cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muh. Sudirman
Contact Email
muh.sudirman@unm.ac.id
Phone
+6281355035326
Journal Mail Official
tomalebbi@unm.ac.id
Editorial Address
Jurusan PPKn dan Hukum FIS-H UNM, Gedung FIS UNM Lt. 1 Jalan Raya Pendidikan No. 1 Kampus UNM Gunungsari Baru, Makassar 90222
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
TOMALEBBI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Hukum, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)
Published by Universitas Negeri Makassar
ISSN : 23556439     EISSN : 29623685     DOI : https://doi.org/10.56680/jt.v12i4
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Tomalebbi merupakan jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dan Hukum dengan fokus dan ruang lingkup kajian adalah pemikiran dan hasil penelitian hukum yang berkaitan dengan Ilmu Hukum, Hukum Adat, Hukum Islam, Hukum Ekonomi, Hukum Tata Negara, Perbandingan Hukum, Hukum Pidana, Hukum Perdata, Ilmu Pendidikan, Teknologi pendidikan dan pemebelajaran, Manajemen Pendidikan, Media pembelajaran, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 15 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Volume III, Nomor 4, Desember 2016" : 15 Documents clear
ANALISIS KEPATUHAN PESERTA DIDIK TERHADAP TATA TERTIB SEKOLAH (STUDI PADA SMAN 1 PENRANG KABUPATEN WAJO ) EKA RUSNAENI; . RIFDAN
Jurnal Tomalebbi Volume III, Nomor 4, Desember 2016
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (282.712 KB)

Abstract

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengertahui: 1) Kepatuhan peserta didik terhadap tata tertib di SMAN 1 Penrang, 2) Upaya-upaya yang dilakukan sekolah untuk membina kepatuhan peserta didik terhadap tata tertib di SMAN 1 Penrang. Untuk mencapai tujuan tersebut maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui, dokumentasi, observasi, dan wawancara.Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian diolah dengan menggunakan analisis kualitatif untuk mengetahui 1.Kepatuhan peserta didik terhadap tata tertib di SMAN 1 Penrang. 2. Upaya-upaya yang dilakukan sekolah untuk membina kepatuhan peserta didik terhadap tata tertib di SMAN 1 Penrang. Sumber data dalam penelitian ini yaitu :1. Sumber data primer, berjumlah 20 orang. 2. Sumber data sekunder, dokumen tentang tata krama dan tata tertib kehidupan sosial bagi siswa dan juga dokumentasi kepatuhan peserta didik terhadap tata tertib di SMAN 1 Penrang. Hasil penelitian menunjukan, 1) Kepatuhan peserta didik terhadap tata tertib sekolah di SMAN 1 Penrang berjalan dengan cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan, rata-rata peserta didik di SMAN 1 Penrang sudah mematuhi tata tertib yang ada sehingga tidak banyak pelanggaran yang terjadi,adapun pelanggaran yang terkadang muncul yakni hanya pada jenis pelanggaran ringan saja(tidak memasukkan baju dalam celana, berhias yang berlebihan). Faktor yang merupakan dasar kepatuhan peserta didik terhadap tata tertib sekolah adalah Hedonist, dan tipe kepatuhannya tergolong pada Conformist Hedonist.  2) Upaya-upaya yang dilakukan oleh sekolah untuk membina kepatuhan peserta didik terhadap tata tertib sekolah dilakukan dengan pemberian/penyampaian sosialisasi tentang pentingnya kepatuhan peserta didik terhadap tata tertib sekolah, pemeriksaan secara insidentil, pengawasan individu(pengawasan/kontrol yang ketat), pemberian sanksi yang tegas terhadap pelaku pelanggaran.KATA KUNCI : Analisis, Kepatuhan, Tata Tertib Sekolah dan peserta didik ABSTRACT: This study aims to mengertahui: 1) Compliance learners to order in SMAN 1 Penrang, 2) Efforts are schools doing to foster adherence to discipline learners in SMAN 1 Penrang. To achieve these objectives the researchers used data collection techniques through documentation, observation, and wawancara.Data which has been obtained from the study were processed using qualitative analysis to determine 1.Kepatuhan learners to order in SMAN 1 Penrang. 2. Efforts are schools doing to foster adherence to discipline learners in SMAN 1 Penrang. Sources of data in this study are: 1. The primary data source, a total of 20 people. 2. Secondary data sources, documents about the etiquette and rules of social life for students as well as compliance documentation learners to order in SMAN 1 Penrang. The results showed, 1) Compliance learners against school rules at SMAN 1 Penrang went well. This is evidenced by the average of students in SMAN 1 Penrang already comply with the discipline, so not a lot of violations, while the violations that sometimes appears that just the kind of minor offenses only (does not include underwear pants, ornate excessive) , Factors that are the basis of compliance learners to school discipline is Hedonist, and the type of compliance belong to conformist Hedonist. 2) The efforts made by the school to foster compliance with learners on school discipline done by providing / delivery dissemination of the importance of compliance learners to school discipline, examinations incidental, individual supervision (supervision / control tight), sanctions are firmly against violators.KEYWORDS: Analysis, Compliance, Discipline Schools and Learners
IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2015 TENTANG PELAKSANAAN WAJIB LAPOR PECANDU NARKOTIKA (STUDI PADA PUSKESMAS KASSI KASSI KOTA MAKASSAR) NURKUMALASARI .; FIRMAN MUIN
Jurnal Tomalebbi Volume III, Nomor 4, Desember 2016
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (214.501 KB)

Abstract

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, 1) Pelaksanaan wajib lapor pecandu narkotika sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011, 2) Kendala yang dihadapi oleh petugas Puskesmas Kassi Kassi Kota Makassar dalam pelaksanaan wajib lapor pecandu narkotika, 3) Upaya-upaya yang dilakukan oleh puskesmas kassi-kassi Kota Makassar dalam mengatasi kendala terhadap pelaksanaan wajib lapor di Puskesmas Kassi Kassi Kota Makassar. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah semua pegawai Puskesmas Kassi Kassi Kota Makassar dan pecandu yang telah melaporkan diri di Puskesmas ini. Sedangkan sampel dari penelitian ini adalah pegawai Puskesmas Kassi Kassi Kota Makassar yang menangani wajib lapor pecandu narkotika dan pecandu narkotika yang melaporkan diri di Puskesmas ini. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, observasi, serta dokumentasi. Dari hasil penelitian yang diperoleh bahwa: 1)Pelaksanaan wajib lapor pecandu narkotika di Puskesmas Kassi Kassi Kota Makassar sudah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika. Hal ini dapat dilihat dari tatacara pelaksanaan wajib lapor itu sendiri. 2)Kendala-kendala yang dihadapi Puskesmas Kassi Kassi Kota Makassar dalam pelaksanaan wajib lapor pecandu narkotika adalah: a. Kurangnya kemauan pecandu untuk akses, b. Kurang patuhnya mereka untuk melapor, c. Terbatasnya anggaran, d. Tidak adanya format kartu wajib lapor diri nasional, e. Kurangnya sosialisasi di masyarakat, f. Terbatasnya sarana dan prasarana yang ada. 3)Upaya-upaya yang dilakukan oleh Puskesmas Kassi Kassi Kota Makassar dalam mengatasi kendala terhadap pelaksanaan wajib lapor di Puskesmas Kassi Kassi Kota Makassar antara lain: a. Memanfaatkan petugas penjangkauan dan pecandu yang melakukan wajib lapor diri, b. Pengadaan sarana dan prasarana berupa alat tes urin, antiretroviral, dan perlengkapan terapi metadon.Kata Kunci : Pelaksanaan Wajib Lapor, Pecandu Narkotika ABSTRACT: This study aims to determine, 1) Implementation of compulsory reporting of drug addicts in accordance with the provisions of Government Regulation No. 25 of 2011, 2) constraints faced by health worker Kassi Kassi Makassar City in the implementation of compulsory reporting of drug addicts, 3) Efforts carried out by the health center-Kassi Kassi of Makassar in overcoming obstacles to the implementation of compulsory reporting at the health center Kassi Kassi Makassar. This study is a qualitative descriptive study. The population in this study were all employees of the health center Kassi Kassi Makassar City and addicts who have reported themselves at this health center. While the sample of this study were employees of Makassar Kassi Kassi health center that handles notifiable drug addicts and drug addicts who report themselves at this health center. Data was collected by interview, observation and documentation. The research findings showed that: 1) Implementation of compulsory reporting of drug addicts in Kassi Kassi Makassar City Health Center is in conformity with the provisions of Government Regulation No. 25 Year 2011 on the Implementation of Mandatory Report Narcotic Addicts. It can be seen from the procedures shall be required to report itself. 2) Constraints faced by Kassi Kassi Makassar City Health Center in the implementation of compulsory reporting of drug addicts are: a. Lack of willingness addicts to access, b. Less obedient them to report, c. Limited budget, d. The absence of a card format compulsory reporting of national self, e. Lack of socialization in society, f. Limited facilities and infrastructure. 3) The efforts made by the health center of Makassar Kassi Kassi in overcoming obstacles to the implementation of mandatory reporting in Kassi Kassi Makassar City Health Center, among others: a. Utilizing the outreach workers and addicts who must report themselves, b. Provision of facilities and infrastructure in the form of urine test kits, antiretroviral, and methadone treatment equipment.Keywords: Implementation of Mandatory Report, Narcotic Addicts
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN ATAS PEREDARAN DAGING AYAM DI TINGKAT PASAR TRADISIONAL (STUDI PADA KANTOR DINAS PETERNAKAN KABUPATEN BONE) WAHYUDI RAMADHAN; FIRMAN UMAR
Jurnal Tomalebbi Volume III, Nomor 4, Desember 2016
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (304.299 KB)

Abstract

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui.: 1) Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran daging ayam di tingkat pasar tradisional. 2) Upaya yang dilakukan oleh Dinas Peternakan Kabupaten  Bone dalam melindungi konsumen dari peredaran daging ayam yang tidak layak di pasar tradisional. Penelitian ini dilakukan di Dinas Peternakan, Dinas kesehatan, Pasar Sentral Palakka, pedagang/Pelaku usaha, dan konsumen.Penelitian ini adalah jenis penelitian Survey menggunakan pendekatan kualitatif dengan sumber data Primer dan sumber data Skunder, teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian diolah dengan menggunakan analisis kualitatif untuk mengetahui Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran daging ayam di tingkat pasar tradisional, dan Upaya yang dilakukan oleh Dinas Peternakan Kabupaten  Bone dalam melindungi konsumen dari peredaran daging ayam yang tidak layak di pasar tradisional. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, menunjukkan bahwa: Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran daging ayam di pasar tradisional belum belum maksimal sesuai yang diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen karena pengawasan yang hanya pada pemeriksaan dokumen. Mengenai kesehatan dan kehalalan daging ayam pun masih sulit untuk memberikan jaminan kepada masyarakat sebagai konsumen hal ini disebabkan salah satu syarat untuk menjadi daging sehat dan halal, ternak harus dipotong dengan mengikuti syarat-syarat khusus sesuai dengan agama yang di percayai  agar kesehatan dan kehalalan daging yang dihasilkannya dapat terjamin dan hal ini tidak dapat dibuktikan. Upaya Dinas Peternakan Kabupaten Bone untuk melindungi masyarakat yaitu penangulangan secara Prefentif dan Represif, Sosialisasi dan melakukan inspeksi mendadak cukup mampu utuk meminimalisasi peredaran daging ayam yang tidak layak di pasar tradisional.Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Konsumen, Peredaran Ayam, Pasar Tradisional.  Abstract: This study aims to determine .: 1) The legal protection for consumers against the circulation of chicken meat in a traditional market level. 2) The efforts made by the DVO Bone in protecting consumers from circulation unfit chicken meat in a traditional market. This research was conducted at the Department of Animal Husbandry, Department of Health, Central Market Palakka, merchant / business agent, and this is the kind of research konsumen.Penelitian Survey used a qualitative approach with data sources Primary and Secondary data sources, data collection through interviews and documentation. Data have been obtained from the results of the study were processed using qualitative analysis to determine the legal protection for consumers against the circulation of chicken meat at the traditional market, and the efforts made by the DVO Bone in protecting consumers from the distribution of chicken meat which is not feasible in traditional markets. Based on the results of research conducted, showed that: The legal protection for consumers against the circulation of chicken meat in a traditional market has not yet appropriate maximum set out in the Consumer Protection Act for surveillance only on the inspection document. Regarding health and halal chicken meat is still difficult to provide assurance to the public as a consumer it is because one of the requirements to become a healthy meat and halal, livestock must be cut to follow the special conditions in accordance with the religion that believes that health and halal meat it generates can be assured and this can not be proven. The DVO Bone efforts to protect the public, namely penangulangan in preventive and repressive, socialization and make unannounced capable enough weeks to minimize the circulation of chicken meat unfit in traditional markets.Keywords: Legal Protection, Consumers, The Circulation Of Chicken, A Traditional Market.  
PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG EKSISTENSI MAPPERE DALAM ADAT PERKAWINAN DI DESA KANAUNGAN KECAMATAN LABBAKANG KABUPATEN PANGKEP SARINA .; LUKMAN ILHAM
Jurnal Tomalebbi Volume III, Nomor 4, Desember 2016
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (258.504 KB)

Abstract

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mengetahui  persepsi masyarakat tentang adat mappere dalam perkawinan di Desa Kanaungan Kecamatan Labbakang Kabupaten Pangkep, 2) mengetahui pelaksanaan adat mappere sehingga masih eksis sampai saat ini, 3) mengetahui nilai-nilai sosial masyarakat. Penelitian menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi,wawancara, dokumentasi. Data yang diperoleh dari hasil penelitian diolah dengan menggunakan analisis deskriftif kualitatif untuk mengetahui persepsi masyarakat tentang eksistensi mappere dalam adat perkawinan di Desa Kanaungan Kecamatan Labbakang Kabupaten Pangkep, pelaksanaan adat mappere, nilai-nilai sosial masyarakat. Hasil peneltian ini menunjukkan bahwa: 1. Persepsi masyarakat Desa Kanaungan Kecamatan Labbakang kabupaten Pangkep Terhadap Eksistensi Mappere dalam Perkawinan  tergolong positif dan mendukung, mengingat  mappere Tidaklah bertentangan dengan nilai-nilai sosial dalam masyarakat  serta norma  agama, 2. Pelaksanaan adat Mappere sebelum akaq nikah mempelai laki-laki berayun enam kali putaran karena dia yang mendirikan ayunan, tapi pada saat duppa pere’ (diayungkanlah kedua mempelai secara bergantian) masing-masing diayung enam kali putaran, tiga kali putaran dengan menggunakan  sarung panjang ,dan tiga kali  menggunakan tali panjang, sebelum kedua mempelai diayung ada ritual terlebih dahulu yaitu macera manu( mengambil darah ayam dari jenggernya) dilanjutkan dengan menaikkkan kue tujuh  macam dan lappa-lappa tujuh buah sebagai pengikut ayunan, 3. Nilai-nilai yang terkandung dalam pelaksanaan adat mappere adalah nilai sosial dalam  masyarakat yaitu nilai kebersamaan dan memperarat tali kekeluargaaan ,nilai kerja sama dalam bentuk gotong royong dan adapun nilai religius  yaitu nilai kesyukuran dan nilai agama.Kata kunci: Persepsi, Mappere, Adat PerkawinanABSTRACT: This study aims to: 1) determine the public perception of customary marriages in the village mappere in the District Kanaungan Labbakang Pangkep, 2) determine a custom implementation mappere that still exist today, 3) determine the values of society. The study used data collection techniques through observation, interviews, documentation. Data obtained from the research results were processed using qualitative descriptive analysis to determine the public perception of the existence of mappere in traditional wedding in the village of the District Kanaungan Labbakang Pangkep, implementation mappere customs, social values of society. The results of this research showed that: 1. The public perception Kanaungan village district subdistrict Pangkep Labbakang Mappere Against Existence in Marriage relatively positive and supportive, given mappere It is not contrary to social values in society and religious norms, customs Mappere 2. Implementation of the bride before marriage akaq man swinging six rounds because he who set up the swing, but when duppa pere '(diayungkanlah the bride alternately) each diayung six rounds, three rounds by using a glove length, and three times using a long rope, before diayung the bride and groom are the rituals beforehand that Macera manu (chicken blood draw from the comb) followed by cake menaikkkan seven kinds and lappas-lappas seven as followers swing, 3. the values contained in a custom implementation mappere is social value in the community is that common values and to the ropes memperarat keluargaaan, the value of cooperation in the form of mutual assistance and as for the religious values a value gratitude and religious values.Keywords: Perception, Mappere, Customary Marriages  
PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DI KOTA PAREPARE GHINA UMNIATI; MUHAMMAD AKBAL
Jurnal Tomalebbi Volume III, Nomor 4, Desember 2016
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (318.367 KB)

Abstract

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Parepare, hasil dari Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Parepare yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, dan hambatan yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Parepare. Untuk mencapai tujuan tersebut maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian ini adalah studi kasus. Informan dalam penelitian ini yaitu 10 orang pegawai Satpol PP dan 7 orang penanggungjawab di beberapa lokasi Kawasan Tanpa Rokok . Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah teknis non-statistik yaitu secara deskriptif. Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian diolah dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa: 1) upaya yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Perda No. 9 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok yaitu pembinaan berupa sosialisasi langsung dengan mengunjungi lokasi kawasan tanpa rokok dan memberi himbauan ke masyarakat agar tidak merokok di area yang dilarang merokok, pemasangan tanda larangan merokok berupa stiker dan spanduk banner serta menjalin kerja sama dengan instansi pemerintahan yang terkait dan pengawas 2) Hasil dari Pelaksanaan Penegakan Perda No. 9 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja yaitu meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang kawasan tanpa rokok semakin meningkat pula kesadaran masyarakat untuk mematuhi serta semakin banyak instansi swasta yang mengajak bekerjasama untuk terwujudnya kawasan tanpa rokok sedangkan hasil dari upaya pengawasan yang dilakukan 3) Hambatan yang Dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Parepare yaitu masih kurangnya jumlah pegawai Satpol PP dan sarana dan prasarana Satpol PP juga masih kurang dan hambatan dari Eksternal Satpol PP yaitu masyarakat kurang mengetahui perda kawasan tanpa rokok dan masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi aturan selain itu masih banyak instansi pemerintah yang belum memiliki Smooking Room.Kata Kunci: Peranan, Satpol PP, Kawasan Tanpa Rokok ABSTRACT: This study aims to determine the efforts made by the Civil Service Police Unit Enforcement Regional Regulation No. 9 of 2014 About No Smoking in the city of Pare Pare, the results of Execution Enforcement Regional Regulation No. 9 of 2014 About No Smoking in Parepare conducted by Civil Service Police Unit, and obstacles faced in the Civil Service Police Unit Enforcement Regional Regulation No. 9 of 2014 About No smoking in the city of Pare Pare. To achieve these objectives the researchers used a technique of collecting data through interviews and documentation. This study used a qualitative approach and type of research is a case study. Informants in this study are 10 municipal police employees and seven people responsible in some locations Regions Without Cigarettes. Data analysis technique used is non-technical, namely descriptive statistics. Data have been obtained from the results of the study were processed using descriptive qualitative analysis. Results showed that: 1) the efforts of Civil Service Police Unit in the Enforcement Regulation No. 9 2014 About No Smoking is coaching the form of socialization directly by visiting the region without cigarettes and gave an appeal to the people not to smoke in an area forbidden to smoke, the installation of the sign smoking ban in the form of stickers and banners banners as well as cooperating with certain government and supervisor 2) Results of Implementation of the Enforcement Regulation No. 9 2014 About No Smoking conducted by the Civil Service Police Unit is increasing public knowledge about smoking area also increase the awareness of the public to comply with a growing number of private institutions are invited to cooperate for the realization of the region without cigarettes, while the results of surveillance efforts undertaken 3 ) barriers Faced by Civil Service Police Unit Enforcement Regional Regulation No. 9 of 2014 About No smoking in the city of Pare Pare is still a lack headcount municipal police and infrastructure municipal police are still lacking and the resistance of the External municipal police that the public is less aware of local regulations smoking area and there is a lack of public awareness to comply with the rules in addition to the many government agencies that do not have smooking Room.Keywords: Role, municipal police, No Smoking 

Page 2 of 2 | Total Record : 15

 1   2 

Filter by Year

2016 2016


Reset
Filter By Issues
All Issue Volume 12, Nomor 3 (September 2025) Volume 12, Nomor 2 (Juli 2025) Volume 12, Nomor 1 (Maret 2025) Volume 11, Nomor 4 (Desember 2024) Volume 11, Nomor 3 (September 2024) Volume 11, Nomor 2 (Juli 2024) Volume 11, Nomor 1 (Maret 2024) Volume 10, Nomor 4 (Desember 2023) Volume 10, Nomor3 (September 2023) Volume 10, Nomor 2 (Juli 2023) Volume 10, Nomor 1 (Maret 2023) Volume 9, Nomor 4 (Desember 2022) Volume 9 Nomor 3 September 2022 Volume 9 Nomor 2, Juni 2022 Volume 9 Nomor 1 Maret 2022 Vol 6, No 3 (2019): Volume 6 Nomor 3 September 2019 Vol 6, No 2 (2019): Volume 6 Nomor 2 Juni 2019 Vol 6, No 1 (2019): Volume 6 Nomor 1 Maret 2019 Vol 5, No 2 (2018): Volume V, Nomor 2, Juni 2018 Volume V, Nomor 1, Maret 2018 Volume IV, Nomor 4, Desember 2017 Volume IV, Nomor 3, September 2017 Volume IV, Nomor 2, Juni 2017 Volume IV, Nomor 1, Maret 2017 Volume III, Nomor 4, Desember 2016 Volume III, Nomor 3, September 2016 Volume III, Nomor 2, Juni 2016 Volume III, Nomor 1, Maret 2016 Volume II, Nomor 3, Desember 2015 Volume II, Nomor 2, September 2015 Volume II, Nomor 1, Maret 2015 Volume 1, Nomor 3, Desember 2014 Volume 1, Nomor 2, September 2014 Volume 1, Nomor 1, Maret 2014 Volume 1, Nomor 1, Maret 2014 More Issue