cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Kukuh Tejomurti
Contact Email
kukuhmurtifhuns@staff.uns.ac.id
Phone
+6281225027920
Journal Mail Official
yustisia@mail.uns.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Jalan Ir. Sutami No. 36A, Kentingan, Surakarta Kodepos: 57126
Location
Kota surakarta,
Jawa tengah
INDONESIA
Yustisia
Published by Universitas Sebelas Maret
ISSN : 08520941     EISSN : 25490907     DOI : https://doi.org/10.20961/yustisia.v9i3
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
The scope of the articles published in Yustisia Jurnal Hukum deal with a broad range of topics in the fields of Civil Law, Criminal Law, International Law, Administrative Law, Islamic Law, Constitutional Law, Environmental Law, Procedural Law, Antropological Law, Health Law, Law and Economic, Sociology of Law and another section related contemporary issues in Law (Social science and Political science). Yustisia Jurnal Hukum is an open access journal which means that all content is freely available without charge to the user or his/her institution. Users are allowed to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of the articles, or use them for any other lawful purpose, without asking prior permission from the publisher or the author.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 293 Documents
 9   10   11   12   13 
PERLINDUNGAN FOLKLOR MENURUT UU HAK CIPTA PERKEMBANGANNYA DAN PERBANDINGANNYA DENGAN NEGARA-NEGARA LAIN Bungana PA, Reh
Yustisia Vol 1, No 1: April 2012
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/yustisia.v1i1.10608

Abstract

AbstractProtection of folklore is very important. Indonesia set folklore in the Copyright Act of 2002. In the Copyright Act of 2002 provisions on folklore contained in Article 10, but the settings of folklore in the Copyright Act of 2002 was inadequate, so it is still happening some of Indonesian folklore claimed by foreign countries. Internationally, as yet there is uniformity in the protection of folklore. Regulations in the protection of folklore in every country there has been no uniformity as well. There is a set folklore widely in intellectual property law, but some are set specifically in the Copyright Act.
EKSISTENSI ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK SEBAGAI DASAR PENGUJIAN KEABSAHAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA DI PERADILAN TATA USAHA NEGARA Soehartono, Soehartono
Yustisia Vol 1, No 2: August 2012
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/yustisia.v1i2.10644

Abstract

ABSTRACTThe basis of legitimacy authentication on state administrative decision (berschikking) is that the state administrative decision is charged as in contradictory with the legislation prevailing and the general principles of good governance. Such the provision is governed in Article 53 clause (2) a,b, Act Number 9 of 2004 about PTUN, as the first amendment to the Act Number 5 of 1986 about PTUN. The existence of good governance general principles in the Act Number 5 of 1986 has not been confirmed as legal norm, but in the Act Number 9 of 2004, the general principles of good governance (AAUPB) have been confirmed in formal juridical way as the legal norm. In the presence of such the confirmation, various opinions raise, on the one hand, the presence of AAUPB confirmation restricts the judge’s movement, so that the existence of AAUPB remains to be ethics and is not necessary to be included into the Act. AAUPB is better growing and developing in non-written legal norm as code of ethics (Muchsan, in W. Riawan Tjandra, 2009:140). On the other hand, some people argues that AAUPB confirmed in formal juridical way as a legal norm is not a problem, because the judge in the society change and development is required to be more active, creative, future oriented and not handcuffed by normative rules as the legal positivism tenet prioritizing more the procedural justice. The judge may not be bound by the written convention only but should also explore the legal values and sense of justice living within the society as mandated by the jurisdictional law. The Judge interprets and constructs law to produces a verdict emphasizing on the justice the society expects.Abstrak                Dasar pengujian terhadap keabsahan keputusan tata usaha negara (beschikking) adalah bahwa keputusan tata usaha negara yang digugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 53 ayat (2) a,b, Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang PTUN, sebagai perubahan pertama atas Undang-undang Nomot 5 Tahun 1986 tentang PTUN. Eksistensi asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, belum ditegaskan sebagai norma hukum, namun dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) tersebut ditegaskan secara yuridis formal sebagai norma hukum. Dengan penegasan tersebut, timbul berbagai pendapat, di satu pihak dengan adanya penegasan AAUPB akan membatasi ruang gerak hakim, sehingga eksistensi AAUPB tetap sebagai etika dan tidak perlu dimasukan dalam undang-undang. AAUPB lebih baik tetap tumbuh dan berkembang dalam bentuk norma hukum tak tertulis sebagai code of ethics (Muchsan, dalam W. Riawan Tjandra, 2009 : 140). Di pihak lain berpendapat bahwa AAUPB yang secara yuridis formal ditegaskan sebagai norma hukum, bukan merupakan suatu permasalahan, karena hakim dalam perubahan dan perkembangan masyarakat dituntut untuk lebih aktif, kreatif, berpandangan ke depan dan tidak terbelenggu oleh aturan-aturan normatif sebagai ajaran positivisme hukum yang lebih mengedepankan keadilan prosedural. Hakim tak boleh terikat oleh undang-undang yang bersifat tertulis saja, tetapi harus menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana diamanatkan undang-undang kekuasaan kehakiman. Hakim dapat melakukan penafsiran dan konstruksi hukum untuk menghasilkan putusan yang mengedepankan keadilan yang diharapkan masyarakat.   
SISTEM HUKUM DALAM PENERBITAN DAN PERDAGANGAN COMMERCIAL PAPER (Telaah Terhadap Keterbatasan Kemampuan Hukum Wahyuningdyah, Kingkin
Yustisia Vol 4, No 3: December 2015
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/yustisia.v4i3.8702

Abstract

AbstractThis paper aims to examine how the legal ability of the legal system of Commercial Paper in achieving the objectives of the law. The study needs to be undertaken, given the legal system should ideally have the ability to achieve the objectives of the law in support of law enforcement. The conclusion summarizes that overall existing legal system in Commercial Paper trading activities has limited law capability, because it only resolves legal certainty, while other objectives such as justice and expediency has not achieved by all elements of the existing legal system. Abstrak                     Tujuan penulisan makalah ini adalah untuk mengkaji bagaimana kemampuan hukum dari sistem hukum Commersial Paper dalam mencapai tujuan hukum. Hal ini perlu untuk dilakukan, mengingat sistem hukum idealnya memiliki kemampuan dalam mencapai tujuan hukum guna mendukung penegakan hukum. Kesimpulan hasil pembahasan terhadap permasalahan yang diajukan tersebut adalah bahwa secara keseluruhan sistem hukum yang ada dalam kegiatan perdagangan CP memiliki keterbatasan kemampuan hukum karena baru dapat mencapai tujuan kepastian hukum saja, sedangkan tujuan hukum lainnya, yakni keadilan dan kemanfaatan  belum dapat dicapai oleh seluruh unsur sistem hukum yang ada. 
PIDANA PENJARA DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA Kania, dede
Yustisia Vol 3, No 2: August 2014
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/yustisia.v3i2.11088

Abstract

AbstractImprisonment as the main criminal is the most threatened against offenders. Imprisonment in Indonesia criminal law as a legacy of colonial law enforcement. With the development of the concept of criminal theory form retributive to restorative sentencing, imprisonment and the implementation should be reviewed so that can be in accordance with human rights principles. This research examined the imprisonment in the Indonesian criminal law, customary criminal law, and Islamic Penal law, and also the concept of imprisonment renewal in the concept of Criminal Law Code of Indonesia, and then what is the punishment that is accordance with restorative justice theory that can protect the human rights of the convicted person, victims, and society.Key Word: Imprisonment, human rights, restorative justice.AbstrakPidana penjara sebagai pidana pokok merupakan pidana yang paling banyak diancamkan terhadap pelaku kejahatan. Pemberlakuannya merupakan peninggalan hukum kolonial. Dengan perkembangan pemikiran mengenai konsep pemidanaan dari retributif ke restoratif, pelaksanaan pidana penjara pun harus dikaji ulang sehingga dalam penjatuhan maupun pelaksanaannya dapat sesuai dengan prinsip hak asasi manusia. Penelitian ini mengkaji penerapan pidana penjara dalam hukum pidana Indonesia, hukum pidana adat, dan hukum pidana Islam, serta konsep pembaharuan pidana penjara dalam RKUHP, kemudian bentuk pembaharuan pemidanaan apakah yang sesuai dengan teori restorative justice yang dapat melindungi hak asasi terpidana, korban, dan masyarakat.Kata Kunci: Pidana penjara, hak asasi manusia, keadilan restoratif
LEGAL PROTECTION FOR NEW CREDITORS IN THE IMPLEMENTION OF CREDIT TAKEOVER WITH MORTGAGE GUARANTEE Pujiyono, Pujiyono; Toha, Syarief
Yustisia Vol 6, No 1: April 2017
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/yustisia.v6i1.11506

Abstract

This research aimed to identify and analyze legal protection for new creditors in the takeover of credit with mortgage guarantee. Type of Research is a normative legal research or an equation with doctrinal research. The results of this research shows that the implementation of the credit take over with collateral mortgage starting from the loan application by the debtor and all the completeness of the terms of credit application, to do a survey to customers. If it is eligible, then continuing to make a credit proposal in which will be submitted to a credit comitee. If it is approved then continued with the credit agreement and collateral agreement that are required to bring the debtor. Then the bank employees accompany the debt to the former creditor, to make payment with funds obtained from third party to make payment with funds obtained from third party. If the repayment has been done, required to request full payment slip and genuine proof of guarantee ownership, then they can be burden by mortgage, roya has to be done first. The transfer mechanism of mortgage in credit takeover is too risky for a new creditor if the Roya’s mail can not be published on the same day. So that way is provide less certainty and legal protection for the new creditors.
Basic Study of Copyright for Batik Wood Artists in Gunung Kidul, Yogyakarta Subiyantoro, Slamet; Susilaningsih, Susilaningsih; Maryono, Dwi
Yustisia Vol 6, No 2: August 2017
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/yustisia.v6i2.12386

Abstract

The aims of this research is to explain the batik wood artists level of understanding of Copyright as part of Intellectual Property as stipulated in Act Number 19 Year 2002. The research was conducted with descriptive qualitative approach and the data were collected using questionnaires from 65 batik wood artists that were selected randomly from 673 artists in Gunung Kidul. The data is also completed with interviews from main informants, and observation results and content analysis results. The data validation was done use source triangulation techniques to obtain data that reflecting facts. Data analyzed with interactive model in cycle with stages data collection, data reduction, data presentation and data verification. The results show that the low implementation of copyright registration is not only due to the lack of artists in understanding the Copyright, but rather from the influence of socio – cultural aspects of society that are collective. Thus, emphasizing the moral aspect of the formal aspects such as Copyright that are part of the western culture. The Copyright Act No. 19 Number 2002 is the revision of previously Copyright Act which has not provided a proportional space for Moral Rights compared to Copyright which tends to the economic aspects. 
MODEL PEMIDANAAN YANG IDEAL BAGI KORBAN PENGGUNA NARKOBA DI INDONESIA Simanungkalit, Parasian
Yustisia Vol 1, No 3: December 2012
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/yustisia.v1i3.10090

Abstract

AbstractThe purpose of this research is to determine the ideal model of punishment for the victims of drug users in Indonesia as a guide law enforcement in dealing with drug abuse crimes. This research is doctrinal and non-doctrinal legal.  The research data used primary and secondary data. Secondary data consists of primary, secondary and tertiary legal materials.. Data collecting technique include observation, in-depth interviews, focus group discussions, distributing questionnaires, and literature. Technique of data analysis used the method of qualitative analysis and normative models of interactive analysis. The results of the research indicate that the implementation of imprisonment for the victims of drug users under the Act of Narcotics which are classified into criminal, contrary to the legal theory of victimology. Model of punishment that is expected for the victims of drug users is extrajudicial process, means all victims of drug users reported themselves to be rehabilitated. While those who do not report, the police and/ or BNN arrest, immediately deliver and turn over to rehabilitation. AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk menentukan model pemidanaan yang ideal bagi korban pengguna narkoba di Indonesia  sebagai pedoman aparat penegak hukum dalam menangani kejahatan penyalahgunaan narkoba. Penelitian ini merupakan penelitian hukum  doktrinal dan nondoktrinal. Data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder. Data sekunder terdiri atas  bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Teknik pengumpulan data  meliputi observasi, wawancara mendalam, focus group discussion, penyebaran kuesioner, dan studi pustaka. Teknik analisis data menggunakan metode analisis normatif kualitatif dan model analisis interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukuman pidana penjara bagi korban pengguna narkoba menurut Undang-Undang Narkotika yang  diklasifikasi sebagai pelaku tindak pidana bertentangan dengan teori hukum tentang viktimologi. Model pemidanaan yang ideal bagi korban pengguna narkoba adalah proses di luar proses hukum yaitu semua korban pengguna narkoba melaporkan diri untuk direhabilitasi. Sementara bagi yang tidak melaporkan diri, polisi dan/atau Badan Narkotika Nasional (BNN) melakukan penangkapan, langsung diantar dan diserahkan ke tempat rehabilitasi
YURISDIKSI INTERNASIONAL PENANGGULANGAN PEROMPAKAN dI LAUT LEPAS dwi Utami, Asri -; Muslimah, Siti; Torry Satriyo Kusumo, Ayub
Yustisia Vol 3, No 1: April 2014
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/yustisia.v3i1.10130

Abstract

AbstractThis research aims to determine the jurisdiction concerning piracy on the high seas by international law. This research is a legal research with prescriptive characteristic use a statute approach and conceptual approach. The legal sources used are primary and secondary materials later are analyzed by a deductive method and legal interpretation. The results show that there has been international law rules which can be used as the basis for all states to apply their jurisdiction to the piracy. These rules are the convention on the high Seas 1958 (chS 1958), United Nations convention on the Law of the Sea 1982 (UNcLOS 1982), and the convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Maritime Navigation 1988 (SUA 1988). Instead of these international rules, some codes and guidances concerning combating piracy are also concluded by international organizations.Keywords : International Jurisdiction, Piracy, Law of The SeaAbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan yurisdiksi terhadap perompakan di laut lepas menurut hukum internasional. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat preskriptif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang selanjutnya dianalisis secara deduktif dan menggunakan interpretasi hukum. Hasil penelitian menjelaskan bahwa terdapat aturan-aturan hukum internasional yang dapat digunakan sebagai yurisdiksi untuk penegakan perompakan yaitu convention on the high seas 1958 (CHS 1958), United Nations convention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS 1982), convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Maritime Navigation 1988 (SUA 1988), dan beberapa pedoman dan aturan yang dikeluarkan oleh organisasi internasional untuk penegakan perompakan.Katakunci : yurisdiksi Internasional, Perompakan, Hukum Laut Internasional
KAJIAN FILOSOFIS TERHADAP STANDAR PERILAKU ETIS NOTARIS Supriyanta, Supriyanta
Yustisia Vol 2, No 3: December 2013
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/yustisia.v2i3.10174

Abstract

 A notary bound norms and values that constitute the parameters behave ethically. Philosophically, there is a size that is not universally applicable in the world of ethical behavior parameters notary. In a more concrete level, and factual measures for ethical behavior is a notary public Notary code of Ethics. In order to realize a notary ethical behavior, integrity and commitment required in the process of enforcement of the code Notary substance through a mechanism that has been agreed. This process must be done continuously so that woke standards of ethical behavior that can guide behavior that is not only derived from the text of the Notary Code, but also from a contextual understanding of the implementation of the Notary code of Ethics. Notary code of Ethics as the only parameter Notary ethical behavior in the sense that the most factual, should always be tailored to the developmental dynamics that occur in the community, so that the values contained in it maintained its existence. 
ANALISIS PERDA NO 13 TAHUN 2003 TENTANG APBD SEBAGAI FAKTOR KRIMINOGEN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH ANGGOTA DPRD SURAKARTA PERIODE 1999 - 2004 Ismunarno, Ismunarno
Yustisia Vol 1, No 1: April 2012
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/yustisia.v1i1.10596

Abstract

AbstractThis study aims to determine whether Perda could be kriminogen facts in a corruption and identify the location of the fault of the parties involved in relation to the regulation if it is based on Law no. 31 of 1999 Jo Law. 20 of 2001 on the eradication of corruption. This study is a descriptive normative nature. This research included literature research therefore examines only secondary data.  Based on the research result that Perda No. 13 of 2003 on budget is an amendment to the budget previously provided for in Regulation No. 1 of 2003. Changes made include sector budget: Education, Culture, Belief in God Almighty, Youth and Sports (budget increase), Population and Family Welfare (Budget derived), Health (Budget falls),  Housing and settlement lowered (Budget falls),  Recurrent Parliament (Budget rises),   Welfare (Budget falls),  Travel allowance legislators (budget increase),  Shopping goods (Articles ride). From the description above indicates that the changes are more likely to benefit / for the personal benefit of the members of Parliament, because of budget increases are related to the interests of members of parliament. Perda No 13 out 2003 on the budget that alter the law No. 1 Year 2003 there Kriminogen factor which is the act of corruption in particular violates Article 2 (1) and Article 3 of Law no. Jo 31 of 1999 Law No. 20 of 2001 on corruption because of errors in the process of changing the budget and the lack of legal basis as well as budget expenditures in the determination of certain sectors as described. From this research are expected to provide input on efforts that can be done to minimize corruption, especially by the executive and legislative branches in the region rose sharply as the enactment of local autonomy.  

Page 11 of 30 | Total Record : 293

 9   10   11   12   13 

Filter by Year

2012 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 15, No 1: April 2026 Vol 14, No 3: December 2025 Vol 14, No 2: August 2025 Vol 14, No 1: April 2025 Vol 13, No 3: December 2024 Vol 13, No 2: August 2024 Vol 13, No 1: April 2024 Vol 12, No 3: December 2023 Vol 12, No 2: August 2023 Vol 12, No 1: April 2023 Vol 11, No 3: December 2022 Vol 11, No 2: August 2022 Vol 11, No 1: April 2022 Vol 10, No 2: August 2021 Vol 10, No 1: April 2021 Vol 8, No 2: August 2019 Vol 8, No 1: April 2019 Vol 7, No 3: December 2018 Vol 7, No 2: August 2018 Vol 7, No 1: April 2018 Vol 6, No 3: December 2017 Vol 6, No 2: August 2017 Vol 6, No 1: April 2017 Vol 5, No 3: December 2016 Vol 5, No 2: August 2016 Vol 5, No 1: April 2016 Vol 4, No 3: December 2015 Vol 4, No 2: August 2015 Vol 4, No 1: April 2015 Vol 3, No 3: December 2014 Vol 3, No 2: August 2014 Vol 3, No 1: April 2014 Vol 2, No 3: December 2013 Vol 2, No 2: August 2013 Vol 2, No 1: April 2013 Vol 1, No 3: December 2012 Vol 1, No 2: August 2012 Vol 1, No 1: April 2012 More Issue