, No 4 (2013): Lex et Societatis Vol 1, No 3 (2013): Lex et Societatis Vol 1, No 3 (2013): Lex et Societatis Vol 1, No 2 (2013): Lex et Societatis Vol 1, No 2 (2013): Lex et Societatis Vol 1, No 1 (2013): Lex et Societatis Vol 1, No 1 (2013): Lex et Societatis Vol 5, No 5 (5): Lex Et Societatis Vol 5, No 5 (5): Lex Et Societatis More Issue