cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muh. Sudirman
Contact Email
muh.sudirman@unm.ac.id
Phone
+6281355035326
Journal Mail Official
tomalebbi@unm.ac.id
Editorial Address
Jurusan PPKn dan Hukum FIS-H UNM, Gedung FIS UNM Lt. 1 Jalan Raya Pendidikan No. 1 Kampus UNM Gunungsari Baru, Makassar 90222
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
TOMALEBBI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Hukum, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)
Published by Universitas Negeri Makassar
ISSN : 23556439     EISSN : 29623685     DOI : https://doi.org/10.56680/jt.v12i4
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Tomalebbi merupakan jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dan Hukum dengan fokus dan ruang lingkup kajian adalah pemikiran dan hasil penelitian hukum yang berkaitan dengan Ilmu Hukum, Hukum Adat, Hukum Islam, Hukum Ekonomi, Hukum Tata Negara, Perbandingan Hukum, Hukum Pidana, Hukum Perdata, Ilmu Pendidikan, Teknologi pendidikan dan pemebelajaran, Manajemen Pendidikan, Media pembelajaran, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Volume 10, Nomor 2 (Juli 2023)" : 7 Documents clear
Analisis Program Kampus Mengajar Terhadap Kemampuan Literasi Dan Numerasi Peserta Didik UPTD SD Negeri 99 Barru Mustaring Mustaring; Mustari Mustari; cornelia euvenias sampe ramos
Jurnal Tomalebbi Volume 10, Nomor 2 (Juli 2023)
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Bentuk kegiatan literasi dan numerasi dalam pelaksanaan program kampus mengajar di UPTD SD Negeri 99 Barru. (2) Hasil pelaksanaan kegiatan literasi dan numerasi di UPTD SD Negeri 99 Barru. Untuk mencapai tujuan tersebut maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui data dokumentasi, dan wawancara. Data yang diperoleh dari hasil penelitian diolah menggunakan analisis deskriptif kualitatif.
PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENGAWASAN PEMBANGUNAN DI DESA ENREKENG KECAMATAN GANRA KABUPATEN SOPPENG Rifdan Rifdan; Mustaring Mustaring; Megawati Masali
Jurnal Tomalebbi Volume 10, Nomor 2 (Juli 2023)
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: This study aims to (1) identify and obtain data regarding the implementation of the functions of the Village Consultative Council in Development Supervision in Enrekeng Village, Ganra District, Soppeng Regency. (2) knowing and obtaining data regarding the inhibiting factors for the implementation of the functions of the Village Consultative Council in the supervision of Development in Enrekeng Village, Ganra District, Soppeng Regency. To achieve this goal, the researcher used a qualitative approach using a phenomenological research type. And to achieve the research objectives, researchers also used data collection techniques in the form of observation, documentation and interviews, using research instruments in the form of observation guidelines, interview guidelines, and documentation forms or form sheets. Using triangulation and member checks as procedures to check the validity of the data. Using data collection, data reduction, data modeling and drawing conclusions as data analysis techniques.            The results of this study indicate that (1) there are 3 (three) implementation of the functions of the village consultative body, namely 1) discussing and agreeing on the draft village regulations with the village head, in the implementation of the first function this is done well as evidenced by the presence of every deliberation held and attended by the head village, village government, BPD and the community. 2) Accommodating and channeling the aspirations of the village community is carried out but not optimally, in carrying out this function the BPD is by conveying aspirations to the BPD and conveying aspirations through village meetings. 3) Supervising the performance of the village head, the implementation of this function is carried out by the BPD by supervising activity plans and supervising the implementation of activities, namely the village head providing an accountability report to the BPD and also evaluating the village head by the BPD (2) factors that impede the implementation of the function The Village Consultative Body includes the lack of facilities and infrastructure for the BPD secretariat, incompetent human resources, and insufficient funding.Keywords: Implementation, Supervision, Village Development Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui dan memperoleh data mengenai pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengawasan Pembangunan di Desa Enrekeng, Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng. (2) mengetahui dan memperoleh data mengenai faktor-faktor penghambat pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam pengawasan Pembangunan di Desa Enrekeng, Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng. Untuk mencapai tujuan tersebut peneliti menggunakan pendekatan kualtitatif dengan menggunakan jenis penelitian fenomenologi. Dan untuk mencapai tujuan penelitian tersebut pula peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, dokumentasi dan wawancara, dengan menggunakan instrumen penelitian berupa pedoman observasi, pedoman wawancara, dan borang dokumentasi atau lembar isian. Menggunakan triangulasi dan member check sebagai prosedur pengecekan keabsahan data. Menggunakan pengumpulan data, reduksi data, model data dan penarikan kesimpulan sebagai teknik analisis data.            Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) pelaksanaan fungsi badan permusyawaratan desa ada 3 (tiga)  yakni 1) membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, dalam pelaksanaan fungsi yang pertama ini dilakukan dengan baik terbukti adanya setiap musyawarah yang dilakukan dan dihadiri oleh kepala desa, pemerintah desa, BPD serta masyarakat. 2) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dilakukan namun belum maksimal, dalam pelaksanaan fungsi ini BPD dengan cara penyampaian aspirasi kepada BPD dan penyampaian aspirasi melalui musyawarah desa. 3) Melakukan pengawasan kinerja kepala desa, pelaksanaan fungsi ini dilakukan oleh BPD dengan cara pengawasan rencana kegiatan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan yakni kepala desa memberikan laporan pertanggungjawaban kepada BPD dan dilakukan juga evaluasi oleh BPD kepada kepala desa (2) faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa antara lain faktor sarana dan prasarana sekretariat BPD yang belum ada, sumber daya manusia yang kurang kompeten, dan faktor dana yang belum mencukupi.Kata Kunci : Pelaksanaan, Pengawasan, Pembangunan Desa
PROSESI RITUAL DIPARRAUKAN (KETERLANJURAN) DALAM PENYELESAIAN KASUS PERSETUBUHAN ANAK KANDUNG DI KECAMATAN TAWALIAN KABUPATEN MAMASA Bakhtiar Bakhtiar; Muh. Sudirman; Fajar Nirmalasari
Jurnal Tomalebbi Volume 10, Nomor 2 (Juli 2023)
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Ritual Processiions Are Performed in Settlement of Cases of Obscene Childhood in Tawalian District, Mamasa Regency. Thesis For Pancasila and Citizenship Education Study Program, Faculty of Social Sciences and Law, State University of Makassar, Supervised by Bakhtiar as supervisor one and Muhammad Sudirman as supervisor two.This study aims to determine the ritual procession performed in solving cases of sexual abuse of biological children in Tawalian District, Mamasa Regency. To achieve these goals, the researchers used data colletion techniques through observation, interviews, and documentation. The data obtained from the results of the research were processed using a qualitative approach and a type of case study research. The source of the author’s informants is the Tawalian Government, Tawalian traditional institutions and the Tawalian community to find out abaut the ritual procession performed in the settlement of cases of sexual abuse of biological children in Tawalian sub-district, Mamasa district.The results showed that: (1) The stages of thee Diparraukan ritual started from the knowledge of the pregnant child by the biological father, continued to the stage where the problem was taken over by the customary institution, which in the customary institution there were also stages, starting from gathering for deliberations to along the ritual date, and proceed to the ritual procession stage where in the ritual procession there are several processed or stages as well, namely pre-ritual, ritual, and after the ritual. (2) the attitudes or views of the Mamasa people, the Tawalian people in particular strongly agree, support, and respond if customary customs or laws continue to be specifically enforced on the Diparraukan ritual.Keywords: Settlement of Biological Child Abuse Cases Through Diparraukan RitualsAbstrak : Prosesi Ritual Diparraukan (Keterlanjuran) Dalam Penyelesaian Kasus Persetubuhan Anak Kandung di Kecamatan Tawalian Kabupaten Mamasa. Skripsi Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar, Dibimbing oleh Bakhtiar selaku pembimbing 1 dan Muhammad Sudirman selaku pembimbing 2.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosesi ritual diparraukan (keterlanjuran) dalam penyelesaian kasus persetubuhan anak kandung di kecamatan Tawalian kabupaten Mamasa dan mengetahui bagaimana sikap/pandangan dari masyarakat tentang ritual diparraukan (keterlanjuran) yang dilakukan dalam proses penyelesaian kasus persetubuhan anak kandung. Untuk mencapai tujuan tersebut maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian diolah dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian studi kasus. Sumber informan penulis yaitu pemerintah Tawalian, tokoh adat Tawalian dan masyarakat Tawalian untuk mengetahui bagaimana prosesi ritual diparraukan dalam penyelesaian kasus persetubuhan anak kandung di kecamatan Tawalian kabupaten Mamasa.Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Tahap-tahap Ritual Diparraukan dimulai dari tahap 1 (satu) diketahuinya anak hamil oleh ayah kandung, tahap 2 (dua) permasalahan diambil alih oleh lembaga adat, yang mana pada lembaga adat ada pula langkah-langkah yang ditempuh yaitu mulai dari lembaga adat berkumpul untuk bermusyawarah sampai kepada penentuan tanggal ritual, dan tahap 3 (tiga) prosesi ritual yang mana pada prosesi ritual ada beberapa langkah yang ditempuh yaitu pra ritual, berlangsungnya ritual, dan setelah ritual. (2)sikap atau pandangan masyarakat Tawalian. Masyarakat Tawalian secara khusus sangat setuju, mendukung, dan merespon positif apabila kebiasaan atau hukum adat terus diberlakukan secara khusus ritual diparraukan. Kata Kunci: Penyelesaian Kasus Persetubuhan Anak Kandung Melalui Ritual Diparraukan (keterlanjuran)
STUDI TENTANG PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR DI KECAMATAN LILIRILAU KABUPATEN SOPPENG Heri Tahir; Manan Sailan; putri nurfadilla nurfadilla
Jurnal Tomalebbi Volume 10, Nomor 2 (Juli 2023)
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) faktor determinan tehadap perkawinan anak di bawah umur di Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng, dan (2) untuk mengetahui upaya yang dilakukan pihak Kecamatan dan KUA terhadap perkawinan anak di bawah umur di Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah bservasi dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Faktor determinan penyebab terjadinya perkawinan anak di bawah umur di Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng adalah dorongan orang tua. Faktor lain sebagai penyebab pengikut terjadinya perkawinan anak di bawah umur yaitu pergaulan bebas, ekonomi, pendidikan, dan keinginan sendiri. (2) Upaya yang dilakukan pihak Kecamatan dan KUA untuk mengatasi perkawinan anak di bawah umur di Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng ada dua tindakan yang dilakukan, pertama pertama tindakan represif yaitu pelayanan administrasi yang ketat dan yang kedua tindakan preventif yaitu sosialisasi dan penyuluhan ke masyarakat. Dalam hal ini pihak Kecamatan dan KUA berusaha memperketat seleksi administrasinya dan berkomitmen untuk tidak menerima suap, dan mensosialisasikan serta melakukan penyuluhan melalui pengajian-pengajian, khutbah jumat, pertemuan-pertemuan di kantor-kantor Desa, dan lainnya.Kata Kunci : Perkawinan, Anak di bawah umur 
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANK SAMPAH DI KECAMATAN RAPPOCINI KOTA MAKASSAR Nurharsyah Khaer Hanafie; Muhammad Sudirman; Delliar Ramadan
Jurnal Tomalebbi Volume 10, Nomor 2 (Juli 2023)
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research was conducted with the aim of knowing and finding 1). Implementation of waste bank policies in Rappocini District, 2). Knowing and discovering the contribution of waste banks to the environment, social and economy of the community in Rappocini District. The type of research used is phenomenological research. The data collection techniques used are interviews, observation and documentation. The data collection process carried out by researchers included: data collection, data reduction, data presentation and drawing conclusions. The research results show 1). The implementation of a waste bank based on research in the Rappocini District has been running well, this can be seen from the existence of a waste bank in the Rappocini District. However, in terms of resources, they are still considered inadequate due to the existence of waste disposal banks which have stopped operating because there has been no reorganization and the management has left. This is due to a lack of public awareness and interest in participating in waste collection. 2). The waste bank has contributed a lot to the environment, social and economy of the people in Rappocini District. In terms of the environment, for example, there has been a decrease in the transportation of waste that will be disposed of at the Final Disposal Site (TPA) because people whose social activities are starting to change are the ones who initially throw it away, since the existence of a waste bank, people prefer to store it and then exchange it for money in the form of savings or recycling. The waste becomes goods with sale or economic value so that it has an impact on the community's economy in meeting their daily needs.
ZAKAT SEBAGAI KEWAJIBAN BAGI UMMAT ISLAM (Suatu Kajian Terhadap Perintah membayar Zakat) Muhammad Dahlan; Misbahuddin Misbahuddin; Rahman Ambo Masse
Jurnal Tomalebbi Volume 10, Nomor 2 (Juli 2023)
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Islam adalah pandangan hidup yang seimbang dan terpadu didesain untuk mengantarkan kebahagiaan manusia melalui peningkatan kebutuhan melalui kebutuhan-kebutuhan moral dan materil Manusia, dan akulturasi hubungan sosio ekonomi dan persaudaraan antar masyarakat. Hal ini dapat tercermin dalam praktek beribadah misalnya dalam ibadah Zakat karena didalamnya mencakup dua unsur tersebut yaitu sosial dan ekonomi masyarakat muslim pada umumnya. Yang mendorong penulisan makalah ini adalah niat untuk memberikan nasehat dan peringatan akan kewajiban zakat yang telah diremehkan oleh kebanyakan kaum muslimin, mereka tidak mengeluarkanya sebagaimana cara yang disyariatkan, meski perkara ini adalah besar, dan merupakan salah satu dari lima rukun Islam di mana bangunan Islam tidak akan tegak tanpanya.“Islam dibangun di atas lima landasan: Syahadat bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan Muhamad utusan Alah, menegakan sholat, menunaikan zakat, puasa ramadhon dan haji”. Ini menunjukkan bahwa zakat merupakan bagian penting dalam kehidupan umat Islam. Bahkan pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq orang-orang yang enggan berzakat diperangi sampai mereka mau berzakat. Itu karena kewajiban berzakat sama dengan kewajiban mendirikan sholat.”Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati”. Kewajiban zakat atas muslim adalah di antara kebaikan Islam yang menonjol dan perhatianya terhadap urusan para pemeluknya, hal itu karena begitu banyak manfaat zakat dan betapa besar kebutuhan orang-orang fakir kepada zakat. Kitab dan sunnah serta ijma' telah menunjukan kewajibanya, barang siapa mengingkari kewajibanya maka ia adalah kafir dan murtad dari Islam dan harus diminta agar bertaubat, jika tidak bertaubat dibunuh, dan barang siapa kikir dengan enggan mengeluarkan zakat atau mengurangi sesuatu darinya maka ia termasuk orang-orang dzolim yang berhak atas sangsi dari Allah swt. Namun sayang, zakat yang seharusnya menjadi potensi ekonomi umat yang sangat baik, pada umumnya belum digarap secara baik. Akibatnya kemiskinan di kalangan umat Islam jumlahnya masih cukup banyak. Padahal kita pun tahu bahwa kemiskinan dan kemelaratan merupakan bibit potensial untuk kemurtadan dan kekufuran. 
EFEKTIVITAS PROGRAM KELUARGA HARAPAN BAGI KELUARGA PENERIMA MANFAAT DI KELURAHAN DERI KECAMATAN SESEAN KABUPATEN TORAJA UTARA Prof. Dr. Hasnawi Haris; Andi Aco Agus; Imanuel Imanuel
Jurnal Tomalebbi Volume 10, Nomor 2 (Juli 2023)
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: This study aims to determine 1) Profile of Family Hope Program (PKH) in Deri Village, 2) Implementation of Family Hope Program in Deri Village, 3) Determinants of Family Hope Program implementation in Deri Village. This research is qualitative research with descriptive analysis method. The data collection techniques used were observational interviews and documentation. The results showed 1) The family hope program in Deri Village is a program of the Ministry of Social Affairs of the Republic of Indonesia that provides conditional assistance to poor people who are registered in the integrated social welfare data and meet the criteria of health, education and social welfare components. The Family Hope Program provides assistance in the form of non-cash money whose nominal is adjusted to the criteria of each component and provides assistance to beneficiary families. 2) The family hope program in Deri sub-district has not been fully effective because in its implementation there are still several problems such as delays in disbursing funds, funds disbursed not as nominal as they should, the presence of beneficiaries whose assistance is not disbursed and lack of awareness of beneficiary families to attend monthly meetings in the mentoring range. 3) The determinants of the implementation of the family hope program in Deri sub-district are, Supporting factors: a) local government support, b) community access is quite easy, in this case information access and road access. Inhibiting factors: a) delay in disbursement of funds, b) aid funds are not disbursed and less than the nominal should be, c) there is still a lack of PKH companions, d) lack of awareness of PKH beneficiary families to attend regular meetings every month in the context of Family Development Session (FDS) assistance.

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Volume 12, Nomor 3 (September 2025) Volume 12, Nomor 2 (Juli 2025) Volume 12, Nomor 1 (Maret 2025) Volume 11, Nomor 4 (Desember 2024) Volume 11, Nomor 3 (September 2024) Volume 11, Nomor 2 (Juli 2024) Volume 11, Nomor 1 (Maret 2024) Volume 10, Nomor 4 (Desember 2023) Volume 10, Nomor3 (September 2023) Volume 10, Nomor 2 (Juli 2023) Volume 10, Nomor 1 (Maret 2023) Volume 9, Nomor 4 (Desember 2022) Volume 9 Nomor 3 September 2022 Volume 9 Nomor 2, Juni 2022 Volume 9 Nomor 1 Maret 2022 Vol 6, No 3 (2019): Volume 6 Nomor 3 September 2019 Vol 6, No 2 (2019): Volume 6 Nomor 2 Juni 2019 Vol 6, No 1 (2019): Volume 6 Nomor 1 Maret 2019 Vol 5, No 2 (2018): Volume V, Nomor 2, Juni 2018 Volume V, Nomor 1, Maret 2018 Volume IV, Nomor 4, Desember 2017 Volume IV, Nomor 3, September 2017 Volume IV, Nomor 2, Juni 2017 Volume IV, Nomor 1, Maret 2017 Volume III, Nomor 4, Desember 2016 Volume III, Nomor 3, September 2016 Volume III, Nomor 2, Juni 2016 Volume III, Nomor 1, Maret 2016 Volume II, Nomor 3, Desember 2015 Volume II, Nomor 2, September 2015 Volume II, Nomor 1, Maret 2015 Volume 1, Nomor 3, Desember 2014 Volume 1, Nomor 2, September 2014 Volume 1, Nomor 1, Maret 2014 Volume 1, Nomor 1, Maret 2014 More Issue