cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
LEX ET SOCIETATIS
Published by Universitas Sam Ratulangi
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Education, Social,
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Arjuna Subject : -
Articles 1,270 Documents
 5   6   7   8   9 
PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN PIHAK RUMAH SAKIT TERHADAP PASIEN DI TINJAU DARI SUDUT HUKUM KESEHATAN Badahura, Ilham
LEX ET SOCIETATIS Vol 1, No 4 (2013): Lex et Societatis
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Rumah sakit sebagai sebuah lembaga kesehatan yang berasaskan pancasila, berkewajiban memberikan pelayanan kesehatan kepada setiap warga masyarakat yang mengalami sakit. Dalam menjalankan tugasnya, rumah sakit memiliki wewenang yang besar dalam upaya pemulihan kesehatan masyarakat. Wewenang tersebut termaktub dalam hak dan kewajiban Rumah sakit sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Rumah Sakit No. 44 Tahun 2009, Bab VIII, Pasal 29 dan Pasal 30.  Wewenang pihak Rumah Sakit yang paling esensial adalah memberikan pelayanan medis kepada pasien. Pelayanan pun harus mengikuti asas-asas dalam pelayanan medis sebagaimana dikatakan Anny Isfandyarie.  Bentuk pelayanan Rumah Sakit menurut Alexandra Ide terdiri dari: rekam medik, Hospital by laws, audit medic Rumah Sakit, Manajemen Konflik Hubungan Medis, dan Asuransi Kesehatan. Berdasarkan jenis pelayanan pihak rumah sakit ini, diketahui bahwa wewenang rumah sakit adalah untuk membuat rekam medik, Hospital by laws, audit medik Rumah Sakit, Manajemen Konflik Hubungan Medis, dan Asuransi Kesehatan. Kata kunci: Penyalahgunaan, kewenangan
PELAKSANAAN BENTUK GANTI RUGI ATAS TANAH MENURUT UU NO. 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM Lasut, Roy Frike
LEX ET SOCIETATIS Vol 1, No 4 (2013): Lex et Societatis
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35796/les.v1i4.2781

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk pelaksanaan ganti rugi atas kepemilikan tanah untuk kepentingan pembangunan menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan bagaimana mekanisme penyelesaian hukum ketika pemilik hak atas tanah menolak bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian yang telah di tetapkan. Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan Skripsi ini adalah metode penelitian hukum normatif dan dapat disimpulkan, bahwa 1. Pelaksanaan Bentuk Ganti Rugi menurut UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, secara jelas menyebutkan bahwa Ganti Kerugian penggantian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah. Penilaian besarnya nilai Ganti Kerugian dilakukan bidang per bidang tanah, meliputi: tanah, ruang atas tanah dan bawah tanah, bangunan, tanaman, benda yang berkaitan dengan tanah, dan kerugian lain yang dapat dinilai. Berdasarkan penilaian besarnya Ganti Kerugian pemberian Ganti Kerugian dapat diberikan dalam bentuk: uang, tanah pengganti, permukiman kembali, kepemilikan saham dan bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak. 2. Mekanisme penyelesaian hukum  masalah Ganti Rugi secara teknis bila terjadi penolakan atas bentuk dan besaran ganti rugi maka pihak yang berhak dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan negeri setempat dalam waktu paling lama 14 hari kerja setelah ditandatangani berita acara hasil musyawarah. Selanjutnya Pengadilan Negeri berhak memutus bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian dalam waktu paling lama 30 hari kerja sejak diterimanya pengajuan keberatan. Pihak yang keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri  paling lama 14 hari kerja dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung. Dan selanjutnya Mahkamah Agung wajib memberikan putusan dalam waktu paling lama 30 hari kerja sejak permohonan kasasi diterima. Kata Kunci: Pengadaan Tanah
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PENDIDIKAN ANAK DI BAWAH Mumbunan, Michael H. H.
LEX ET SOCIETATIS Vol 1, No 4 (2013): Lex et Societatis
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35796/les.v1i4.2782

Abstract

Memperoleh pendidikan yang layak merupakan hak bagi anak-anak dan negara berkewajiban memberikan pendidikan secara merata dan seimbang pada setiap warganya tanpa terkecuali dikarenakan negara merupakan penyelengara pendidikan namun pada kenyataannya, pemerintah belum memberikan pendidikan yang layak bagi anak-anak. Mulai dari besarnya biaya pendidikan yang membuat pendidikan yang berkualitas tak dapat di jangkau oleh masyarakat menengah kebawah. Anak merupakan aset bangsa, pendidikan juga merupakan aset bangsa namun dalam pengertian yang lain pendidikan yang berkualitas akan membawa sebuah bangsa semakin maju. Sama halnya dengan anak, semakin baik kualitas anak akan membawa sebuah bangsa semakin maju. Hal ini yang  mejadikan pendidikan dan anak merupakan  dua hal yang saling berkaitan satu sama lain.  Anak adalah tunas, potensi dan generasi penerus cita-cita bangsa memiliki peran strategi dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara di masa mendatang.  oleh karena itu, pendidikan anak merupakan hal penting yang tidak bisa diabaikan karena didalamnya terdapat  nasib masa depan bangsa dan negara. Masalah yang dihadapi yaitu Bagaimana pengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap hak anak dalam mendapatkan pendidikan di Indonesia. Bagaimana tugas negara dalam memenuhi hak pendidikan bagi anak di Indonesia. Dengan mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan.  Hak atas pendidikan bagi  anak dapat kita lihat dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-undang No. 23  Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjelasakan bahwa Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Hak yang tercantum di sana antara lain adalah hak untuk mengembangkan diri dan memajukan dirinya, Artinya, proses semua anak untuk mengembangkan dan memajukan dirinya itu harus dijamin dan dilindungi, serta dihormati oleh negara. memberi layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi ,menjamin tersedianya dana guna Terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun, memfasilitasi satuan pendidikan dengan pendidik dan tenaga kependidikan yang diperlukan untuk menjamin Terselenggaranya pendidikan yang bermutu, menjamin Terselenggaranya wajib belajar minimal jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, dan membina dan mengembangkan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah, Kata Kunci: Pendidikan ,Hak Anak
KARAKTERISTIK PERJANJIAN BANGUN GUNA SERAH Setlight, Mercy M. M.
LEX ET SOCIETATIS Vol 1, No 4 (2013): Lex et Societatis
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35796/les.v1i4.2783

Abstract

The objective is to determine the legal characteristics Agreement To Deliver Build (Build Operate and Transfer Contract / BOT) related to the presence of the Government as one of parties to the contract. This writing method by normative literature. research was conducted on the principle of the rule of law and the applicable law in BOT agreement. The results showed that the characteristics of the BOT Agreement is an agreement hybrid because  mixture of public law and private law, in addition to the BOT Agreement is an agreement for a treaty policies implemented by local governments from the authority granted by law to act freely within the interest and protection to the people.
TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN PERTAMBANGAN TERHADAP LINGKUNGAN PASCAPENGELOLAANNYA Damopoli, Dita Natalia
LEX ET SOCIETATIS Vol 1, No 5 (2013): Lex et Societatis
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35796/les.v1i5.3169

Abstract

Indonesia dikaruniai sumber daya alam dan energi yang melimpah. Potensi sumber daya dan cadangan mineral metalik tersebar di 437 lokasi di Indonesia bagian barat dan timur. Akan tetapi pada kenyataannya, banyak masyarakat yang merasakan dampak negatif dari kegiatan pertambangan dimana masih banyak perusahaan tambang yang hanya memikirkan keuntungan secara pribadi saja dan tidak memperhatikan lingkungan yang dipakai dalam pengolahan tambang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban perusahaan dari perusahaan tambang pasca pengelolaannya.  Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian hukum normatif dengan mengumpulkan data-data yang bersumber dari studi kepustakaan yaitu Peraturan perundang-undangan tentang pertambangan, sebagai bahan hukum primer dan literatur-literatur seperti buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan, artikel, majalah dan informasi tertulis dari internet. Hasil penelitian menunjukkan : 1.  Tanggung jawab yang begitu besar terhadap lingkungan yang harus dijalani oleh perusahaan pertambangan pasca pengelolaan merupakan bentuk tanggung jawab yang sangatlah penting bagi perusahaan pada sektor pertambangan dimana bertujuan agar dapat memulihkan kembali fungsi lingkungan dan ekosistem yang sempat terganggu akibat kegiatan pertambangan. Hal ini tentunya tidak terlepas juga bersama campur tangan dari pemerintah setempat. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dewasa ini menjadi bagian yang wajib dilaksanakan oleh perusahaan. 2. Dalam UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pasal 74 ayat (1) menyatakan Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Hal ini lebih di perjelas lagi dengan ayat (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaiman dimaksud dalam ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kata kunci: Tanggung jawab, perusahaan.
HAK ANAK DIDIK SEBAGAI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN MENURUT UU NO. 12 TAHUN 1995 Mintalangi, Refly
LEX ET SOCIETATIS Vol 1, No 5 (2013): Lex et Societatis
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35796/les.v1i5.3170

Abstract

Kejahatan adalah suatu kenyataan sosial yang mengganggu kehidupan manusia dan yang adanya tidak dapat dihindari sehingga mau tidak mau kita harus menghadapinya. Kejahatan menimbulkan keresahan pada pemerintah dan anggota masyarakat. Penanganan oleh pihak pemerintah, antara lain berupa penjatuhan pidana atau pemidanaan bagi mereka yang telah terbukti melakukan tindak pidana. Pelaksanaan pidana atau pemidanaan dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan melalui suatu pembinaan dan bimbingan yang diberikan kepada mereka yang telah melanggar hukum. Untuk mewujudkan proses pembinaan dan bimbingan yang maksimal, Lembaga Pemasyarakatan sebagai salah satu wadah pembinaan dituntut untuk lebih ditingkatkan peranannya dalam membina tahanan dan warga binaan. Hal tersebut didukung dengan berlakunya Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Sistem Pemasyarakatan. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami tentang hak yang diperoleh warga binaan anak didik permasyarakatan menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995. Adapun penetapan lokasi penelitian ini dilakukan karena pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif-Yuridis-Normatif dengan metode kualitatif. Hasil penelitian dapat disimpulkan: 1. Hak-hak anak yang di peroleh warga binaan anak didik pemasyarakatan menurut UU No. 12 Tahun 1995 yakni Hak dan kedudukan  anak dalam perundangan, pembinaan anak didik pemasyarakatan dan Hak-hak anak didik pemasyarakatan. 2. Faktor-faktor yang menjadi kendala dan yang menunjang pembinaan anak didik pemasyarakatan menurut UU No. 12 Tahun 1995 yakni faktor penunjang pembinaan anak didik pemasyarakatan di lapas dan faktor penghambat pembinaan anak didik pemasyarakatan di lapas. Kata kunci: Hak anak, binaan
PENYELESAIAN TERHADAP SERTIFIKAT GANDA OLEH BADAN PERTANAHAN NASIONAL Eman, Angga B. Ch
LEX ET SOCIETATIS Vol 1, No 5 (2013): Lex et Societatis
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tanah merupakan suatu kebutuhan fundamental dari setiap warga negara saat ini. Kebutuhan akan tanah terlihat dari antusias setiap orang akan memperoleh dan mempertahankan tanah yang mereka inginkan dan mereka miliki. Tanah yang merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, memiliki nilai yang sangat tinggi secara ekonomi, sosiologi, maupun secara derajat seseorang ditengah masyarakat. Seiring perkembangan akan kebutuhan tanah disaat ini, bersamaan dengan itu juga berkembang pula regulasi-regulasi atau aturan yang mengatur bagaimana cara memperoleh serta mempertahankan tanah tersebut. Pemerintah yang berwenang mengeluarkan segala jenis aturan tersebut merasa harus untuk mengeluarkan peraturan-peraturan tentang pertanahan, maka dibentuklah Undang-undang Pokok Agraria yaitu Undang-undang No. 5 Tahun 1960. Namun sayangnya peraturan-peraturan tersebut belum sepenuhnya melindungi para pemegang hak tanah. Tak jarang karena besarnya nilai tanah tersebut, sering menimbulkan konflik-konflik secara vertical maupun horizontal. Penulisan skripsi ini penulis menguraikan tentang apa itu sertifikat ganda, apa saja faktor yang mengakibatkan timbulnya sertifikat ganda serta penyelesaian pihak berwenang dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional dalam menangani permasalahan sertifikat ganda. Penulis menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis yaitu pendekatan melalui penelitian hukum dengan menggabungkan fakta-fakta yang terdapat dari bahan hukum kepustakaan maupun wawancara kepada pihak-pihak terkait. Hal yang paling penting dalam terjadinya sertifikat ganda adalah ketidakjujuran pemohon dalam hal ini pemilik tanah yang mengajukan permohonan pengukuran dan pembuatan sertifikat kepada pihak BPN, dengan memasukan data-data yang tidak sesuai dengan yang ada dilapangan. Serta kurangnya sumber daya manusia dan kurang modernnya teknologi yang dimiliki pihak BPN dimasa lampau juga merupakan faktor lain yang menimbulkan munculnya sertifikat ganda. Namun BPN bukannya tutup mata dalam menyelesaikan permasalahan sertifikat ganda ini. Melalui proses mediasi, BPN mencoba mencari jalan keluar dan menyelesaikan setiap permasalahan sertifikat ganda yang muncul. BPN juga mengizinkan pada pihak yang besengketa untuk membawa permasalahan sertifikat ganda ke pengadilan negeri jika tidak terdapat titik temu dalam proses mediasi. Kata kunnci: Penyelesaian, sertifikat ganda
NATURALISASI WARGANEGARAAN ASING MENJADI WARGANEGARA INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN Luntungan, Amey Yunita
LEX ET SOCIETATIS Vol 1, No 5 (2013): Lex et Societatis
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35796/les.v1i5.3172

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk  mengetahui bagaimana asas kewarganegaraan manakah yang dianut oleh Indonesia dan bagaimana pengaturan naturalisasi mengenai warga negara asing dalam Undang-undang Nomor 12 tahun 2006.  Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan bahwa: 1. Penerapan asas kewarganegaraan yang dianut oleh Indonesia dengan adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 adalah ius sanguinis; ditambah dengan ius soli terbatas dan kewarganegaraan ganda terbatas. 2. Hukum positif yang berlaku saat ini  membuka peluang bagi warganegara asing menjadi warganegara Indonesia dengan adanya pengaturan tentang Naturalisasi dalam Undang-undang Nomor 12 tahun 2006. Proses Naturalisasi ini bisa dilalui dengan 2 cara yaitu dengan Naturalisasi Biasa dan Naturalisasi Khusus. Kata kunci: naturalisasi, kewarganegaraan
HAK ATAS PENGELOLAAN KAWASAN PESISIR DI PROVINSI SULAWESI UTARA Rumampuk, Regina
LEX ET SOCIETATIS Vol 1, No 5 (2013): Lex et Societatis
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35796/les.v1i5.3173

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana upaya pengaturan hukum pengelolaan kawasan pesisir sebagai bagian dari wilayah pesisir yang berbasis masyarakat di Provinsi Sulawesi Utara dan bagaimana sistem pengelolaan kawasan pesisir sebagai bagian dari wilayah pesisir berbasis masyarakat yang sudah dilakukan di Provinsi Sulawesi Utara. Dengan menggunakan penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan bahwa: 1.Pengaturan hukum mengenai pengelolaan kawasan pesisir sebagai bagian wilayah pesisir mengacu pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.   Khusus untuk Provinsi Sulawesi Utara diberlakukan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut Terpadu Berbasis Masyarakat di Povinsi Sulawesi Utara. Penguatan yuridis menyangkut pengaturan terhadap berbagai hal yang berkaitan dengan kelautan, termasuk pesisir didalamnya sudah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, bahkan sampai ke tingkat kabupaten dan kota. Pembentukan Instrumen Hukum berupa Perda memuat semangat untuk mensejahterakan masyarakat pesisir serta msyarakat disekitarnya sejalan dengan cita-cita dan tujuan negara sebagaimana diamanatkan oleh Konstitusi Negara.  2.Pengelolaan  kawasan pesisir sebagai bagian dari wilayah pesisir di Sulawesi Utara dalam implementasinya yaitu diberlakukannya Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mengenai Pengelolaan Wilayah Pesisir Secara Terpadu Berbasis Masyarakat, dan salah satu wujudnya yaitu dalam sinergitas pengelolaan kawasan Taman Nasional Bunaken dengan pembentukan Dewan Pengelola Taman Nasional Bunaken (DPTNB). Meskipun muncul pro dan kontra dilapangan, kehadiran DPTNB dapat dikatakan cukup berhasil menampung dan menjembatani permasalahan yang terjadi dalam hal pengelolaan kawasan pesisir sebagai bagian wilayah pesisir di provinsi Sulawesi Utara. Kata kunci: Pengelolaan, kawasan pesisir
TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN JASA TENAGA KERJA INDONESIA (PJTKI) TERHADAP PERLINDUNGAN TENAGA KERJA WANITA Pihang, Herdy L. N
LEX ET SOCIETATIS Vol 1, No 5 (2013): Lex et Societatis
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35796/les.v1i5.3174

Abstract

Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian dari pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dilaksanakan untuk pembangunan setiap warga Indonesia seutuhnya untuk meningkatkan harkat, martabat dan harga diri tenaga kerja serta mewujudkan masyarakat sejahtera, adil dan makmur. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan merupakan salah satu solusi dalam perlindungan buruh maupun majikan tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dengan demikian, peraturan ini sangat berarti dalam mengatur hak dan kewajiban bagi para tenaga kerja maupun para pengusaha di dalam melaksanakan suatu mekanisme proses produksi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang Tanggung jawab Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) terhadap Tenaga Kerja Wanita serta Perlindungan dan Penegakkan Hukum yang dilakukan oleh Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) terhadap Tenaga Kerja Wanita.  Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni penelitian hukum normatif dengan mengumpulkan peraturan perundang-undangan, dan literatur-literatur yang diperoleh sebagai bahan penunjang penyusunan karya tulis melalui studi kepustakaan.  Hasil penelitian menunjukkan bagaimana tanggung jawab perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia (PJTKI) terhadap Tenaga Kerja Wanita, serta bentuk Perlindungan yang dapat dilakukan Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) terhadap Tenaga Kerja Wanita. Pertama, tanggung jawab perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia terhadap TKW yakni keselamatan dan kesejahteraan tenaga kerja dari daerah asal sampai dengan kedatangan dari luar negeri, kepulangannya ke tempat asal dan keberangkatan kembali setelah cuti. Mengurus penyelesaian permasalahan yang timbul antara tenaga kerja dengan pengguna jasa berdasarkan perjanjian kerja yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di   negara setempat. Kedua, setiap calon tenaga kerja Indonesia mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Perlindungan sebagaimana dimaksud di dalam undang-undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 2004 pada Pasal 77 ayat 1 di laksanakan mulai dari pra penempatan, masa penempatan, sampai purna penempatan. Perwakilan republik Indonesia memberikan perlindungan terhadap Tenaga Kerja dalam hal ini tenaga kerja wanita di luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kata kunci: Tanggung jawab, perusahaan.

Page 7 of 127 | Total Record : 1270

 5   6   7   8   9 

Filter by Year

2013 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 11 No. 1 (2023): Lex Et Societatis Vol. 10 No. 4 (2022): Lex Et Societatis Vol. 10 No. 3 (2022): Lex Et Societatis Vol. 10 No. 2 (2022): Lex Et Societatis Vol. 10 No. 1 (2022): Lex Et Societatis Vol. 9 No. 4 (2021): Lex Et Societatis Vol 9, No 3 (2021): Lex Et Societatis Vol 9, No 2 (2021): Lex Et Societatis Vol 9, No 1 (2021): Lex Et Societatis Vol 8, No 4 (2020): Lex Et Societatis Vol 8, No 3 (2020): Lex Et Societatis Vol 8, No 2 (2020): Lex Et Societatis Vol 8, No 1 (2020): Lex Et Societatis Vol 7, No 12 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 11 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 10 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 9 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 8 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 7 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 6 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 5 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 4 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 3 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 3 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 2 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 2 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 1 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 1 (2019): Lex Et Societatis Vol 6, No 10 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 10 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 9 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 9 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 8 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 8 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 7 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 7 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 6 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 6 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 5 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 5 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 4 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 4 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 3 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 3 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 2 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 2 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 1 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 1 (2018): Lex Et Societatis Vol 5, No 10 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 10 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 9 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 9 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 8 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 8 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 7 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 6 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 6 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 4 (2017): Lex et Societatis Vol 5, No 4 (2017): Lex et Societatis Vol 5, No 3 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 3 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 2 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 2 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 1 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 1 (2017): Lex Et Societatis Vol 4, No 2.1 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 2.1 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 9 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 9 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 8 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 8 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 7 (2016): Les Et Societatis Vol 4, No 7 (2016): Les Et Societatis Vol 4, No 6 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 5 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 5 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 4 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 4 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 3 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 3 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 2 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 2 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 1 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 1 (2016): Lex Et Societatis Vol 3, No 10 (2015): Lex et Societatis Vol 3, No 10 (2015): Lex et Societatis Vol 3, No 9 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 9 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 8 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 8 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 7 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 7 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 6 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 6 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 5 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 5 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 4 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 4 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 3 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 3 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 2 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 2 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 1 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 1 (2015): Lex Et Societatis Vol 2, No 9 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 9 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 8 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 8 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 7 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 7 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 6 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 6 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 5 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 5 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 4 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 4 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 3 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 2 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 2 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 1 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 1 (2014): Lex Et Societatis Vol 1, No 5 (2013): Lex et Societatis Vol 1, No 5 (2013): Lex et Societatis Vol 1, No 4 (2013): Lex et Societatis Vol 1, No 4 (2013): Lex et Societatis Vol 1, No 3 (2013): Lex et Societatis Vol 1, No 3 (2013): Lex et Societatis Vol 1, No 2 (2013): Lex et Societatis Vol 1, No 2 (2013): Lex et Societatis Vol 1, No 1 (2013): Lex et Societatis Vol 1, No 1 (2013): Lex et Societatis Vol 5, No 5 (5): Lex Et Societatis Vol 5, No 5 (5): Lex Et Societatis More Issue