cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota palu,
Sulawesi tengah
INDONESIA
Academica
Published by Universitas Tadulako
ISSN : 14113341     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Jurnal ilmiah Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tadulako
Arjuna Subject : -
Articles 22 Documents
Search results for , issue "Vol 2, No 1 (2010)" : 22 Documents clear
TELAAH TENTANG KIBIJAKAN UJIAN NASIONAL DAN KINERJA SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL Ali, Muhammad Nur
Academica Vol 2, No 1 (2010)
Publisher : Academica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (62.684 KB)

Abstract

Kinerja Sistem Pendidikan Nasional (SPN) dalam kurun waktusepuluh tahun terakhir menunjukkan kegagalan demi kegagalan. Data dariUnited Nations Development Programme (UNDP) yang memantau IndeksPembangunan Manusia atau Human Development Index (HDI) sepertiyang terpublikasi secara luas bahwa posisi Indonesia diantara 174 negarapada tahun 1996 berada pada peringkat 102; tahun 1999 peringkat 105;dan tahun 2000 pada peringkat 109, kemudian tahun 2004 turun lagi keperingkat 111 dari 174 negara. Secara umum mutu proses belajarmengajaryang tergelar kurang menggembirakan oleh karena prosespendidikan telah terkebiri menjadi “perolehan informasi” dengan sistemtagihan berjangka pendek.Ketidakhirauan SPN terhadap praksis penerusan informasiberakibat lebih jauh lagi dan merosot menjadi konteks pemberitaan isi bukuteks (content transmission), lalu diperparah lagi dengan kebijakan evaluasiyang dikenal dengan istilah UN (Ujian Nasional). Secara kognitif modelevaluasi UN tersebut tidak dapat memfasilitasi perkembanganintelektualitas yang baik (authentic ability), karena tuntutannya bersifattebak-tebakan, sehingga pebelajar cenderung hanya mengerahkankemampuan artifisialnya, bukan kemampuan autentik. Bahkan lebih celakalagi jika untuk meraih prosentase kelulusan dibentuk “tim sukses” yangberoperasi secara ilegal.Kata Kunci: Kebijakan - Ujian Nasional – Pendidikan
TINJAUAN KRITIS KONSEP DAN IMPLEMENTASI PELAYANAN PUBLIK DI INDONESIA Djaelangkara, Rizali
Academica Vol 2, No 1 (2010)
Publisher : Academica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (100.486 KB)

Abstract

Isu Pelayanan Publik merupakan Isu Strategis dalam tata KelolaPemerintahan yang baik, karena Pelayanan Publik mencakup hubunganfundamental antara warga negara dengan Negara (Pemerintah) sebagaibentuk komitmen bersama antar pihak yang memerintah dan pihakdiperintah untuk membangun suatu negara, sehingga salah satu halpenting seharusnya menjadi indikator untuk mengukur keberhasilanpelayanan publik adalah persamaan/Kesetaraan Hak danTanggungjawab para aktor. Lokus dan Fokus Pelayanan Publik cenderungmenjadi dilema antara Negara dan Swasta hal ini dimungkinkan karenalingkup kepelayanan publik berada pada garis kontinum Private Good danPublic Good yang menghasilkan Aktor Negara dan Aktor Swasta,Pelayanan bersifat Primer, Sekunder dan Swasta. Implementasi danPerwujudan Pelayanan Publik yang Prima pada institusi negara sangatditentukan oleh Budaya Organisasi,, Sifat Monopolistik, serta sensitivitasSistem Perencanaan dan suksesi Politik terhadap Pelayanan Publik. Untukmewewujudkan Pelayanan Publik yang Prima, terdapat empat Level EntryPoint Strategi yang dapat dilakukan yakni: Level System, Level Jaringan,Level Institusi dan Level MasyarakatKata Kunci : Pelayanan Publik, Peran Negara dan Swasta
REPRESENTASI KEKUASAAN DALAM WACANA POLITIK (KAJIAN ETNOGRAFI KOMUNIKASI) Nur, Yunidar
Academica Vol 2, No 1 (2010)
Publisher : Academica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (63.397 KB)

Abstract

Analisis wacana (discource analysis) mengenai representasi kekuasaananggota DPRD dalam menjalankan peran dan fungsi politiknya,merupakan sebuah konteks wacana politik yang proses interaksinya tidakterlepas dari penggunaan jenis-jenis kekuasaan. Wujud kekuasaan akantampak dari satuan dasar wacana politiknya, yakni tindak tutur. Tindaktutur yang digunakan dalam wacana politik untuk merepresentasikankekuasaan dapat berbentuk direktif, ekspresif, komisif, atau deklaratif. Daritindak tutur tersebut akan teridentifikasi jenis-jenis kekuasaan, seperti;kekuasaan paksaan (coecive power), kekuasaan absah (legitimate power),kekuasaan hadiah (reward power), dan kekuasaan keahlian (expert power),melalui strategi dan pola percakapan yang khas digunakan. Selain itu,fungsi kekuasan melalui perspektif struktural-fungsional dalam fungsisuportif, fungsi prefentif, dan fungsi korektif di dalam konteks ini juga akanterlihat dengan jelas. Studi ini akan mengamati dengan cermat tigakomponen tutur yang digunakan untuk merepresentasikan kekuasan dalamwacana politik, yaitu; (1) partisipan, (2) tujuan tutur, dan (3) topik tuturan.Kata Kunci: Representasi – Kekuasaan – Wacana Politik
PERAN DAN KEDUDUKAN LEMBAGA-LEMBAGA SAMPIRAN NEGARA (STATE AUXILIARY AGENCIES) Pageno, Isbon
Academica Vol 2, No 1 (2010)
Publisher : Academica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (74.226 KB)

Abstract

Kehadiran lembaga-lembaga sampiran negara (state auxiliaryagencies) sebagai salah satu implikasi era reformasi, memberi gambaranbahwa angin perubahan sepertinya sedang membawa bangsa ini ke arahperubahan nyata. Ada beberapa alasan yang melatarbelakangi Iahirnyalembaga-lembaga sampiran ini. Pembentukan KPK melalui UU No.30/2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi misalnya,disebabkan karena lembaga pemerintah yang ada baik kejaksaan maupunkepolisian belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam menanganimasalah korupsi. Hal ini memberi indikasi bahwa lahirnya berbagaimacam lembaga sampiran negara (state auxiliary agencies) Iebihdisebabkan oleh tingginya kecurigaan publik (public distrust) terhadaplembaga-lembaga negara yang ada karena dianggap belum berfungsisecara maksimal khususnya dalam mendukung agenda reformasi.Kata kunci : Peran, Kedudukan, dan State Auxiliary Agencies.
PERKEMBANGAN DIACRONIS ADMINISTRASI PUBLIK (Dari New Public Management ke Good Governance) Kurnia, Intam
Academica Vol 2, No 1 (2010)
Publisher : Academica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (55.044 KB)

Abstract

Perkembangan administrasi publik telah membawa implikasiterhadap penyelenggaraan peran administrasi publik khususnya terkaitdengan pendekatan yang di gunaan dalam pembuatan dan pelaksanaanstrategi, pengelolaan organisasi secara internal serta interaksi antarapublik dengan politisi, masyaraat dan aktor lainnya, dalam artiansejauhmana administrasi publik dapat menyesuaian diri denganperkembangan paradigma yang ada serta sejauhmana penyesuaian tersebutdilakukan dengan memperhatian konteks lokal dan permasalahan yang adadi negara tersebut. Administrasi publik tidak pernah dapat melepaskan diridari dampak yang ditimbulkan oleh perkembangan-perkembanganlingkungan yang ada, khususnya yang diakibatkan oleh kemajuan teknologidan informasi. Administrasi publik dituntut untuk senantiasa menyesuaikandiri dengan paradigma yang dianutnya sehingga tetap berkesesuaian dansejalan dengan perubahan lingkungan yang ada di sekelilingnya dimanaadministrasi publik harus mampu mereformasi dirinya sehingga sejalandengan paradigma good governance yang manjadi tuntutan masyarakatbanyak.Kata Kunci : Perubahan, Governance dan Good Governance
DEGRADASI KULTURAL DALAM KEHIDIPAN REMAJA Resmiwaty, Resmiwaty
Academica Vol 2, No 1 (2010)
Publisher : Academica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (48.227 KB)

Abstract

Degradasi kultural dapat diartikan sebagai bentuk dari adanyapemerosotan nilai-nilai kultural pada suatu kelompok masyarakat.Degradasi kultural selanjutnya melahirkan kultur baru sepertikonsumerisme, nepotisme, sadistis, agresif, hipokrit, materialistis,individualistis, dan hedonistis. Kultur baru ini terwujud melalui perubahansikap dan perilaku. Gaya hidup yang mencintai materi, mengutamakankepentingan pribadi, dan timbulnya konfrontasi yang begitu mudah dikalangan remaja. Semuanya ini mereka konsumsi dari media yangmenyiarkan dan menayangkan hal-hal baru dari luar, yang dianggap lebihbergengsi dan mengikuti trend. Segala bentuk baru yang mereka adopsi initelah melahirkan degradasi kultural dalam kehidupan remaja.Kata kunci: Degradasi kultural, remaja.
KONSEPSI NEGARA DEMOKRASI YANG BERDASARKAN HUKUM Awaluddin, Aaluddin
Academica Vol 2, No 1 (2010)
Publisher : Academica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (45.792 KB)

Abstract

Dalam mewujudkan system demokrasi yang baik, maka perlu dituangkankedalam kaidah hukum dalam suatu system pemerintahan. Dalam suatunegara demokrasi harus dikedepankan adanya persamaan dalam hukum,yang mencerminkan ketaatan akan hukum yang ada. Dengan demikianprinsip rule of law harus dijalankan oleh segenap warga negara tanpamembedakan latar belakang.Kata Kunci: Negara, demokrasi dan hukum
URGENSI PENATAAN LEMBAGA KEPRESIDENAN Bakri, Rahmat
Academica Vol 2, No 1 (2010)
Publisher : Academica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (60.035 KB)

Abstract

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung pada hakikatnyamerupakan pengejawantahan kedaulatan rakyat dalam proses penentuankepemimpinan nasional. Meski demikian, pilihan atas sistem pemilihanlangsung yang dianut UUD 1945 hasil amandemen, dalam tataran praktissenantiasa memerlukan penyempurnaan. Salah satu di antaranya adalahpenataan lembaga kepresidenan untuk menghindari terjadinya grey areadalam relasi antara Presiden dan Wakil Presiden.Kata Kunci: Lembaga Kepresidenan
PERDAGANGAN BEBAS DAN SKENARIO PENGENDALIAN HARGA PANGAN SETELAH 2020 Agustiati, Agustiati
Academica Vol 2, No 1 (2010)
Publisher : Academica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (42.925 KB)

Abstract

Ada kesan kesan kebijaksanaan pengendalian harga pangan dalam eraperdagangan bebas setelah tahun 2020 itu sekan-akan sudah habisriwayatnya, padahal sebenarnya tidak demikian. Upaya pemerintahIndonesia untuk mengendalikan harga pangan dalam era perdaganganbebas akan tetap berjalan mengingat berbagai peluang. (1) Denganmemanfaatkan notifikasi bulog sebagai State Trading Enterprise (STE)dalam kerang ka WTO yang mulai diberlakukan sejak tahun 1995, denganstatus seperti itu pengendalian harga pangan masih tetap diberlakukan. (2)Antara pengendalian harga pangan dalam negeri dan perdagangan bebasmemiliki tujuan yang sama. (3) Penghapusan kebijaksanaan pengendalianharpa pangan suatu Negara anggota WTO menjadi agak sulit. Apabilaanggota memiliki keinginan yang kuat untuk mempertahankannya. (4)Penetapan kebijakan pengendalian harga pengan sebenarnya dapatmendukung keberhasilan pasar bebas. (5) Mempertahankan stokpenyangga merupakan salat satu alternatif yang dapat dimasukkan dalamskenario.Kata Kunci : Perdagangan Bebas Dan Harga Pangan.
PEREMPUAN DALAM PENGELOLAAN SURAT KABAR DI SULAWESI TENGAH (Studi Posisi dan Peran Perempuan dalam Media Cetak) Lampe, Ilyas
Academica Vol 2, No 1 (2010)
Publisher : Academica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (71.719 KB)

Abstract

359PEREMPUAN DALAM PENGELOLAAN SURAT KABARDI SULAWESI TENGAH(Studi Posisi dan Peran Perempuan dalam Media Cetak)Oleh : Ilyas1ABSTRACTWomen’s presentation in mass media, especially in printed media,is always in a negative sense. They are living as a decoration and sexualobject. We can say that this is hapening due to the patriarchal culturewhich make people who work in a media is dominated by male and theprocess of media is also dominated by them.The main reason of this research is to answer the question, 1. Howmany women is involved in the process of printed media in CentralSulawesi 2. Can women who involved in printed media influence the policyof media related to gender issue 3. Into which many levels mass mediamanagement gives a tolerance to gender issue.The reslut of this study, which is using gender analysis, is takenfrom three biggest printed media in Sulawesi. It shows that the percentageof women journalist is only 15,27 %. Furthermore, we can see how weakwomen journalist is to influence the news management in these printedmedia due to the portion of the job which most of the women in a printedmedia is positioned in a light section, e.g. Entertainment, Technology andScience, Education and Culture. On top of that, the power of capitalismshapes printed media to have no sensitivity in gender issue. Themanagement gives more concern to gain the profit, or even if they doconcern, they only use gender issue as a tool to gain bigger profit.Keyword : Women Role, Printed Media Management

Page 1 of 3 | Total Record : 22