Articles
262 Documents
<![CDATA[Pembinaan Narapidana Dengan Sistem Pemasyarakatan ]]>
<![CDATA[Doris Rahmat]]>
<![CDATA[ PRANATA HUKUM Vol 13 No 2 (2018): Juli ]]>
Publisher : <![CDATA[Law Faculty of Universitas Bandar Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36448/pranatahukum.v13i2.171
<![CDATA[The institution of society is a place that is used in Indonesia which is emphasized on the aspect of coaching. In this penitentiary the prisoners are nurtured and educated and equipped with knowledge and skills as a provision for him when he finishes his penalty. With this provision the prisoner can return to the community and become a good member and able to be responsible, The research method used is the method of sociological juridical approach that is the problem approach through legal research by looking at the reality of the law in practice, while the data collection tool used in this research is interview, collect primary and secondary data, then Analyzed Qualitatively By Grouping Data According To Aspects Studied.]]>
<![CDATA[Implementasi Penertiban Organisasi Kemasyarakatan di Lampung oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung ]]>
<![CDATA[Indah Satria]]>
<![CDATA[ PRANATA HUKUM Vol 13 No 2 (2018): Juli ]]>
Publisher : <![CDATA[Law Faculty of Universitas Bandar Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36448/pranatahukum.v13i2.172
<![CDATA[Mass organizations registered with The National Unity and Politics Agency of Lampung Province are not in accordance with the number of mass organizations currently in Lampung Province which means that there are still many mass organizations that are not yet registered with The National Unity and Politics Agency of Lampung Province. The problem in this study is how is the implementation of Mass Organization Control in Lampung by The National Unity and Politics Agency? and what are the obstacles in the implementation? The results of this study, namely the implementation of controlling mass organizations in Lampung at this time is still not optimal due to the obstacles faced, namely the limited number of employees of the Lampung Province The National Unity and Politics Agency, limited budget, not yet optimal socialization of regulations, facilities and infrastructure has not been maximized, lack of public awareness, lack of knowledge of the management of mass organizations regarding the obligation to register their organizations.]]>
<![CDATA[Penegakan Hukum Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Norkotika dan Psikotropika ]]>
<![CDATA[Zainab Ompu Jainah]]>
<![CDATA[ PRANATA HUKUM Vol 13 No 1 (2018): Januari ]]>
Publisher : <![CDATA[Law Faculty of Universitas Bandar Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36448/pranatahukum.v13i1.173
<![CDATA[Problem penegakan hukum pidana mati dalam tindak pidana narkotika dan psikotropika di Indonesia masih saja banyak menghadapi kendala berkaitan dengan perkembangan masyarakat yang terjadi. Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika dan psikotropika dalam praktik peradilan pidana di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual. Hasil penelitian menunjukkan penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika dan psikotropika tidak melanggar hak asasi manusia karena tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 28A, Pasal 28I ayat (1) dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 dan tidak melanggar kewajiban hukum internasional Indonesia yang lahir dari perjanjian internasional tentang pemberantasan peredaran gelap narkotika dan psikotropika sehingga penegakan hukumnya perlu ditingkatkan. Saran perlu adanya perubahan aturan yang tegas tentang eksekusi putusan pidana mati bagi terpidana mati agar pelaksanaan nya tidak terlalu lama.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Dalam Proses Akuisisi Perusahaan ]]>
<![CDATA[Tami Rusli]]>
<![CDATA[ PRANATA HUKUM Vol 13 No 1 (2018): Januari ]]>
Publisher : <![CDATA[Law Faculty of Universitas Bandar Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36448/pranatahukum.v13i1.174
<![CDATA[Keputusan untuk melakukan akuisisi pada hakekatnya merupakan suatu perbuatan hukum yang berdampak menimbulkan akibat-akibat hukum tertentu, baik kepada pihak yang berkepentingan maupun kepada pihak ketiga dan mempunyai konsekuensi hukum tertentu pula berupa hak disatu pihak dan kewajiban atau tanggung jawab tertentu dilain pihak. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum kepada pemegang saham minoritas yang dirugikan dalam akuisisi suatu perusahaan?. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum kepada pemegang saham minoritas yang dirugikan dalam akuisisi suatu perusahaan nasional oleh perusahaan asing, yaitu dengan cara : Pemberlakukan prinsip mayority Rule minority protection; Pemberlakuan prinsip super mayority dalam RUPS; Pemberian hak appraisal; Permohonan pemeriksaan perusahaan; Pemberian wewenang untuk mengajukan gugatan derivatif. Saran yaitu dalam revisi UUPT yang akan datang, perlu diatur dengan jelas masalah persyaratan dalam pelaksanaan akuisisi Perseroan Terbatas.]]>
<![CDATA[Implementation of Regulation of The Parliament of North Lampung Regency Number 16 Year 2014 Concerning Detailed Terms DPRD District North Lampung in Making Regional Regulations in North Lampung District ]]>
<![CDATA[Lintje Anna Marpaung]]>
<![CDATA[ PRANATA HUKUM Vol 13 No 1 (2018): Januari ]]>
Publisher : <![CDATA[Law Faculty of Universitas Bandar Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36448/pranatahukum.v13i1.175
<![CDATA[As a representative of the people, North Lampung Regency DPRD is a manifestation of community representatives of North Lampung Regency in the implementation of local government. In the case of the implementation of local government, the DPRD of North Lampung Regency must realize the aspiration of the people into the regional policy, one of which is the formulation of local regulations in accordance with the implementation of the North Lampung Regency DPRD Regulations. How the Implementation of North Lampung Regency DPRD Regulation No. 16 of 2014 on the Procedure of North Lampung Regency DPRD In Making Local Regulation, Factors that become obstacles for the DPRD in carrying out its role in the process of making local regulations, Efforts made by DPRD Kabupaten Lampung Utara To overcome the obstacles that exist in carrying out its duties and roles in the process of making local regulations. The method of research is the method of Juridical Normative and Juridical Empirical approaches, with data sources taken are secondary data and primary data, then analyzed qualitatively. Implemetation of North Lampung Regency DPRD Regulation No. 16 of 2014 on the Procedure of North Lampung Regency DPRD in making the regional regulation that is, the role of Local Legislation Body in making the local regulation either comes from local government and also the initiative of DPRD. It is expected that the DPRD members of North Lampung Regency can better understand the implementation of the DPRD Code of Conduct in local regulation making, following technical guidance related to the improvement of human resources capacity of DPRD members, the provision of experts, the role of political parties to be more selective in the recruitment process of candidates.]]>
<![CDATA[Perbandingan Prosedur Perkawinan Adat Suku Jawa Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam (Studi di Kota Bandar Lampung) ]]>
<![CDATA[Meita Djohan Oelangan]]>
<![CDATA[ PRANATA HUKUM Vol 13 No 1 (2018): Januari ]]>
Publisher : <![CDATA[Law Faculty of Universitas Bandar Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36448/pranatahukum.v13i1.176
<![CDATA[Perkawinan merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, karena perkawinan tidak saja menyangkut pribadi kedua calon suami istri, tetapi juga menyangkut urusan keluarga dan masyarakat. Permasalahan penelitian adalah bagaimana prosedur perkawinan adat suku jawa dalam perspektif Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam. Pendekatan penelitian menggunakan yuridis normatif. Metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis secara kualitatif. Hasil penelitian didapatkan prosedur perkawinan adat suku Jawa merupakan sebuah kearifan lokal yang menjadi warisan leluhur mereka dapat sesuai dan terserap dalam hukum positif di Indonesia, seperti dalam undang-undang perkawinan dan kompilasi hukum Islam. Saran diharapkan pada masyarakat yang masih memegang adat atau tradisi-tradisinya dapat menyesuaikan pada kaidah ajaran agama dan undang-undang yang berlaku.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Bagi Investor dalam Pembelian Kembali Sahamnya ]]>
<![CDATA[Noviasih Muharam]]>
<![CDATA[ PRANATA HUKUM Vol 13 No 1 (2018): Januari ]]>
Publisher : <![CDATA[Law Faculty of Universitas Bandar Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36448/pranatahukum.v13i1.177
<![CDATA[Jika kita membeli saham, kita akan menghadapi dua kemungkinan, yaitu untung atau rugi. Jika harga saham yang kita beli naik, kita akan mendapat keuntungan (capital gain). Jika saham kita turun, kita akan mengalami kerugian (capital loss). Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum bagi investor dalam pembelian kembali sahamnya di pasar modal. Metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis secara kualitatif. Hasl penelitian menunjukan bahwa perlindungan hukum terhadap nasabah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang menentukan dan mengatur bahwa otoritas yang berwenang atas pasar modal adalah OJK. OJK lah yang memiliki wewenang untuk melaksanakan perlindungan hukum pasar modal yang bersifat preventif dan represif. Saran sebaiknya Bursa Efek Indonesia dalam melaksanakan ketentuan dengan melihat peraturan yang ada agar tidak terjadi dampak yang merugikan para investor dikemudian hari.]]>
<![CDATA[Implementasi Ketentuan Kenaikan Pangkat Tenaga Fungsional Guru (Studi di Kabupaten Kota Bumi Lampung Utara) ]]>
<![CDATA[Agus Iskandar]]>
<![CDATA[ PRANATA HUKUM Vol 13 No 1 (2018): Januari ]]>
Publisher : <![CDATA[Law Faculty of Universitas Bandar Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36448/pranatahukum.v13i1.178
<![CDATA[Guru adalah salah satu komponen yang sangat menentukan dalam proses dan peningkatan mutu pendidikan di sekolah. Persyaratan untuk tenaga fungsional guru pembina untuk naik pangkat setingkat lebih tinggi diwajibkanmengumpulkan angka kredit dari pengembangan profesi. Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi ketentuan kenaikan pangkat tenaga fungsional guru?. Metode pendekatan yang digunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris, data yang diperoleh diolah dan dianalisis secara yuridis kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kenaikan pangkat guru dari pembina (IV/a) ke Pembina TK.I (IV/b) belum dapat berhasil sepenuhnya karena faktor sistem koordinasi yang dilakukan oleh dua instansi yaitu Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Propinsi dan Departemen Pendidikan Nasional yaitu pada satu sisi pembagian tugas, penempatan dan promosi dilakukan oleh pihak Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Propinsi, sedangkan penilaian atau penetapan angka kredit dilakukan oleh Departemen Pendidikan Nasional.Sebagai saran penulis adalah dalam pelaksanaan kenaikan pangkat guru jalur birokrasi dipersingkat agar proses penetapan angka kredit tidak terlalu lama.]]>
<![CDATA[Implementasi Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Pajak Daerah ]]>
<![CDATA[S. Endang Prasetyawati]]>
<![CDATA[ PRANATA HUKUM Vol 13 No 1 (2018): Januari ]]>
Publisher : <![CDATA[Law Faculty of Universitas Bandar Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36448/pranatahukum.v13i1.179
<![CDATA[Dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Metro. Salah satu perangkat daerah yang memiliki kewenangan dalam melaksanakan Peraturan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kota Metro. Permasalahan penelitian adalah bagaimana implementasi Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah Pendekatan masalah pada penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan empiris. Pengumpulan data dengan studi pustaka dan studi lapangan dan data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah dengan cara memperluas tax-base pajak hotel dan melakukan sistem penarikan pajak door to door, yaitu dengan melakukan penagihan dengan mendatangi wajib pajak hotel secara langsung, melakukan reidentifikasi mandat organisasi dan melaksanakan pemungutan pajak hotel sesuai Standar Operasional Prosedur melalui program intensifikasi dan ekstensifikasi pajak. Saran untuk meningkatkan pajak hotel yaitu memperluas tax-base pajak hotel dengan cara melakukan pendataan kembali objek pajak hotel yang telah ada, meningkatkan motivasi pegawai dengan cara memberikan imbalan kepada pegawai yang berprestasi.]]>
<![CDATA[Kebijakan Legislasi Penerapan Sanksi Tindak Pidana Korupsi ]]>
<![CDATA[Dwi Putri Melati]]>
<![CDATA[ PRANATA HUKUM Vol 13 No 1 (2018): Januari ]]>
Publisher : <![CDATA[Law Faculty of Universitas Bandar Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36448/pranatahukum.v13i1.180
<![CDATA[Kebijakan legislasi sebagai elemen penting tata hukum pidana nasional-pada era reformasi yang menarik untuk dicatat ialah pengesahan dan pemberlakuan perundangundangan pidana khusus, yakni Undang-Undang Pemberantasan Korupsi. Undang-undang ini merupakan membutuhkan pencerahan dalam pembaharuan hukum di negara Indonesia dari tata hukum pidana nasional pada masa reformasi ini. Dari latar belakang di atas perlu dikaji bagaimana kebijakan Legislasi Penerapan Sanksi Tindak Pidana Korupsi. Hasil Penelitian adalah Kebijakan legislasi terhadap sanksi pidana adalah Sanksi dalam Undang-undang Tindak pidana korupsi berupa dan Pengkajian dalam sanksi tindak pidan Korupsi adalah sansi yang ada dalam UU Tindak Pidana Korupsi yang ada tidak menimbulakan efek jera pada pelakunya dengan demikian saat ini mulai di tinjauu pembenahan dalam sanksi untuk pelaku tindak pidana korupsi dengan meninjau dari hukuman mati dan Harus ada upaya memalukan secara sosial ditambah juga dengan sanksi kurungan.]]>
