Yustisia
The scope of the articles published in Yustisia Jurnal Hukum deal with a broad range of topics in the fields of Civil Law, Criminal Law, International Law, Administrative Law, Islamic Law, Constitutional Law, Environmental Law, Procedural Law, Antropological Law, Health Law, Law and Economic, Sociology of Law and another section related contemporary issues in Law (Social science and Political science). Yustisia Jurnal Hukum is an open access journal which means that all content is freely available without charge to the user or his/her institution. Users are allowed to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of the articles, or use them for any other lawful purpose, without asking prior permission from the publisher or the author.
Articles
389 Documents
<![CDATA[MODEL PEMOLISIAN MASYARAKAT SEBAGAI UPAYA PENANGGULANGAN PEMBALAKAN HUTAN ]]>
<![CDATA[Siti - Marwiyah]]>
<![CDATA[ Yustisia Vol 3, No 1: April 2014 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/yustisia.v3i1.10118
<![CDATA[AbstractThe impact of illegal logging is quite alarming, because it could threaten the survival of the nation and the state. To address them, the police personnel are inadequate in number. Forest area is a large area that requires maximum protection, so that with a limited number of officers, it is not possible to provide maximum protection or security. community policing is the right step to tackling illegal logging. The presence of the role of the community to maintain or protect the forest will make criminals that mean to do logging will be dealing directly with the public.Keywords: illegal logging, police, communityAbstrakDampak illegal logging sudah tergolong memprihatinkan, karena bisa mengancam kelangsungan hidup bangsa dan negara. Untuk menanggulanginya, personil aparat kepolisian tidaklah memadai jumlahnya. Kawasan hutan merupakan kawasan luas yang membutuhkan perlindungan maksimal, sehingga dengan jumlah aparat yang terbatas ini, tidak mungkin bisa memberikan perlindungan atau pengamanan maksimal. Pemolisian masyarakat merupakan langkah tepat untuk menanggulangi illegal logging. Kehadiran peran masyarakat untuk menjaga atau melindungi kawasan hutan akan membuat penjahat yang bermaksud melakukan pembalakan hutan akan berhadapan secara langsung dengan masyarakat.Kata Kunci: illegal logging, polisi, masyarakat]]>
<![CDATA[PROBLEMATIKA HUKUM UNDANG-UNDANG NO.12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ]]>
<![CDATA[Retno - Saraswati]]>
<![CDATA[ Yustisia Vol 2, No 3: December 2013 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/yustisia.v2i3.10164
<![CDATA[AbstractIn the development of national law must be supported by certain means and methods, raw, and standards that bind all authorized institutions that make laws. Law. 12 Year 2011 on the establishment of legislation is the only guide in the formation of legislation in Indonesia. However, the Act was also raises problems of law, both at the level of the rules as well as at the level of praxis. Therefore we need a solution in the form of new regulation and changes of the rules themselves.Keywords: development of national law, formation of legislation, legal problems,AbstrakPembangunan regulasi nasional harus didukung oleh beberapa hal diantaranya adalah metode, materi dan standar yang mengikat seluruh institusi yang berkepentingan didalam pembuatan hukum. Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan merupakan satu-satunya panduan didalam pembuatan perundangan yang ada di Indonesia. Hal ini mengakibatkan undang-undang pun dapat menimbulkan persoalan hukum, baik dari sisi aturan maupun implementasi dari aturan tersebut. Oleh karenanya, diperlukan solusi terhadap pembentukan regulasi dan perubahan didalam regulasi itu sendiri.Kata Kunci: pengembangan regulasi nasional, pembentukan perundang-undangan, persoalan hukum, ]]>
<![CDATA[KEDUDUKAN HUKUM TENAGA KEPERAWATAN DEPENDEN DALAM TRANSAKSI TERAPEUTIK ]]>
<![CDATA[M. Fakih]]>
<![CDATA[ Yustisia Vol 2, No 2: August 2013 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/yustisia.v2i2.10206
<![CDATA[AbstractNursing personnel is one of the most important actor in helping doctor to perform medical acts. Medical acts, performed by doctor in hospital, are generally known as therapeutic transaction or healing agreement. parties who are involved directly in therapeutic transaction are doctor and patient. Therefore nursing personnel as doctor helper in that transaction shall not be positioned as a party in the agreement. Nursing personnel in this context holds the position as participant in the agreement, not as “contractanâ€. Within this context, nursing personnel can’t be sued by the reason of default. Legal standing of nursing personnel in helping doctor to perform therapeutic transaction, within medical law literature, is legally known as performing dependent function.Keyword: legal standing, nursing personnel, and therapeutic transaction.AbstrakTenaga keperawatan adalah salah satu tenaga kesehatan yang paling utama dalam membantu dokter untuk melakukan tindakan medik. Tindakan medik yang dilakukan oleh dokter di rumah sakit, dalam literatur hukum kesehatan sering disebut sebagai transaksi terapeutik atau perjanjian penyembuhan. Pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam transaksi terapeutik adalah dokter dan pasien. Oleh karena itu, tenaga keperawatan yang difungsikan sebagai pembantu dokter dalam transaksi tersebut kedudukannya bukanlah sebagai pihak dalam perjanjian. Tenaga keperawatan dalam konteks ini berkedudukan sebagai peserta dalam perjanjian bukan sebagai “contractanâ€. Dengan demikian tenaga keperawatan tidak dapat digugat berdasarkan wanprestasi. Kedudukan tenaga keperawatan dalam membantu dokter melakukan transaksi terapeutik, dalam literatur hukum medik lebih dikenal sebagai menjalankan fungsi dependent.Kata Kunci: kedudukan hukum, transaksi terapeutik]]>
<![CDATA[URGENSI PEMBARUAN SISTEM HUKUM EKONOMI INDONESIA BERDASARKAN NILAI-NILAI PANCASILA ]]>
<![CDATA[Maryanto Maryanto]]>
<![CDATA[ Yustisia Vol 4, No 1: April 2015 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/yustisia.v4i1.8638
<![CDATA[AbstractThe developing of economic law in this time, give substantial impact for the fairness of Indonesian society. The fairness is expected start from making regulation, implementation by official enforcement, legal culture then supported with good infrastructure and supported with society, seems haven’t distribute equally and proportionaly. This is because the values of Pancasila that eroded with economical interest of business and political interest of ruler so much act that made judicial reviewed that corrected one or some even acts that canceled by Mahkamah Konstitusi. Therefore, the values of Pancasila should be guidlines to making policy or political policy of Indonesian economic law, and should synergetic of making regulations, implementations by official enforcement, legal culture that supported with good infrastructure and supporting from society in order to create Indonesian economic of law according values of Pancasila according to state goals.                            AbstrakPerkembangan hukum ekonomi masa ini membawa dampak secara substansial bagi keadilan masyarakat Indonesia. Keadilan yang diharapkan mulai dari pembuatan regulasi, implementasi oleh aparat penegak hukum, budaya hukum kemudian didukung dengan sarana prasarana yang baik dan didukung pula oleh masyarakat, nampaknya belum terdistribusi secara merata dan proporsional. Hal ini disebabkan karena nilai-nilai Pancasila yang mulai terkikis dengan kepentingan ekonomi para pengusaha dan kepentingan politik penguasa sehingga banyak undang-undang yang terbentuk mengalami judicial review yang dikoreksi salah satu atau beberapa pasal bahkan undang-undang yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Maka dari itu nilai-nilai Pancasila hendaknya menjadi pedoman dalam penyusunan arah kebijakan atau politik hukum ekonomi Indonesia, dan hendaknya ada sinergitas dalam penyusunan regulasi, implementasi oleh aparat penegak hukum, budaya hukum yang ditopang dengan sarana prasarana yang baik dan dukungan masyarakat agar tercipta hukum ekonomi Indonesia yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila sesuai tujuan negara.  ]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI CORPORATE SOCIAL REONSIBILITY OLEH BADAN USAHA MILIK DAERAH TERHADAP PELESTARIAN LINGKUNGAN DAERAH ALIRAN SUNGAI BENGAWAN SOLO DI KOTA SURAKARTA ]]>
<![CDATA[AL. Sentot Sudarwanto S]]>;
<![CDATA[Anjar Sri Ciptorukmi N.]]>
<![CDATA[ Yustisia Vol 1, No 2: August 2012 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/yustisia.v1i2.10626
<![CDATA[AbstractThis research using juridical empiric approach and incorporated as evaluative-descriptive research by using analysis-qualitative methods. We are using primary and secondary source for our research source. We are using proficient and competent informant that work at PDAM and TSTJ. In order to choose our informant, we are using purposive sampling method. We also use interview and literature study in order to gather data for this research. As the conclusion we can assume that implementation of Corporate Social Responsibility of PDAM Surakarta basically already meet the Surakarta’s Local Government Regulation No. 1 Year 2004 regarding Amendment of Surakarta local government regulation No. 3 year 1977, Regulation No.5 year 1962, Regulation No, 32 year 2009. On the other hand, TSTJ Surakarta practically haven’t done Corporate Social Responsibility. Nevertheless, they have done the internal conservation by doing reforestation program in TSTJ Surakarta area. Revitalization of Local Government-Owned Corporation in Surakarta has been done in order to create Good Corporate Governances Awareness for the manager of the Local Government-Owned Corporation. Regulation No.5 year 1962 need to be revised by accommodating Corporate Social Responsibility and synchronized with regulation No.32 year 1934 regarding local governance.Keywords:Corporate Social responsibility, Local Government-Owned Corporation, Bengawan Solo’s WatershedAbstrakPenelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dan disusun sebagai suatu penelitian deskriptif-evaluatif dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Sumber data yang digunakan baik sumber data primer maupun sekunder. Informan yang digunakan adalah informan yang layak dan kompeten dari PDAM dan TSTJ. Informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Pengumpulan data menggunakan wawancara dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Tanggungjawab Sosial Perusahaan (CSR) dari PDAM secara prinsip telah sesuai dengan Keputusan Pemerintah Kota Surakarta No. 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kotamadya Tingkat II Surakarta No. 3 Tahun 1977, UU No. 5 tahun 1962 dan UU No.32 Tahun 2009. Di sisi lain, TSTJ secara spesifik belum melaksanakan (CSR). Namun, TSTJ telah melakukan konservasi internal antara lain dalam bentuk penanaman pohon di wilayah Perusahaan Daerah TSTJ. Revitalisasi BUMD Kota Surakarta harus dilakukan untuk mewujudkan pengelola yang menerapkan prinsip Good Corporate Governance. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah perlu direvisi untuk mengakomodir peraturan tentang CSR yang disinkronkan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah DaerahKata Kunci: Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Badan Usaha Milik Daerah, revitalisasi]]>
<![CDATA[IDENTIFIKASI FAIR USE/FAIR DEALING HAK CIPTA ATAS BUKU DALAM PENGEMBANGAN IPTEK PADA PENDIDIKAN TINGGI DI JAWA TENGAH ]]>
<![CDATA[Anis Mashdurohatun]]>;
<![CDATA[M. Ali Mansyur]]>
<![CDATA[ Yustisia Vol 4, No 3: December 2015 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/yustisia.v4i3.8682
<![CDATA[AbstractThe purpose of this research is identified the implementation of fair use/ fair dealingof book’s copyright of science and technology book on High Education in Central Java. This research conducted by sociological and juridical approach. The sampling technique with purposive nonrandom sampling. The data collection is used with literature study and field (observation, questionaires, and interview) for the author and users book. Analizing data is used with qualitative desctription analizing. The result shows that identification of implementation fair use/fair dealing of book’s copyright for development science and technology in High Education in Central Java has some problem with perception of users’s book society at Salatiga, Semarang District and the Semarang City, that cause of offence of book’s copyright, and low reward of moral rights and economic rights of creators/holders, also reading habit of people are low and purchasing power of people for books are very low, so because of it development of science and technology in High Education are needed fair use/fair dealing policy model of book’s copyrights of developing science and technology in High Education in Central Java with based balance rights value and utilization of books easy, which qualified in form of text books and e-Books in affordable price. AbstrakTujuan penelitian adalah untuk mengidentifikasi implementasifair use/ fair dealinghak cipta atas buku pengembangan IPTEK pada Pendidikan Tinggidi Jawa Tengah. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Teknik pengambilan sampel dengan menggunakan purposive nonrandom sampling. Adapun pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan lapangan (observasi, kuesioner dan wawancara) terhadap penulis dan pengguna buku. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa identifikasi implementasi fair use/fair dealing hak cipta atas buku dalam pengembangan IPTEK pada pendidikan tinggi di Jawa Tengah terkendala dengan beragamnya persepsi masyarakat pengguna buku di Salatiga, Kabupaten Semarang dan Kota Semarang, sehingga memicu terjadinya pelanggaran hak cipta atas buku, dan rendahnya penghargaan hak moral dan hak ekonomi pencipta/pemegang hak cipta, selain itu juga reading habit masyarakat yang rendah dan daya beli masyarakat terhadap buku masih sangat rendah, oleh karena itu dalam pengembangan IPTEK pada Pendidikan Tinggi diperlukannya kebijakan model fair use/fair dealing hak cipta atas buku dalam pengembangan IPTEK pada pendidikan tinggi di Jawa Tengah dengan berasaskan keseimbangan hak dan pemanfaatan buku yang menjamin aksebilitas buku mudah, yang berkualitas dalam bentuk buku teks dan e-Books dengan harga yang terjangkau.]]>
<![CDATA[PROBLEMATIKA PENGUJIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (JUDICIAL REVIEW) PADA MAHKAMAH AGUNG DAN MAHKAMAH KONSTITUSI ]]>
<![CDATA[Achmad Achmad]]>;
<![CDATA[Mulyanto Mulyanto]]>
<![CDATA[ Yustisia Vol 2, No 1: April 2013 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/yustisia.v2i1.11070
<![CDATA[ABSTRACTThe aim of this research is to determine the judicial review problems by Supreme Court and Constitutional court. Using empirical and normative approach, data collected by literature studies, interviews, Focus Group Discussion (FGD) and observation. Data were analyzed by using the hermeneutics (interpretation) and deductive method.This research reveals that the legal framework of judicial review by Supreme Court and Constitutional Court are the Article 24 A paragraph (1) and Article 24 paragraph C (1) Indonesia basic law 1945. Constitutional court follow up the legal framework by issued PMK No. 06/PMK/2005 on guidelines of the judicial review procedure, while supreme court follow up the legal framework by issued supreme court regulation No 1/2011 There are two problems on judicial review by supreme court and constitutional coourt. First, conceptually, the implementation of judicial review by supreme court and constitutional court will make hard the control of norms herarchy in the manner of constitution enforcement. Second, operationally, the implementation of a judicial review by Supreme Court and the constitutional Court will create a conflict between state body due to the disparities on the verdict and regulation interpre- tation they have dealt with.Keywords: Judicial Review, Supreme Court, Constitutional courtABSTRAKPenelitian ini bertujuan mengetahui problematika pengujian peraturan perundang-undangan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif sekaligus empiris. Pengumpulan data melalui Studi kepustakaan, Wawancara, Focus Group Discussion (FGD) dan Observasi. Data dianalisis dengan menggunakan metode hermeneutik (interpretasi) di samping deduktif. Hasil penelitian menunjukkan Pengaturan judicial review oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi diatur dalam ketentuan Pasal 24 A ayat (1) dan Pasal 24 C ayat (1) UUD NRI 1945. Pelaksanaannya oleh MK ditindak lanjuti melalui PMK No 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang sedangkan oleh MA ditindaklanjuti melalui Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2011. Problematika judicial review melalui Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, Pertama, secara konseptual pelaksanaan pengujian peraturan perundang-undangan ditangan MA dan MK akan menyulitkan integrasi pengawalan hirarki norma mulai dari perda sampai UUD dalam rangka penegakkan konstitusi. Kedua, secara operasional pelaksanaan judicial review antara MA dan MK akan menimbulkan konflik antar lembaga diakibatkan dari perbedaan putusan atau penafsiran peraturan perundang-undangan yang ditangani.Kata kunci: Pengujian peraturan perundangan, Mhkamah Agung, Mahkamah Konstitusi]]>
<![CDATA[YURISDIKSI PERADILAN TERHADAP PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA ]]>
<![CDATA[Niken Subekti Budi Utami]]>;
<![CDATA[Supriyadi ,]]>
<![CDATA[ Yustisia Vol 3, No 2: August 2014 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/yustisia.v3i2.11102
<![CDATA[AbstractThis research intends to find the answers of two problems. First, the factors that led to the unimplemented jurisdiction of the General Court of the Indonesian Armed Forces (TNI) that perform general crime as mandated by Decree No. VII / MPR / 2000 and Act No. 34 of 2004. Second, the perception of the military conception of justice with jurisdiction over soldiers who committed the crime. This study is a normative- empirical law that uses secondary data and primary data. The data collected by the study of documents and interviews. The data analysis using qualitative methods. The results showed that first the jurisdiction of the General Court of the soldiers who committed the crime can not be implemented because of the general Act No. 31 of 1997 on Military Justice has not been revised by Law Military Justice as new, second that some of the military still wants the soldiers who committed the crime, criminal acts both military and general crime, is in the jurisdiction of Military Justice.Keywords: Jurisdiction Court, Indonesian Army Forces (TNI)l, Crime.AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk menemukan jawaban atas dua permasalahan. Pertama, faktor-faktor yang menyebabkan belum diimplementasikannya yurisdiksi Peradilan Umum terhadap prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang melakukan tindak pidana umum sebagaimana diamanatkan oleh Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000 dan  Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004. Kedua, persepsi kalangan militer mengenai konsepsi peradilan yang berwenang mengadili prajurit TNI yang melakukan tindak pidana. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris yang menggunakan data sekunder dan data primer. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama yurisdiksi Peradilan Umum terhadap prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum belum dapat diimplementasikan karena Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer belum direvisi dengan Undang-Undang Peradilan Militer yang baru, kedua bahwa beberapa kalangan militer tetap menghendaki agar prajurit TNI yang melakukan tindak pidana, baik tindak pidana militer maupun tindak pidana umum, berada pada yurisdiksi Peradilan Militer.Kata Kunci: Yurisdiksi Peradilan, Prajurit TNI, Tindak Pidana]]>
<![CDATA[KEBIJAKAN PEMBERIAN GANTI KERUGIAN DALAM PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM ]]>
<![CDATA[Rahayu Subekti]]>
<![CDATA[ Yustisia Vol 5, No 2: August 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/yustisia.v5i2.8754
<![CDATA[AbstractThe policy on the land procurement matters for the development for public interest has been governed in 1945 Constitution, Indonesia’s Law Number 5 of 1960 on The Agrarian Affairs and Indonesia’s Law Number 2 of 2012 on The Land Procurement for the Development for Public Interest, President Regulation Number 148 of 2015 about the Fourth Amendment to Perpres Number 71 of 2012 about Land Procurement Implementation for the Development for Public Interest. The research method used in this research is normative juridical approach method. We have a conclusion describing that compensation was given by means of giving reasonable and just compensation to those deserved in the land procurement Recommendation, In compensation discussion, the consensus should be achieved as much as possible. AbstrakKebijakan dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum diatur dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) dan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah.bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Perpres Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Metode penelitian dalam penulisan jurnal ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Secara ringkas kesimpulan dari hasil pembahasan adalah pemberian ganti kerugian dilakukan dengan cara penggantian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah. Penilaian besarnya nilai Ganti Kerugian oleh Penilai  dilakukan bidang per bidang tanah. Dalam musyawarah pemberian ganti rugi hendaknya sebisa mungkin dicapai kata sepakat sehingga ganti rugi langsung diterima oleh yang berhak tidak perlu dititipkan ke Pengadilan Negeri. ]]>
<![CDATA[LEGAL STATUS OF BANK GUARANTEE ON BEHALF OF THIRD PARTIES IN BANKRUPTCY PERSPECTIVE ]]>
<![CDATA[Rahayu Hartini]]>
<![CDATA[ Yustisia Vol 6, No 1: April 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/yustisia.v6i1.11530
<![CDATA[ This study aimed to observe the legal status of the immovable that became a bank guarantee on behalf of third parties in the bankruptcy and whether the curator has the authority to insert objects that have been done Collateral guarantees which Foreclosed (hereinafter referred AYDA) prior to the bankruptcy decision boedel into bankruptcy.The method used is a normative research using three approaches: statute approach, conceptual approach, case approach, and analyzed "conten analysis". Based on the discussion of the results of research obtained the following conclusions: 1). The collateral property of a third party cannot be entered as boedel bankrupt debtor, as a third party guarantee is not a property of the Borrower; It is used as the basis of legal considerations (ratio decidendi) for the judges to decide the case of bankruptcy among Curator Albert Riyadi Suwono (applicant bankruptcy) with PT. Anglomas International Bank (AMIN BANK). 2). Curators do not have the authority to push objects of collateral that has been done AYDA prior to the bankruptcy decision into boedel bankrupt (pursuant to Article 56 Paragraph (1) the Bankruptcy Law that provides a period of suspension of execution rights guarantees security rights 90 (Ninety) days. In order not occur: legal norms are vague (vegen norm) and the conflict of norms and have an impact on the lack of legal certainty. Hence the need to revise the unprotected substrate of law No. 37 of 2004 on Bankruptcy and PKPU. Particularly with respect to Article 55 paragraph (1) and Article 56 paragraph (1). ]]>
