cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Jurnal Tomalebbi
Published by Universitas Negeri Makassar
ISSN : 23556439     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Pemikiran, Penelitian Hukum dan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Memuat Tulisan yang Menyangkut Pemikiran atau Gagasan Hasil Penelitian Hukum dan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.
Arjuna Subject : -
Articles 13 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Volume 9 Nomor 2, Juni 2022" : 13 Documents clear
IMPLEMENTASI PERDA KABUPATEN JENEPONTO NOMOR 8 TAHUN 2006 TENTANG LARANGAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL DAN PENGAWASANNYA Meri Handayani; Muh. Sudirman; Nurharsyah Khaer Hanafie
Jurnal Tomalebbi Volume 9 Nomor 2, Juni 2022
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

MERI HANDAYANI, 2022. Implementasi Perda Kabupaten Jeneponto Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Larangan Peredaran Minuman Beralkohol dan Pengwasannya. Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Makassar. Dibimbing oleh Dr. Muh. Sudirman, S.Ag., M.Pd. selaku pembimbing I dan Dr. Nurharsya Khaer Hanafie, selaku pembimbing II.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Pelaksanaan penegakan Perda Kabupaten Jeneponto Nomor 8 Tahun 2006 tentang Larangan Peredaran Minuman Beralkohol dan Pengawasannya. (2) Kendala yang hadapi dalam pelaksanaan penegakan Perda Kabupaten Jeneponto Nomor 8 Tahun 2006 tentang Larangan Peredaran Minuman Beralkohol dan Pengawasannya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan jenis penelitian penelitian hukum empiris yakni yuridis sosiologis dengan sumber data yang diperoleh dari Satpol PP, Kepolisian dan Masyarakat. Adapun prosedur pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Serta teknik analisis data yang digunakan terdiri dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.Dari hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa (1) Pelaksanaan penegakan Perda Kabupaten Jeneponto Nomor 8 Tahun 2006 dilakukan dengan berbagai upaya yakni melakukan kegiatan pengawasan peredaran minuman beralkohol secara intern dan ekstern, memberikan pembinaan atau sosialisasi ke tempat-tempat penjualan minuman beralkohol, melakukan razia atau tindakan penyitaan, dan memberikan sanksi bagi pelaku pelanggar perda baik berupa sanksi pidana kurungan, denda maupun sanksi administratif yaitu pencabutan izin usaha penjualan minuman beralkohol. (2) Adapun kendala yang meghambat pelaksanaan penegakan perda Kabupaten Jeneponto Nomor 8 Tahun 2006 terdiri dari keterbatasan aparat penegak hukum dalam melakukan pengawasan, kurangya sosialisasi perda ke masyarakat, tidak adanya anggaran operasional untuk mendukung kegiatan penegakan perda, kurangya kesadaran masyarakat dan adanya kebiasaan mengonsumsi minuman beralkohol.                                                                                  
RELEVANSI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM UPACARA ADAT TULUDE DI KECAMATAN MANGANITU KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE SULAWESI UTARA Ramli Kasiang; Firman Umar; Mustari Mustari
Jurnal Tomalebbi Volume 9 Nomor 2, Juni 2022
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Prosesi tradisi adat tulude di Kecamatan Manganitu. (2) Nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam tradisi adat tulude serta (3) Nilai tulude begitu relevan dengan nilai Pancasila di Implementasikan dalam kehidupan masyarakat. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif untuk mendapatkan data primer yaitu informan dan sumber data sekunder yaitu kepustakaan. Adapun teknik analisis data yang digunakan peneliti yaitu penekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Proses upacara adat tulude memiliki sifat yang religius dilaksanakan dalam bentuk adat tulude yang memiliki makna mengarah pada Pancasila dan disukseskan oleh kerja sama antara masyarakat dan pemerintah demi terlaksananya upacara adat tulude. (2) Keterkaitan Nilai-nilai Pancasila dengan nilai-nilai yang termuat di upcara adat tulude dapat kita jumpai bahkan tidak lazim dalam kehidupan kita yang di mana manusia adalah mahkluk sosial membutuhkan oranglain untuk berinteraksi dan lain-lain yang intinya bahwa saling mendukung serta saling hidup rukun dan damai dan (3) Nilai tulude yang relevan dengan nilai pancasila yang masih melekat erat dilihat dari hubungan keluarga maupun orang lain yang selalu menghargai yang tua begitu pun yang tua menghargai yang muda. Nilai yang tulude yang relevan dengan pancasila di lihat dari kue adat tamo yang di simbolkan sebagai pohon kehidupan dengan lambang atau makna yaitu persatuan dan kesatuan bagi masyarakat Sangihe.
DAMPAK GAME ONLINE TERHADAP PERILAKU MORAL PESERTA DIDIK DI KELURAHAN PAPPA KECAMATAN PATTALLASSANG KABUPATEN TAKALAR Sri Nadira Ahmad; Andi Aco Agus; Lukman Ilham
Jurnal Tomalebbi Volume 9 Nomor 2, Juni 2022
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract. This study aims to determine: (1) The consequences of the habit of playing online games on the behavior of students in the household environment (2) The efforts of parents in overcoming the negative impact of student behavior from playing online games. This study uses a qualitative approach which is analyzed and written descriptively. Data collection techniques were carried out using observation, interviews, and documentation methods involving as many as 20 (twenty) informants consisting of students and parents. The results of this study indicate that: (1) Online games affect the daily lives of students indirectly, this can be seen through the consequences arising from the habit of playing online games in the family household environment in Pappa Village, Pattallassang District, Takalar Regency including: (a) behavior emotional or speaking impolitely, (b) being dishonest or lying, (c) sleeping when school is online (online), (d) neglecting prayers, and (e) not caring about the surrounding environment. (2) Parental efforts in overcoming the negative impact of student behavior from playing online games in Pappa Village, Pattallassang District, Takalar Regency, are carried out through (a) parental supervision, (b) providing advice to children, (c) tightening rules at home, and (d) cooperation between the school and parents. This paper is expected to help in efforts to overcome online game addiction. Furthermore, future research needs to examine in depth other alternatives for the negative impact of online games.
INTERVENSI PARPOL, POLITIK UANG DAN KORUPSI: TANTANGAN KEBIJAKAN PUBLIK SETELAHPILKADA LANGSUNG Andi Aco Agus; Bakhtiar Bakhtiar; Suprayogi Suprayogi; Mirwan Fikri Muhkam
Jurnal Tomalebbi Volume 9 Nomor 2, Juni 2022
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK:Sistem yang demokratis dan terdentralisasi sekarang ini menjamin kebebasan partai-partai politik untuk melakukan kegiatan di daerah dan sangat menentukan pencalonan kepala daerah, masalahnya ialah bahwa dalam sistem yang sekarang berlaku terdapat tendensi kuat bahwa pejabat lebih memperhatikan kepentingan partai daripada kepentingan publik keterkaitan antara parpol dengan pilkada.Kepemerintahan local (Local Qovernance) dalam sistem demokrasi perlu dicermati karena inilah yang akan menentukan masa depan perumusan kebijakan publik di lndonesia apapun perubahan politik yang terjadi akan banyak berpengaruh kepada proses pembuatan kebijakan publik dari perspektif para pejabat pemerintah daerah sebagai perumus kebijakan dalam sistem sosial yang terdemokratisasi hamper mustahil untuk melupakan faktor-faktor politik ketika mereka membuat keputusan-keputusan strategis, sebaliknya kemampuan dari pejabat pemerintah daerah untuk melakukan reformasi sangat tergantung kepada kemampuan mereka untuk membentuk koalisi politik yang kuat serta memperluas jaringan dukungan politik.
IMPLEMENTASI TUGAS DAN FUNGSI BALAI REHABILITASI BNN BADDOKA KOTA MAKASSAR Muhammad Alfarizi; Heri Thahir; Andi Kasmawati
Jurnal Tomalebbi Volume 9 Nomor 2, Juni 2022
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak; Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, (1) Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Kota Makassar Berdasarkan Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 7 Tahun 2020. (2) Faktor penghambat dan pendukung dari implementasi pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Kota Makassar. Untuk mencapai tujuan tersebut maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui, dokumentasi, dan wawancara. Data yang diperoleh dari hasil penelitian diolah dengan menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa, (1) Tugas dan fungsi Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Kota Makassar telah dilaksanakan berdasarkan Peratutan Badan Narkotika Nasional Nomor 07 Tahun 2020, (2) Keterbatasan sumber daya manusia dalam hal ini poli spesialis yang belum dimiliki dan adanya pihak keluarga klien yang lepas tanggungjawab dalam mendukung proses pemulihan klien menjadi faktor penghambat optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Kota Makassar. Adapun faktor pendukungnya yaitu terjalinya kerjasama antara Balai Rehabilitasi BNN Baddoka kota makassar dengan 24 instansi yang ada dan dilaksanakanya pengembangan kemampuan sumber daya manusia di bidang rehabilitasi dalam hal ini pelaksanaan pelatihan
PENERAPAN KEDISIPLINAN DALAM PROSES PEMBELAJARAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN DI SMPN 1 SULI KABUPATEN LUWU Sri Astuti Salata; Manan Sailan; Imam Suyitno
Jurnal Tomalebbi Volume 9 Nomor 2, Juni 2022
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

SRI ASTUTI SALATA, 2022. Penerapan Kedisiplinan dalam Proses Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di SMPN 1 Suli Kabupaten Luwu. Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu dan Hukum. Universitas Negeri Makassar. Dimbimbing oleh Bapak Manan Sailan dan Bapak Imam Suyitno.Penelitian ini bertujuan: 1) Untuk mengetahui penyebab ketidakdisiplinan siswa dalam proses pembelajaran PPKn di SMPN 1 Suli Kabupaten Luwu, 2) Untuk mengetahui strategi guru dalam mengatasi ketidakdisiplinan siswa dalam proses pembelajaran PPKn di SMPN 1 Suli Kabupaten Luwu. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan sumber data yang diperoleh dari sekolah dan informan yang terdiri dari 14 siswa dan 3 guru PPkn. Adapun prosedur pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Serta teknik analisis data yang digunakan terdiri dari reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa (1) penyebab ketidakdisiplinan siswa dalam proses pembelajaran PPKn di SMPN 1 Suli Kabupaten Luwu terdiri dari penyampaian materi yang tidak menarik, guru hanya menggunakan metode cermah, pengaruh teknologi serta pengaruh lingkungan pertemanan. (2) Adapun Strategi guru dalam mengatasi ketidakdisiplinan siswa dalam proses pembelajaran PPKn di SMPN 1 Suli Kabupaten Luwu meliputi: a) keteladanan,guru memberikan contoh yang baik kepada siswa seperti berpakaian rapi, datang tepat waktu pada saat mengajar dan tidak meninggalkan kelas sebelum jam pelajaran berakhir, b) pemberian sanksi oleh guru disesuikan dengan bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh siswa, dan c) kontrak belajar, dapat membantu terbentuknya perilaku disiplin siswa.
PRINSIP KEADILAN DAN PENERAPANNYA Muh. Haras Rasyid
Jurnal Tomalebbi Volume 9 Nomor 2, Juni 2022
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: This article on the principle of justice is intended to explore how the existence of the justice, both related to its meaning and in terms of the application of justice in several aspects of life in society, including legal, socio-economic and political aspects. Through library research, namely reviewing and analyzing writings from various literatures, it can be seen that justice is the will for equal rights and truth which is embedded as a principle in the soul of every person as sunnatullah. Justice can be applied to every line of people's lives and will lead to peace and happiness of society in general. The reality of injustice that occurs in its application can be influenced by a person's internal condition, which may be due to ignorance and may also be due to excessive earthly ambition, even though it is against his hearth that wants justice.
PERLINDUNGAN KONSUMEN PERSPEKTIF HAK-HAK ASASI MANUSIA Eman Sulaiman
Jurnal Tomalebbi Volume 9 Nomor 2, Juni 2022
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: This article describes consumer protection from a human rights perspective. The results of the study obtained an understanding that human existence, both as individuals and as social beings, lacks meaning when their human rights are only limited to the expression of rights in the fields of politics and security. Humans need to eat and drink, need to be healthy, have the right to enjoy welfare and other rights in the economic field. All human rights in the field of economy play a decisive role in realizing human integrity as beings who have dignity and worth. The right to the availability of sufficient food and drink, the right to health, the right to product safety and security, the right to economic protection, including the right to compensation and other consumer rights, are rights that are linked to human rights. . Thus, the provision of economic legal instruments in the context of realizing the objectives of economic development is part of the instrument for protecting human rights. Wherever and under any circumstances, consumer rights as an inseparable part of human rights must be respected and upheld. Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection, must be socialized continuously, not only periodically but continuously. Such efforts should also not only be carried out by the government but should also involve community institutions such as non-governmental organizations and higher education institutions.
PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM BERBASIS NILAI MULTIKULTURAL Henni Sukmawati
Jurnal Tomalebbi Volume 9 Nomor 2, Juni 2022
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Multicultural education in schools can be done through integrated learning activities in learning subjects and habituation programs as well as school culture. Therefore, to provide a detailed description of the learning of multicultural attitudes and values in an educational institution, it is necessary to identify the vision and mission of the school/madrasah and the curriculum developed. Multicultural attitude education in an educational institution, identification of vision, mission and program activities in schools can be carried out through curricular, co-curricular, and extra-curricular programs. To implement multicultural learning, habituation is carried out, among others, by building or creating a religious culture that is thick in every learning activity in everyday life, both at home and at school. So with the habituation of religious rituals that are expected to be able to shape the character of students as a form of monotheism belief in Allah Swt. Learning Islamic Religious Education subjects based on multicultural values in the context of multicultural education education. The learning approach is not only focused on students but also pays attention to the teacher's role as a modeling force. that is, the implementation of learning is carried out by combining two approaches, namely student-centered and teacher-centered.
FIQH, SYARI'AH, DAN PERBEDAANYA Harun Abdullah
Jurnal Tomalebbi Volume 9 Nomor 2, Juni 2022
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Islamic law is actually nothing other than Islamic fiqh or Islamic law, which is applied according to the needs of the community which is sourced from the Qur'an As-Sunnah and the consensus of friends and tabi'in. Shari'a itself is a revelation of Allah and the words of the Prophet, are the legal foundations established by Allah through His Messenger, which must be followed by Muslims.

Page 1 of 2 | Total Record : 13

 1   2 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Volume 12, Nomor 3 (September 2025) Volume 12, Nomor 2 (Juli 2025) Volume 12, Nomor 1 (Maret 2025) Volume 11, Nomor 4 (Desember 2024) Volume 11, Nomor 3 (September 2024) Volume 11, Nomor 2 (Juli 2024) Volume 11, Nomor 1 (Maret 2024) Volume 10, Nomor 4 (Desember 2023) Volume 10, Nomor3 (September 2023) Volume 10, Nomor 2 (Juli 2023) Volume 10, Nomor 1 (Maret 2023) Volume 9, Nomor 4 (Desember 2022) Volume 9 Nomor 3 September 2022 Volume 9 Nomor 2, Juni 2022 Volume 9 Nomor 1 Maret 2022 Vol 6, No 3 (2019): Volume 6 Nomor 3 September 2019 Vol 6, No 2 (2019): Volume 6 Nomor 2 Juni 2019 Vol 6, No 1 (2019): Volume 6 Nomor 1 Maret 2019 Vol 5, No 2 (2018): Volume V, Nomor 2, Juni 2018 Volume V, Nomor 1, Maret 2018 Volume IV, Nomor 4, Desember 2017 Volume IV, Nomor 3, September 2017 Volume IV, Nomor 2, Juni 2017 Volume IV, Nomor 1, Maret 2017 Volume III, Nomor 4, Desember 2016 Volume III, Nomor 3, September 2016 Volume III, Nomor 2, Juni 2016 Volume III, Nomor 1, Maret 2016 Volume II, Nomor 3, Desember 2015 Volume II, Nomor 2, September 2015 Volume II, Nomor 1, Maret 2015 Volume 1, Nomor 3, Desember 2014 Volume 1, Nomor 2, September 2014 Volume 1, Nomor 1, Maret 2014 Volume 1, Nomor 1, Maret 2014 More Issue