cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Kukuh Tejomurti
Contact Email
kukuhmurtifhuns@staff.uns.ac.id
Phone
+6281225027920
Journal Mail Official
yustisia@mail.uns.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Jalan Ir. Sutami No. 36A, Kentingan, Surakarta Kodepos: 57126
Location
Kota surakarta,
Jawa tengah
INDONESIA
Yustisia
Published by Universitas Sebelas Maret
ISSN : 08520941     EISSN : 25490907     DOI : https://doi.org/10.20961/yustisia.v9i3
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
The scope of the articles published in Yustisia Jurnal Hukum deal with a broad range of topics in the fields of Civil Law, Criminal Law, International Law, Administrative Law, Islamic Law, Constitutional Law, Environmental Law, Procedural Law, Antropological Law, Health Law, Law and Economic, Sociology of Law and another section related contemporary issues in Law (Social science and Political science). Yustisia Jurnal Hukum is an open access journal which means that all content is freely available without charge to the user or his/her institution. Users are allowed to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of the articles, or use them for any other lawful purpose, without asking prior permission from the publisher or the author.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 389 Documents
 7   8   9   10   11 
PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA PENGUNGSI INTERNASIONAL Ayub Torry Satriyo Kusumo
Yustisia Vol 1, No 2: August 2012
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/yustisia.v1i2.10642

Abstract

AbstractRefugees are a group of people who were forced to leave the country because of very threatening fear. Fear is often due to natural disasters or conflict. In countries receiving refugees, they often experience inhumane treatment such as rape, assault, discrimination, repatriated by force, those lead to the violation of human rights. There has been regulation for human rights in refugee issues both internationally and regionally, for instance Convention related to Status of Refugee 1951 and The Protocol related to the Status of Refugee 1967. There are at least five basic rights of refugees, they are the right to be protected from returning to the country of origin forcibly (non refoulement), the right to seek asylum, the right to obtain equality and non-discrimination, the right to live and to be secured, as well as the right to return home.  AbstrakPengungsi adalah kelompok orang yang dipaksa untuk meninggalkan suatu negara karena takut yang sangat mengancam, dapat disebabkan oleh bencana alam atau konflik. Di negara-negara penerima, pengungsi sering mengalami perlakuan tidak manusiawi seperti perkosaan, penganiayaan, diskriminasi, dipulangkan secara paksa yang mengarah pada pelanggaran hak asasi manusia. Ada pihak-pihak yang telah menetapkan hak asasi manusia dalam masalah pengungsi baik internasional maupun regional, seperti Konvensi Status Pengungsi dari tahun 1951 dan Protokol yang berkaitan dengan Status Pengungsi 1967. Setidaknya ada lima hak dasar pengungsi, yaitu hak atas perlindungan dari kembali ke negara asal secara paksa (refoulement non), hak untuk mencari suaka, hak untuk mendapatkan kesetaraan dan non-diskriminasi, hak untuk hidup dan keamanan, serta hak untuk pulang. 
DISFUNGSIONALISASI BIROKRASI SEBAGAI KENDALA DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI Anastasia Reni Widyastuti
Yustisia Vol 4, No 3: December 2015
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/yustisia.v4i3.8700

Abstract

AbstractCombating corruption is believed to be able to create a clean government and create a sense of justice. The creation of state administration are clean and free of corruption is not only the responsibility of the organizers of the state alone, but also society and all parts of the nation. Community participation required to perform social control over governance practices, particularly in the government bureaucracy. Corruption is an enemy of the nation, so handling should be made a priority by all components of the nation through law enforcement, both in micro through criminal law instrument also macro enforcement through improved legal substance, legal structure and legal culture of society. Government in tackling corruption should continue to perform the steps of effective and thorough manner: empowering moral integrity of law enforcement; socialization understanding of corruption; legal sanctions; form a network of corruption prevention, optimizing oversight agencies. One effort to fix and prevent the occurrence of corruption is not only necessary to improve the quality of public services through good governance and clean, to implement the principles of good governance but also to accelerate the eradication of corruption is an integral synergies and systemic, so the bureaucracy can be run in accordance with its function each. AbstrakPemberantasan korupsi diyakini mampu menciptakan pemerintahan yang bersih dan menciptakan rasa keadilan. Penciptaan administrasi negara yang bersih dan bebas dari korupsi bukan hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara negara saja, tetapi juga masyarakat dan semua bagian dari bangsa. Partisipasi masyarakat diperlukan untuk melakukan kontrol sosial terhadap praktik tata kelola, khususnya dalam birokrasi pemerintahan. Korupsi adalah musuh bangsa, sehingga prioritas penanganan harus dilakukan oleh seluruh komponen bangsa melalui penegakan hukum, baik secara mikro melalui instrumen hukum pidana juga penegakan makro melalui perbaikan substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum masyarakat. Pemerintah dalam menanggulangi korupsi harus terus melakukan langkah-langkah yang efektif dan menyeluruh: dengan memberdayakan integritas moral penegak hukum; pemahaman sosialisasi korupsi; sanksi hukum; membentuk jaringan pencegahan korupsi, mengoptimalkan lembaga pengawasan. Salah satu upaya untuk memperbaiki dan mencegah terjadinya korupsi tidak hanya diperlukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pemerintahan yang baik dan bersih, untuk melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, tetapi juga untuk mempercepat pemberantasan korupsi merupakan sinergi integral dan sistemik, sehingga birokrasi dapat berjalan sesuai dengan fungsinya masing-masing.
MODEL PERJANJIAN EFEKTIF UNTUK MENGURANGI TINGKAT RESIKO DALAM PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA BANK SYARIAH Luthfiyah Trini Hastuti; Burhanudin Harahap; Solikhah Solikhah
Yustisia Vol 3, No 2: August 2014
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/yustisia.v3i2.11086

Abstract

AbstractMudaraba is a cooperative institution agreed by jurists in lieu of debts or borrowing in the banking feared contain elements of usury. In a period of more than ten years, it was financing is not optimal as expected by the scientists of Islamic law. Research for this first year aims; (1) Inventory overview of Islamic banking desire to give of financing; (2) review the description of Islamic banking desire to give of financing; (3) Develop forms of legal protection that is ideal to be used as a model in reducing the level of risk faced by the Islamic banking in providing of financing; (4) Develop a model agreement ideal for Islamic banking in order to improve the provision of financing to customers. This study is an empirical research related to the identification and effectiveness of the law. The data used are primary data and secondary data. The primary data obtained through interviews and focus group discussions. Secondary data were obtained through library research related to the problem under study. Analyses were performed using content analysis (content analysis), which examines the contents of mudaraba cooperation. The results showed that; (1) In principle, Islamic banking has committed to provide financing is optimal; (2) the desire to provide optimal financing constraints facing many complex factors, ranging from the issue of the system to issue public unprepared to accept it; that society is pragmatic and less understand the real nature of mudaraba; (3) Islamic banks need to receive adequate legal protection for accounts receivable financing is not given in the form of a dishonest act of the customer; (4) model is ideal agreement of financing by Islamic banking is; (A) the customer in the form of the company because it is easy to mlakukan supervision; (B) similar business field. AbstrakMudharabah adalah pranata kerjasama yang disepakati oleh para ahli hukum Islam sebagai pengganti utang piutang atau pinjam meminjam dalam perbankan yang dikhawatirkan mengandung unsur riba. Dalam kurun waktu lebih dari sepuluh tahun ternyata pembiayaan mudharabah tidak optimal sebagaimana yang diharapkan oleh para ilmuwan hukum Islam. Penelitian ini bertujuan; (1) Menginventarisasi gambaran keinginan perbankan syariah dalam memberikan pembiayaan mudharabah; (2) mengkaji gambaran keinginan perbankan syariah dalam memberikan pembiayaan mudharabah; (3) Menyusun bentuk-bentuk perlindungan hukum yang ideal untuk dijadikan model  dalam mengurangi tingkat resiko yang dihadapi perbankan syariah dalam memberikan pembiayaan mudharabah; (4) Menyusun model perjanjian yang ideal bagi perbankan syariah agar dapat meningkatkan pemberian pembiayaan mudharabah kepada nasabah.Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang berkait dengan identifikasi dan efektivitas hukum. Data yang dipergunakan adalah data primer yang diperoleh dengan wawancara dan focus group discussion dan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang berkait dengan persoalan yang dikaji lalu dianalisis dengan menggunakan analisis isi (content analysis), yaitu mengkaji isi kerjasama mudharabah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; (1) Pada prinsipnya perbankan syariah mempunyai mempunyai komitmen untuk memberikan pembiayaan mudharabah secara optimal; (2) keinginan untuk memberikan pembiayaan secara optimal menghadapi kendala berbagai faktor yang kompleks, mulai dari persoalan sistem sampai persoalan ketidaksiapan masyarakat untuk menerimanya; yaitu masyarakat bersifat pragmatis dan kurang memahami hakekat yang sebenarnya tentang mudharabah; (3) Perbankan syariah perlu mendapat perlindungan hukum secara memadai karena pembiayaan mudharabah tidak berbentuk piutang yang diberikan dari perbuatan yang tidak jujur dari nasabah; (4) Model perjanjian ideal pembiayaan mudharabah oleh perbankan syariah adalah; (a) nasabah berbentuk perusahaan karena mudah untuk mlakukan pengawasan; (b) bidang usaha yang sejenis;Kata kunci: mudharabah, perjanjian, kerjasama, perlindungan hukum.
TANGGUNG JAWAB HUKUM PEMERINTAH DALAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NASIONAL Franciscus Xaverius Wartoyo
Yustisia Vol 5, No 1: April 2016
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/yustisia.v5i1.8734

Abstract

AbstractGovernment has the legal responsibilities in the implementation of national education system to carry out the mandate set out in Section 31 of the Constitution of the Republic of Indonesia 1945 related to the intellectual life of the nation. This is confirmed and applied by The Indonesian Government Regulation 47/2008 regarding compulsory education and Indonesian Government Regulations 48/2008 related to the  funding education of elementary school (SD) to high school (SMP) free made by the government through the School Operational Assistance (BOS) to make the education system based on the national human values and justice according to Pancasila ad realize the human rights set out in the Constitution Indonesian 1945  Article28 c paragraph(1) and Article 28d paragraph (3) stated that every citizen has the right to obtain equal opportunities in government. The free  primary education can not be realized in a fair and equitable for the presence of education autonomy, every area is not the same policies and management education in many schools that are not transparent even still many schools to collect funds for the reason given by the government budget for operational costs is not enough.In addition, the9-year basic education which should be free up to secondary education (high school) born by either the state of infrastructure, teachers’ salaries, electricity, telephone, computer, books, stationery without distinguishing between public and private schools. AbstrakPemerintah memiliki tanggung jawab hukum dalam implementasi sistem pendidikan nasional sebagai amanah (mandat) dari Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni hak mendapatkan pendidikan yang layak. Mandat tersebut diturunkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang wajib belajar dan Peraturan Pemerintah Nomor 48/2008 tentang Pendanaan Pendidikan dari Sekolah Dasar ( SD ) hingga Sekolah Menengah ( SMP ) yang gratis ditanggung oleh pemerintah melalui Bantuan Operasional Sekolah ( BOS ) dalam rangka untuk menciptakan sistem pendidikan berdasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan nasional dan keadilan dalam Pancasila, serta dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia berdasar Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) dimana setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Pendidikan dasar gratis tidak dapat dicapai secara adil dan merata karena setiap daerah miliki kebijakan dan manajemen pendidikan yang berbeda, adanya ketidaktransparanan sekolah dalam mengelola dana, dan faktor alasan ketidakcukupan dana yang diberikan oleh pemerintah kepada sekolah. Pendidikan Dasar 9 (sembilan tahun) seharusnya gratis sampai pada Pendidikan Menengah Pertama (SMP) baik dalam hal infrastruktur pendidikan, honor guru, biaya listrik, telepon, pengadaan komputer, buku-buku tanpa ada pembedaan sekolah publik dan sekolah swasta. 
JUSTICIABILITY OF ECONOMIC, SOCIAL AND CULTURAL RIGHTS IN INTERNATIONAL LAW AND ITS FUTURE IMPLEMENTATION IN INDONESIA Irawati Handayani
Yustisia Vol 7, No 3: December 2018
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/yustisia.v7i3.24782

Abstract

Economic, social, and cultural rights are categorized as second generation of rights in the concept of international human rights law. Due to its distinction with first generation right, which is civil and political right, it leads to the differentiation of justiciability of second generation rights. It’s quite often that the fulfillment of economic, social, and cultural rights is postponed, while on the contrary civil and political rights have to be accomplished immediately. The query of justiciability of economic, social, and cultural rights rottenly links with the responsibility of state parties on implementing the rights enumerated in ICCPR or ICESCR. Referring to Article 2 of ICESCR, the implementation of rights stated in ICESCR could be in progressive manner and usually this article is used as an example to not fulfill the right immediately. This article will elaborate further the implementation of protection of economic, social, and cultural rights in another country particularly in South Africa and compare it with Indonesia in order to achieve an ideal form of justiciability of this second generation of rights.
DESIGNING AN IDEAL MODEL FOR THE INDONESIA SOCIAL SECURITY ADMINISTRATION BODY (BPJS) RELATED TO HEALTH FUND MANAGEMENT Djuwityastuti Djuwityastuti; Wida Astuti
Yustisia Vol 6, No 1: April 2017
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/yustisia.v6i1.11504

Abstract

Establishment of the Social Security Administration Body (BPJS) is one manifestation of the nation goals in achieving certainty in protection and social welfare for all citizens. By studying legal foundation as the legality of the establishment of BPJS relating to governance of social security in some countries, the fact shows that the institutional body of BPJS still has some drawbacks. This research is funded by the Ministry of Research, Technology, and Higher Education, the article presents some ideal forms of institutional body of BPJS in relation with the fund management and development  for health social security.            
FOREIGN CONVICTS EXECUTION: CRIMINAL JURISDICTION BENEATH INTERNATIONAL TENSION Tajudin Tajudin; Solihin Niar Ramadhan
Yustisia Vol 5, No 3: December 2016
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/yustisia.v5i3.8790

Abstract

AbstractThe existence ofthe death penalty remains a controversial issue in several countries around the world. Although many countries have abolished the death penalty in its criminal law system, Indonesia still retainsthe capital punishment within its criminal law policy.In Practice, theexecutionhasbeen implemented long agodespite the fact that it leaves a lot of problems. There are many reactions from other countries when prosecutors process to execute foreign nationals. On fact, many head of state request to president of Republic of Indonesia to change the punishment or give forgiveness.This journal will discuss the main problemsencountered in the implementation of the death penalty in Indonesia. The problems are: Firstly,the imposition of the death penalty for foreign nationals in order to implement the national jurisdiction underinternational community’s pressure. Secondly,the postponement of death sentence associated with the theory of retribution and human rights.
ANALISIS PERKEMBANGAN SISTEM PERADILAN PIDANA DITINJAU DARI PERSPEKTIF PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI Fitriati .Fitriati
Yustisia Vol 3, No 3: December 2014
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/yustisia.v3i3.29550

Abstract

Under Law No. 30 Year 2002 on Corruption Eradication Commission , in particular in Article 53 . Corruption Court is located in the General Court . Initially he was not formed by a special law or its own but one package with the establishment of the Corruption Eradication Commission ( KPK ). Key developments other Corruption Court is authorized as provided in Article 6 of Law No. 46 of 2009 , which states that the Anti-Corruption Court has authority to examine , hear and decide the case : corruption , money laundering is the underlying predicate offenses of corruption and criminal offenses expressly provided in other laws defined as corruption . In addition, the trial of corruption in the region . Eradication of corruption is a systematic and continuous one can do with efforts to establish court corruption ( corruption ) which is located in every capital city / town in Indonesia . Problems of development of the criminal justice system in Indonesia in terms of authority corruption court is a court of corruption that is in the many different areas acquittal of corruption cases .
LEGAL PROTECTION TO WOMEN WITH DISABILITIES AS VICTIMS OF SEXUAL VIOLENCE AT THE CIQAL FOUNDATION YOGYAKARTA Subekti Subekti; Dea Annisa
Yustisia Vol 6, No 2: August 2017
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/yustisia.v6i2.12410

Abstract

The purpose of this research is to know the forms of legal protection to women with disabilities as victims of sexual violence on the CIQAL Foundation and to know obstacles that occur in the legal protection process. This research is an empirical law research that is both descriptive by qualitative approaches. Location of the research at the CIQAL Foundation Yogyakarta.Based on the results of the research, it is got the data since 2014 until 2016, CIQAL has noted there were seventy six of violence cases against women with disabilities in Yogyakarta region and sixty cases there are sexual violence. From the sixty cases of sexual violence only three cases have got judicial process. Not processing of legal, cause of the victims can not get the justice and their rights as the victims and also the perpetrators of violence have potential to do the violence again. The matter CIQAL efforts to give the legal protection to women with disabilities as victims of sexual violence get their rights. The legal protection is given the legal colleague and non the colleague by the CIQAL Foundation Yogyakarta. There are some obstacles when the foundation gives doing the legal protection process. The obstacles which are divided by two, internal victims factors that includes the limitation which owned the victims, and the victims family; external victims factors that includes the problem in the legal scope, and the society.  
APLIKASI METODE PERSIDANGAN SEMU PADA PEMBELAJARAN HUKUM PERS BAGI PENEGAK HUKUM Muhammad Rustamaji; Dewi Gunawati
Yustisia Vol 1, No 3: December 2012
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/yustisia.v1i3.10088

Abstract

AbstractThe study aims to obtain a method for learning pseudo trial press law for law enforcers. The design of this study is action research (participatory research actions) that combines legal research and studies in the education sector. Normative research methods and sociological studies used appropriate phasing in each year. The types of data used in this study include primary and secondary data. Data collection methods are interviews, questionnaires, and literature. Data processing is carried out through the stages of editing, coding, tabulating. Analysis technique using inductive and deductive thinking .. Observation of actual handling of the case became the foundation for further analysis based on legislation and groove trial. Observations thus further utilized to formulate the appropriate method of fictitious court press law. In the first year of this study produced findings: a) identification of two dominant factors typically by law enforce- ment officials in the press dispute, namely the use of Criminal Code offenses and negation case particulari- ties press, b). finding of distinctiveness criteria law enforcement press located on the right of reply and the role of the Press Council in the settlement release applied to the fictitious trial methods, c) learned of discrepancies in the prototype method fictitious court press law enforcement against actual practice in the field of press due to the design of learning in one direction and instructional issues that are not collabora- tive. Furthermore, the results of this study indicate that a) the dominant factor affecting the typical law enforcement officials in the press dispute actually consists of the application of the dominant offense in the Criminal Code as an affront legal snares for members of the press, and did not understand the uniqueness of dispute settlement in the groove press releases as Act mandated by the press, b) uniqueness lies in the settlement conference where the submission of the right of reply, complaints to the Press Council, until the publication of the Press Council rekomendasai that preceded the litigatif c) discrepancies prototype artifi- cial methods of learning trials with the reality of law enforcement is due to the instructional design of the course and instructional problems that actually can be parsed by the collaborative. AbstrakPenelitian bertujuan untuk memeroleh suatu metode persidangan semu dalam pembelajaran hukum pers bagi penegak hukum. Desain penelitian ini merupakan penelitian aksi (partisipatori actions research) yang memadukan penelitian hukum dan penelitian di sektor pendidikan. Metode penelitian yuridis normatif maupun sosiologis digunakan sesuai pentahapan penelitian di setiap tahunnya Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data yang ialah wawancara, angket, dan studi pustaka. Pengolahan data dilaksanakan melalui tahap editing, coding, tabulating. Teknik analisis menggunakan metode berpikir induktif dan deduktif. Pengamatan penanganan kasus senyatanya menjadi pijakan untuk selanjutnya dianalisis berdasarkan perundangan dan alur persidangan. Hasil pengamatan demikian selanjutnya dimanfaatkan untuk memformulasikan metode persidangan semu yang sesuai ketentuan hukum pers. Pada tahun pertama penelitian ini menghasilkan temuan: a) teridentifikasinya dua faktor dominan tipikal penegakan hukum oleh aparat dalam sengketa pers, yaitu penggunaan delik KUHP dan penegasian kekhasan perkara pers; b) ditemukannya kriteria kekhasan penegakkan hukum pers yang terletak pada hak jawab dan peran Dewan Pers dalam penyelesaian perkara pers yang diaplikasikan pada metode persidangan semu; c) diketahuinya ketidaksinkronan prototipe metode persidangan semu hukum pers terhadap praktik senyatanya penegakan hukum di bidang pers akibat desain pembelajaran satu arah dan permasalahan instruksional yang tidak kolaboratif. Selanjutnya, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa a) faktor dominan yang memengaruhi tipikal penegakan hukum oleh aparat dalam sengketa pers sejatinya terdiri atas dominannya penerapan delik penghinaan dalam KUHP sebagai jerat hukum bagi insan pers, dan  tidak dipahaminya kekhasan penyelesaian sengketa pers dalam alur penyelesaian perkara pers sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang pers; b) kekhasan penyelesaian perkara pers terletak pada keberadaan pengajuan hak jawab, pengaduan kepada Dewan Pers, hingga terbitnya rekomendasai dari Dewan Pers yang mendahului proses litigatif; c) ketidaksinkronan prototipe metode pembelajaran persidangan semu dengan kenyataan penegakkan hukum lebih disebabkan pada desain pembelajaran satu arah dan permasalahan instruksional yang sejatinya dapat diurai dengan jalan kolaboratif.

Page 9 of 39 | Total Record : 389

 7   8   9   10   11 

Filter by Year

2012 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13, No 2: August 2024 Vol 13, No 1: April 2024 Vol 12, No 3: December 2023 Vol 12, No 2: August 2023 Vol 12, No 1: April 2023 Vol 11, No 3: December 2022 Vol 11, No 2: August 2022 Vol 11, No 1: April 2022 Vol 10, No 3: December 2021 Vol 10, No 2: August 2021 Vol 10, No 1: April 2021 Vol 9, No 3: December 2020 Vol 9, No 3: September - December 2020 Vol 9, No 2: May - August 2020 Vol 9, No 2: August 2020 Vol 9, No 1: January - April 2020 Vol 9, No 1: April 2020 Vol 8, No 3: December 2019 Vol 8, No 2: August 2019 Vol 8, No 1: April 2019 Vol 7, No 3: December 2018 Vol 7, No 2: August 2018 Vol 7, No 1: April 2018 Vol 6, No 3: December 2017 Vol 6, No 2: August 2017 Vol 6, No 1: April 2017 Vol 5, No 3: December 2016 Vol 5, No 2: August 2016 Vol 5, No 1: April 2016 Vol 4, No 3: December 2015 Vol 4, No 2: August 2015 Vol 4, No 1: April 2015 Vol 3, No 3: December 2014 Vol 3, No 2: August 2014 Vol 3, No 1: April 2014 Vol 2, No 3: December 2013 Vol 2, No 2: August 2013 Vol 2, No 1: April 2013 Vol 1, No 3: December 2012 Vol 1, No 2: August 2012 Vol 1, No 2 (2012): MEI-AGUSTUS Vol 1, No 1: April 2012 Vol 3, No 3: SEPTEMBER-DECEMBER Vol 3, No 2: MEI-AGUSTUS Vol 3, No 1: JANUARI-APRIL Vol 2, No 3: SEPTEMBER-DESEMBER Vol 2, No 2: MEI-AGUSTUS Vol 2, No 1: JANUARI-APRIL Vol 1, No 1: JANUARI-APRIL More Issue