Garuda - Garba Rujukan Digital

IMPLEMENTASI PROGRAM MAKASSAR TIDAK RANTASA (MTR) DI KECAMATAN TAMALATE KOTA MAKASSAR MUH. KHAEDIR; SANGKALA IBSIK
Jurnal Tomalebbi Volume III, Nomor 3, September 2016
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (275.486 KB)

ABSTRAK: Metode penelitian ini termasuk penelitian Deskriptif Kualitatif. Tujuannya adalah (1) Untuk mengetahui program makassar tidak rantasa di kecamatan tamalate. (2) Untuk mengetahui implementasi program makassar tidak rantasa di kecematan tamalate. (3 Untuk mengetahui apa yang menjadi kendala masyarakat kecematan tamalate dalam memaksimalkan program Makassarta Tidak Rantasa. Penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dan sampel sebanyak 30 RT (informan) yang ditarik secara purposive sampling yaitu penarikan sampel yang dilakukan secara sengaja dengan kriteria tertentu. Pengumpulan data dilakukuan dengan teknik wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa. (1) Program makassar tidak rantasa (MTR) yang dicanangkan Wali Kota Makassar sudah terlaksana tetapi belum maksimal khususnya yang ada di kelurahan mannuruki. Program MTR meliputi, Lihat Sampah Ambil (LISA), Lorong Gardeng (LONGGAR), kerja bakti massal, sampah tukar beras, aku dan sekolahku tidak rantasa. (2) Implementasi program makassar ta tidak rantasa yang ada di kelurahan mannuruki yaitu: Kerja bakti massal, sampah tukar beras, aku dan sekolahku tidak rantasa. (3) Kendala dalam pengimplementasian program makassar tidak rantasa di kelurahan mannuruki dapat dilihat dari segi faktor kesadaran masyarakat yang masih kurang, kurangnya fasilitas pengangkut sampah (gerobak sampah), sempitnya pekarangan maupun lahan kosong, kurangnya tempat sampah sementara, dan drainase.Kata Kunci: Program Makassar Tidak Rantasa ABSTRACT: This research method including qualitative descriptive study. The aim is (1) To determine the program in the district of Makassar not rantasa Tamalate. (2) To determine the program implementation makassar not rantasa in Kecematan Tamalate. (3 To find out what the problem is society Kecematan Tamalate in maximizing program Makassarta Not Rantasa. This research is descriptive and qualitative sample of 30 RT (informer) drawn by purposive sampling, that the sampling is done intentionally by certain criteria. The data collection dilakukuan with depth interview, observation and documentation. the results showed that, (1) Program makassar not rantasa (MTR) launched by the Mayor of Makassar has been implemented but not maximum, especially in villages mannuruki. Program MTR covers, See Garbage Grab ( LISA), Lorong Gardeng (LOOSE), community service bulk, garbage exchange rice, I and my school does not rantasa. (2) the program implementation makassar ta not rantasa in villages mannuruki namely: work devotion bulk, garbage exchange rice, I and my school not rantasa. (3) Constraints in the implementation of the program makassar not rantasa in villages mannuruki can be seen in terms of factors of public awareness is still lacking, a lack of facilities of garbage (garbage carts), the narrowness of the yard or vacant land, the lack of trash while, and drainage.Keywords: Program Makassar Not Rantasa

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO NOMOR 8 TAHUN 2006 TENTANG LARANGAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL DAN PENGAWASANNYA DI KECAMATAN BINAMU KABUPATEN JENEPONTO NURHAYATI .; ANDI KASMAWATI
Jurnal Tomalebbi Volume III, Nomor 3, September 2016
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (343.645 KB)

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 8 Tahun 2006, (2) Faktor pendukung dan penghambat Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 8 Tahun 2006. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Adapun prosedur pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Sedangkan analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupatenn Jeneponto Nomor 8 Tahun 2006 belum berjalan secara efektif, hal ini di sebabkan karena masih banyaknya minuman beralkohol yang beredar di masyarakat yang bisa di dapat di toko – toko dan rumah warga serta kurangnya pengetahuan masyarakat akan keberadaan dari perda tersebut. Adapun yang menjadi faktor pendukung dari Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 8 Tahun 2006 ialah: (1) Partisipasi tokoh agama dan masyarakat, (2) kerjasama antar aparat pemerintah. Sedangkan yang menjadi faktor penghambat Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 8 Tahun 2006 diantaranya: (1) faktor kesadaran, (2) faktor sosialisasi, (3) faktor pemberian sanksi (4) faktor kebiasaan, (5) tindak lanjut dari pelanggaran Perda No. 8 tahun 2006 masih dalam tahap non yuspisial yaitu tidak adanya penyelidikan dan penyidikan di bagian satuan polisi pamong praja.Kata Kunci: Larangan Peredaran Minuman Beralkohol dan Pengawasannya ABSTRACT: This study aims to determine: (1) Implementation Jeneponto District Regulation No. 8 of 2006, (2) supporting and inhibiting factors Implementation Jeneponto District Regulation No. 8 of 2006. This study is a qualitative descriptive study. The data collection procedures used were interviews and documentation. While data analysis used is qualitative analysis. The results showed that the implementation of the Regional Regulation Kabupatenn Jeneponto No. 8 of 2006 does not operate effectively, this is caused because there are many alcoholic drinks that circulate in the community who can be in stores - stores and houses as well as a lack of public awareness of the existence of these regulations. The supporting factors of Implementation Jeneponto District Regulation No. 8 of 2006 are: (1) Participation of community and religious leaders, (2) cooperation among government officials. While the factors that inhibit the implementation of Jeneponto District Regulation No. 8 of 2006 include: (1) the awareness factor, (2) socialization factors, (3) factors sanctions (4) that habit, (5) follow-up of violations of Bylaw No. 8 in 2006 is still in the stage of non yuspisial namely the lack of investigations and inquiries at the police forces of the civil service.Keywords: Prohibition of Circulation of Alcoholic Beverages and Supervision

KEDUDUKAN BARANG BUKTI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA PEMBUNUHAN DI PENGADILAN NEGERI BARRU DIAN EKA SAFITRI; HERI TAHIR
Jurnal Tomalebbi Volume III, Nomor 3, September 2016
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (287.385 KB)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1). Prosedur penyitaan barang bukti dalam perkara pidana pembunuhan di Pengadilan Negeri Barru dan, 2). Kedudukan barang bukti terhadap putusan pengadilan dalam penyelesaian perkara pidana pembunuhan di Pengadilan Negeri Barru. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer (informan) yaitu Hakim Pengadilan Negeri Barru dan sumber data sekunder (dokumen) yaitu berkas-berkas perkara. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan yaitu teknik triangulasi, teknik analisis data dilakukan dengan analisis secara deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prosedur penyitaan dilakukan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku namun dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak penyidik dapat langsung menyita barang bukti dalam perkara pidana pembunuhan dan setelah dilakukan penyitaan penyidik mengajukan surat permohonan persetujuan penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri Barru untuk mendapatkan penetapan persetujuan penyitaan. Dari barang bukti yang langsung disita oleh penyidik tersebut dalam proses pembuktian mempunyai peranan terhadap putusan pengadilan yaitu sebagai bahan pertimbangan, dan menguatkan keyakinan hakim. Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa penyidik dapat langsung menyita barang bukti dalam perkara pidana pembunuhan, karena penyitaan dalam perkara pidana pembunuhan termasuk keadaan yang sangat perlu dan mendesak sehingga penyidik tidak memerlukan surat izin penyitaan terlebih dahulu dari Ketua Pengadilan Negeri Barru sebagaimana diatur dalam prosedur penyitaan, penyidik wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Barru setelah melakukan penyitaan, guna memperoleh surat penetapan persetujuan penyitaan terhadap barang bukti dari Ketua Pengadilan Negeri Barru. Kedudukan barang bukti dalam perkara pidana pembunuhan di Pengadilan Negeri Barru, adalah sebagai pertimbangan keyakinan yang menguatkan bagi hakim, namun tidak menentukan putusan pengadilan/vonis terhadap terdakwa.Kata Kunci : Barang Bukti, Putusan Pengadilan, Pembunuhan This study aims to determine: 1). Procedure seizure of evidence in a criminal case of murder in Barru District Court and, 2). Status of the evidence against the court decision in settlement of a criminal case on the murder of Barru District Court. In this study the authors used qualitative research methods. Sources of data in this research is the primary data sources (informants) that District Court Judge Barru and secondary data sources (documents) that the case files. Data collection methods used were interviews and documentation. In this study, data validity checking technique used is triangulation techniques, data analysis techniques performed by descriptive analysis. The results of this study indicate that the procedure foreclosure carried out in accordance with the provisions of the legislation in force but in a state that is very necessary and urgent investigators can immediately seized evidence in a criminal case of murder and after the seizure investigator filed an application for approval of foreclosure to the Chairman of the Court Barru for obtain approval determination foreclosure. The pieces of evidence that directly confiscated by the investigator has a role in the process of proving to a court decision that consideration, and strengthen judges. Based on the above results it can be concluded that investigators can immediately seized evidence in a criminal case of murder, as confiscation in criminal cases of murder, including the circumstances that are very necessary and urgent that the investigator does not require a license foreclosures in advance of the Chairman of the Court Barru as stipulated in the procedure foreclosure, the investigator shall immediately report to the Chairman of the Court Barru after a foreclosure, in order to obtain approval of the determination letter seizure of evidence from the Chairman of the Court Barru. Position of evidence in a criminal case of murder in Barru District Court, is a belief that strengthen consideration for the judge, but does not specify the court decision / verdict against the defendant.Keywords: Evidence, Court Judgment, Killing

HAK ASUH ANAK PASCA PERCERAIAN (STUDI PADA KANTOR PENGADILAN AGAMA KOTA MAKASSAR) HARIYANI .; A. ACO AGUS
Jurnal Tomalebbi Volume III, Nomor 3, September 2016
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (302.129 KB)

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Kendala dalam penanganan kasus perceraian di Pengadilan Agama Kota Makassar, 2) Dampak perceraian terhadap anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Kota Makassar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini bertempat di Pengadilan Agama Kota Makassar. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer (informan) dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunujukan bahwa: 1) Kendala dalam penanganan kasus perceraian adalah minimnya tingkat keberhasilan mediasi. Karena sebagaian dari mereka yang berperkara mengalami masalah rumah tangga yang memuncak sehingga mediasi lebih banyak gagal, selain itu faktor ekonomi, perselingkuhan, serta krisis akhalak yang sangat berpengaruh besar dalam proses diadakannya mediasi sehingga kedua belah pihak enggan untuk kembali bersama lagi. Sehingga tingkat presentasi keberhasilan mediasi sangat kecil. 2) Dampak perceraian terhadap anak yaitu berdampak pada pendidikan anak. Selain itu, anak juga kehilangan rasa aman dan kasih sayang dari orang tuanya sehingga mempengaruhi perkembangan fisik dan psikologi anak dan pada akhirnya berdampak pada prestasi belajarnya.Kata kunci : Hak Asuh AnakABSTRACT: This study aims to determine: 1) Constraints in handling divorce cases in the Religious Makassar, 2) Impact of divorce on children after divorce in the Religious Makassar. This study used a qualitative approach. This study took place in the Religious Makassar. The types and sources of data used in this research is the primary data sources (informants) and secondary data sources. Data collection techniques in this research is interview and documentation. Data analysis technique used is descriptive qualitative data analysis techniques. Menunujukan research results that: 1) Constraints in handling divorce cases is the lack of mediation success rate. Because most of those litigants experiencing domestic problems which culminated thus more mediation fails, in addition to economic factors, infidelity, including the crisis akhalak very influential in the holding of the mediation process so that both sides were reluctant to get back together again. So that the mediation success rate is very small presentation. 2) The impact of divorce on children that have an impact on children's education. In addition, children also lose a sense of security and affection from parents that affect the physical and psychological development of children and ultimately have an impact on academic achievement.Keywords: the Child Custody

KONTRIBUSI TATA TERTIB SEKOLAH TERHADAP PRESTASI BELAJAR PKN SISWA PADA SMP NEGERI 1 BAJENG KABUPATEN GOWA MULYADI RASYID; MUHAMMAD AKBAL
Jurnal Tomalebbi Volume III, Nomor 3, September 2016
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (392.869 KB)

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Kontribusi antara tata tertib sekolah dengan prestasi belajar PKn siswa pada SMP Negeri 1 Bajeng Kabupaten Gowa, (2) Kendala-kendala yang dihadapi pihak sekolah dalam penegakan tata tertib, (3) Upaya-upaya yang dilakukan pihak sekolah dalam penegakan tata tertib sekolah di SMP Negeri 1 Bajeng Kabupaten Gowa. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif dengan populasi seluruh peserta didik kelas VIII SMP Negeri 1 Bajeng, yang berjumlah 150 peserta didik sehingga dilakukan penerikan sampel dengan menggunakan teknik purposive sampling, dan mengambil paralel setiap kelasnya sehingga jumlah sampel sebanyak 30 peserta didik dan 2 guru sebagai Informan penelitian yang terdiri dari guru BK dan guru PKn. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah angket, wawancara, dan dokumentasi, analisis data yang digunakan adalah uji korelasi Product Moment. Dari analisis uji hipotesis melalui rumus korelasi Product Moment dari Pearson bahwa ada kontribusi tata tertib sekolah terhadap prestasi belajar PKn siswa pada SMP Negeri 1 Bajeng Kabupaten Gowa, hal ini ditunjukkan dari nilai koefisien korelasi sebesar 0,998 kemudian dikonsultasikan denga nilai pada taraf signifikan α= 5% dengan ketentuan jika nilai hitung > nilai tabel pada taraf signifikan α=5% maka hipotesis diterima , sebaliknya jika nilai hitung < dari nilai tabel pada taraf signifikan α=5% maka hipotesis ditolak. Adapun hasil perhitungan tabel pada taraf signifikan α=5% menghasilkan nilai hitung= 0,998, sedangkan nilai tabel =0,361 karena nilai hitung > nilai tabel maka hipotesis yang diajukan diterima. Artinya ada kontribusi tata tertib sekolah dengan prestasi belajar PKn siswa pada SMP Negeri 1 Bajeng, adapun kendala-kendala yang dihadapi pihak sekolah dalam penegakan tata tertib antara lain:(1) kerja sama antara guru BK dengan guru mata pelajaran dan wali kelas belum maksimal,(2) orang tua siswa belum terlalu peduli pada anaknya. Selain itu juga adapun upaya-upaya yang ditempuh pihak sekolah dalam penegakan tata tertib antara lain:(1) memberikan pengarahan,(2) menjalin kerja sama dengan orang tua siswa,(3) pemberian contoh keteladanan.Kata Kunci: Tata tertib Sekolah, Prestasi Belajar ABSTRACT: This study aims to determine: (1) The contribution of school discipline and academic achievement Civics students at SMP Negeri 1 Bajeng Gowa, (2) constraints faced by the school in enforcing the regulations, (3) Efforts carried out by the school in enforcing the school rules in SMP Negeri 1 Bajeng Gowa. This research is quantitative descriptive with population of all students in grade VIII SMP Negeri 1 Bajeng, totaling 150 students that do penerikan sample using purposive sampling techniques, and take parallel each class so that the total sample of 30 students and 2 teachers as informants the research consisted of teachers and teacher BK Civics. Data collection techniques used were questionnaires, interviews, and documentation, analysis of the data used is the product moment correlation test. From the analysis of hypothesis testing through correlation formula of Pearson Product Moment that no contribution the school rules on learning achievement Civics students at SMP Negeri 1 Bajeng Gowa, it is shown on the value of the correlation coefficient of 0.998 were consulted premises value at significance level α = 5% with the provision that if the calculated value> value table at significance level α = 5%, then the hypothesis is accepted, whereas if the calculated value <value table at significance level α = 5%, then the hypothesis is rejected. The results of the calculation table at significance level α = 5% yield calculated value = 0.998, while the value table for the calculated value = 0.361> table value then the hypothesis is accepted. This means that any contribution school discipline and academic achievement Civics students at SMP Negeri 1 Bajeng, while the constraints faced by the school in the enforcement of the order include: (1) cooperation between BK teachers with subject teachers and homeroom is not maximized, (2) the parents have not been too concerned about his son. In addition, as for the efforts taken by the school in the enforcement of the order include: (1) provide guidance, (2) establish cooperation with parents, (3) the provision of exemplary examples.Keywords: Rules Schools, Achievement

KONTRIBUSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PROVINSI SULAWESI SELATAN (STUDI PADA KANTOR DISPENDA PROVINSI SULAWESI SELATAN) AHMAD AKHYAR ABDUL AHAD; HASAN BASRY
Jurnal Tomalebbi Volume III, Nomor 3, September 2016
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (204.165 KB)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 1) Tahapan pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor di kantor Dispenda Provinsi Sulawesi Selatan, 2) Kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Sulawesi Selatan, 3) Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor di kantor Dispenda Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Lokasi Penelitian yaitu di Kantor Dispenda Provinsi Sulawesi Selatan. Dimana sumber data primer didapatkan dari informan. Adapun informannya terdiri atas 5 yaitu Kepala Bidang Pajak Daerah Dispenda Provinsi Sulawesi Selatan, Kasi Pendataan dan Penetapan, Kasi Perencanaan, Petugas Pemungut Pajak, dan Pemilik Kendaraan. Sumber data sekunder didapatkan dari data-data seperti, data jumlah kendaraan bermotor di Sulawesi Selatan, data target dan realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, data target dan realisasi pajak provinsi di Sulawesi Selatan, dan data Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dimana data tersebut diperoleh dari tahun 2013, 2014, dan 2015. Adapun prosedur pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Tahapan dalam pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan dimulai dengan pelaporan atau pendaftaran kendaraan oleh wajib pajak, setelah diketahui dengan jelas dan pasti obyek dan subyek PKB berdasar SPPKB, kemudian diterbitkan SKPD. Selanjutnya dilakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor, dimana pembayarannya dilunasi sekaligus di muka untuk 12 bulan. Dilakukan penagihan dengan menerbitkan surat teguran bagi wajib pajak yang jatuh tempo dan bagi wajib pajak yang tidak segera melunasi pajaknya dikenakan sanksi administrasi dan sanksi pidana. 2) Selama periode tahun 2013, 2014, dan 2015, kontribusi PKB terhadap PAD Provinsi Sulawesi Selatan mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2013 kontribusi sebesar 28,23%, sedangkan pada tahun 2014 kontribusi turun menjadi 26,69%, dan pada tahun 2015 kontribusi naik menjadi 27,74%. Sehingga penulis dapat simpulkan bahwa rata-rata kontribusi PKB terhadap PAD sebesar 27.52% atau sebesar Rp. 814.521.234.794,00. 3) Pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan tidak terlepas dari berbagai hambatan, berupa: (1) kelengkapan berkas wajib pajak seperti KTP dan BPKB, (2) banyaknya obyek tunggakan pajak kendaraan bermotor, (3) kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, (4) ketidaktahuan masyarakat tentang tempat-tempat pembayaran pajak, (5) pelayanan yang masih sering dipersulit.Kata Kunci: Pajak Kendaraan Bermotor, Pendapatan Asli Daerah This study aims to determine: 1) Phase of the taxation of motor vehicles in the office Dispenda South Sulawesi Province, 2) Contribution of the motor vehicle tax on revenue of South Sulawesi province, 3) Obstacles encountered in the collection of motor vehicle tax in the office DISPENDA South Sulawesi Province. This research is a qualitative descriptive study. Research Location is in South Sulawesi Provincial Revenue Office. Where is the source of primary data obtained from informants. The informant made up 5 ie Head of Local Tax Revenue South Sulawesi Province, Head of Data Collection and Determination, Head of Planning, Officer Perceptions and Vehicle Owners. Sources of secondary data obtained from such data, data on the number of motor vehicles in South Sulawesi, target data and the realization of revenue from motor vehicle tax, target data and realization of provincial tax in South Sulawesi, and data Local Revenue South Sulawesi province where the data was obtained from 2013, 2014, and 2015. the data collection procedures used were interviews, observation, and documentation. While the analysis of the data used is descriptive analysis. The results showed that: 1) The stages in the implementation of tax collection vehicles starting with reporting or registration of the vehicle by the taxpayer, after it emerged with a clear and definite object and subject-based PKB SPPKB, then published SKPD. Furthermore, the payment of motor vehicle tax, which is paid at the same time paid in advance for 12 months. Billing is done by issuing letters of reprimand for taxpayers due and for taxpayers who do not immediately pay taxes subject to administrative sanctions and criminal sanctions. 2) During the period 2013, 2014 and 2015, the contribution to the PAD PKB South Sulawesi fluctuate, which in 2013 accounted for 28.23%, whereas in 2014 contributions fell to 26.69%, and in 2015 contributions rose to 27.74%. So that the authors can conclude that the average contribution of the PKB against revenue of 27.52% or Rp. 814,521,234,794.00. 3) The implementation of tax collection vehicle is not in spite of various obstacles, such as: (1) the completeness of the file taxpayer such as ID cards and reg, (2) the number of objects delinquent motor vehicle tax, (3) the improvement of the tax (4) ignorance of the community on places of payment of tax, (5) service is often complicated.Keywords: Motor Vehicle Tax, Local Revenue

PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI RUMAH SAKIT ANDI MAKKASAU KOTA PAREPARE HASRIANA .; IRSYAD DAHRI
Jurnal Tomalebbi Volume III, Nomor 3, September 2016
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (349.832 KB)

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemenuhan hak pasien di RSUD Andi Makkasau, perbedaan pelayanan antara pasien BPJS dilihat dari tingkatan kelas perawatan, kendala dalam pelaksanaan JKN di RSUD Andi Makkasau Kota Parepare. Untuk mencapai tujuan tersebut maka teknik pengumpulan data melalui observasi, kuisioner, wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dari hasil penelitian yang diolah menggunakan analisis deskriptif kualitatif untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan Program JKN di RSUD Andi Makkasau Kota Parepare. Hasil penelitian menunjukkan (1) hak-hak pasien peserta BPJS yang menjadi pasien di RSUD Andi Makkasau ini belum terpenuhi secara optimal dikarenakan pemberian hak bagi pasien diberikan dengan cara berbeda-beda oleh pihak rumah sakit baik dari jumlah dokter ataupun perawat sesuai dengan kelas pesertaan pasien BPJS. (2) terdapat perbedaan pelayanan yang di berikan oleh pihak RSUD Andi Makkasau terhadap pasien kelas I, kelas II dan kelas III. Pihak RSUD memberikan pelayanan yang cepat kepada pasien kelas I, pelayanan yang kadang lambat dan kadang cepat di ruang perawatan kelas II dan pelayanan yang lambat di ruang perawatan kelas III. (3) Hambatan dalam pelaksanaan JKN di Rumah Sakit Andi Makkasau Kota Parepare terdiri dari, hambatan dari pihak pasien, keluarga pasien yang mengalami kesulitan untuk berkomunikasi dengan pihak dokter dan perawat, yang di keluhkan oleh keluarga pasien di ruang perawatan kelas III, hambatan bagi pihak RSUD dalam menjalankan JKN di RSUD Andi Makkasau karena banyak pasien yang belum jelas status kepesertaannya. Sehingga pihak rumah sakit memberikan kebijakan kepada pihak pasien untuk mengurus kepesertaannya di BPJS Kesehatan. Kendala berikutnya adalah pihak RSUD Andi Makkasau kepada pemerintah yaitu pengunaan kartu Indonesia sehat, dimana beberapa pasien yang datang ke RSUD Andi Makkasau membawa kartu namun ternyata kartu tersebut tidak bisa di gunakan lagi. Pihak RSUD sendiri telah mengkonfirmasikan hal tersebut kepada pemerintah, namun Dinas Kesehatan berdalih bahwa memang ada beberpa masyarakat pemegang KIS yang sudah dicabut penggunaan kartunya dengan alasan pemegang sudah tidak layak untuk memiliki KIS tersebut.Kata Kunci: Program Jaminan Kesehatan Nasional ABSTRACT: This study aims to determine the fulfillment of the rights of patients in hospitals Andi Makkasau, differences between patient care BPJS seen from grade levels of care, difficulties in the implementation of JKN in hospitals Andi Makkasau Parepare. To achieve these objectives, the technique of collecting data through observation, questionnaires, interviews, and documentation. Data obtained from the research that was processed using descriptive and qualitative analysis to determine the extent of implementation of the program in hospitals Andi JKN Makkasau Parepare. The results showed (1) the rights of the patient, the BPJS be patient in hospitals Andi Makkasau have not been met optimally due to entitlements for patients given the different ways by the hospital either on the number of doctors and nurses in accordance with the class of pesertaan patients BPJS. (2) there is a difference of service that is provided by the hospitals Andi Makkasau to patients class I, class II and class III. The hospitals provide fast service to patients class I, the service is sometimes slow and sometimes fast in the treatment room class II and slow service in the treatment room class III. (3) The obstacles to the implementation of JKN Hospital Andi Makkasau Parepare consists of the resistance of the patient, family members who are having difficulty communicating with the doctors and nurses, who in complaining about the families of patients in the treatment room class III, an obstacle to the Hospital in running Andi Makkasau JKN in hospitals because many patients are not clear membership status. So that the hospitals provide to the patient's policy to take care of membership in BPJS. The next obstacle is the hospitals Andi Makkasau to governments that use sound card Indonesia, where some of the patients who come to hospitals Andi Makkasau carry a card but apparently the card can not be used again. The hospitals themselves have confirmed this to the government, but the Health Department argued that there is a community beberpa KIS holder which has been revoked on the grounds the use of the card holder is not feasible to have the KIS.Keywords: National Health Insurance Scheme

EFEKTIFITAS PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR 6 TAHUN 2013 DALAM PEMENUHAN HAK DASAR PENDIDIKAN PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA MAKASSAR RAMADHAN, NUR SYARIF; UMAR, FIRMAN
Jurnal Tomalebbi Volume III, Nomor 3, September 2016
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (292.955 KB)

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Pemenuhan hak dasar pendidikan bagi Penyandang Disabilitas di Kota Makassar berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2013, (2) Kendala yang dihadapi dalam memperoleh hak dasar pendidikan penyandang disabilitas di Kota Makassar, (3) Solusi yang tepat untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam memperoleh hak dasar pendidikan penyandang disabilitas di Kota Makassar. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yang dimana sumber data primer yang menjadi informannyaÂ adalah Siswa Penyandang disabilitas jenjang SMA, Mahasiswa penyandang disabilitas S1, pejabat Dinas Pendidikan Kota Makassar, angota DPRD Kota Makassar, Pengurus Organisasi disabilitas, Pembina LSM dan Orang tua Penyandang disabilitas. Adapun prosedur pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Sedangkan analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pemerintah Kota Makassar telah mengupayakan terpenuhinya hak dasar pendidikan bagi penyandang disabilitas di Kota Makassar. hal tersebut dibuktikan dengan adanya perda yang didalamnya mengharuskan setiap instansi pendidikan di Kota Makassar untuk memberikan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk memperoleh pendidikan. Efek dari hadirnya perda tersebut ialah pada saat ini penyandang disabilitas telah dapat bersekolah di instansi pendidikan manapun baik di sekolah SLB, Sekolah Reguler dan universitas. (2) masih dijumpai beberapa kendala yang diperoleh penyandang disabilitas dalam mendapatkan hak pendidikannya yakni masih ada instansi pendidikan yang belum mau menerima penyandang disabilitas untuk bersekolah di sekolah regular, sarana dan prasarana pendidikan yang belum aksesibel bagi penyandang disabilitas dan masih ada tenaga pendidik pada sekolah regular yang belum paham dalam menangani peserta didik penyandang disabilitas. (3) untuk mengatasi kendala tersebut, pemerintah harus lebih mensosialisasikan lagi tentang kebijakan yang menjamin pemenuhan hak dasar pendidikan penyandang disabilitas pada instansi pendidikan yang sejauh ini masih belum mau menerima peserta didik penyandang disabilitas. Selain itu, pemerintah harus mengidentifikasi penyandang disabilitas yang bersekolah di sekolah regular, kemudian mengalokasikan anggaran untuk pengadaan sarana dan prasarana serta pelatihan pada tenaga pendidik dalam menangani peserta didik penyandang disabilitas pada sekolah regular maupun universitas.Kata Kunci: Penyandang Disabilitas, Hak-hak Penyandang Disabilitas, Hak Dasar PendidikanÂ Â ABSTRACT: This study aims to determine: (1) The fulfillment of basic rights to education for Persons with Disabilities in Makassar based on Local Regulation Makassar City No. 6 of 2013, (2) Obstacles encountered in obtaining the basic right of education of persons with disabilities in the city of Makassar, (3 ) the right solution to overcome the obstacles encountered in obtaining the basic right of education of persons with disabilities in the city of Makassar. This research is a study that used a qualitative descriptive approach, which is where the primary data source being informers are students with disabilities the high school level, students with disabilities S1, officials of Education Department of Makassar, members of Parliament of Makassar, the Management Organization disabilities, Pembina NGOs and Parents persons with disabilities. The data collection procedures used were interviews and documentation. While the analysis of the data used is descriptive analysis. The results showed that: (1) Makassar City Government has sought the fulfillment of the basic right to education for persons with disabilities in the city of Makassar. it is evidenced with the local regulations require every institution in which education in the city of Makassar to provide opportunities for persons with disabilities to education. The effect of the presence of these regulations is at the moment with disabilities have been able to attend school at any educational institutions both at school SLB, Regular schools and universities. (2) they encountered several obstacles that obtained with disabilities in getting the right to education that is still no educational establishments are not willing to accept persons with disabilities to attend regular schools, educational facilities are not accessible for persons with disabilities and there are educators at regular schools who do not understand in dealing with students with disabilities. (3) to overcome these obstacles, the government should socialize more about the policies that guarantee basic rights of education of persons with disabilities in educational institutions that are still not willing to accept students with disabilities. In addition, the government should identify the persons with disabilities who attend regular school, then allocate the budget for the procurement of infrastructure and training of educators in dealing with students with disabilities in regular schools and universities.Keywords: Disability Rights of Persons with Disabilities, Basic Rights Education,Â

ANALISIS TINGKAT PENGETAHUAN MASYARAKAT TENTANG HUKUM WARIS ISLAM DI DESA SUMILLAN KECAMATAN ALLA KABUPATEN ENREKANG MUHANI, ASMILA; MUSTARING, .
Jurnal Tomalebbi Volume III, Nomor 3, September 2016
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Memperoleh data mengenai tingkat pengetahuan masyarakat Desa Sumillan Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang tentang hukum waris Islam, 2) Memperoleh data mengenai pengetahuan masyarakat tentang cara pembagian harta warisan berdasarkan hukum waris Islam di Desa Sumillan Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang, 3) Memperoleh data mengenai upaya yang telah dilakukan pemerintah Desa Sumillan Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai Hukum Waris Islam. Untuk mencapai tujuan tersebut maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui angket, wawancara, dan dokumentasi. Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian diolah dengan menggunakan analisis kuantitatif untuk memperoleh data mengenai tingkat pengetahuan masyarakat Desa Sumillan Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang tentang hukum waris Islam, memperoleh data mengenai pengetahuan masyarakat tentang cara pembagian harta warisan berdasarkan hukum waris Islam di Desa Sumillan Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang, memperoleh data mengenai upaya yang telah dilakukan pemerintah Desa Sumillan Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai Hukum Waris Islam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Tingkat pengetahuan masyarakat Desa Sumillan Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang tentang hukum waris Islam rendah. 2) Pengetahuan masyarakat tentang cara pembagian harta warisan berdasarkan hukum waris Islam di Desa Sumillan Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang rendah. 3) Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Desa Sumillan dalam rangka meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang hukum waris Islam adalah melakukan sosialisasi langsung dimasyarakat dengan mengadakan seminar tentang hukum waris Islam.Kata Kunci: Hukum Waris IslamÂ This study aims to: 1) Obtain data on the level of knowledge of the villagers Sumillan District of Alla Enrekang on Islamic law, 2) Obtain data on people's knowledge of how the division of inheritance based on the Islamic law of inheritance in the Village Sumillan District of Alla Enrekang, 3) Obtain data on the efforts made by the government Sumillan Rural District of Alla Enrekang in increasing public knowledge about the Islamic Inheritance Law. To achieve these objectives, the researchers used a technique of collecting data through questionnaires, interviews, and documentation. Data have been obtained from the results of the study were processed using quantitative analysis to obtain data regarding the level of knowledge of the villagers Sumillan District of Alla Enrekang on Islamic law, to obtain data about people's knowledge of how the division of inheritance based on the Islamic law of inheritance in the Village Sumillan District of Alla District Enrekang, obtain data on the efforts made by the government Sumillan Rural District of Alla Enrekang in increasing public knowledge about the Islamic Inheritance Law. The results of this study show that: 1) The level of public knowledge Sumillan Rural District of Alla Enrekang of Islamic inheritance law is low. 2) Knowledge of the public about how the division of inheritance based on the Islamic law of inheritance in the Village District of Alla Enrekang Sumillan low. 3) Efforts have been made by the government Sumillan village in order to improve public knowledge about the Islamic law of inheritance is to disseminate directly in the community by holding a seminar on Islamic law.Keywords: Islamic Inheritance Law

IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK MENDAPATKAN MAKANAN YANG LAYAK BAGI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS 1 MAKASSAR IRFANA LUTIA ILYAS; MANAN SAILAN
Jurnal Tomalebbi Volume III, Nomor 3, September 2016
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (192.78 KB)

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi pemenuhan hak mendapatkan makanan yang layak bagi narapidana di lembaga pemasyarakatan klas I Makassar, kendala apa yang dihadapi pihak lembaga pemasyarakatan dalam implementasi pemenuhan hak mendapatkan makanan yang layak bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar. Untuk mencapai tujuan tersebut maka teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dari hasil penelitian yang diolah menggunakan analisis deskriptif kualitatif untuk mengetahui implementasi pemenuhan hak mendapatkan makanan yang layak di lembaga pemasyarakatan klas I Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1. Implementasi pemenuhan hak mendapatkan makanan yang layak bagi warga binaan pemasyarakatan di lembaga pemasyaraktan kelas 1 Makassar belum layak. Warga binaan pemasyarakatan banyak mengeluhkan makanan yang mereka konsumsi kurang enak dengan berbagai alasan diantaranya kebersihan makanan yang kurang diperhatikan, penyedap rasa yang kurang serta gizi makanan yang kurang seimbang. Kemudian dalam proses pelaksanaan pemenuhan hak mendapatkan makanan yang layak bagi narapidana ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan prosedur dari Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.PK.07.02 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara (Rutan). Sehingga implementasi pemenuhan hak mendapatkan makanan yang layak bagi narapidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan belum terlaksana dengan baik. 2. Kendala yang dihadapi tidak terlaksana dengan baiknya pemenuhan hak mendapatkan makanan yang layak bagi narapidana Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Makassar diantaranya anggaran yang rendah sehingga berdampak pada fasilitas sarana dan prasarana yang kurang memadai. Tidak tersedianya juru masak ahli di Lembaga Pemasyarakatan dan ahli gizi yang dapat menilai langsung makanan yang disajikan sudah bergizi atau belum, sehingga berdampak pada kualitas makanan yang buruk dan gizi makanan yang tidak seimbang. Kemudian daya tampung lembaga pemasyarakatan yang tidak seimbang dengan jumlah warga binaan pemasyarakatan yang terus bertambah (over kapasitas) yang mengakibatkan pelaksanaan pemenuhan hak mendapatkan makanan yang layak belum maksimal.KATA KUNCI: Hak Asasi Manusia, Hak-Hak Narapidana, Makanan. ABSTRACT: This study aims to determine the fulfillment of the implementation of the right to get a decent meal for inmates in prisons Class I Makassar, obstacles faced in the implementation of the correctional institution fulfilling the right to get a decent meal for inmates at the Correctional Institution Class I Makassar. To achieve these objectives, the technique of collecting data through observation, interviews, and documentation. Data obtained from the research that was processed using descriptive and qualitative analysis to determine compliance with the implementation of the right to adequate food in prisons Class I Makassar. The results showed that: 1. Implementation of the fulfillment of the right to adequate food for prisoners in institutions pemasyaraktan class 1 Makassar has not been feasible. Prisoners often complain the food they consume less palatable to various reasons including less attention to food hygiene, flavors that are less and less balanced nutritional meal. Later in the implementation process of the fulfillment of the right to get a decent meal for inmates there are some things that are not in accordance with the procedures of the Decree of the Minister of Law and Human Rights No. M.HH-01.PK.07.02 Year 2009 on Guidelines for the Implementation of Food for People in Prison Correctional Patronage and the State Prison (Rutan). So that the implementation of the fulfillment of the right to get a decent meal for inmates under Act No. 12 of 1995 concerning Corrections has not done well. 2. Constraints faced by not performing well fulfillment of the right to get a decent meal for inmates Penitentiary Class 1 Makassar such a low budget so the impact on infrastructure facilities and inadequate infrastructure. Unavailability cook expert in Penitentiary and nutritionists to assess directly the served meals nutritious or not, so the impact on the poor quality of food and nutrition unbalanced diet. Then the capacity of prisons is not balanced by the number of prisoners is increasing (over capacity), which resulted in the implementation of the fulfillment of the right to get a decent meal is not maximized.Keywords: Human Rights, Rights of Prisoners, Food.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota makassar,

Sulawesi selatan

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota makassar, Sulawesi selatan INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota makassar,

Sulawesi selatan

INDONESIA