cover
Contact Name
Anggraeni Endah Kusumaningrum
Contact Email
anggraeni@untagsmg.ac.id
Phone
+6224-3558376
Journal Mail Official
spektrumhukum@untagsmg.ac.id
Editorial Address
Jl. Pemuda 70 Semarang 50133
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Spektrum Hukum
ISSN : 18580246     EISSN : 23551550     DOI : 10.35973/Spektrum hukum
Core Subject : Social,
Jurnal SPEKTRUM HUKUM, merupakan jurnal peer review yang di terbitkan oleh Program Magister Ilmu Hukum Untag semarang, SPEKTRUM HUKUM diterbitkan dua kali dalam setahun pada bulan April, dan Oktober. Ruang lingkup artikel yang diterbitkan dalam jurnal ini berkaitan dengan berbagai topik di bidang Hukum Pidana, Hukum Perdata bisnis, Hukum politik pemerintahan, Hukum Kesehatan, serta bidang kajian hukum secara luas.
Arjuna Subject : -
Articles 174 Documents
TINJAUAN YURIDIS HAK-HAK KARYAWAN DALAM PERMOHONAN KEPAILITAN BADAN USAHA MILIK NEGARA (PERSERO) Davin Surya Wijaya
Jurnal Spektrum Hukum PMIH UNTAG Semarang Vol 15, No 2 (2018): Jurnal SPEKTRUM HUKUM
Publisher : PMIH Untag Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (275.406 KB) | DOI: 10.35973/sh.v15i2.1122

Abstract

PENYELESAIAN SENGKETA KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK Dl PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SEMARANG Tony Prasetyo
Jurnal Spektrum Hukum PMIH UNTAG Semarang Vol 13, No 2 (2016): Jurnal SPEKTRUM HUKUM
Publisher : PMIH Untag Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (358.462 KB) | DOI: 10.35973/sh.v13i2.1091

Abstract

DEALEKTIKA TEORITIS SISTEM EKONOMI PASAR SOSIAL DENGAN SISTEM EKONOMI KERAKYATAN BERDASARKAN PANCASILA (STUDI PENJABARAN DAN IMPLEMENTASI IDEOLOGI EKONOMI DAN POLITIK AGRARIA) FIRMAN MUNTAQO
Jurnal Spektrum Hukum PMIH UNTAG Semarang Vol 11, No 1 (2014): Jurnal SPEKTRUM HUKUM
Publisher : PMIH Untag Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2726.241 KB) | DOI: 10.35973/sh.v11i1.497

Abstract

Sistem ekonomi suatu negara pada dasarnya adalah penjabaran visi misi ideologi suatu bangsa  dalam rangka mencapai kesejahteraan rakyatnya yang dijabarkan sebagai politik ekonomi yang dilegalisasi dengan  instrument hukum tertulis, yaitu peraturan perundang-undangan sebagai dasar konstitusional pelaksaanya. Idealnya politik ekonomi dan sistem ekonomi dibentuk atas dasar ideologi bangsa yang di bangun berdasarkan aspek Natuur maupun Culturur bangsa, juga harus mampu berinteraksi dengan perkembangan sosial negara bangsa dan perkembangan sistem ekonomi dunia secara seimbang, dengan mengabdi pada tujuan nasional, yaitu kesejahteraan rakyatnya
TINJAUAN HUKUM KEWAJIBAN VERIFIKASI DAN VALIDASI BEA PEROLEHAN TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) BAGI WAJIB PAJAK YANG MENGIKUTI PENGAMPUNAN PAJAK DI KOTA SEMARANG Erlina Setyawati
Jurnal Spektrum Hukum PMIH UNTAG Semarang Vol 14, No 2 (2017): Jurnal SPEKTRUM HUKUM
Publisher : PMIH Untag Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (212.591 KB) | DOI: 10.35973/sh.v14i2.1081

Abstract

Verifikasi lapangan BPHTB seringkali menimbulkan konflik atau permasalahan dalam pelaksanaannya. Salah satu yang terjadi adalah di saat wajib pajak akan melakukan balik nama, mereka dihadapkan pada pembayaran nilai BPHTB yang dihitung berdasarkan tahun berjalan, padahal tanah dan/atau bangunan yang akan mereka balik nama diperoleh sebelum tahun 2015 yang tentu saja saat itu nilai perolehannya masih di bawah nilai sekarang dan secara UU Pengampunan Pajak nilai tanah dan/atau bangunan saat mengikuti Pengampunan Pajak dinilai secara wajar pada akhir Tahun Pajak Terakhir yaitu tahun 2015. Adapun perumusan masalah yang diteliti adalah kebijakan khusus apa yang mengatur proses validasi dan verifikasi Pemerintah Daerah dalam menentukan nilai peralihan hak atas tanah dan/atau bangunan bagi wajib pajak yang mengikuti pengampunan pajak di kota Semarang? Bagaimana penyelesaiannya jika terdapat perbedaan persepsi dalam menentukan nilai peralihan hak atas tanah dan/atau bangunan? Serta apakah hambatan dalam pelaksanaan proses verifikasi dan validasi BPHTB di kota Semarang? Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pemerintah Daerah masih menggunakan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dalam melakukan proses verifikasi dan validasi. (2) Sebelum dan sesudah diberlakukannya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 yang berlaku sejak diundangkan yaitu tanggal 14 Agustus 2017, dasar yang digunakan Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) adalah nilai sesuai tahun berjalan. (3) Hambatan dalam proses verifikasi dan validasi BPHTB di Kota Semarang terdiri dari hambatan internal dan hambatan eksternal seperti ketersediaan sumber daya manusia, kurang optimalnya penugasan, pemeriksaan dilakukan lebih dari satu kali sehingga tidak efisien dari segi waktu dan biaya, serta jangka waktu pelaksanaan yang lama (bisa lebih dari satu bulan)
PELAKSANAAN SISTEM PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN DALAM PEMERIKSAAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI Utik Basuki Budi Hastuti
Jurnal Spektrum Hukum PMIH UNTAG Semarang Vol 13, No 1 (2016): Jurnal SPEKTRUM HUKUM
Publisher : PMIH Untag Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (215.402 KB) | DOI: 10.35973/sh.v13i1.1138

Abstract

PERGULATAN HUKUM DAN ETIK TERHADAP EUTHANASIA DI RUMAH SAKIT Anggraeni Endah Kusumaningrum
Jurnal Spektrum Hukum PMIH UNTAG Semarang Vol 16, No 1 (2019): Jurnal SPEKTRUM HUKUM
Publisher : PMIH Untag Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (315.996 KB) | DOI: 10.35973/sh.v16i1.1126

Abstract

PENYELESAIAN PERSELISIHAN DI PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL Hono Sejati
Jurnal Spektrum Hukum PMIH UNTAG Semarang Vol 15, No 1 (2018): Jurnal SPEKTRUM HUKUM
Publisher : PMIH Untag Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (248.303 KB) | DOI: 10.35973/sh.v15i1.1107

Abstract

KEBIJAKAN KRIMINAL PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA EKONOMI Juhari Juhari
Jurnal Spektrum Hukum PMIH UNTAG Semarang Vol 15, No 2 (2018): Jurnal SPEKTRUM HUKUM
Publisher : PMIH Untag Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (184.686 KB) | DOI: 10.35973/sh.v15i2.1117

Abstract

FUNGSI BEDAH MAYAT FORENSIK (AUTOPSI) UNTUK MENCARI KEBENARAN MATERIIL DALAM SUATU TINDAK PIDANA Kastubi Kastubi
Jurnal Spektrum Hukum PMIH UNTAG Semarang Vol 13, No 1 (2016): Jurnal SPEKTRUM HUKUM
Publisher : PMIH Untag Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (263.121 KB) | DOI: 10.35973/sh.v13i1.1097

Abstract

KEDUDUKAN HUKUM YAYASAN SETELAH DITERBITKANNYA UNDANG-UNDANG NO. 28 TAHUN 2004 edy Lisdiyonno
Jurnal Spektrum Hukum PMIH UNTAG Semarang Vol 10, No 1 (2013): Jurnal SPEKTRUM HUKUM
Publisher : PMIH Untag Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (423.035 KB) | DOI: 10.35973/sh.v10i1.622

Abstract

Yayasan sebelum terbitnya Undang- undang No. 28 tahun 2004 atas perubahan Undang- undang No. 16 Tahun 2001, keberadaanya hanya didasarkan atas doktrin dan yurisprudensi. Berdasarkan ketentuan pasal 71 Undang -undang No. 28 Tahun 2004 atas perubahan dari Undang No. 16 tahun 2001 yayasan yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan mempunyai izin melakukan kegiatan dari instansi terkait tetap diakui sebagai badan hukum.Yayasan dalam kegiatan usahanya tidak ada larangan mendirikan badan usaha asal keuntungan dari kegiatan badan usaha tidak dinikmati oleh Para Pembina Pengurus dan Pengawas.

Page 6 of 18 | Total Record : 174