cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota tangerang selatan,
Banten
INDONESIA
'ADALAH
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
ADALAH is “one of the ten most influential law journals in the world, based on research influence and impact factors,” in the Journal Citation Reports. ADALAH also publishes student-written work.Adalah publishes pieces on recent developments in law and reviews of new books in the field. Past student work has been awarded the International Law Students Association’s Francis Deak Prize for the top student-written article published in a student-edited international law journal.
Arjuna Subject : -
Articles 430 Documents
Manusia Sebagai Subyek Hukum Gilang Rizki Aji Putra
ADALAH Vol 4, No 3 (2020): Keadilan Hukum & Pemerintahan
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/adalah.v4i3.22218

Abstract

As a party who can act in law, legal subjects have the authority law that is not owned by the other party. There are two categories of legal subjects, namely human and legal subjects legal entities. Humans as legal subjects are natural. Whose question man so that he can become a subject of law, cannot be answered only by one sentence. The human essence is one of the basics to answer it. Question The next thing is what is a legal entity so that he can be domiciled as a legal entity? legal entity. These are the questions that this paper will answer.
Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Dalam Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia Indra Rahmatullah
ADALAH Vol 5, No 1 (2021)
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/adalah.v5i1.19811

Abstract

Abstrak: Masa pandemi mengakibatkan dampak yang besar pada sendi kehidupan manusia. Salah satunya kegiatan dan mobilitas sosial lebih banyak dilakukan di rumah. Dimulai dari bekerja, belajar, belanja sampai beribadah di rumah. Besarnya porsi kegiatan yang dilakukan di rumah menjadikan aktivitas digital tidak dapat dihindari. Namun demikian, besarnya aktivitas itu belum diimbangi dengan perlindungan hukum terhadap data pribadi setiap orang di Indonesia. Pelanggaran terhadap data pribadi sering kali terjadi seperti data pribadi yang bocor ke publik. Data tersebut terdiri atas nama, nomor KTP, nomor telepon, alamat email, alamat rumah, informasi kesehatan, dan lain sebagainya yang sifatnya rahasia sehingga rentan disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Untuk menganalisis masalah ini digunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Perlindungan data pribadi merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) sehingga negara wajib melindungi kerahasiaan data pribadi seseorang. Ironinya, perangkat hukum di Indonesia belum cukup memadai, karena masih tersebarnya peraturan perundang-undangan yang mengatur data pribadi. Oleh karena itu, diperlukan sebuah Undang-Undang khusus yang mengatur perlindungan data pribadi di Indonesia secara komprehensif. Katakunci: Data Pribadi, Digital dan Hak Asasi Manusia (HAM)
Indonesia's Income Tax Regulatory dilemma RR Dewi Anggraeni; Nur Rohim Yunus; Annissa Rezki
ADALAH Vol 4, No 4 (2020): Keadilan Masyarakat
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/adalah.v4i4.18591

Abstract

Pajak memberikan peranan yang sangat besar dalam pembangunan dan perekonomian di Indonesia, karena tidak dipungkiri bahwa pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Pajak berasal dari kontribusi yang diberikan masyarakat dan hasil kontribusi tersebut kembali lagi kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan yang bertujuan untuk kepentingan umum.
Pemuda, Globalisasi dan Perubahan Sosial Munadhil Abdul Muqsith
ADALAH Vol 3, No 4 (2019): Keadilan Sosial & Politik
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/adalah.v3i4.17925

Abstract

Abstrak Pemuda adalah sosok individu yang mempunyai karakter khas yang spesifik, yaitu revolusioner, optimis, berpikiran maju dan memiliki moralitas dan sifat lainnya yang disadari dan dilakukan dengan semangat muda untuk mengarahkan bangsa kearah yang lebih baik. Betapa pentingnya peran pemuda dalam suatu bangsa. Dalam catatan sejarah perjalanan bangsa ini menempatkan peran pemuda senantiasa menjadi pilar dan motor untuk mencapai kemerdekaan dan kemajuan bangsa. Globalisasi dan pasar bebas bisa menjadi hambatan sekaligus tantangan pemuda zaman now. Rasa nasionalisme bisa luntur tergerus dampak. Persaingan bukan antar bangsa sendiri tetapi cross border antar bangsa bisa meluntukan idealisme kebangsaan yang seharusnya tetap dipertahankan. Perubahan dalam bidang teknologi dan kebudayaan makin cepat, perubahan social budaya disebabkan faktor-faktor yang datang baik dari luar maupun dari dalam.Keyword: Pemuda, Globalisasi, Perubahan Sosial
Filsafat Hukum Utilitarianisme: Konsep dan Aktualisasinya Dalam Hukum di Indonesia Indra Rahmatullah
ADALAH Vol 5, No 4 (2021)
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/adalah.v5i2.22026

Abstract

The purpose of the law is not only about justice as the main paradigm of natural law, but also making legal certainty so that it has a clear barometer as the idea of legal positivism. In the other hand, the purpose of the law must be factual and real to make happiness for most people. The paradigm of Utilitarianism has opened the veil of law to provide something useful and can be felt directly by society. Whatever the policy of the State must guarantee happiness or mutual benefit. Utilitarianism also eliminates the selfishness of mankind, the state, and stakeholders to not only think about their own happiness and destiny but also be encouraged to share with many people.
Sistem Ekonomi Sosialisme Pasar Gilang Rizki Aji Putra
ADALAH Vol 4, No 4 (2020): Keadilan Masyarakat
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/adalah.v4i5.19151

Abstract

Abstract:Economy plays a very important role in human life. During its development, various methods or systems can be used to solve it. So far, there are three systems of economic development, namely capitalism / liberalism, socialism and Islam. Those are the questions that will be discussed in this scientific paper. By examining how government participation in development, the method used is descriptive analysis of the three systems. As a conclusion based on this description, it can be said that capitalism is a social system based on the recognition of individual rights. This includes property rights, where all ownership is private property. In other words, capitalism is an economic system that can fully control capital, or investors can use all types of capital. This includes commodities that are used to produce other commodities. The government or the contracting country must not interfere in economic development. The government only has the authority to formulate regulations regarding tax obligations for economic developers. Tax revenue will be used for the national interest, especially to fulfill its obligations for the welfare of the people.Keywords: Socialism, Karl Marx and Economics
Melindungi Hak Pekerja Di Era Normal Baru Prilly Priscilia Sahetapy; Fajar Sugianto; Tomy Michael
ADALAH Vol 4, No 1 (2020): Spesial Issue Covid-19
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/adalah.v4i1.17247

Abstract

AbstractThe law plays an active role in providing a sense of security for everyone in all situations, including the situation the world is experiencing in the last few months. The Corona pandemic caused multidimensional shocks, such as in the education, health and economic sectors. Compared to other sectors, it is the economic sector that has the most attention. The Central Statistics Agency noted that the rate of economic growth in Indonesia experienced a slowdown which fell in the first quarter of 2020, which was only 2.97%. Meanwhile, economic growth in the first quarter of 2019 was at 5.07%. The impact of the corona pandemic in the economic sector also has an impact on the labor sector. The Indonesian government has implemented a policy to work from home (WFH) since mid-March 2020. However, not all work can be done from home so that many workers still have to experience layoffs. The government should make regulations at the level of laws in order to better protect workers. This is important so that workers can still make ends meet in difficult times like thisKeywords: force majeure; laborer; right AbstrakHukum berperan aktif untuk memberikan rasa aman bagi setiap orang dalam segala situasi, termasuk situasi yang tengah dialami dunia beberapa bulan terakhir ini. Pandemi Corona menimbulkan guncangan multidimensi, seperti dalam sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Dibandingkan dengan sektor-sektor yang lain, sektor ekonomi yang paling banyak disoroti. Badan Pusat Statistik mencatat bahwa laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia mengalami perlambatan yang jatuh di Kuartal I/2020, yaitu hanya 2,97%. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi pada Kuartal I/2019 berada di angka 5,07%. Dampak pandemi corona dalam bidang ekonomi turut berimbas pada bidang ketenagakerjaan. Pemerintah Indonesia memberlakukan kebijakan untuk bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) sejak pertengahan Maret 2020. Akan tetapi, tidak semua pekerjaan dapat dilakukan dari rumah sehingga banyak tenaga kerja yang masih harus mengalami PHK. Pemerintah seharusnya membuat peraturan setingkat undang-undang agar dapat lebih melindungi pekerja. Hal ini menjadi penting agar para pekerja tetap dapat memenuhi kebutuhan hidup di masa-masa sulit seperti iniKata kunci: hak; force majeure; pekerja 
Implikasi Paham Komunisme dalam Kehidupan Bernegara Gilang Rizki Aji Putra
ADALAH Vol 3, No 2 (2019): Keadilan Negara & Konstitusi
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/adalah.v3i2.18305

Abstract

Abstract:Communist ideology that can be used as a comparison to see the weaknesses and weaknesses of other ideologies. A tired communist is a communist in the sense of a non-communist idea or thought in the sense that a radical communist puts forward the ideology of power by putting forward the revolutionary procedure for power. Communists are also an inseparable part of the hustle and bustle of world life. in the power of ideology as an attachment which is always perpetuated and a practice that cannot be abandoned or even bargained with. Idiology is the key to various kinds of movements that lead to being overwhelmed. A little bit of this paper tries to describe the understanding of communism in the historical frame and the ideology of power that can enrich intellectual treasures in the world of science.Keywords: Communism, Idiology, and Karl MarxAbstrak:Idiologi komunis yang dapat dijadikan sebagai perbandingan pada melihat kekurangan serta kelemahan idiologi yanglainnya. Komunisyang capek merupakan komunis pada  artian sebuah paham atau pemikiran bukan komunis pada artian komunis radikal yg mengedepankan idiologi kekuasaan dengan mengedepankan tatacara revolusi buatsebuah kekuasaan. Komunis pun bagian yang tak terpisahkan berasal hirukpikuk kehidupan dunia. dalam kekuasaan penguasaan idiologi sebagai pelekat yang selalu dilanggengkan dan  amaliah yang takboleh ditinggal bahkan ditawar-tawar. Idiologimenjadi kunci aneka macam gerakan yang berujung dikekusaan. Sekelumittulisan ini berusaha mendeskripsikan pemahaman perihal komunisme dalam bingkai sejarah serta idiologi kekuasaan yang dapat memperkaya khazanah intelektual dalam dunia ilmu pengetahuan.Kata Kunci: Komunisme, Idiologi, dan Karl Marx
Gagasan Permusyawaratan Sebagai Identitas Konstitusi Indonesia Nur Rohim Yunus
ADALAH Vol 3, No 2 (2019): Keadilan Negara & Konstitusi
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/adalah.v3i2.22256

Abstract

Abstract: Musyawarah merupakan bagian dari komponen identitas konstitusi Republik Indonesia. Hal itu terlihat dengan adanya ketentuan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alenia terakhir dalam sila keempat bahwa Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Musyawarah merupakan ruh bangsa Indonesia. Semua ketentuan dan aturan yang berlaku di Indonesia didasarkan atas musyawarah mencapai mufakat. Termasuk dalam penentuan kepemimpinan politik di Indonesia yang didasarkan atas pemilihan umum yang tentunya merupakan buah dari mufakat dari rakyat Indonesia secara keseluruhan.Kata Kunci: Konstitusi; Musyawarah; Mufakat
Filsafat Hukum Aliran Studi Hukum Kritis (Critical Legal Studies); Konsep dan Aktualisasinya Dalam Hukum Indonesia Indra Rahmatullah
ADALAH Vol 5, No 3 (2021)
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/adalah.v5i3.21393

Abstract

Critical Legal Studies (CLS) merupakan salah satu alternatif pemikiran dalam filsafat hukum yang dapat memberikan pandangan berbeda terhadap hukum. Ciri khas dari pemikiran ini adalah tidak menjadikan hukum yang dibuat oleh negara diterima taken for granted begitu saja sebelum adanya proses perjuangan nalar kritis terhadap subtansi hukumnya. Ada situasi ketidakpercayaan dan kekhawatiran bahwa hukum yang dibuat negara tidak bisa mendatangkan keadilan karena prosesnya yang melalui pergulatan tarik menarik kepentingan politik kekuasaan dan ekonomi sehingga menyebabkan produk hukumnya rentan akan tabir ketidaksempurnaan. Netralitas, dan imparsialitas merupakan katakunci yang menjadi indikator untuk mempurifikasi hukum tersebut. Oleh karena itu, CLS berupaya untuk selalu membuka selubung relasi kekuasaan dan relasi ekonomi yang selalu mengintervensi hukum dengan perjuangan dan logikanya sendiri. 

Filter by Year

2017 2025


Filter By Issues
All Issue Vol. 9 No. 6 (2025) Vol 9, No 6 (2025) Vol. 8 No. 6 (2024) Vol 8, No 6 (2024) Vol 8, No 5 (2024) Vol. 8 No. 5 (2024) Vol. 8 No. 4 (2024) Vol 8, No 4 (2024) Vol 8, No 3 (2024) Vol. 8 No. 3 (2024) Vol. 8 No. 2 (2024) Vol. 8 No. 1 (2024) Vol 8, No 1 (2024) Vol 7, No 6 (2023) Vol. 7 No. 6 (2023) Vol. 7 No. 5 (2023) Vol 7, No 5 (2023) Vol. 7 No. 4 (2023) Vol 7, No 4 (2023) Vol 7, No 3 (2023) Vol. 7 No. 3 (2023) Vol. 7 No. 2 (2023) Vol 7, No 2 (2023) Vol 7, No 1 (2023) Vol. 7 No. 1 (2023) Vol 6, No 6 (2022) Vol 6, No 5 (2022) Vol 6, No 4 (2022) Vol 6, No 3 (2022) Vol 6, No 2 (2022) Vol 6, No 1 (2022) Vol. 5 No. 6 (2021) Vol 5, No 6 (2021) Vol 5, No 5 (2021) Vol. 5 No. 5 (2021) Vol 5, No 4 (2021) Vol. 5 No. 4 (2021) Vol. 5 No. 3 (2021) Vol 5, No 3 (2021) Vol. 5 No. 2 (2021) Vol 5, No 2 (2021) Vol 5, No 1 (2021) Vol. 5 No. 1 (2021) Vol 4, No 1 (2020): Spesial Issue Covid-19 Vol 4, No 1 (2020): Coronavirus Covid-19 Vol 4, No 4 (2020): Keadilan Masyarakat Vol 4, No 3 (2020): Keadilan Hukum & Pemerintahan Vol 4, No 2 (2020): Keadilan Sosial & Politik Vol 3, No 6 (2019): Philosophy of State Vol. 3 No. 6 (2019): Philosophy of State Vol 3, No 5 (2019): Budaya Hukum Masyarakat Rusia Vol. 3 No. 5 (2019): Budaya Hukum Masyarakat Rusia Vol 3, No 4 (2019): Keadilan Sosial & Politik Vol. 3 No. 4 (2019): Keadilan Sosial & Politik Vol. 3 No. 3 (2019): Keadilan Budaya & Masyarakat Vol 3, No 3 (2019): Keadilan Budaya & Masyarakat Vol. 3 No. 2 (2019): Keadilan Negara & Konstitusi Vol 3, No 2 (2019): Keadilan Negara & Konstitusi Vol. 3 No. 1 (2019): Keadilan Hukum & Pemerintahan Vol 3, No 1 (2019): Keadilan Hukum & Pemerintahan Vol 2, No 11 (2018) Vol 2, No 10 (2018) Vol 2, No 9 (2018) Vol 2, No 8 (2018) Vol 2, No 7 (2018) Vol 2, No 6 (2018) Vol 2, No 5 (2018) Vol 2, No 4 (2018) Vol 2, No 3 (2018) Vol 2, No 2 (2018) Vol 2, No 1 (2018) Vol 1, No 12 (2017) Vol 1, No 11 (2017) Vol 1, No 10 (2017) Vol 1, No 9 (2017) Vol 1, No 8 (2017) Vol 1, No 7 (2017) Vol 1, No 6 (2017) Vol 1, No 5 (2017) Vol 1, No 4 (2017) Vol 1, No 3 (2017) Vol 1, No 2 (2017) Vol 1, No 1 (2017) More Issue