cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
LEX ET SOCIETATIS
Published by Universitas Sam Ratulangi
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Education, Social,
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Arjuna Subject : -
Articles 1,270 Documents
 60   61   62   63   64 
KAJIAN HUKUM TENTANG PELAKSANAAN MERGER BANK DI INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN Sondakh, Jessica H. G.
LEX ET SOCIETATIS Vol 4, No 9 (2016): Lex Et Societatis
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35796/les.v4i9.14341

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan merger bank di Indonesia menurut  Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan bagaimana perlindungan hukum terhadap pihak-pihak yang terkait dalam merger.  Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan: 1. Penandatanganan Naskah Kesepakatan; Pembentukan Tim Merger; Penunjukan  pihak-pihak independen; Proses Due Diligence; Pengiriman Rancangan Penggabungan kepada Kreditur; Penyampaian Pernyataan Penggabungan kepada Bapepam dan Bursa Efek; Pengumuman Ringkasan Rancangan Penggabungan disurat kabar dan kepada Karyawan masing-masing bank peserta Penggabungan; Pembuatan Surat Edaran  kepada Pemegang Saham; Pembuatan  konsep akta Penggabungan; Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa diikuti dengan pelaporan dan pengumuman hasil RUPSLB kepada pihak-pihak terkait; Pengajuan izin Penggabungan ke Bank Indonesia. 2. Perlindungan hukum terhadap pihak-pihak yang terkait dalam merger bank yaitu kepentingan para pemegang saham, kepentingan para nasabah penyimpan dana, kepentingan para pegawai bank, kepentingan para pengurus, perlindungan bagi para pemegang saham minoritas, dan perlindungan kreditor. Kata kunci: Kajian hukum, pelaksanaan merger, bank
PENETAPAN HAK ASUH ANAK DI BAWAH UMUR AKIBAT PERCERAIAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Syahrain, Faridaziah
LEX ET SOCIETATIS Vol 5, No 7 (2017): Lex Et Societatis
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35796/les.v5i7.18095

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana ketentuan penetapan hak asuh anak di bawah umur akibat perceraian perspektif hukum Islam dan bagaimana penegakan hukum dalam sengketa penetapan hak asuh anak di bawah umur akibat perceraian perspektif hukum Islam.  Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Ketentuan penetapan hak asuh anak di bawah umur akibat perceraian, dalam hukum Islam di Indonesia khususnya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak mengatur secara jelas, namun dalam Pasal 105 dan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Inpres No. 1 Tahun 1991 mengatur dengan tegas dan jelas tentang hal tersebut. Dalam menentukan hak asuh anak didasarkan atas jenis kelamin tertentu. Penentuan pemegang hak asuh anak didasarkan atas aspek moralitas, kesehatan dan kesempatan mendidik dan memelihara anak yang ujungnya adalah terwujudnya kepentingan terbaik anak. 2. Penegakan hukum dalam sengketa penetapan hak asuh anak, tidak berjalan selaras lagi dengan perkembangan masyarakat dewasa ini, terutama ketentuan hukum hak asuh anak, maka perlu melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang tidak mengatur hak asuh anak dan KHI hanya diatur 2 pasal, dengan mencantumkan nats Al-Quran dan Hadits secara jelas dan tegas, maka hakim dalam memeriksa dan memutus sengketa tidak hanya menggunakan logika UU saja, tetapi juga menggunakan hati nurani, sosial, intelektual tapi juga kecerdasan spriritual.Kata kunci: Penetapan, Hak Asuh Anak, di Bawah Umu, Perceraian, Perspektif Hukum Islam.
HAK ATAS WARISAN SEORANG ANAK YANG DIADOPSI TERHADAP ORANG TUA WALINYA MENURUT KUH PERDATA Sangian, Filemon
LEX ET SOCIETATIS Vol 5, No 2 (2017): Lex Et Societatis
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35796/les.v5i2.15237

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana hak atas warisan seorang anak yang diadopsi terhadap orang tua walinya menurut KUH Perdata dan bagaimana prosedur pengangkatan anak yang sah dan kedudukan anak angkat menurut undang-undang.  Dengan mwenggunakan metode penelitian yuridis normatif, dapat disimpulkan: 1. Hak atas warisan seorang anak yang diadopsi terhadap orang tua walinya menurut Stb. 1917 No. 12, pengangkatan anak yang sah mengakibatkan hubungan hukum antara orangtua angkat dan anak angkat yaitu suatu hubungan keluarga yang sama seperti yang ada diantara orangtua dengan anak kandung sendiri termasuk menggunakan nama orangtua angkatnya dan masuk sebagai anak ke dalam perkawinan orangtua angkatnya. Jadi seorang anak angkat mempunyai hak mewaris atas harta waris orangtua angkatnya sesuai legitieme portie atas segala bentuk harta waris dan sebagai ahli waris mutlak dari orangtua angkatnya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 852 KUHPerdata yang merupakan bentuk hak untuk mewarisi harta waris seorang anak angkat yang telah diakui secara sah menurut hukum sekalipun ia tidak didasarkan atas suatu testament tertulis. 2. Prosedur pengangkatan anak yang sah di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, seperti: Staatsblad 1917 Nomor 129, Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 6 Tahun 1983, Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Sedangkan, Anak angkat mempunyai kedudukan yang sama dengan ahli waris ab intestate untuk memperoleh warisan menurut hukum perdata. Menurut Stb. 1917 No. 129, anak angkat akan mempunyai hubungan dengan orang tua angkatnya. Sehingga dalam KUHPerdata, anak angkat tersebut juga dapat menjadi ahli waris orang tua angkatnya dan mempunyai kedudukan yang sama dengan anak sah. Dalam Staatsblad ini memberikan pembatasan lain dari hak mewarisi anak angkat adalah bahwa anak angkat tersebut hanya menjadi ahli waris dari bagian yang diwasiatkan. Kata kunci:  Hak warisan, anak, adopsi
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI PADA KEGIATAN MENGHIMPUN DANA DARI MASYARAKAT TANPA IZIN MENURUT PERMA NO. 13 TAHUN 2016 Saleh, Marwan A.
LEX ET SOCIETATIS Vol 5, No 9 (2017): Lex Et Societatis
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35796/les.v5i9.18322

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan Hukum Perbankan tentang kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dan bagaimana pertanggungjawaban korporasi menurut PERMA No. 13 Tahun 2016, yang dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, disimpulkan bahwa: 1. Menghimpun dana dari masyarakat tanpa izin tindak pidana yang banyak terjadi dalam masyarakat, yang umumnya dengan menggunakan badan usaha baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. Kegiatan menghimpun dana tersebut beroperasi layaknya bank, padahal harus memenuhi persyaratan seperti adanya izin usaha dari instansi yang berwenang, dan merupakan kegiatan investasi bodong. 2. Pertanggungjawaban pidana Korporasi belum sepenuhnya diterapkan di dalam penegakan hukum, oleh karena aparat penegak hukum diliputi kebimbangan dalam menerapkannya. Kehadiran PERMA No. 13 Tahun 2016 adalah upaya mengisi kekosongan dan memberikan pedoman bagi aparat penegak hukum menggunakan dan meminta pertanggungjawaban pidana Korporasi.Kata kunci: dana dari masyarakat, korporasi
PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA PADA PROSES PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN KEPENTINGAN UMUM Saripi, Mohamad Ridwan
LEX ET SOCIETATIS Vol 6, No 1 (2018): Lex Et Societatis
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Undang-undang Nomor 02  tahun 2012 tentang  Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kepentingan  Umum diterbitkan untuk melindungi setiap warga negara terhadap hak atas tanah miliknya sebagai Hak Asasi Manusia yang rentan dilanggar oleh negara pada saat terjadi proses pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum. Hasil penelitian ini menemukan bahwa Undang-undang Nomor 02 tahun 2012 tentang Pengadan Tanah Untuk Pembangunan Kepentingan Umum diterbitkan sebagai penyempurnaan dari Peraturan Presidern Nomor 36 tahun 2005 dan Peraturan Presidern Nomor 65 tahun 2005 atas permasalahan hukum materil dan formil yang ada para peraturan- peraturan presiden serta lebih mengakomodir perlindungan hak asasi manusia para pemilik tanah. Perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap pemilik tanah atas hak tanahnya dilakukan dengan mengadakan proses pengadaan tanah sesuai dengan prosedur yang berlaku berdasarkan asas ganti rugi yang layak kepada pihak yang berhak untuk selanjutnya dilakukan pelepasan ha katas tanah oleh pemilik tanah kepada negara dalam bentuk Berita Acara Pelepasan Hak Atas tanah.  Berita Acara Pelepasan Hak Atas tanah dilakukan setelah adanya pembayaran ganti rugi dari pelaksana pengadaan tanah kepada pemilik tanah atau pelaksanaan penitipan uang ganti rugi (konsinyasi) kepada Pengadilan Negeri sebagai bentuk pelaksanaan kewajiban negara melindunggi dan menghormati Hak Asasi Manusia.Kata Kunci: Hak  Asasi Manusia, Perempuan, Korban, Penyidikan, Pidana
KAJIAN YURIDIS PENGANGKATAN ANAK DALAM UPAYA PERLINDUNGAN ANAK Sompie, Evie
LEX ET SOCIETATIS Vol 5, No 3 (2017): Lex Et Societatis
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35796/les.v5i3.15975

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana alasan dan tujuan pengangkatan anak dalam masyarakat di Indonesia dan bagaimana perlindungan hukum terhadap anak angkat di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif maka dapat disimpulkan: 1. alasan dan tujuan pengangkatan anak pada umumnya adalah rasa belas kasihan terhadap anak terlantar atau anak yang orang tuanya tidak mampu memeliharanya, atau karena tidak mempunyai anak dan ingin mempunyai anak untuk menjaga dan memeliharanya di hari tua. 2. Perlindungan hukum terhadap anak angkat merupakan salah satu usaha dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak agar kelak anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, rohani dan sosial.Kata kunci : pengangkatan, perlindungan, anak
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERKEBUNAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2014 TENTANG PERKEBUNAN Sumual, Lefrando S.
LEX ET SOCIETATIS Vol 5, No 10 (2017): Lex Et Societatis
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35796/les.v5i10.18500

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk tindak pidana perkebunan dan pemberlakuan sanksi pidana dan bagaimana penyidikan terhadap tindak pidana perkebunan menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Bentuk-bentuk tindak pidana perkebunan, sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, apabila dilakukan oleh perorangan, korporasi atau badan usaha dan pejabat sebagai orang yang diperintahkan atau orang yang karena jabatannya memiliki kewenangan di bidang perkebunan perlu dilakukan penyidikan untuk mengumpulkan bukti-bukti agar dapat membuat terang peristiwa pidana dan dapat ditemukan tersangkanya. Berdasarkan bukti-bukti yang telah diperoleh pemeriksaan perkara dapat ditingkatkan ke tahap penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan dan apabila di pengadilan pelaku tindak pidana terbukti secara sah melakukan tindak pidana, maka dapat dikenakan sanksi pidana. 2. Penyidikan terhadap tindak pidana di bidang perkebunan dilaksanakan oleh penyidik pejabat Kepolisian Negara Repubik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perkebunan juga diberi wewenang khusus sebagai penyidik pegawai sipil, sebagaimana dimaksud  dalam undang-undang tentang hukum acara pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perkebunan.Kata kunci: Penyidikan,  Tindak Pidana, Perkebunan.
PERLINDUNGAN HAK BURUH MIGRAN BERDASARKAN INTERNATIONAL CONVENTION ON THE PROTECTION ON THE RIGHTS OF ALL MIGRANT WORKERS AND MEMBER OF THEIR FAMILIES 1990 Soeliongan, Amanda Eugenia
LEX ET SOCIETATIS Vol 5, No 6 (2017): Lex Et Societatis
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35796/les.v5i6.17901

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hak buruh migran menurut Konvensi Internasional Perlindungan Hak Buruh Migran Beserta Anggota Keluarganya 1990 dan bagaimana bentuk perlindungan hak buruh migran di Indonesia.  Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Perburuhan sejak dulu telah dilaksanakan dalam berbagai bentuk yang berbeda-beda, tetapi banyak kekurangan yang diakibatkan pada pihak buruh migran yang bekerja di Negara bukan kewarganegaraannya. Bila memperhatikan dari isi berbagai peraturan hukum internasional yang dibuat sebagai perlindungan atas hak-hak buruh migran seperti Konvensi-konvensi ILO dan Konvensi Internasional Perlindungan Hak Buruh Migran, aturan-aturannya mendukung prinsip non-diskriminasi dan mengharuskan setiap Negara-negara penerima untuk memperlakukan buruh migran selayaknya warga negara sendiri. Negara-negara anggota mungkin telah meratifikasi konvensi-konvensi internasional tersebut, tetapi dibutuhkan dukungan struktural yang mempunyai komitmen kuat terhadap tujuan hukum yang telah ada,dan dukungan sarana atau prasarana untuk menunjang penegakan hukum tersebut di dalam negeri. 2. Bentuk implementasi Konvensi Internasional Perlindungan Hak Buruh Migran di Indonesia menjadi lebih mudah dengan diratifikasinya konvensi tersebut dalam Undang-Undang RI No. 6 Tahun 2012. Hak-hak dasar buruh dalam konvensi tersebut juga diadopsi ke dalam Undang-Undang RI No. 13 Tahun 2003 yang menjadi suatu landasan hukum yang mengatur ketenagakerjaan di Indonesia, yang mana aturan hukum tersebut harus ditaati dan dilaksanakan sebaik mungkin.Kata kunci: Perlindungan, Hak Buruh, Migran
PERSPEKTIF PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK TERKAIT DENGAN IMPELEMENTASI HAK KEBEBASAN BERPENDAPAT DITINJAU DARI HUKUM PIDANA DAN HAK ASASI MANUSIA Dewi, Christyana Olivia
LEX ET SOCIETATIS Vol 6, No 4 (2018): Lex Et Societatis
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35796/les.v6i4.19832

Abstract

Pendekatan penelitian yang dilakukan dalam kajian ini penelitian Hukum normatif yang mengatur tentang tindak pidana pencemaran nama baik dan HAM kebebasan berpendapat. Pengumpulan data dilakukan dengan Penelitian Kepustakaan (Library Research). Untuk mengumpulkan data, maka penulis telah mempergunakan Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research) yakni suatu metode yang digunakan. Hasil penelitian menunjukan bahwa Dalam perspektif hak asasi manusia (HAM) penanganan pencemaran nama baik selalu dikaitkan dengan penyalahgunaan kebebasan mengeluarkan pendapat sebagaimana sudah diatur dalam Undang-Undang 391999 dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2000. Mekanisme penanganan pelanggaran HAM selalu terkait dengan pencemaran nama baik diklasifikasikian sebagai pelanggaran HAM ringan bukan pelanggaran HAM berat seperti genosida dan kejahatan luar biasa (Extraordinary Crime) sesuai statutaroma. Pencemaran nama baik bukan pelanggaran HAM berat karena selalu dikaitkan dengan kebebasan mengeluarkan pendapat dan kebebasan menilai suatu kebijakan. Dari perspektif HAM pencemaran nama baik tidak seberat KUHPidana karena diklasifikasikan pelanggaran HAM ringan dan hukumannya juga ringan.Kata Kunci: Pencemaran Nama Baik, Berpendapat, Kebebasan, Hak Asasi Manusia
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KURATOR DALAM PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA PAILIT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 Ondang, Quantri H.
LEX ET SOCIETATIS Vol 5, No 7 (2017): Lex Et Societatis
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35796/les.v5i7.18086

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apa saja tugas kurator dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dan bagaimana kewenangan dan tanggung jawab kurator menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.  Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Tugas Kurator dalam pengurusan harta pailit yaitu melakukan koordinasi dengan para kreditor, melakukan pencatatan atau inventarisasi harta pailit, mengamankan kekayaan milik debitur pailit, melakukan tindakan hukum ke pengadilan, meneruskan atau menghentikan hubungan hukum yang telah dilakukan oleh debitur pailit, pencocokan utang, melakukan upaya perdamaian, melakukan usaha debitur pailit. Tugas kurator dalam pemberesan harta pailit yaitu setelah kepailitan dinyatakan dibuka kembali, kurator harus seketika memulai pemberesan harta pailit, memulai pemberesan dan menjual harta pailit tanpa perlu memperoleh persetujuan atau bantuan debitur, dan memutuskan tindakan apa yang akan dilakukan terhadap benda yang tidak lekas atau sama sekali tida dapat dibereskan, menggunakan jasa bantuan debitur pailit guna keperlua pemberesan harta pailit, dengan memberikan upah. 2.Kewenangan kurator menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 : Kurator berwenang menjalankan tugasnya sejak tanggal putusan pailit diucapkan, Kurator dapat mengambil alih perkara dan meminta Pengadilan untuk membatalkan segala perbuatan hukum debitorpailit, Kurator berwenang untuk melakukan pinjaman pada pihak ketiga, Tindakan Kurator tetap sah walaupun tanpa adanya izin dari hakim pengawas, Kurator berwenang untuk mengamankan harta pailit, Kurator berwenang menerobos hak privasi debitor pailit, Kurator berwenang menjual harta pailit. Tanggung jawab kurator menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yaitu 1) tanggung jawab dalam kapasitas kurator dan 2) tanggung jawab pribadi kurator.Kata kunci: Tugas dan Tanggung Jawab, Kurator, Pengurusan dan Pemberesan, Harta Pailit

Page 62 of 127 | Total Record : 1270

 60   61   62   63   64 

Filter by Year

2013 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 11 No. 1 (2023): Lex Et Societatis Vol. 10 No. 4 (2022): Lex Et Societatis Vol. 10 No. 3 (2022): Lex Et Societatis Vol. 10 No. 2 (2022): Lex Et Societatis Vol. 10 No. 1 (2022): Lex Et Societatis Vol. 9 No. 4 (2021): Lex Et Societatis Vol 9, No 3 (2021): Lex Et Societatis Vol 9, No 2 (2021): Lex Et Societatis Vol 9, No 1 (2021): Lex Et Societatis Vol 8, No 4 (2020): Lex Et Societatis Vol 8, No 3 (2020): Lex Et Societatis Vol 8, No 2 (2020): Lex Et Societatis Vol 8, No 1 (2020): Lex Et Societatis Vol 7, No 12 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 11 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 10 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 9 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 8 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 7 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 6 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 5 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 4 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 3 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 3 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 2 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 2 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 1 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 1 (2019): Lex Et Societatis Vol 6, No 10 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 10 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 9 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 9 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 8 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 8 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 7 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 7 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 6 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 6 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 5 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 5 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 4 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 4 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 3 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 3 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 2 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 2 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 1 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 1 (2018): Lex Et Societatis Vol 5, No 10 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 10 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 9 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 9 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 8 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 8 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 7 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 6 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 6 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 4 (2017): Lex et Societatis Vol 5, No 4 (2017): Lex et Societatis Vol 5, No 3 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 3 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 2 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 2 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 1 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 1 (2017): Lex Et Societatis Vol 4, No 2.1 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 2.1 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 9 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 9 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 8 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 8 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 7 (2016): Les Et Societatis Vol 4, No 7 (2016): Les Et Societatis Vol 4, No 6 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 5 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 5 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 4 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 4 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 3 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 3 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 2 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 2 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 1 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 1 (2016): Lex Et Societatis Vol 3, No 10 (2015): Lex et Societatis Vol 3, No 10 (2015): Lex et Societatis Vol 3, No 9 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 9 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 8 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 8 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 7 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 7 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 6 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 6 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 5 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 5 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 4 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 4 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 3 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 3 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 2 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 2 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 1 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 1 (2015): Lex Et Societatis Vol 2, No 9 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 9 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 8 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 8 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 7 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 7 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 6 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 6 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 5 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 5 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 4 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 4 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 3 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 2 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 2 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 1 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 1 (2014): Lex Et Societatis Vol 1, No 5 (2013): Lex et Societatis Vol 1, No 5 (2013): Lex et Societatis Vol 1, No 4 (2013): Lex et Societatis Vol 1, No 4 (2013): Lex et Societatis Vol 1, No 3 (2013): Lex et Societatis Vol 1, No 3 (2013): Lex et Societatis Vol 1, No 2 (2013): Lex et Societatis Vol 1, No 2 (2013): Lex et Societatis Vol 1, No 1 (2013): Lex et Societatis Vol 1, No 1 (2013): Lex et Societatis Vol 5, No 5 (5): Lex Et Societatis Vol 5, No 5 (5): Lex Et Societatis More Issue