Jurnal Ilmiah HUBUNGAN INTERNASIONAL
JIHI can be a reference and literature source for academician in International Relations area as it consists of articles and research reports on International Relations Issues. Articles and research reports are written by academics who is the expert on its field like Security Studies, International Political Economy, Regime, International Organization, Gender and International Relations, Diplomacy, Media and International Relations, etc.
Articles
336 Documents
<![CDATA[Pengaruh Legitimasi Uni Eropa Terhadap Proses De-Eropanisasi di Turki Pasca Kudeta Militer 15 Juli 2016 ]]>
<![CDATA[Farandy Nurmeiga]]>;
<![CDATA[Henny Saptatia Drajati Nugrahani]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional Vol. 16 No. 2 (2020): Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional ]]>
Publisher : <![CDATA[Parahyangan Center for International Studies ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26593/jihi.v16i2.3422.143-158
<![CDATA[Tahun 2019 ditandai sebagai 56 tahun berlangsungnya hubungan diplomatik antara Turki dan Uni Eropa. Selama hubungan diplomatik tersebut berlangsung, Turki juga berupaya untuk menjadi bagian dari keanggotaan penuh Uni Eropa. Uni Eropa memiliki kepentingan untuk bertindak sebagai kekuatan normatif di Turki selama proses negosiasi keanggotaan. Namun, proses negosiasi tidak berjalan dengan mudah terutama pasca terjadinya kudeta militer 15 Juli 2016 di Turki. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan proses de-Eropanisasi pasca peristiwa kudeta dan pengaruh legitimasi Uni Eropa dalam menjalankan peran sebagai kekuatan normatif sehingga terjadi de-Eropanisasi di Turki. Penulis menggunakan konsep de-Eropanisasi dan teori legitimasi untuk mencapai tujuan penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang datanya diperoleh dari studi pustaka berupa buku, artikel jurnal, berita, dan internet. Penelitian ini memiliki temuan bahwa tindakan yang diambil Presiden Erdoğan dan partai AKP dalam merespons kudeta militer tidak mencerminkan nilai demokrasi, aturan hukum, dan HAM yang diagungkan oleh Uni Eropa. Hal ini juga dipengaruhi oleh lemahnya legitimasi Uni Eropa di Turki akibat dari bangkitnya pemahaman xenophobia serta Islamophobia di Eropa. Selain itu, Uni Eropa juga gagal menepati janji untuk memberikan hak bebas visa kepada Turki.]]>
<![CDATA[Rethinking the Larger Pattern of the American Interest in the Arab Gulf ]]>
<![CDATA[Hasnan Bachtiar]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional Vol. 16 No. 2 (2020): Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional ]]>
Publisher : <![CDATA[Parahyangan Center for International Studies ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26593/jihi.v16i2.3427.179-193
<![CDATA[This paper evaluates the larger pattern of American interest in the Arab Gulf. It questions whether the pattern is based on ideological or economic interest. It also critically examines various data and interprets following their (data) social, economic and political interlinks and special topics that have been significantly proposed in the state policy. This paper argues that the US foreign policy represents two larger directions of its interest: economy and ideology. Both have linked together and interrelatedly have determined and have been determined by strategic culture of the states in the region and its complexities covering all national, interstate, regional, broader regional (Middle East) and global levels. This paper also arguably states that there is no single interest that can be oversimplified, but it has remained highly dynamic or has demonstrated multiple complexities of the interest in which they are represented by issues of oil, war on terrorism, nuclear weapon and Israel.]]>
<![CDATA[Analisis Dampak Krisis Pangan terhadap Human Security di Etiopia ]]>
<![CDATA[Falhan Hakiki]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional Vol. 16 No. 2 (2020): Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional ]]>
Publisher : <![CDATA[Parahyangan Center for International Studies ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26593/jihi.v16i2.3476.127-142
<![CDATA[Etiopia merupakan negara yang telah sering mengalami kekeringan dan fenomena El Nino. Hal tersebut telah terjadi begitu lama yang mengakibatkan dampak-dampak yang ditimbulkan seperti krisis pangan yang menyebabkan kelaparan hingga menimbulkan korban jiwa. Pada artikel ini, penulis menganalisis dampak krisis pangan yang terjadi di Etiopia yang mengakibatkan terganggunya human security di Etiopia menggunakan konsep human security dan food security, dimana menurut United Nations Development Programme (UNDP) bahwa ketika salah satu aspek human security sebuah negara terganggu, maka juga berdampak kepada human security suatu negara, termasuk Etiopia dimana aspek food security yang terganggu berdampak kepada human security. Kemudian penulis menganalisis dampak dari krisis makanan terhadap human security di Etiopia dapat dari tiga dimensi Human Development Index (HDI), yaitu angka harapan hidup, standar hidup dan pendapatan, beserta tingkat pendidikan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari tiga dimensi HDI, krisis pangan tidak memberikan pengaruh terhadap human security di Etiopia, walaupun krisis pangan mengakibatkan jatuhnya korban jiwa, penyakit, dan malnutrisi.]]>
<![CDATA[Ketergantungan Negara terhadap Pasar Internasional dalam Mencapai Ketahanan Pangan (Dengan fokus perbandingan negara Indonesia dengan Vietnam, Malaysia, dan Amerika Serikat) ]]>
<![CDATA[Hermini Susiatiningsih]]>;
<![CDATA[Ni Made Laksmi Udayani]]>;
<![CDATA[Andi Akhmad Basith Dir]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional Vol. 16 No. 2 (2020): Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional ]]>
Publisher : <![CDATA[Parahyangan Center for International Studies ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26593/jihi.v16i2.3478.227-241
<![CDATA[Food security become very important as food crisis occurred in 2008. Under the administration of Susilo Bambang Yudhoyono in 2009 to 2014, the crisis due to increase in population in Indonesia encourages increase in food demand. However, to fulfill Indonesia’s food demand it still depends on the availability from international market. This research aims to analyze why countries like Indonesia dependent on international markets for food security aspect despite having the capability to achieve fulfillment on food. To analyze the reasons, the concepts of comparative advantage, dependency, and national capabilities will be use to analyze the factors on why nations depend on international market to achieve its food security. Accompanied by a comparison between Indonesia with Vietnam, Malaysia, and United States to see the similarities and differences to achieved food security in the international market. With qualitative research methods and comparison focus on explanative research also using literature studies in data collection. The results of this study finds that Indonesia dependence are influenced by comparative advantage policy of other countries which in this case are Vietnam and Malaysia, the international market system that encourages dependency, and Indonesia inability to maximizing its national capability compared to United States. Keywords: dependency, comparative advantage, national capabilities, Indonesia, food security.]]>
<![CDATA[Indonesia-Russia Strategic Partnership in Southeast Asia Region ]]>
<![CDATA[Hendra Manurung]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional Vol. 17 No. 1 (2021): Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional ]]>
Publisher : <![CDATA[Parahyangan Center for International Studies ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26593/jihi.v17i1.3488.77-96
<![CDATA[This paper aims to elaborate Indonesia and Russia bilateral relations, which closer post March 2018, after both countries leaders in Moscow agree accelerating the draft of the new strategic partnership agreement. Foreign Ministers Retno Marsudi and Sergey Lavrov signed a Plan of Consultation 2017 to 2019 pursued at bilateral interactions intensification. Kremlin views Jakarta as regional influential power and able to become dominant regional actor in Southeast Asian. This paper revealed, through Russia with ASEAN dialogue partnership, thus, a road map under working framework in strengthening closer relations along with mutual benefits pursued by Jakarta and Moscow also should be implemented and proceed further.]]>
<![CDATA[Jalan Terjal Implementasi Reconciliation and Healing Foundation oleh Korea Selatan dalam Hubungan dengan Jepang ]]>
<![CDATA[Maria Aurelia Primastuti Puspasari]]>;
<![CDATA[Hermini Susiatiningsih]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional Vol. 17 No. 1 (2021): Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional ]]>
Publisher : <![CDATA[Parahyangan Center for International Studies ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26593/jihi.v17i1.3507.97-120
<![CDATA[Comfort Women Agreement sebagai upaya penyelesaian isu comfort women diantara Korea Selatan dan Jepang telah tercapai di tahun 2015. Sebagai tindak lanjut dalam perwujudan skema perjanjian tersebut, salah satu kebijakan yang harus diimplementasikan oleh pemerintah Korea Selatan yakni mendirikan sebuah yayasan untuk memberi dukungan kepada semua mantan comfort women dalam penyembuhan luka psikologis melalui kontribusi dana dari anggaran Pemerintah Jepang. Namun Comfort Women Agreement dan pendirian yayasan yang kemudian dinamai Reconciliation and Healing Foundation masih ditanggapi dengan respon negatif dari masyarakat dan korban comfort women di Korea Selatan. Hal ini menjadi jalan terjal yang dihadapi dalam proses implementasi Reconciliation and Healing Foundation dan berujung pada pembubaran yayasan tersebut pada tahun 2018. Penelitian ini bermaksud menjelaskan bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan implementasi yayasan tersebut oleh Korea Selatan dalam skema perwujudan Comfort Women Agreement. Untuk menganalisis fenomena tersebut akan menggunakan teori implementasi kebijakan dari Merilee S. Grindle. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bagaimana konten kebijakan dan lingkungan implementasi menjadi faktor yang mengakibatkan terbentuknya jalan terjal dalam proses implementasi Reconciliation and Healing Foundation.]]>
<![CDATA[Perbandingan Keefektifan Peace Enforcement oleh PMC’s dengan PBB dalam Resolusi Konflik di Sierra Leone ]]>
<![CDATA[Naufal Muhammad Firdaus]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional Vol. 16 No. 2 (2020): Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional ]]>
Publisher : <![CDATA[Parahyangan Center for International Studies ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26593/jihi.v16i2.3510.211-226
<![CDATA[Konflik interal yang terjadi di Sierra Leone pada tahun 1991 merupakan salah satu contoh sifat konflik yang mulai berubah semenjak berakhirnya Perang Dingin dimana konflik antarnegara mulai berkurang dan berubah menjadi konflik internal di dalam sebuah negara. Dalam hal ini upaya resolusi konflik pun perlu melakukan perubahan dimana dalam hal ini terdapat 2 badan yang memiliki legitimasi yaitu PBB dan PMC yang dalam resolusinya pun berbeda satu sama lainnya, dalam hal ini PBB lebih menggunakan cara persuasif dengan mengajak kedua pihak yang berkonflik untuk merundingkan bagaimana mengakhiri konflik secara diplomatis dan tanpa kekerasan dengan melakukan gencatan senjata, sedangkan PMC sendiri menggunakan cara kekerasan dalam resolusi konfliknya dengan membantu pemerintahan yang sedang berjalan untuk menanggulangi masalah gerilyawan tersebut secara militer dan memaksa mereka untuk berdamai dengan pemerintah, kedua hal ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing namun pada akhirnya ternyata cara penggunaan kekerasan dalam resolusi konflik terbukti lebih berhasil dalam mengurangi intensitas konflik yang terjadi.]]>
<![CDATA[Analisis Dimensi Internasional Konflik Papua dalam Model Counterinsurgency (COIN) ]]>
<![CDATA[Muhammad Angga Ramdhan]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional Vol. 17 No. 1 (2021): Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional ]]>
Publisher : <![CDATA[Parahyangan Center for International Studies ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26593/jihi.v17i1.3532.139-152
<![CDATA[ABSTRACTMcCormick counter-insurgency diamond model is staple theoretical framework to describe Indonesia’s military strategy in quelling Papuan insurgencies. The paper offers new meaning in interpreting the model by focusing on the lens of conflict and international relations studies. To achieve its purpose, this paper use qualitative method of literature study to explain why the internationalization of unresolved Papuan issues can hinder Indonesian government efforts to win the war against Papuan insurgencies. The result shown in the analysis identified that impunity and economic inequalities had become the triggering factor for Papuan conflict internationalization, making the conflict more complex, and ended strengthening insurgency groups against Indonesian government. Thus the paper recommends to address impunity and economic inequality first before attempting to eliminate the Papuan insurgency groups.]]>
<![CDATA[Tiga Model Promosi Demokrasi Menurut Lavenex dan Schimmelfennig: Kontribusi Uni Eropa dalam Peningkatan Demokrasi di Myanmar ]]>
<![CDATA[Meilinda Sari Yayusman]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional Vol. 17 No. 1 (2021): Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional ]]>
Publisher : <![CDATA[Parahyangan Center for International Studies ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26593/jihi.v17i1.3543.121-137
<![CDATA[Transisi politik di tahun 2011 mendorong Myanmar untuk menjadi negara yang lebih demokratis. Pemilihan umum pada tahun 2010 telah mengubah sistem pemerintahan Myanmar dari dominasi militer junta menuju pemerintahan sipil di bawah Presiden terpilih, U Thein Sein. Kondisi ini mendorong Myanmar untuk melakukan perbaikan kualitas demokrasi dengan segera. Hal ini juga dilihat sebagai kesempatan bagi Uni Eropa sebagai aktor normatif untuk mempromosikan norma-norma demokrasi dan sampai batas tertentu, memberikan kontribusi untuk peningkatan demokrasi di Myanmar. Menggunakan metodologi kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk memeriksa sejauh mana kontribusi Uni Eropa dalam promosi demokrasi telah membawa peningkatan demokrasi di Myanmar dengan berpedoman pada tiga model promosi demokrasi, yakni linkage, leverage, dan governance. Penelitian ini juga bermaksud untuk menentukan model mana yang dianggap paling efektif bagi Uni Eropa untuk peningkatan demokrasi di Myanmar. Berdasarkan penelitian ini, dapat dikatakan bahwa Uni Eropa telah berkontribusi dalam peningkatan demokrasi dimana model linkage dan governance dianggap sebagai cara paling efektif untuk mempromosikan demokrasi di negara tersebut. Namun, model leverage dianggap sulit untuk digunakan dalam implementasi promosi demokrasi di Myanmar. Beberapa komponen dalam model ini tidak dapat diaplikasikan sepenuhnya ketika berbicara tentang persyaratan politik sebagai instrumen untuk promosi demokrasi. Hal ini dikarenakan oleh sejauh ini apa yang telah dilakukan oleh Uni Eropa terhadap Myanmar tidak memberlakukan persyaratan politik.Kata kunci: model promosi demokrasi Uni Eropa; aktor normatif; Myanmar]]>
<![CDATA[Proteksionisme Trump dan Masa Depan Supremasi Politik AS ]]>
<![CDATA[Ahmad Sahide]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional Vol. 17 No. 1 (2021): Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional ]]>
Publisher : <![CDATA[Parahyangan Center for International Studies ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26593/jihi.v17i1.3570.1-16
<![CDATA[Donald Trump, Presiden Amerika Serikat, sudah menunjukkan arah kebijakan inward-looking atau proteksionisme sejak awal kampanyenya menuju White House. Sebagai presiden dengan latar belakang pengusaha, Trump melihat bahwa pasar bebas dengan membiarkan semua berjalan sesuai dengan mekanisme pasar lebih banyak merugikan Amerika Serikat. Oleh karena itu, bagi Trump, rakyat Amerika membutuhkan kehadiran negara untuk melindungi (proteksi) produk yang dihasilkan dalam menghadapi produk-produk yang datangnya dari luar (produk impor). Pandangan ‘America First’ Trump inilah yang memunculkan gejolak politik global. Tidak lama setelah menjadi Presiden AS, Trump akhirnya menepati janjinya dengan mengeluarkan peraturan tarif bagi produk impor, terutama yang datang dari China dan Meksiko. Hasil dari kajian ini menunjukkan bahwa kebijakan proteksionisme yang diambil oleh Trump tersebut memicu terjadinya perang dagang karena China, sebagai salah satu negara super power, tidak berdiam diri. China membalas kebijakan Trump dengan tarif yang tinggi untuk produk impor yang datang dari Amerika Serikat. Perang Dagang pun menjadi tidak terhindarkan dan hal ini memengaruhi gejolak ekonomi global. Dampak dari perang dagang yang dipicu oleh kebijakan inward-looking Trump ini adalah sekutu AS di Eropa, yang menganut ekonomi liberal pun mulai tidak sejalan dengan langkah politik Trump sehingga hal ini mengancam supremasi politik AS dalam kancah politik global. Di satu sisi, China kini sedang bangkit dan diprediksi bahwa negara Tirai Bambu tersebut akan menggantikan supremasi politik global Amerika Serikat. Keberanian China dalam melayani AS di bawah Trump dalam perang dagang mengindikasikan bahwa AS bukan lagi negara yang memegang kendali dunia sepenuhnya. Maka, supremasi politik global Amerika dalam ancaman. China adalah salah satu negara yang menjadi ancaman nyata dan di depan mata.]]>
