cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota surakarta,
Jawa tengah
INDONESIA
PRIVATE LAW
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Arjuna Subject : -
Articles 15 Documents
Search results for , issue " Vol 2, No 4 (2014)" : 15 Documents clear
TINJAUAN MENGENAI PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT DENGAN HAK TANGGUNGAN Simao L.F.S, Alves; Larasati, Bernina; Marsha, Demitha
PRIVATE LAW Vol 2, No 4 (2014)
Publisher : Fakultas Hukum UNS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan pembahasan ini adalah untuk mengetahui bagaimana pembebanan Hak Tanggungan dan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian kredit dengan hak tanggungan dan cara penyelesaiannya. Berdasarkan hasil pembahasan dihasilkan 2 (dua) kesimpulan, pertama  bahwa pembebanan dilakukan dengan cara pembuatan perjanjian kredit terlebih dahulu, pembebanan hak tanggungan dan pendaftaran Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT). Kedua bahwa permasalahan dalam perjanjian kredit terdapat pada  keterlambatan dalam melakukan pelunasan kredit dengan penyelesaian dilakukannya eksekusi barang jaminan yang dapat dilakukan dengan penjualan dibawah tangan atau lelang melalui pengadilan.
TINJAUAN YURIDIS SAHNYA PERJANJIAN TERAPEUTIK DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASIEN Wijanarko, Bayu; Sari, Mudiana Permata
PRIVATE LAW Vol 2, No 4 (2014)
Publisher : Fakultas Hukum UNS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sahnya suatu perjanjian terapeutik berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta perlindungan hukum bagi pasien dalam suatu perjanjian terapeutik. Agar hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pemahaman baik dokter ataupun pasien dalam mengetahui hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh dokter maupun pasien. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa Perjanjian terapeutik merupakan perjanjian Ispanning verbintenis (berdasarkan usaha) jadi bukan hasil yang dicapai, melainkan suatu  usaha  dokter yang maksimal untuk kesembuhan pasien yang menjadi objek perjanjian. Hak dasar yang dimiliki oleh pasien adalah hak atas informasi dalam persetujuan tindakan medis yang meliputi hak untuk mengetahui atas kondisi sakitnya, tindakan apa yang akan diambil oleh dokter, bagaimana prosedurnya, risiko apa yang mungkin timbul dari tindakan itu, alternatif pengobatan selain tindakan medis yang akan dilakukan.
TINJAUAN YURIDIS TENTANG KEBATALAN DAN PEMBATALAN AKTA NOTARIS DALAM PRESPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS Maxellia, Lupita
PRIVATE LAW Vol 2, No 4 (2014)
Publisher : Fakultas Hukum UNS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan-alasan yuridis penyebab terjadinya kebatalan dan pembatalan akta notaris dan juga implikasi hukumnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian normatif atau doktrinal yang mempunyai sifat preskriptif, menggunakan pendekatan undang-undang mempelajari bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan dan teknik analisis bahan hukum secara analisis deduksi. Terdapat beberapa hal yang menyebabkan kebatalan dan pembatalan akta notaries yang memiliki implikasi hukum yaitu akta notaris yang dapat dibatalkan, akta notaris batal demi, akta notaris yang hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan, akta notaris yang dibatalkan oleh para pihak sendiri, akta notaris batal berdasar asas praduga yang sah.
TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERSEKONGKOLAN TENDER Purnama, Aditya; Handoko, Dedy; Rumita, Masri
PRIVATE LAW Vol 2, No 4 (2014)
Publisher : Fakultas Hukum UNS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Persekongkolan tender merupakan cerita lama yang sampai sekarang masih saja terjadi. Iklim persaingan usaha yang tidak sehat merupakan akar dari permasalahan ini, untuk itu diperlukannya instrumen hukum dan lembaga pengawas persaingan usaha. Di Indonesia terdapat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan sebagai lembaganya adalah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Saat ini persekongkolan tender bukan hanya melanggar pasal-pasal yang ada di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 namun dewasa ini sudah menjalar pada tindak pidana korupsi.
UPAYA-UPAYA PENYELESAIAN KREDIT MACET OLEH LEMBAGA PERBANKAN TERHADAP DEBITUR WANPRESTASI (Studi di Bank Tabungan Pensiunan Nasional Cabang Pasar Legi Surakarta) Puspita, Pipit
PRIVATE LAW Vol 2, No 4 (2014)
Publisher : Fakultas Hukum UNS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Bank Tabungan Pensiunan Nasional Cabang Pasar Legi Surakarta selaku lembaga perbankan dalam penyelesaian kredit macet dan hambatan yang timbul beserta solusi penyelesaiannya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Penggunaan sumber data meliputi sumber data primer dan data sekunder melalui teknik pengumpulan data berupa studi lapangan dan studi kepustakaan. Analisis data melalui analisis interaktif dengan pendekatan penelitian yang bersifat kualitatif. Timbulnya kredit macet di Bank Tabungan Pensiunan Nasional Cabang Pasar Legi Surakarta disebabkan debitur terlambat membayar angsuran pada saat jatuh tempo. Upaya penyelesaian kredit macet yang ditempuh oleh Bank Tabungan Pensiunan Nasional Cabang Pasar Legi Surakarta melalui dua upaya yaitu litigasi melalui jalur pengadilan dan upaya non litigasi melalui upaya preventif, early warning, dan negosiasi.

Page 2 of 2 | Total Record : 15