Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Spektrum Hukum

SH
Website

Published by Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

ISSN : 18580246 EISSN : 23551550 DOI : 10.35973/Spektrum hukum

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Jurnal SPEKTRUM HUKUM, merupakan jurnal peer review yang di terbitkan oleh Program Magister Ilmu Hukum Untag semarang, SPEKTRUM HUKUM diterbitkan dua kali dalam setahun pada bulan April, dan Oktober. Ruang lingkup artikel yang diterbitkan dalam jurnal ini berkaitan dengan berbagai topik di bidang Hukum Pidana, Hukum Perdata bisnis, Hukum politik pemerintahan, Hukum Kesehatan, serta bidang kajian hukum secara luas.

Arjuna Subject : -

Articles 174 Documents

3 4 5 6 7

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG MEWUJUDKAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE Yasminingrum -
Jurnal Spektrum Hukum PMIH UNTAG Semarang Vol 14, No 1 (2017): Jurnal SPEKTRUM HUKUM
Publisher : PMIH Untag Semarang

TINJAUAN YURIDIS KASASI TERHADAP PUTUSAN BEBAS DALAM SISTEM PEMIDANAAN DI INDONESIA Ruddy Handoko
Jurnal Spektrum Hukum PMIH UNTAG Semarang Vol 15, No 2 (2018): Jurnal SPEKTRUM HUKUM
Publisher : PMIH Untag Semarang

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana mengatur mengenai' larangan untuk mengajukan kasasi terhadap putusan bebas. Namun dalam perkembangannya penuntut umum dapat mengajukan kasasi terhadap putusan bebas yang didasarkan pada Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M/ 14-PW.07.03 Tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP. Putusan Mahkamah Agung Nomor 275 K/Pid/1983 merupakan putusan terkait yang pertama kali lahir sebagai yurisprudensi yang mendikotomikan antara putusan bebas murni dan bebas tidak murni. Dalam perkembangan selanjutnya Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK Nomor 114/PUU-X/2012 menghilangkan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang berarti bahwa setiap putusan bebas dapat diajukan upaya hukum kasasi. Hal ini berdampak pada tidak terjadinya keseimbangan antara pihak penuntut umum yang memperjuangkan keadilan dengan terdakwa untuk mencari keadilan dan tidak ada kepastian hukum baik terhadap proses peradilannya maupun bagi terdakwa iru sendiri. Perlu ada suatu solusi untuk menciptakan keseimbangan hukum antara pihak terdakwa untuk mencari keadilan dengan pihak penuntut umum untuk memperjuangkan keadilan. Solusi tersebut dengan cara menganalisis upaya hukum lain yang ada atau dengan cara mereformulasikan kembali secara jelas tentang pengaturan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang akan datang.

REKONSEPTUALISASI SISTEM PEMIDANAAN BAGI PELAKU TINDAK PIDANA LANJUT USIA DALAM RANGKA KEBIJAKAN KRIMINAL Krismiyarsi Krismiyarsi
Jurnal Spektrum Hukum PMIH UNTAG Semarang Vol 13, No 1 (2016): Jurnal SPEKTRUM HUKUM
Publisher : PMIH Untag Semarang

PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP HARUSKAH BERDASARKAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK ATAU UNSUR KESALAHAN Edy Lisdiyono
Jurnal Spektrum Hukum PMIH UNTAG Semarang Vol 11, No 2 (2014): Jurnal SPEKTRUM HUKUM
Publisher : PMIH Untag Semarang

Lingkungan hidup sebagai satu kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, didalamnya termasuk manusia dan makhluk hidup lainnya harus dilindungi keberadaannya. Fakta yang terjadi keberadaan lingkungan hidup semakin hari semakin berkurang daya dukung dan daya tampung akibat ulah tangan manusia yang hanya mengejar segi keuntungan materiil saja, akan tetapi kemampuan lingkungan hidup kurang mendapatkan perlindungan dan tidak dipelihara dengan baik. Akhirnya para pemerhati dan pecinta lingkungan harus mengajukan gugatan sengketa lingkungan hidup ke Pengadilan. Dalam proses penyelesaian di Pengadilan, Hakim masih gamang apakah dengan menerapkan azas tanggung jawab mutlak atau berdasarkan unsur kesalahan, walaupun telah secara jelas Undang-undang Lingkungan Hidup No.32/ 2009 atas perubahan dari UU No. 23/1997 dan UU No. 4/1982 di dalamnya mengatur penerapan dengan tanggung jawab mutlak bagi pelaku pencemaran. Namun dari beberapa sengketa lingkungan hidup Hakim masih menerapkan dengan unsur kesalahan.

KAJIAN HUKUM PEMBERIAN KUASA SEBAGAl PERBUATAN HUKUM SEPIHAK DALAM SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN Liliana Tedjosaputro
Jurnal Spektrum Hukum PMIH UNTAG Semarang Vol 13, No 2 (2016): Jurnal SPEKTRUM HUKUM
Publisher : PMIH Untag Semarang

PENYELESAIAN PELANGGARAN LALU LINTAS MELALUI ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION (ADR) Mohammad Sajudin
Jurnal Spektrum Hukum PMIH UNTAG Semarang Vol 14, No 1 (2017): Jurnal SPEKTRUM HUKUM
Publisher : PMIH Untag Semarang

TANGGUNG JAWAB HUKUM RUMAH SAKIT TERHADAP PENANGANAN PASIEN GAWAT DARURAT DI RUMAH SAKIT Sri Wahyuni
Jurnal Spektrum Hukum PMIH UNTAG Semarang Vol 14, No 2 (2017): Jurnal SPEKTRUM HUKUM
Publisher : PMIH Untag Semarang

Rumah Sakit mcmiliki kewajiban untuk memberikan pertolongan (emergency)tanpa mengharuskan pembayaran uang muka terlebih dahulu, hal ini tertuang dalam Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu, Pasal 32 ayat ( 1 ) Dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan, baik pemerintah maupun swasta, wajib memberikan pelayanan kesehatan bagi penyelamatan nyawa pasien dan pecegahan keeacatan terlebih dahulu. Pasal 32 ayat ( 2 ) Dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan, baik pemerintah maupun swasta dilarang menolak pasien dan/atau meminta uang muka. Permasalahan yang diajukan :1. Bagaimana Tanggungjawab Hukum Rumahsakit terhadap Pasien gawat darurat?2. Apa hambatan dan solusi Rumah sakit terhadap penanganan pasien gawat darurat di Rumah Sakit?3 .Bagaimana Akibat Hukum terhadap Rumah Sakit menolak memberikan penanganan pada pasien Gawat Darurat?.Tujuan dilakukan penelitian ini adalah Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui dan meganalisis Tanggungjawab Hukum Rumah sakit terhadap Pasien gawat darurat. 2.Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan dan Solusi Rumah sakit terhadap penangana pasien gawat darurat di Rumah Sakit. 3. Untuk mengetahui Akibat Hukum terhadap Rumah Sakit menolak memberikan penanganan pada pasien Gawat Darurat. Metoda penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan data sekunder dari kepustakaan yang didukung dengan data primer dari hasil wawancara terbuka, dianalisis dengan mengunakan metode deskritif analisis. Adapun hasil penelitiannya : Rumah Sakit bertanggung jawab atas tindakan tenaga kesehatan di rumah sakit, yang menyebabkan kerugian pada seseorang / pasien, dengan dasar secara yuridis normatif hal ini merupakan penerapan ketentuan Pasal 1367KUHPerdata dan pasal 46 Undang-undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Dari jenis pelayanan yang ada di rumah sakit, diharapkan dapat memberikan pengobatan dan pemulihan kesehatan kepada pasien. Salah satu pelayanan yang ada di rumah sakit adalah pelayanan gawat darurat

PEMBANGUNAN SISTEM HUKUM EKONOMI INDONESIA BERLANDASKAN PADA NILAI PANCASILA DI ERA GLOBALISASI Edi Pranoto
Jurnal Spektrum Hukum PMIH UNTAG Semarang Vol 15, No 1 (2018): Jurnal SPEKTRUM HUKUM
Publisher : PMIH Untag Semarang

PENYELESAIAN TINDAK PIDANA DISERSI SECARA IN ABSENSIA DI PENGADILAN MILITER II-10 SEMARANG Warsono .
Jurnal Spektrum Hukum PMIH UNTAG Semarang Vol 16, No 1 (2019): Jurnal SPEKTRUM HUKUM
Publisher : PMIH Untag Semarang

URGENSI PEMBARUAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DALAM DINAMIKA MASYARAKAT INDONESIA Nunung Nugroho
Jurnal Spektrum Hukum PMIH UNTAG Semarang Vol 14, No 1 (2017): Jurnal SPEKTRUM HUKUM
Publisher : PMIH Untag Semarang

Page 5 of 18 | Total Record : 174

3 4 5 6 7

Filter by Year

2013 2025

Filter By Issues

All Issue Vol 22, No 2 (2025): Jurnal Spektrum Vol 22, No 1 (2025): Jurnal Spektrum Vol 21, No 2 (2024): Jurnal Spektrum Vol 21, No 1 (2024): Jurnal Spektrum Vol 20, No 2 (2023): SPEKTRUM HUKUM Vol 20, No 1 (2023): Jurnal Spektrum Vol 19, No 2 (2022): SPEKTRUM HUKUM Vol 19, No 1 (2022): SPEKTRUM HUKUM Vol 18, No 2 (2021): SPEKTRUM HUKUM Vol 18, No 1 (2021): SPEKTRUM HUKUM Vol 17, No 2 (2020): SPEKTRUM HUKUM Vol 17, No 1 (2020): SPEKTRUM HUKUM Vol 16, No 2 (2019): Jurnal Spektrum Hukum Vol 16, No 1 (2019): Jurnal SPEKTRUM HUKUM Vol 15, No 2 (2018): Jurnal SPEKTRUM HUKUM Vol 15, No 1 (2018): Jurnal SPEKTRUM HUKUM Vol 14, No 2 (2017): Jurnal SPEKTRUM HUKUM Vol 14, No 1 (2017): Jurnal SPEKTRUM HUKUM Vol 13, No 2 (2016): Jurnal SPEKTRUM HUKUM Vol 13, No 1 (2016): Jurnal SPEKTRUM HUKUM Vol 12, No 2 (2015): Jurnal SPEKTRUM HUKUM Vol 12, No 1 (2015): Jurnal SPEKTRUM HUKUM Vol 11, No 2 (2014): Jurnal SPEKTRUM HUKUM Vol 11, No 1 (2014): Jurnal SPEKTRUM HUKUM Vol 10, No 2 (2013): Jurnal SPEKTRUM HUKUM Vol 10, No 1 (2013): Jurnal SPEKTRUM HUKUM More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Anggraeni Endah Kusumaningrum

Contact Email
anggraeni@untagsmg.ac.id

Phone
+6224-3558376

Journal Mail Official
spektrumhukum@untagsmg.ac.id

Editorial Address
Jl. Pemuda 70 Semarang 50133

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Anggraeni Endah Kusumaningrum

Contact Email anggraeni@untagsmg.ac.id

Phone +6224-3558376

Journal Mail Official spektrumhukum@untagsmg.ac.id

Editorial Address Jl. Pemuda 70 Semarang 50133

Location Kota semarang, Jawa tengah INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Anggraeni Endah Kusumaningrum

Contact Email
anggraeni@untagsmg.ac.id

Phone
+6224-3558376

Journal Mail Official
spektrumhukum@untagsmg.ac.id

Editorial Address
Jl. Pemuda 70 Semarang 50133

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA