cover
Contact Name
Anggraeni Endah Kusumaningrum
Contact Email
anggraeni@untagsmg.ac.id
Phone
+6224-3558376
Journal Mail Official
spektrumhukum@untagsmg.ac.id
Editorial Address
Jl. Pemuda 70 Semarang 50133
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Spektrum Hukum
ISSN : 18580246     EISSN : 23551550     DOI : 10.35973/Spektrum hukum
Core Subject : Social,
Jurnal SPEKTRUM HUKUM, merupakan jurnal peer review yang di terbitkan oleh Program Magister Ilmu Hukum Untag semarang, SPEKTRUM HUKUM diterbitkan dua kali dalam setahun pada bulan April, dan Oktober. Ruang lingkup artikel yang diterbitkan dalam jurnal ini berkaitan dengan berbagai topik di bidang Hukum Pidana, Hukum Perdata bisnis, Hukum politik pemerintahan, Hukum Kesehatan, serta bidang kajian hukum secara luas.
Arjuna Subject : -
Articles 182 Documents
Efektifitas Intelijen Kepolisian Dalam Mengantisipasi Gangguan Keamanan Di Masyarakat Wulandari, Sri; Tofan, Ahmat Ali
SPEKTRUM HUKUM Vol 22, No 2 (2025): Jurnal Spektrum
Publisher : PMIH Untag Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/sh.v22i2.6990

Abstract

The Indonesian National Police (Polri), as a law enforcement apparatus, is obliged to ensure public order, the enforcement of law, and the maintenance of peace and security in society. Security intelligence (Intelijen Keamanan/Intelkam), as an integral part of Polri’s organic functions that conducts intelligence activities and operations, is required to carry out early detection and is tasked with identifying all forms of threats, disturbances, or obstacles to public security and order (Kamtibmas). This research aims to determine the effectiveness of police intelligence in anticipating security disturbances in the community. With the problem formulation of how effective police intelligence is in anticipating security disturbances in society, the study employs a normative juridical research type, using secondary data (as the main data) and primary data (as supporting data). The data are presented qualitatively.Polri has the main duties of law enforcement, maintaining public security and order (kamtibmas), and providing protection, security, guidance, and services to the community. In carrying out these duties, interrelated and integrated police functions are required, one of which is Security Intelligence (Intelkam) as the “eyes and ears” of Polri, which is obliged to conduct early detection of developments in societal issues and social life in order to identify threats and disturbances/obstacles to kamtibmas. The factors contributing to disturbances in public security and order include an economy that has not yet stabilized, public indifference toward social conditions, a lack of professionalism in law enforcement, and the loss of exemplary conduct among authorities and policymakers.
Analisis Yuridis Kegiatan Penanaman Kelapa Sawit Dalam Kawasan Hutan Produksi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Samosir, Mangaratua; Harahap, Irawan; Oktapani, Silm
SPEKTRUM HUKUM Vol 22, No 2 (2025): Jurnal Spektrum
Publisher : PMIH Untag Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/sh.v22i2.6587

Abstract

Pengukuhan kawasan hutan berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dilakukan melalui tahapan penunjukan, penataan batas, pemetaan, dan penetapan kawasan hutan. Namun dalam praktiknya, pengukuhan kawasan hutan produksi di Indonesia masih belum optimal. Kondisi ini menimbulkan berbagai persoalan hukum, terutama terkait keberadaan perkebunan kelapa sawit yang berkembang pesat dan sebagian berada dalam kawasan hutan. Data menunjukkan sekitar 3,37 juta hektar kebun kelapa sawit berada di dalam kawasan hutan, dengan sebagian besar berada di kawasan hutan produksi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pengukuhan hutan produksi serta menelaah status yuridis kegiatan penanaman kelapa sawit dalam kawasan hutan produksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan historis. Sumber data yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengukuhan kawasan hutan harus melalui empat tahapan administratif agar memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Kawasan hutan yang hanya berstatus penunjukan belum memiliki kepastian hukum yang kuat. Secara yuridis, kegiatan penanaman kelapa sawit pada kawasan hutan produksi yang belum dikukuhkan tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, pemerintah perlu mempercepat proses pengukuhan kawasan hutan guna memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan pelaku usaha.