cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Anggraeni Endah Kusumaningrum
Contact Email
anggraeni@untagsmg.ac.id
Phone
+6224-3558376
Journal Mail Official
spektrumhukum@untagsmg.ac.id
Editorial Address
Jl. Pemuda 70 Semarang 50133
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Spektrum Hukum
Published by Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
ISSN : 18580246     EISSN : 23551550     DOI : 10.35973/Spektrum hukum
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal SPEKTRUM HUKUM, merupakan jurnal peer review yang di terbitkan oleh Program Magister Ilmu Hukum Untag semarang, SPEKTRUM HUKUM diterbitkan dua kali dalam setahun pada bulan April, dan Oktober. Ruang lingkup artikel yang diterbitkan dalam jurnal ini berkaitan dengan berbagai topik di bidang Hukum Pidana, Hukum Perdata bisnis, Hukum politik pemerintahan, Hukum Kesehatan, serta bidang kajian hukum secara luas.
Arjuna Subject : -
Articles 187 Documents
 15   16   17   18   19 
Efektifitas Intelijen Kepolisian Dalam Mengantisipasi Gangguan Keamanan Di Masyarakat Sri Wulandari; Ahmat Ali Tofan
SPEKTRUM HUKUM Vol 22, No 2 (2025): Jurnal Spektrum
Publisher : PMIH Untag Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/sh.v22i2.6990

Abstract

The Indonesian National Police (Polri), as a law enforcement apparatus, is obliged to ensure public order, the enforcement of law, and the maintenance of peace and security in society. Security intelligence (Intelijen Keamanan/Intelkam), as an integral part of Polri’s organic functions that conducts intelligence activities and operations, is required to carry out early detection and is tasked with identifying all forms of threats, disturbances, or obstacles to public security and order (Kamtibmas). This research aims to determine the effectiveness of police intelligence in anticipating security disturbances in the community. With the problem formulation of how effective police intelligence is in anticipating security disturbances in society, the study employs a normative juridical research type, using secondary data (as the main data) and primary data (as supporting data). The data are presented qualitatively.Polri has the main duties of law enforcement, maintaining public security and order (kamtibmas), and providing protection, security, guidance, and services to the community. In carrying out these duties, interrelated and integrated police functions are required, one of which is Security Intelligence (Intelkam) as the “eyes and ears” of Polri, which is obliged to conduct early detection of developments in societal issues and social life in order to identify threats and disturbances/obstacles to kamtibmas. The factors contributing to disturbances in public security and order include an economy that has not yet stabilized, public indifference toward social conditions, a lack of professionalism in law enforcement, and the loss of exemplary conduct among authorities and policymakers.
Analisis Yuridis Kegiatan Penanaman Kelapa Sawit Dalam Kawasan Hutan Produksi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Mangaratua Samosir; Irawan Harahap; Silm Oktapani
SPEKTRUM HUKUM Vol 22, No 2 (2025): Jurnal Spektrum
Publisher : PMIH Untag Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/sh.v22i2.6587

Abstract

Pengukuhan kawasan hutan berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dilakukan melalui tahapan penunjukan, penataan batas, pemetaan, dan penetapan kawasan hutan. Namun dalam praktiknya, pengukuhan kawasan hutan produksi di Indonesia masih belum optimal. Kondisi ini menimbulkan berbagai persoalan hukum, terutama terkait keberadaan perkebunan kelapa sawit yang berkembang pesat dan sebagian berada dalam kawasan hutan. Data menunjukkan sekitar 3,37 juta hektar kebun kelapa sawit berada di dalam kawasan hutan, dengan sebagian besar berada di kawasan hutan produksi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pengukuhan hutan produksi serta menelaah status yuridis kegiatan penanaman kelapa sawit dalam kawasan hutan produksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan historis. Sumber data yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengukuhan kawasan hutan harus melalui empat tahapan administratif agar memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Kawasan hutan yang hanya berstatus penunjukan belum memiliki kepastian hukum yang kuat. Secara yuridis, kegiatan penanaman kelapa sawit pada kawasan hutan produksi yang belum dikukuhkan tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, pemerintah perlu mempercepat proses pengukuhan kawasan hutan guna memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan pelaku usaha.
Pengelolaan Lingkungan Eco-Friendly: Sinergi Kebijakan, Teknologi, dan Perilaku Masyarakat Girly Farsyadiva Althaira Nurahim
SPEKTRUM HUKUM Vol 22, No 2 (2025): Jurnal Spektrum
Publisher : PMIH Untag Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/sh.v22i2.6940

Abstract

Degradasi lingkungan dan meningkatnya risiko ekologis menunjukkan bahwa paradigma pembangunan konvensional tidak lagi selaras dengan prinsip keberlanjutan. Penelitian ini mengkaji pengelolaan lingkungan berbasis eco-friendly sebagai suatu kerangka integratif yang menekankan sinergi antara kebijakan publik, pemanfaatan teknologi ramah lingkungan, dan pembentukan perilaku masyarakat. Permasalahan utama yang dikaji adalah kesenjangan antara norma hukum lingkungan dan efektivitas implementasinya dalam mendorong adopsi teknologi hijau serta perilaku pro-lingkungan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual untuk menganalisis prinsip hukum, kebijakan lingkungan, dan tantangan implementasi pengelolaan lingkungan berkelanjutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum telah memberikan landasan normatif yang kuat, efektivitas pengelolaan lingkungan masih terhambat oleh fragmentasi kebijakan, keterbatasan kapasitas kelembagaan, minimnya insentif ekonomi, serta rendahnya kesadaran lingkungan masyarakat. Teknologi ramah lingkungan berperan strategis dalam menjembatani perlindungan lingkungan dan pembangunan ekonomi, namun keberhasilannya sangat bergantung pada dukungan kebijakan yang konsisten dan perubahan perilaku masyarakat. Penelitian ini menegaskan bahwa pengelolaan lingkungan eco-friendly merupakan paradigma transformatif yang memerlukan pendekatan preventif, integrasi kebijakan, penguatan teknologi, dan partisipasi publik untuk mencapai keberlanjutan lingkungan jangka panjang.
Krisis Kepercayaan Publik Terhadap Sistem Peradilan Hukum: Analisis Kelembagaan dan Implementatif Girly Farsyadiva Althaira Nurahim; Nandang Sambas
SPEKTRUM HUKUM Vol 22, No 2 (2025): Jurnal Spektrum
Publisher : PMIH Untag Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/sh.v22i2.6941

Abstract

Kepercayaan publik merupakan fondasi utama dalam keberlangsungan sistem peradilan hukum di negara hukum demokratis. Sistem peradilan yang dipercaya masyarakat tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa dan penegakan hukum, tetapi juga sebagai sumber legitimasi negara dalam menjamin keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, sistem peradilan hukum di berbagai negara, termasuk Indonesia, menghadapi krisis kepercayaan publik yang semakin menguat. Krisis tersebut tercermin dari persepsi negatif masyarakat terhadap independensi peradilan, integritas aparat penegak hukum, serta kualitas putusan pengadilan yang dinilai belum sepenuhnya mencerminkan keadilan substantif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor kelembagaan dan implementatif yang berkontribusi terhadap krisis kepercayaan publik terhadap sistem peradilan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui telaah terhadap norma hukum, doktrin, serta literatur ilmiah kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa krisis kepercayaan publik bersumber dari lemahnya integritas kelembagaan, rendahnya transparansi dan akuntabilitas, serta adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik peradilan. Oleh karena itu, penguatan reformasi kelembagaan dan perbaikan implementasi penegakan hukum menjadi prasyarat utama dalam memulihkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan hukum.
Rekonstruksi Pembuktian Mens Rea bagi Kurir Narkoba Berdasarkan Doktrin Willful Blindness Linda Ikawati; Rengga Kusuma Putra; Satriya Nugraha; Retno Eko Mardani; Aziz Widhi Nugroho
SPEKTRUM HUKUM Vol 23, No 1 (2026): Jurnal Spektrum
Publisher : PMIH Untag Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/sh.v23i1.7124

Abstract

Narcotics law enforcement in Indonesia faces a paradoxical crisis where repressive criminal policies coexist with simplified evidence standards that often overlook the fundamental element of criminal liability: mens rea. Legal practice frequently adopts a de facto strict liability approach, where physical possession of narcotics automatically equates to guilty intent. This creates a substantive injustice, particularly for "instant couriers" who may be victims of deception (innocent agents). This research aims to reconstruct the evidentiary model of mens rea by adopting the "willful blindness" doctrine as an analytical bridge within the framework of the National Penal Code (dolus eventualis). Using a normative legal method with a conceptual and case-based approach, this study proposes a systematic reconstruction through objective indicators known as "Red Flags," such as unreasonable compensation and suspicious delivery patterns. The findings suggest that when a courier deliberately avoids confirming high-probability illegality, they should be held liable under a reconstructed mens rea standard. The implication of this study is the necessity of a standardized judicial guideline to distinguish between honest mistakes and epistemic strategies, ensuring a more proportional and human rights-oriented justice system.
Perizinan Tenaga Kerja Asing dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara dan Perlindungan Tenaga Kerja Nasional di Indonesia Aditia Thaariq Syah; Endeh Suhartini; Togar Natigor Siregar
SPEKTRUM HUKUM Vol 23, No 1 (2026): Jurnal Spektrum
Publisher : PMIH Untag Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/sh.v23i1.7033

Abstract

This study analyzes the legal regulation and licensing mechanism for the employment of foreign workers in Indonesia and examines its implications for the protection of national labor. The research uses a normative juridical approach through the analysis of statutory regulations, legal literature, and relevant scholarly works. The findings indicate that the post–Job Creation Law regulatory framework has simplified administrative procedures through the Foreign Worker Utilization Plan (RPTKA) and digital licensing systems. However, practical implementation still reveals administrative violations, weak inter-agency supervision, and limited effectiveness of technology transfer obligations. These conditions create potential risks to job opportunities, bargaining power, and welfare of domestic workers. From the perspectives of labor law and administrative law, effective protection requires strengthened supervision, integrated data systems, consistent law enforcement, and sustainable human resource development policies. The study concludes that the balance between investment facilitation and labor protection can only be achieved through a justice-oriented regulatory reconstruction that prioritizes national workforce competitiveness while maintaining legal certainty and social welfare.
Problematika Eksekusi Putusan Arbitrase Internasional: Studi Komparatif Antara Regulasi Nasional Dan Uncitral Model Law Lintang Yudhantaka; Fitri Nur Amalia
SPEKTRUM HUKUM Vol 23, No 1 (2026): Jurnal Spektrum
Publisher : PMIH Untag Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/sh.v23i1.7069

Abstract

The Arbitration Law in Indonesia (Law No. 30 of 1999) contains provisions that largely concern domestic arbitration. Only a few articles regulate international arbitration, and even then, they mainly relate to international arbitral awards. However, the classification of international arbitral awards under Law No. 30 of 1999 differs from the regulation under international law, as provided in the UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration 1985 with Amendments as Adopted in 2006 (UNCITRAL Model Law), thereby giving rise to different legal consequences. This article discusses the characteristics of international arbitral awards and the legal consequences of enforcing international arbitral awards from the perspective of national regulations, namely Law No. 30 of 1999, Supreme Court Regulation No. 3 of 2023, and Constitutional Court Decision No. 100/PUU-XXII/2024, as well as the UNCITRAL Model Law. Through legal research using statutory, conceptual, and comparative approaches, the study finds that the classification of international arbitral awards as regulated in several current national regulations still results in the expansion of court authority in handling cases containing foreign elements.

Page 19 of 19 | Total Record : 187

 15   16   17   18   19 

Filter by Year

2013 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 23, No 1 (2026): Jurnal Spektrum Vol 22, No 2 (2025): Jurnal Spektrum Vol 22, No 1 (2025): Jurnal Spektrum Vol 21, No 2 (2024): Jurnal Spektrum Vol 21, No 1 (2024): Jurnal Spektrum Vol 20, No 2 (2023): SPEKTRUM HUKUM Vol 20, No 1 (2023): Jurnal Spektrum Vol 19, No 2 (2022): SPEKTRUM HUKUM Vol 19, No 1 (2022): SPEKTRUM HUKUM Vol 18, No 2 (2021): SPEKTRUM HUKUM Vol 18, No 1 (2021): SPEKTRUM HUKUM Vol 17, No 2 (2020): SPEKTRUM HUKUM Vol 17, No 1 (2020): SPEKTRUM HUKUM Vol 16, No 2 (2019): Jurnal Spektrum Hukum Vol 16, No 1 (2019): Jurnal SPEKTRUM HUKUM Vol 15, No 2 (2018): Jurnal SPEKTRUM HUKUM Vol 15, No 1 (2018): Jurnal SPEKTRUM HUKUM Vol 14, No 2 (2017): Jurnal SPEKTRUM HUKUM Vol 14, No 1 (2017): Jurnal SPEKTRUM HUKUM Vol 13, No 2 (2016): Jurnal SPEKTRUM HUKUM Vol 13, No 1 (2016): Jurnal SPEKTRUM HUKUM Vol 12, No 2 (2015): Jurnal SPEKTRUM HUKUM Vol 12, No 1 (2015): Jurnal SPEKTRUM HUKUM Vol 11, No 2 (2014): Jurnal SPEKTRUM HUKUM Vol 11, No 1 (2014): Jurnal SPEKTRUM HUKUM Vol 10, No 2 (2013): Jurnal SPEKTRUM HUKUM Vol 10, No 1 (2013): Jurnal SPEKTRUM HUKUM More Issue