cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
LEX ET SOCIETATIS
Published by Universitas Sam Ratulangi
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Education, Social,
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Arjuna Subject : -
Articles 1,270 Documents
 79   80   81   82   83 
IMPLEMENTASI EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR. 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN Karianga, Saray Henriyani
LEX ET SOCIETATIS Vol 6, No 4 (2018): Lex Et Societatis
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35796/les.v6i4.20267

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimanakah bentuk eksekusi Hak Tanggungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan bagaimanakah implementasi serta akibat hukum pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan: 1. Berdasarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan ada tiga bentuk eksekusi Hak Tanggungan yang masing-masing memiliki syarat dan kriteria berbeda serta mempunyai keunggulan dan kelemahan dalam prakteknya. 2. Bentuk Eksekusi Hak Tanggungan yaitu parate executie dan title executorial dalam implementasinya lebih sering digunakan karena dianggap efektif dan efisien dalam pelaksanaannya.Kata kunci: Implementasi, eksekusi, hak tanggungan
UPAYA PENANGGULANGAN KEJAHATAN KOMPUTER DALAM SISTEM ELEKTRONIK MENURUT PASAL 30 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 Tumalun, Brisilia
LEX ET SOCIETATIS Vol 6, No 2 (2018): Lex Et Societatis
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana upaya penanggulangan kejahatan komputer dalam sistem elektronik menurut pasal 30 UU No. 11 Tahun 2008 dan apa yang menjadi faktor penghambat dalam penanggulangan kejahatan komputer dalam sistem elektronik. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Digunakannya hukum pidana di Indonesia sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan tampaknya tidak menjadi persoalan. Hal ini terlihat dari prakteknya dalam perundangan-undangan selama ini yang menunjukan bahwa penggunaan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan hukum yang dianut di Inonesia. 2. Walaupun pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik  sudah mencantumkan perbuatan yang dilarang dalam dunia maya yang terdapat pada Pasal 27 sampai Pasal 37. Kenyataan pelanggaran pada dunia maya juga tidak berhenti malah semakin meningkat berdasarkan laporan dari berbagai macam pengamat dan laporan statistik kejahatan dunia maya di Indonesia.Kata kunci: Upaya penanggulangan, kejahatan, komputer, sistem elektronik
KAJIAN YURIDIS DEMOKRASI DAN SISTEM PEMERINTAHAN MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR 1945 Kembuan, Mario F.
LEX ET SOCIETATIS Vol 6, No 5 (2018): Lex Et Societatis
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan Dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum dalam negara hukum demokrasi menurut Undang-Undang Dasar 1945 dan bagaimana penerapan sistem pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar 1945, yang dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: 1.    Kedaulatan berada di tangan rakyat, sebagaimana pengakuan, penghormatan, dan perlindungan hak asasi manusia, negara hukum menjamin kepastian hukum secara demokratis semua warga negara sama kedudukannya dalam pemerintahan, hukum, berpartisipasi, berpolitik dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Asas kedaulatan rakyat keberadaannya tersebar pada beberapa pasal dalam UUD 1945. Menggunakan sistem pemerintahan campuran yang gagal membangun demokrasi dalam mewujudkan keadilan bagi masyarakat, maka secara konstitusional dalam berketatanegaraan negara Republik Indonesia menganut atau memuat sistem pemerintahan presidensiil berdasar UUD 1945 yang dipertegas dengan pemilihan presiden, DPR, DPD, dipilih langsung oleh rakyat melalui Pemilu, secara langsung diwujudkan melalui mekanisme pembantu presiden (menteri) diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Sistem demokrasi diwujudkan melalui partai politik yang diemban oleh DPR bersama presiden dan lembaga negara lainnya dalam penegakan hukum pemaknaannya dalam konteks sebuah negara hukum demokratis sebagai perwujudan pelaksanaan supremasi hukum dari tatanan hukum demokrasi melalui peradilan. 2.                Ketatanegaraan yang berlaku dalam sistem pemerintahan negara  Republik Indonesia sesuai dinamika perubahan UUD 1945 dalam perdebatan politik berkaitan dengan mekanisme ketatanegaraan (sistem pemerintahan) berlaku sistem pemerintahan presidensiil dan pernah berlaku sistem pemerintahan parlementer.Kata kunci: demokrasi, sistem pemeerintahan, UUD 1945
DAMPAK BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2009 DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN MASYARAKAT DI KELURAHAN BATUPUTIH BAWAH KECAMATAN RANOWULU Lambaihang, Gwennie Gilian
LEX ET SOCIETATIS Vol 6, No 2 (2018): Lex Et Societatis
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui  bagaimana unsur-unsur pendukung pariwisata berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan dan bagaimana dampak berlakunya undang-undang nomor 10 tahun 2009 dalam meningkatkan pendapatan masyarakat di Kelurahan Batu Putih Bawah, di mana dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: 1. Unsur-unsur pendukung pariwisata adalah akomodasi tempat wisatawan tinggal sementara, jasa boga dan restoran yang menyediakan makan minum untuk wisatawan, transportasi atau jasa angkutan darat, laut maupun udara, atraksi wisata yang dapat menarik perhatian wisatawan, cenderamata yakni benda yang dijadikan kenang-kenangan untuk dibawa oleh wisatawan dan biro perjalanan yang menangani proses perjalanan wisatawan dari berangkat hingga kembali ke tempat asal. Dan unsur utama pariwisata adalah keindahan alam. 2. Dampak berlakunya undang-undang nomor 10 tahun 2009 dalam meningkatkan pendapatan masyarakat Kelurahan Batu Putih Bawah terlihat dari adanya losme-losmen milik masyarakat yakni terdapat lima losmen dengan jumlah kamar sebanyak 44 kamar dengan harga menginap terendah 1 hari minimal Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk kamar ukuran kecil dan maksimal Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk kamar ukuran besar dengan pelayanan makan tiga kali sehari yakni pagi, siang dan malam.Kata kunci: kepariwisataan
MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA SECARA DAMAI WILAYAH DARAT ANTARA INDONESIA DAN TIMOR LESTE MENURUT HUKUM INTERNASIONAL Samaleleway, Vrido Marchel
LEX ET SOCIETATIS Vol 6, No 2 (2018): Lex Et Societatis
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35796/les.v6i2.19964

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum tentang penyelesaian sengketa batas wilayah menurut Hukum Internasional dan bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa wilayah antara Indonesia dan Timor Leste. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Ketentuan Hukum Internasional maupun Hukum nasional mengatur bahwa setiap negara yang bersengketa dapat menyelesaikan sengketa mereka dengan cara kekerasan maupun dengan cara damai. Penyelesaian sengketa secara damai melalui cara perundingan, penyelidikan, mediasi, konsoliasi, arbitrase, penyelesaian menurut hukum melalui badan-badan atau pengaturan-pengaturan regional, atau cara damai lainnya yang dipilih mereka sendiri merupakan pilihan yang terbaik, hal ini dikarenakan memenuhi amanat yang dituangkan dalam Pasal 33 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan juga tidak mengorbankan jiwa kemanusiaan yang akan dikorbankan apabila mengambil keputusan penyelesaian sengketa secara pertikaian militer. Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa mewajibkan negara-negara anggota yang terlibat dalam satu perselisihan yang jika diteruskan dapat membahayakan perdamaian dan keamanan internasional. 2. Upaya penyelesaian sengketa antara Indonesia dan Timor Leste melalui cara perundingan  hingga sekarang belum ada penyelesaiannya. Upaya diplomatik juga terus dilakukan antara kedua negara, beberapa pertemuan dan perundingan-perundingan terus dilakukan oleh kedua negara untuk mendapatkan penyelesaian dari sengketa batas wilayah tersebut. Hasil perundingan dari kedua negara masih mendapat kendala, karena masing-masing pihak punya perbedaan pandangan menganai batas wilayah masing-masing negara.Kata kunci: Mekanisme, Penyelesaian Sengketa, Secara Damai, Wilayah Darat Antara Indonesia Dan Timor Leste, Hukum Internasional
TINJAUAN HUKUM ATAS SANKSI TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI KEJAHATAN LUAR BIASA DI INDONESIA Rachman, Brian Lemuel
LEX ET SOCIETATIS Vol 6, No 2 (2018): Lex Et Societatis
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35796/les.v6i2.19955

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan sanksi pidana terhadap orang sebagai pelaku tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dan bagaimana penerapan hukum terhadap orang sebagai pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia, yang dengan menggunakan metode peneltian noramtif disimpulkan bahwa: 1.  Pengaturan sanksi pidana terhadap orang sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi sudah cukup luas ruang lingkupnya. Dapat dikatakan aturan yang berlaku di Indonesia sudah mampu mengakomodir sanksi pidana bagi setiap pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara, penegak hukum, dan siapa saja dalam jabatannya yang merugikan keuangan negara. Hanya saja, dapat dikatakan bahwa sanksi pidana yang diterapkan masih cukup ringan dan belum mampu memberikan efek jera. Pengaturan sanksi pidana yang cukup ringan ini akan melemahkan upaya pemberantasan korupsi, dan memberikan kesan bahwa sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi jauh lebih menguntungkan dibandingkan dengan kejahatan pidana biasa. 2. Penerapan hukum di Indonesia cenderung masih lemah serta hanya tajam dan runcing ke bawah dan tumpul ke atas. Tiga hal yang menyebabkan lemahnya penerapan hukum di Indonesia yaitu, profesionalitas hakim, sanksi pada beberapa peraturan perundang-undangan, dan kesadaran masyarakat. Dalam hal profesionalitas, tidak sedikit hakim di Indonesia yang masih dipertanyakan kualitas dan integritas moralnya. Ironisnya, tidak sedikit hakim di Indonesia yang melakukan penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan. Pada dasarnya penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia. Letak permasalahan bukan pada penerapan hukumnya, tetapi pada pengaturan sanksi yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Hal inilah yang mengakibatkan lemahnya penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia.Kata kunci: korupsi, kejahatan luar biasa
PERAN POLISI DALAM PENGENDALIAN MASSA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Pandelaki, Glenn Richard
LEX ET SOCIETATIS Vol 6, No 5 (2018): Lex Et Societatis
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35796/les.v6i5.20367

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran polisi dalam pelaksanaan penegakan hukum dan penertiban menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dan bagaimana prosedur dan tindakan polisi dalam pelaksanaan pengendalian massa menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, di mana dengan menggunakan metode penelitian hukum normative disimpulkan bahwa: 1. Pelaksanaan penegakan hukum oleh aparatur penegak hukum yang mendasarkan kepada norma/aturan hukum yang berlaku untuk memastikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat atau bagi pencari keadilan, khusus kepolisian negara untuk mewujudkan keamanan, ketertiban masyarakat, perlindungan dan pengayoman, dengan menjunjung/menghormati hak asasi manusia. Polisi dalam penertiban pengandilan massa, polisi bertanggung jawab atas pengamanan untuk menjamin keamanan dan ketertiban umum sesuai prosedur atau peraturan yang berlaku. Untuk itu, polisi harus mampu menanggulangi dan bertanggung jawab penuh melindungi pengunjuk rasa/demonstran dan melindungi kepentingan umum serta sampai pada tingkat penyelidikan, penyidikan, menerima laporan dari masyarakat dari masyarakat atas peristiwa/kejadian. 2. Profesionalisme polisi terukur dan mampu menjamin keamanan, ketertiban masyarakat dalam melaksanakan aktivitas pengendalian massa/demonstrasi, mampu mengendalikan diri dari kekerasan dan menahan emosional dengan dibekali pelatihan, sosialisasi menghadapi para pendemo/pengunjuk rasa, pemahaman peraturan perundang-undangan. Sebelum pelaksanaan dan waktu pelaksanaan dalam pengendalian massa, anggota Dalmas dilengkapi dengan pembuatan rencana pengamanan, persiapan anggota dan pemberian arahan pimpinan, dan pengamanan yang meliputi 3 zona yaitu zona hijau, zona kuning, dan zona merah dengan perkembangan situasi dari tertib (zona hijau) ke zona kuning ke zona merah secara spontan akan berkelanjutan dan polisi selalu bersikap fleksibel atau preventif.Kata kunci: polisi, pengendalian massa
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN MISKIN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2009 TENTANG RUMAH SAKIT Rondonuwu, Sabrina M. D.
LEX ET SOCIETATIS Vol 6, No 5 (2018): Lex Et Societatis
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35796/les.v6i5.20354

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan Hukum terhadap perlindungan pasien miskin dan bagaimana pelaksanaan terhadap pelayanan kesehatan pasien miskin berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Undang-Undang Kesehatan memberikan kepastian bahwa masyarakat miskin berhak mendapat pelayanan kesehatan tanpa adanya diskriminasi. Undang-Undang Rumah Sakit secara umum mengatur mengenai penyelenggaraan rumah sakit dimana pasien miskin menjadi bagian di dalamnya yang menerima pelayanan kesehatan dari rumah sakit. 2. Dalam kaitannya dengan kenyataan di masyarakat yang sering terjadi penolakan pasien miskin pada keadaan gawat darurat oleh rumah sakit, Undang-Undang Rumah Sakit yang melindungi pasien miskin mengatur mengenai penyelenggaraan rumah sakit dan tujuan penyelenggaraan tersebut yang anti diskriminasi dan bertujuan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Dalam memberikan perlindungan kepada pasien yang tidak mampu/miskin maka tanggung-gugat yang melekat pada penyedia jasa medis merupakan instrumen untuk meminta ganti rugi bila ada kelalaian dalam pelayanan medis.Kata kunci: Perlindungan Hukum, Pasien, Miskin, Rumah Sakit
LIBERALISASI DAN REGULASI INVESTASI “ASEAN COMPREHENSIVE INVESTMENT AGREEMENT” DALAM RANGKA IMPLEMENTASI MEA Kalangi, James S.
LEX ET SOCIETATIS Vol 6, No 5 (2018): Lex Et Societatis
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35796/les.v6i5.20357

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana liberalisasi terhadap investasi melalui kerjasama organisasi regional ASEAN dan bagaimana regulasi investasi berdasarkan ACIA menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan: 1. Integrasi ekonomi regional merupakan integrasi ekonomi dibidang-bidang politik, ekonomi dan budaya dari negara-negara yang bergabung dalam sebuah forum yang termasuk dalam satu atau beberapa kawasan melalui kedekatan geografis yang memfasilitasi kerjasama antar negara-negara tersebut. Gagasan di balik perhimpunan regional ASEAN melalui pembentukan ACIA, adalah bahwa negara-negara dapat meningkatkan kepentingan bersama mereka dengan lebih baik ketika mereka berkumpul sebagai satu kelompok tunggal, dengan maksud menghapus hambatan-hambatan yang merugikan dan memberikan kepastian yang lebih besar dalam investasi di antara negara-negara ASEAN.  2. Ada empat tindakan penting yang diperjanjikan melalui ACIA, yaitu; perlakuan nasional, yaitu perlakuan yang tidak kurang menguntungkan yang diberikan kepada para penanam modal dari setiap  negara anggota lainnya, seperti yang diberikan kepada para penanam modalnya sendiri; perlakuan yang sama, yaitu perlakuan kepada para penanam modal dari setiap negara anggota lainnya sama seperti kepada penanam modalnya sendiri, berkenaan dengan perijinan, pendirian, pengambilalihan, perluasan, pengelolaan, pelaksanaan, pengoperasian dan penjualan atau pelepasan penanaman modal lainnya; persyaratan, yaitu pengurangan atau penghapusan pensyaratan-pensyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Jadwal; serta pengambilalihan dan kompensasi sebagai koridor yuridis diantara negara-negara yang melakukan perjanjian investasi bilateral.Kata kunci: Liberalisasi dan Regulasi Investasi, ASEAN Comprehensive Investment Agreement, Implementasi MEA.
PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN PADA PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA Wienartono, Djoko
LEX ET SOCIETATIS Vol 6, No 2 (2018): Lex Et Societatis
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35796/les.v6i2.20370

Abstract

Penyidikan terhadap pelaku dan penanganan korban adalah bagian dari sistem peradilan terhadap tindak Pidana KDRT. Sistem peradilan pidana dan praktik penegakkan hukum dapat berjalan secara professional, konsisten dan dapatdipertanggungjawabkan antara lain jika ada perlindungan terhadap korban, pelapor, saksi pelapor, dan saksi pelaku yang bekerjasama. Hasil penelitian ini menemukan bahwa Penyidikan Tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga didasarkan pada Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah  Tangga sebagai hukum materil dan Undang-undang Nomor 08 tahun 1981 tentang KUHAP sebagai hukum formil kecuali tentang alat bukti yang diatur khusus yaitu cukup dengan keterangan korban dan satu alat bukti lain maka berkas perkara tersebut sudah dapat diajukan kepada Jaksa Penuntut Umum kemudian diajukan untuk diperiksa di sidang pengadilan.Kata Kunci: Hak  Asasi Manusia, Perempuan, Korban, Penyidikan, Pidana

Page 81 of 127 | Total Record : 1270

 79   80   81   82   83 

Filter by Year

2013 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 11 No. 1 (2023): Lex Et Societatis Vol. 10 No. 4 (2022): Lex Et Societatis Vol. 10 No. 3 (2022): Lex Et Societatis Vol. 10 No. 2 (2022): Lex Et Societatis Vol. 10 No. 1 (2022): Lex Et Societatis Vol. 9 No. 4 (2021): Lex Et Societatis Vol 9, No 3 (2021): Lex Et Societatis Vol 9, No 2 (2021): Lex Et Societatis Vol 9, No 1 (2021): Lex Et Societatis Vol 8, No 4 (2020): Lex Et Societatis Vol 8, No 3 (2020): Lex Et Societatis Vol 8, No 2 (2020): Lex Et Societatis Vol 8, No 1 (2020): Lex Et Societatis Vol 7, No 12 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 11 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 10 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 9 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 8 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 7 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 6 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 5 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 4 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 3 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 3 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 2 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 2 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 1 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 1 (2019): Lex Et Societatis Vol 6, No 10 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 10 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 9 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 9 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 8 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 8 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 7 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 7 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 6 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 6 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 5 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 5 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 4 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 4 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 3 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 3 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 2 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 2 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 1 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 1 (2018): Lex Et Societatis Vol 5, No 10 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 10 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 9 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 9 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 8 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 8 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 7 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 6 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 6 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 4 (2017): Lex et Societatis Vol 5, No 4 (2017): Lex et Societatis Vol 5, No 3 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 3 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 2 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 2 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 1 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 1 (2017): Lex Et Societatis Vol 4, No 2.1 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 2.1 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 9 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 9 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 8 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 8 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 7 (2016): Les Et Societatis Vol 4, No 7 (2016): Les Et Societatis Vol 4, No 6 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 5 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 5 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 4 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 4 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 3 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 3 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 2 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 2 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 1 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 1 (2016): Lex Et Societatis Vol 3, No 10 (2015): Lex et Societatis Vol 3, No 10 (2015): Lex et Societatis Vol 3, No 9 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 9 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 8 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 8 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 7 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 7 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 6 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 6 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 5 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 5 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 4 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 4 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 3 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 3 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 2 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 2 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 1 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 1 (2015): Lex Et Societatis Vol 2, No 9 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 9 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 8 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 8 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 7 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 7 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 6 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 6 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 5 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 5 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 4 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 4 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 3 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 2 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 2 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 1 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 1 (2014): Lex Et Societatis Vol 1, No 5 (2013): Lex et Societatis Vol 1, No 5 (2013): Lex et Societatis Vol 1, No 4 (2013): Lex et Societatis Vol 1, No 4 (2013): Lex et Societatis Vol 1, No 3 (2013): Lex et Societatis Vol 1, No 3 (2013): Lex et Societatis Vol 1, No 2 (2013): Lex et Societatis Vol 1, No 2 (2013): Lex et Societatis Vol 1, No 1 (2013): Lex et Societatis Vol 1, No 1 (2013): Lex et Societatis Vol 5, No 5 (5): Lex Et Societatis Vol 5, No 5 (5): Lex Et Societatis More Issue