Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Spektrum Hukum

SH
Website

Published by Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

ISSN : 18580246 EISSN : 23551550 DOI : 10.35973/Spektrum hukum

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Jurnal SPEKTRUM HUKUM, merupakan jurnal peer review yang di terbitkan oleh Program Magister Ilmu Hukum Untag semarang, SPEKTRUM HUKUM diterbitkan dua kali dalam setahun pada bulan April, dan Oktober. Ruang lingkup artikel yang diterbitkan dalam jurnal ini berkaitan dengan berbagai topik di bidang Hukum Pidana, Hukum Perdata bisnis, Hukum politik pemerintahan, Hukum Kesehatan, serta bidang kajian hukum secara luas.

Arjuna Subject : -

Articles 174 Documents

1 2 3 4 5

KEBIJAKAN PEMERITAH DALAM PENETAPAN UPAH MINIMUM MENUJU KEBUTUHAN HIDUP LAYAK BAGI PEKERJA DI JAWA TENGAH Dr. Mashari ,SH,MHum
Jurnal Spektrum Hukum PMIH UNTAG Semarang Vol 12, No 1 (2015): Jurnal SPEKTRUM HUKUM
Publisher : PMIH Untag Semarang

Pengupahan sebagaimana diatur pada pasal 88 ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, bahwa setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pemerintah menetapkan upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktifitas dan pertumbuhan ekonomi. Dalam penetapannya pemerintah melibatkan para pekerja /buruh melalui Serikat Pekerja/Buruh dan Pengusaha Melalui Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO). Penetapan upah minimum seyogianya ditujukan pada upaya pemenuhan kebutuhan hidupyang layak. Kebijakan pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam menetapkan Upah minimum untuk memberikan perlindungan bagi pekerja /buruh dengan tetap memperhitungkan kemampuan perusahaan, sehingga mampu memberikan jaminan kesejahteraan bagi pekerja /buruh dan kelangsungan hidup serta perkembangan perusahaan terjamin. Upah Minimum merupakan “Jaring Pengaman” yaitu ditentukan hanya untuk pekerja/buruh yang bekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Ketentuan inin menuntut di berikannya upah yang lebih besar dari pada Upah Minimum bagi para pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja lebih dari satu tahun.

PRESIDEN DALAM PENGANGKATAN DUTA BESAR REPUBLIK INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945 SETELAH PERUBAHAN Suroto Suroto
Jurnal Spektrum Hukum PMIH UNTAG Semarang Vol 14, No 2 (2017): Jurnal SPEKTRUM HUKUM
Publisher : PMIH Untag Semarang

Fungsi DPR adalah pengawasan legislasi anggaran menjadikan setiap kebijakan pemerintah yang akan dibuat maupun dilaksanakan harus mendapat persetujuannya. Hak prerogatif presiden semakin sempit karena DPR mcncmpatkan diri lembaga penentu kata 'memutuskan”, sehingga rumusan masalah sebagai berikut Presiden dan peran DPR dalam pengangkatan duta besar Republik Indonesia. Metode penelitiannya diskriptif, dengan data sekunder dan hasil penelitianya disusun secara sistematis dan integrasikan dalam hukum tala negara, dilunjukkan dalam pasal 13 ayat (2).“Dalam hal mengangkat duta besar Presiden memperhatikan pertimbangan DPR”. Peran DPR disini yaitu sebagai lembaga penentu tidak hanya hak prerogratif presiden, namun juga melibatkan peran DPR untuk memberikan pertimbangan.

ANALISIS STRUKTUR KELEMBAGAAN DAN KEWENANGAN DPD RI DAN DPR RI DALAM SISTEM BIKAMERAL Suroto -
Jurnal Spektrum Hukum PMIH UNTAG Semarang Vol 15, No 1 (2018): Jurnal SPEKTRUM HUKUM
Publisher : PMIH Untag Semarang

EFEKTIVITAS PENERAPAN PERATURAN MENGENAI PENGUASAAN TANAH PERTANIAN BAGI PEMEGANG HAK ATAS TANAH PERTANIAN YANG BERKEDUDUKAN DI LUAR WILAYAH Hendricus Andrianto
Jurnal Spektrum Hukum PMIH UNTAG Semarang Vol 16, No 1 (2019): Jurnal SPEKTRUM HUKUM
Publisher : PMIH Untag Semarang

SISTEM PEMILU DPD DAN IMPLIKASINYA TERHADAP HUBUNGAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH Suroto -
Jurnal Spektrum Hukum PMIH UNTAG Semarang Vol 14, No 1 (2017): Jurnal SPEKTRUM HUKUM
Publisher : PMIH Untag Semarang

PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH MELALUI GUGATAN SEDERHANA BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG (PERMA) NO. 2 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA Ismiyanto .
Jurnal Spektrum Hukum PMIH UNTAG Semarang Vol 15, No 2 (2018): Jurnal SPEKTRUM HUKUM
Publisher : PMIH Untag Semarang

EKSISTENSI PROTOKOL INTERNET SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PEMBUKTIAN PERKARA CYBER CRIME (CYBER CRIME) Liliana Tedjosaputro
Jurnal Spektrum Hukum PMIH UNTAG Semarang Vol 13, No 1 (2016): Jurnal SPEKTRUM HUKUM
Publisher : PMIH Untag Semarang

AKSEBILITAS PENYANDANG CACAT: DALAM PEMILU DAN DI ERA OTONOMI DAERAH DARI PERSPEKTIF REGULASI Retno Mawarini Sukmariningsih
Jurnal Spektrum Hukum PMIH UNTAG Semarang Vol 11, No 1 (2014): Jurnal SPEKTRUM HUKUM
Publisher : PMIH Untag Semarang

Penerimaan APBN sektor penerimaan pembangunan diperoleh dari penerimaan baik dari sektor ekonomi maupun penerimaan pajak, sementara itu dalam memenuhi kewajiban sebagai warga negara, penyandang cacat juga diwajibkan membayar pajak dan tidak ada pembedaan antara warga negara yang cacat maupun yang tidak, sehingga dari hal tersebut ada kesamaan dalam kewajiban tetapi ketika berbicara hak-hak dari penyandang cacat belum sepenuhnya diperoleh, Lingkungan fisik yang ada baik bangunan maupun ruangan kab/kota juga tidak memberikan aksebilitas atau kemudahan bagi penyandang cacat untuk menuju ke tujuan maupun melakukan aktifitas dan berbagai kegiatan utamanya dalam menyalurkan hak politiknya seperti dalam pemuli legislative yang baru saja dilaksanakan. Sementara warga negara lainnya dengan mudahnya mendapatkan akses itu, kemandirian daerah dalam kerangka ototnomi daerah belum menjamin adanya regulasi tentang Aksebilitas Penyandang Cacat.

MODEL KONSTRUKSI HUKUM YURISPRUDENSI BAKU PIARA SEBAGAI PERKAWINAN ADAT MASYARAKAT MINAHASA Christiani Widowati
Jurnal Spektrum Hukum PMIH UNTAG Semarang Vol 13, No 2 (2016): Jurnal SPEKTRUM HUKUM
Publisher : PMIH Untag Semarang

Hakim memiliki andil yang besar dalam sistem hukum di Indonesia melalui yurisprudensi yang dihasilkannya.Yurisprudensi merupakan salah satu sumber hukum dalam sistem hukum Indonesia yang menganut civil law system,meskipun yang menjadi prioritas utama sumber hukum adalah peraturan perundang-undangan, namun tidak dapat dipungkiri banyak dijumpai ketidak lengkapan peraturan perundang-undangan yang ada, sedangkan dinamika masyarakat terus berjalan dan di sisi lain adanya kewajiban hakim untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang ada dihadapannya tanpa boleh menolak mengadili sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Andil yurispnidensi ini akan semakin terlihat dalam perkara hukum waris adat', dimana pengaturan hukum waris adat bersum berlangsung dari nilai-nilai yang hidup di masyarakat sebagai living law yang tidak tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Untuk lebih fokus dalam telaah artikel ini maka akan dibatasi kajian ini pada metode yang digunakan hakim dalam mengkonstniksikan hukum sehingga melahirkan putusan yurispnidensi atas perkara tentang hukum waris adat Minahasa-Manado yang telah diputus oleh Mahkamah Agung dengan nomor putusan 3199K/Pdt/1986 terkait dengan adanya hubungan Baku Piara yang diakui sebagai lembaga perkawinan adat Minahasa. Tentunya ketika memutus perkara yang belum ada pengaturannya, hakim senantiasa mengindahkan nilai-nilai yang hidup di masyarakat agar putusan tersebut dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat pada umumnya.

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PEMAKAI JASA ELEKTRONIK DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE Liyani Dewi Sanyoto
Jurnal Spektrum Hukum PMIH UNTAG Semarang Vol 14, No 1 (2017): Jurnal SPEKTRUM HUKUM
Publisher : PMIH Untag Semarang

Page 3 of 18 | Total Record : 174

1 2 3 4 5

Filter by Year

2013 2025

Filter By Issues

All Issue Vol 22, No 2 (2025): Jurnal Spektrum Vol 22, No 1 (2025): Jurnal Spektrum Vol 21, No 2 (2024): Jurnal Spektrum Vol 21, No 1 (2024): Jurnal Spektrum Vol 20, No 2 (2023): SPEKTRUM HUKUM Vol 20, No 1 (2023): Jurnal Spektrum Vol 19, No 2 (2022): SPEKTRUM HUKUM Vol 19, No 1 (2022): SPEKTRUM HUKUM Vol 18, No 2 (2021): SPEKTRUM HUKUM Vol 18, No 1 (2021): SPEKTRUM HUKUM Vol 17, No 2 (2020): SPEKTRUM HUKUM Vol 17, No 1 (2020): SPEKTRUM HUKUM Vol 16, No 2 (2019): Jurnal Spektrum Hukum Vol 16, No 1 (2019): Jurnal SPEKTRUM HUKUM Vol 15, No 2 (2018): Jurnal SPEKTRUM HUKUM Vol 15, No 1 (2018): Jurnal SPEKTRUM HUKUM Vol 14, No 2 (2017): Jurnal SPEKTRUM HUKUM Vol 14, No 1 (2017): Jurnal SPEKTRUM HUKUM Vol 13, No 2 (2016): Jurnal SPEKTRUM HUKUM Vol 13, No 1 (2016): Jurnal SPEKTRUM HUKUM Vol 12, No 2 (2015): Jurnal SPEKTRUM HUKUM Vol 12, No 1 (2015): Jurnal SPEKTRUM HUKUM Vol 11, No 2 (2014): Jurnal SPEKTRUM HUKUM Vol 11, No 1 (2014): Jurnal SPEKTRUM HUKUM Vol 10, No 2 (2013): Jurnal SPEKTRUM HUKUM Vol 10, No 1 (2013): Jurnal SPEKTRUM HUKUM More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Anggraeni Endah Kusumaningrum

Contact Email
anggraeni@untagsmg.ac.id

Phone
+6224-3558376

Journal Mail Official
spektrumhukum@untagsmg.ac.id

Editorial Address
Jl. Pemuda 70 Semarang 50133

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Anggraeni Endah Kusumaningrum

Contact Email anggraeni@untagsmg.ac.id

Phone +6224-3558376

Journal Mail Official spektrumhukum@untagsmg.ac.id

Editorial Address Jl. Pemuda 70 Semarang 50133

Location Kota semarang, Jawa tengah INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Anggraeni Endah Kusumaningrum

Contact Email
anggraeni@untagsmg.ac.id

Phone
+6224-3558376

Journal Mail Official
spektrumhukum@untagsmg.ac.id

Editorial Address
Jl. Pemuda 70 Semarang 50133

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA