cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota tangerang selatan,
Banten
INDONESIA
'ADALAH
Published by Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
ADALAH is “one of the ten most influential law journals in the world, based on research influence and impact factors,” in the Journal Citation Reports. ADALAH also publishes student-written work.Adalah publishes pieces on recent developments in law and reviews of new books in the field. Past student work has been awarded the International Law Students Association’s Francis Deak Prize for the top student-written article published in a student-edited international law journal.
Arjuna Subject : -
Articles 430 Documents
 20   21   22   23   24 
Cyberpolitik Munadhil Abdul Muqsith
ADALAH Vol 4, No 2 (2020): Keadilan Sosial & Politik
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/adalah.v4i2.17927

Abstract

Abstract:The internet developed for the first time in Indonesia in the early 1990s. Starting from the pagayuban network, it is now expanding without boundaries anywhere. A survey conducted by the Indonesian Internet Service Providers Association (APJII) said that the number of internet users in Indonesia in 2012 reached 63 million people or 24.23 percent of the country's total population. Next year, that figure is predicted to increase by close to 30 percent to 82 million users and continue to grow to 107 million in 2014 and 139 million or 50 percent of the total population in 2015. million people. This matter also results in political communication with the internet media, or is often said to be cyber politics. Cyber politics in Indonesia has faced growth in recent years. There are many facilities that support the growth of cyber politics, such as Facebook, Twitter, mailing list, YouTube, and others.Keywords: Cyberpolitik, Internet  Abstrak:Internet berkembang pertama kali di Indonesia pada awal tahun 1990-an. Diawali dari pagayuban network kini berkembang luas tanpa batas dimanapun juga. Suatu survei yang diselenggarakan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mengatakan kalau jumlah pengguna internet di Indonesia tahun 2012 menggapai 63 juta orang ataupun 24,23 persen dari total populasi negeri ini. Tahun depan, angka itu diprediksi naik dekat 30 persen jadi 82 juta pengguna serta terus berkembang jadi 107 juta pada 2014 serta 139 juta ataupun 50 persen total populasi pada 2015. juta orang. Perihal ini pula berakibat pada komunikasi politik dengan media internet, ataupun kerap diucap dengan cyber politic. Cyber politic di Indonesia hadapi pertumbuhan sebagian tahun terakhir. Banyaknya fasilitas yang menunjang pertumbuhan cyber politic semacam terdapatnya facebook, Twitter, mailing list, youtobe, serta lain-lain.Kata Kunci: Cyberpolitik, Internet 
Menyoal Pandemi Covid 19 Perspektif Fiqih Ekologi; Refleksi tahun baru hijriyah 1443 Abbas Sofwan Matlail Fajar
ADALAH Vol 5, No 1 (2021)
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/adalah.v5i1.22207

Abstract

Dalam al-Qur'an dikatakan bahwa semesta dan seisinya bertasbih mensucikan Sang Pencipta. Termasuk dalam hal ini Covid-19, yang menjadi salah satu makhluk bagian dari semesta yang juga turut bertasbih mensucikan-Nya. Upaya berdamai dengan Covid 19 adalah bagian dari semesta termasuk manusia. “Yusabbihu lahu ma fissamawati wal ardl" (QS 59:24). Karenanya gelorakan tasbih kepada sang Pencipta Semesta, karena tasbih tidak hanya sekedar ucapan "Subhanallah" dengan duduk diam bersila, namun tasbih semesta yang sesuai dengan dimensinya, sebagai pohon, batu, gunung, termasuk sebagai virus Covid 19.Kata Kunci: Covid 19; Fikih Ekologi; Tahun Baru Hijriyah
Upaya Penanganan Pandemi Covid-19; Telaah atas Peraturan Bupati Majalengka Nomor 54 Tahun 2020 terhadap pelaksanaan kebijakan pendidikan Andri Sumantri
ADALAH Vol 5, No 1 (2021)
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/adalah.v5i1.19730

Abstract

Pelaksanaan Peraturan Bupati Majalengka Nomor 54 Tahun 2020, tentang pembelakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), berdampak pada upaya penanganan penularan virus corona-19. Akan tetapi pelaksanakan perbup tersebut juga berdampak pada aktivitas pendidikan. Penanganan Covid-19 yang tidak konprehensif dalam implementasinya, membuat dampak negatif terhadap pendidikan di kabupaten Majalengka, pemerintah kabupaten Majalengka tidak tanggap dengan kendala terbatasnya sarana tekonolgi didaerahnya khususnya desa-desa terpencil. Guru-guru harus terus mendekatkan diri terhadap murid-muridnya, agar pelayanan pendidikan dan pengajaran terus berlangsung. Murid tidak kehilangan haknya dalam belajar. Mungkinkah kondisi pendidikan di kabupaten Majalengka akan semakin terpuruk dimasa yang akan datang, karena penyediaan fasilitas teknologi pendidikan yang terbatas, ataukah adakah kebijakan yang lebih aplikatif untuk mensiasati keterpurukan pendidikan tersebut. Kata Kunci; Perbup, PSBB, Corona-19, Pendidikan, Majalengka.
Penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi Secara Kelembagaan Dengan Meletakkan Konstitusi Sebagai Dasar Legitimasi Rayhan Naufaldi Hidayat
ADALAH Vol 4, No 3 (2020): Keadilan Hukum & Pemerintahan
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/adalah.v4i3.17830

Abstract

Abstract:Corruption is an extraordinary crime committed by intellectual actors by abusing their assets and positions on their hands. This crime has become a fundamental problem in the state which has not been completely resolved from year to year. One of the main factors of this is the lack of performance of the Corruption Eradication Commission (KPK) in investigating corruption cases that occur in Indonesia. Various revisions to the law that serves as a basis for legitimacy for the KPK in carrying out its duties, mains and functions are the main obstacles that the institution often faces. Therefore, one of the rational efforts that can be made by the state is to make the constitution as a rigid legitimacy basis for the KPK to provide legal certainty.Keyword: Corruption Eradication Commission; Constitution; Legitimacy Basis Abstrak:Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang dilakukan oleh aktor intelektual dengan menyalahgunakan harta dan jabatan yang ada di tangan mereka. Kejahatan tersebut menjadi persoalan mendasar di dalam negeri yang tidak terselesaikan secara tuntas dari tahun ke tahun. Salah satu faktor utama dari hal tersebut ialah ketidakoptimalan kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengusut kasus-kasus korupsi yang terjadi Di Indonesia. Berbagai perubahan terhadap undang-undang yang berfungsi sebagai dasar legitimasi bagi KPK dalam menjalankan tugas, pokok, dan fungsinya menjadi kendala utama yang kerap kali dihadapi oleh lembaga tersebut. Oleh karena itu, salah satu upaya rasional yang dapat dilakukan oleh negara ialah dengan menjadikan konstitusi sebagai dasar legitimasi yang bersifat rijid bagi KPK guna memberikan kepastian hukum.Kata Kunci: Komisi Pemberantasan Korupsi, Konstitusi, Dasar Legitimasi 
ANALISIS HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL TERHADAP KEJAHATAN PERANG DALAM KONFLIK BERSENJATA SERBIA-BOSNIA TAHUN 1991-1995 Intan Hendriyani; siti Fadhillah
ADALAH Vol 5, No 6 (2021)
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/adalah.v5i6.22798

Abstract

Hukum humaniter internasional dibentuk sebagai upaya untuk memanusiawikan peperangan dan untuk menghindari korban berlebihan dari militer apalagi rakyat sipil. Pelanggaran Serbia terhadap prinsip kemanusiaan menjadi salah satu contoh konflik yang melanggar hukum humaniter internasional. Ambisi Serbia dalam peperangan ini menjadikan Serbia menggunakan berbagai macam cara untuk mencapainya. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis kejahatan perang dalam konflik Serbia dengan mengacu pada hukum humaniter internasional. Metode penelitian kualitatif dengan tehnik pengumpulan data studi pustaka diterapkan dalam penelitian ini. Penelitian ini menunjukkan bahwa Serbia resmi diputuskan sebagai penjahat perang, Tihomir Blaskic didakwa atas 6 pelanggaran HAM dan 11 kebiasaan perang. 
Analysis of Germany's Political Economy During Adolf Hitler's Presidency Annisa Salsabilla; Aminatuz Zuhriyah
ADALAH Vol 5, No 5 (2021)
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/adalah.v5i5.22768

Abstract

German rule under Adolf Hitler lasted from 1930 to 1944. The prime minister embraced fascism. Fascism is a chisel of extreme nationalism that wants authoritarian rule. Fascism encompasses the theories as well as practices on the political, social, and economic systems of fascist parties in Germany. In a fascist system, everyone must submit to the State, the party-centered government, industry, trade, and companies remain under private but are closely monitored by the government, speech habits, the press, etc. are severely restricted. The study aims to find out Adolf Hitler's political strategy to boost Germany's post-world war 1 economy. The research methods used are historical approach. These historical research steps include: heuristic, criticism, interpretation, and historiography. While the data collection technique used in this study is a literature study. The first policy taken by Adolf Hitler's government in leading Germany was to expand its expansion to attack Poland and the Balkan countries, and the other policy was to join the Axis alliance group and engage in World War II against the U.S.-led allied group.
KONFLIK AMERIKA SERIKAT VS IRAN; STUDI TOKOH KEMATIAN JENDRAL MAYOR QASEM SOLEIMANI YANG MEMICU KEMARAHAN RAKYAT IRAN. Siti Fadhillah
ADALAH Vol 5, No 6 (2021)
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/adalah.v5i6.22808

Abstract

Setiap adanya pasukan pasti pula ada pemimpin yang berada didepan, salah satunya adalah Jedral Qasem Soleimani yang merupakan peimpin terdepan garda refolusi Iran dan juga merupakan sosok yang sangat berpengaruh di Iran, untuk itu Amerika Serikat merasa Jendral Qasem Soleimani merupakan seseorang yang sangat berbahaya karena Iran sendiri merupakan negara anti Amerika Serikat , selaian memiliki pengaruh yang sangat besar Jendral Qasem Soleimani juga merupakan jendral yang sangat kokoh dan cerdik sehingga memiliki setrategi perang yang sangat unuk dan tidak dimiliki oleh siapapun.
Analisa Hubungan Bilateral Pakistan-Afghanistan Pasca Pemerintahan Taliban Ikhsan none Nurdin; Ananda Maulana Aldiniansyah Muslich; Syahdani none Salsabila
ADALAH Vol 5, No 3 (2021)
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/adalah.v5i5.22778

Abstract

Artikel ini membahas tentang perkembangan hubungan bilateral Pakistan dengan Afghanistan setelah pemerintahan Taliban. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan hubungan bilateral antara kedua negara tersebut berjalan lancar atau membaik seiring dengan berjalannya waktu, entah itu dari perkembangan ekonomi maupun sosial politik kedua belah negara tersebut. Pakistan mendukung dalam pembangunan pemerintahan dan kekuasaan Taliban di Afghanistan akantetapi mereka juga membuat kebijakan tersendiri untuk menyikapi hal tersebut. Artikel ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan cara pengambilan sumber sumber dari berbagai jurnal dan penelitian sebelumnya, yang memiliki hasil akhir yaitu bahwasannya hubungan bilateral antara kedua negara tersebut pasca pemerintahan Taliban memiliki beberapa kemajuan di berbagai bidang sehingga faktor tersebut dapat meningkatkan perkembangan di negara Afghanistan itu sendiri. Kata Kunci : Hubungan Bilateral, Pemerintahan Taliban, Pakistan-Afghanistan 
Pelanggaran Nilai Kemanusiaan Terhadap Wanita Dalam Konflik Bersenjata Di Suriah Menurut Perspektif Islam Rifda Quthrun Nada Grandis; Rizkika Dwi Amalia
ADALAH Vol 5, No 4 (2021)
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/adalah.v5i5.22796

Abstract

International humanitarian law is compatible with the islamic law that upholds the principle of peace, because it seeks to eliminate violence. The conflict in Syria is a conflict between government and non-civilians seeking to overthrow Bashar Al-Assad's governance. Bashar Al-Assad's administration through its security forces carried out violence against civilians, especially with women exploitation and children, sexual violence, rape and so on. The method used is a descriptive qualitative method where the data obtained uses the type of data collection which is a library study of various literature such as journals and books. This research concluded that islamic law as well as international humanitarian law has the solution of conflict based on the humanitarian principles on war victims
Pengaruh Perang Dunia Kedua Terhadap Kemajuan Jepang pasca Perang Dingin Suniyyah Puspita Sari; Ulya Fatimatuzzahra
ADALAH Vol 5, No 5 (2021)
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/adalah.v5i5.22737

Abstract

The end of World War II led to several changes to the global world order, including japan. The often inferior eastern country motivated Japan to make some progress for its country in World War II, but its defeat led to its misfortune as well as its fortune as a superpower in the field of industrial technology. The economy is the most targeted by the Japanese state in building the progress of the country, especially in the field of science and industrial technology. Post-World War II Japan also experienced changes in Japan's post-World War II Foreign Policy, stemming from several doctrines produced by its Prime Minister, such as the Yoshida Doctrine which focused on economic development, then there was the Fukuda Doctrine which focused on Japanese foreign policy to Southeast Asia. Japan's progress in competing with other western countries, is also supported by the principle of group work and the delivery of a number of academics who are ready to serve their country.

Page 22 of 43 | Total Record : 430

 20   21   22   23   24 

Filter by Year

2017 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 9 No. 6 (2025) Vol 9, No 6 (2025) Vol 8, No 6 (2024) Vol. 8 No. 6 (2024) Vol. 8 No. 5 (2024) Vol 8, No 5 (2024) Vol 8, No 4 (2024) Vol. 8 No. 4 (2024) Vol. 8 No. 3 (2024) Vol 8, No 3 (2024) Vol. 8 No. 2 (2024) Vol 8, No 1 (2024) Vol. 8 No. 1 (2024) Vol. 7 No. 6 (2023) Vol 7, No 6 (2023) Vol. 7 No. 5 (2023) Vol 7, No 5 (2023) Vol 7, No 4 (2023) Vol. 7 No. 4 (2023) Vol. 7 No. 3 (2023) Vol 7, No 3 (2023) Vol 7, No 2 (2023) Vol. 7 No. 2 (2023) Vol. 7 No. 1 (2023) Vol 7, No 1 (2023) Vol 6, No 6 (2022) Vol 6, No 5 (2022) Vol 6, No 4 (2022) Vol 6, No 3 (2022) Vol 6, No 2 (2022) Vol 6, No 1 (2022) Vol. 5 No. 6 (2021) Vol 5, No 6 (2021) Vol 5, No 5 (2021) Vol. 5 No. 5 (2021) Vol. 5 No. 4 (2021) Vol 5, No 4 (2021) Vol 5, No 3 (2021) Vol. 5 No. 3 (2021) Vol. 5 No. 2 (2021) Vol 5, No 2 (2021) Vol. 5 No. 1 (2021) Vol 5, No 1 (2021) Vol 4, No 1 (2020): Coronavirus Covid-19 Vol 4, No 1 (2020): Spesial Issue Covid-19 Vol 4, No 4 (2020): Keadilan Masyarakat Vol 4, No 3 (2020): Keadilan Hukum & Pemerintahan Vol 4, No 2 (2020): Keadilan Sosial & Politik Vol 3, No 6 (2019): Philosophy of State Vol. 3 No. 6 (2019): Philosophy of State Vol. 3 No. 5 (2019): Budaya Hukum Masyarakat Rusia Vol 3, No 5 (2019): Budaya Hukum Masyarakat Rusia Vol 3, No 4 (2019): Keadilan Sosial & Politik Vol. 3 No. 4 (2019): Keadilan Sosial & Politik Vol. 3 No. 3 (2019): Keadilan Budaya & Masyarakat Vol 3, No 3 (2019): Keadilan Budaya & Masyarakat Vol 3, No 2 (2019): Keadilan Negara & Konstitusi Vol. 3 No. 2 (2019): Keadilan Negara & Konstitusi Vol 3, No 1 (2019): Keadilan Hukum & Pemerintahan Vol. 3 No. 1 (2019): Keadilan Hukum & Pemerintahan Vol 2, No 11 (2018) Vol 2, No 10 (2018) Vol 2, No 9 (2018) Vol 2, No 8 (2018) Vol 2, No 7 (2018) Vol 2, No 6 (2018) Vol 2, No 5 (2018) Vol 2, No 4 (2018) Vol 2, No 3 (2018) Vol 2, No 2 (2018) Vol 2, No 1 (2018) Vol 1, No 12 (2017) Vol 1, No 11 (2017) Vol 1, No 10 (2017) Vol 1, No 9 (2017) Vol 1, No 8 (2017) Vol 1, No 7 (2017) Vol 1, No 6 (2017) Vol 1, No 5 (2017) Vol 1, No 4 (2017) Vol 1, No 3 (2017) Vol 1, No 2 (2017) Vol 1, No 1 (2017) More Issue