Claim Missing Document
Check
Articles

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM GREEN AND CLEAN DI KELURAHAN TANAMODINDI KECAMATAN MANTIKULORE Mappatoba, mustainah; Kurnia, Intam; Bachtiar, Mohammad Arief
Academica Vol 5, No 2 (2013)
Publisher : Academica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (80.247 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Implementasi kebijakan Green andClean di Kelurahan Tanamodindi. Informan penelitian sebanyak 7 orang Metode penelitianyang digunakan adalah Motode Kualitatif dengan menggunakan informan yang berjumlah 7orang melalui proses wawancara mandalam. Dasar penelitian yang digunakan adalah FieldResearching atau penelitian lapangan yang mencakup observasi, wawancara dandokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan program Greenand Clean di Kelurahan Tanamodindi Kecamatan Mantikulore telah mengalami peningkatanyang signifiakan namun masih belum terimplementasi secara menyeluruh sehingga masih adabeberapa kawasan seperti RT/RW yang belum menerapkan pola kualitas lingkungan yanghijau dan bersih. Dari segi standar dan sasaran kebijakan, program Green and Clean telahdijalankan sesuai dengan standar dan sasaran kebijakan program yang ada, namun belumdilakukan secara maksimal dibeberapa kawasan seperti RT/RW yang belum menerapkan polakualitas lingkungan yang hijau dan bersih. Untuk sumber daya yang meliputi sarana danprasarana telah tercukupi namun untuk pengetahuan masyarakat mengenai pentingnyameningkatkan kualitas lingkungan baik dari segi penghijauan dan kebersihan masihmembutuhkan banyak peran berupa sosialisasi dari pemerintah setempat.Kata Kunci: Implementasi, Green and Clean, Kebijakan
PERKEMBANGAN DIACRONIS ADMINISTRASI PUBLIK (Dari New Public Management ke Good Governance) Kurnia, Intam
Academica Vol 2, No 1 (2010)
Publisher : Academica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (55.044 KB)

Abstract

Perkembangan administrasi publik telah membawa implikasiterhadap penyelenggaraan peran administrasi publik khususnya terkaitdengan pendekatan yang di gunaan dalam pembuatan dan pelaksanaanstrategi, pengelolaan organisasi secara internal serta interaksi antarapublik dengan politisi, masyaraat dan aktor lainnya, dalam artiansejauhmana administrasi publik dapat menyesuaian diri denganperkembangan paradigma yang ada serta sejauhmana penyesuaian tersebutdilakukan dengan memperhatian konteks lokal dan permasalahan yang adadi negara tersebut. Administrasi publik tidak pernah dapat melepaskan diridari dampak yang ditimbulkan oleh perkembangan-perkembanganlingkungan yang ada, khususnya yang diakibatkan oleh kemajuan teknologidan informasi. Administrasi publik dituntut untuk senantiasa menyesuaikandiri dengan paradigma yang dianutnya sehingga tetap berkesesuaian dansejalan dengan perubahan lingkungan yang ada di sekelilingnya dimanaadministrasi publik harus mampu mereformasi dirinya sehingga sejalandengan paradigma good governance yang manjadi tuntutan masyarakatbanyak.Kata Kunci : Perubahan, Governance dan Good Governance
PENGUASAAN DAERAH ATAS PERTAMBANGAN EMAS DI POBOYA DALAM PERSPEKTIF OTONOMI DAERAH Kurnia, Intam
Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Vol 14, No 2 (2013): JURNAL ILMIAH ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : FIA UB

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.9874/fia-ub.v14i2.361

Abstract

Abstrak: Penguasaan Daerah atas Pertambangan Emas di Poboya Dalam Perspektif Otonomi Daerah. Tujuan penelitian ini adalah menjawab pertanyaan tentang: 1)Bagaimanakah pembagian urusan antar susunan pemerintahan dalam  urusan pertambangan di Kota Palu; 2) Bagaimanakah pengelolaan urusan  pertambangan di Kota Palu; Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan maksud untuk mengkaji beberapa fenomena yang berhubungan dengan penyelenggaraan urusan pertambangan , konflik pertambangan dan alternatif pemecahannya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menujukkan bahwa : 1) Penyelenggaraan urusan pertambangan antar susunan pemerintahan terjadi tumpang tindih kewenangan, baik dari aspek politik maupun administrasi. Dalam penyelenggaraan urusan pertambangan di Poboya, aspek politik lebih dikedepankan ketimbang aspek administratif. Ini dibuktikan dengan dominannya pendekatan hilir (penyelesaian konflik tambang Poboya) yang dilakukan pemerintah kota, ketimbang pendekatan hulu (pembuatan kebijakan) yang memberikan kepastian terhadap pengelolaan tambang rakyat di Poboya; 2) Kurangnya peran serta stakeholders dalam proses perumusan kebijakan pertambangan , adanya permasalahan kelembagaan, serta lemahnya partisipasi masyarakat dalam perumusan program-program pertambangan.   Kata Kunci : Penguasaan, Pengusahaan, Desentralisasi dan Urusan  Pertambangan Abstract: Regional mastery over Poboya Gold Mining in Autonomous Region in Perspective. The objective of this research is to answer questions of: 1)What is the division of affairs between government structures in terms of mining affairs in the City of Palu; 2) How mining affairs is being managed in the City of Palu. This research is suing qualitative approach with the intention to analyze some phenomenon regarding the organization of mining affairs, conflicts of mining, and the alternative solutions. Data collection technique is conducted through interviews, observations, and documentations. The outcome of the research shows that: 1) there is an overlap in the organization of mining affairs between government structures, both in politics and administration. In the organization of mining affairs in Poboya, political aspect is being prioritized than the administrative aspect. It is evident by the dominance of downstream approach (conflict resolution of Poboya minefield) done by city government, rather than upstream approach (policy making) that ensures the management of public mining in Poboya; 2) the lack of roles and stakeholders in the process of formulating mining policy, institutional issues, and the weakness of community participation in formulating mining programs. Key Words: Power, Cultivation, Decentralization and Mining Affairs.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM GREEN AND CLEAN DI KELURAHAN TANAMODINDI KECAMATAN MANTIKULORE Mappatoba, mustainah; Kurnia, Intam; Bachtiar, Mohammad Arief
Academica Vol 5, No 2 (2013)
Publisher : Academica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (80.247 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Implementasi kebijakan Green andClean di Kelurahan Tanamodindi. Informan penelitian sebanyak 7 orang Metode penelitianyang digunakan adalah Motode Kualitatif dengan menggunakan informan yang berjumlah 7orang melalui proses wawancara mandalam. Dasar penelitian yang digunakan adalah FieldResearching atau penelitian lapangan yang mencakup observasi, wawancara dandokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan program Greenand Clean di Kelurahan Tanamodindi Kecamatan Mantikulore telah mengalami peningkatanyang signifiakan namun masih belum terimplementasi secara menyeluruh sehingga masih adabeberapa kawasan seperti RT/RW yang belum menerapkan pola kualitas lingkungan yanghijau dan bersih. Dari segi standar dan sasaran kebijakan, program Green and Clean telahdijalankan sesuai dengan standar dan sasaran kebijakan program yang ada, namun belumdilakukan secara maksimal dibeberapa kawasan seperti RT/RW yang belum menerapkan polakualitas lingkungan yang hijau dan bersih. Untuk sumber daya yang meliputi sarana danprasarana telah tercukupi namun untuk pengetahuan masyarakat mengenai pentingnyameningkatkan kualitas lingkungan baik dari segi penghijauan dan kebersihan masihmembutuhkan banyak peran berupa sosialisasi dari pemerintah setempat.Kata Kunci: Implementasi, Green and Clean, Kebijakan
PERKEMBANGAN DIACRONIS ADMINISTRASI PUBLIK (Dari New Public Management ke Good Governance) Kurnia, Intam
Academica Vol 2, No 1 (2010)
Publisher : Academica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (55.044 KB)

Abstract

Perkembangan administrasi publik telah membawa implikasiterhadap penyelenggaraan peran administrasi publik khususnya terkaitdengan pendekatan yang di gunaan dalam pembuatan dan pelaksanaanstrategi, pengelolaan organisasi secara internal serta interaksi antarapublik dengan politisi, masyaraat dan aktor lainnya, dalam artiansejauhmana administrasi publik dapat menyesuaian diri denganperkembangan paradigma yang ada serta sejauhmana penyesuaian tersebutdilakukan dengan memperhatian konteks lokal dan permasalahan yang adadi negara tersebut. Administrasi publik tidak pernah dapat melepaskan diridari dampak yang ditimbulkan oleh perkembangan-perkembanganlingkungan yang ada, khususnya yang diakibatkan oleh kemajuan teknologidan informasi. Administrasi publik dituntut untuk senantiasa menyesuaikandiri dengan paradigma yang dianutnya sehingga tetap berkesesuaian dansejalan dengan perubahan lingkungan yang ada di sekelilingnya dimanaadministrasi publik harus mampu mereformasi dirinya sehingga sejalandengan paradigma good governance yang manjadi tuntutan masyarakatbanyak.Kata Kunci : Perubahan, Governance dan Good Governance
AKUNTABILITAS KEUANGAN PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG Seniwati, Seniwati; Mufti, Muh. Irfan; Kurnia, Intam
Katalogis Vol 6, No 5 (2018)
Publisher : Katalogis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (366.461 KB)

Abstract

Financial Accountability for Regional Development Planning Agency Parigi Moutong district still can not be rated successful achievement performance. It is characterized by the presence of some of the findings by the State Audit Board 2015.Tujuan year to be acquired on the outcome of this study is to Know the application of financial accountability in Regional Development Planning Board Parigi Moutong district. This study used a qualitative approach to the selection techniques with the number of informants purposively selected informants as many as four people. Data was collected through interviews, observation and documentation. The data analysis technique is inductive Penelitiakan build their research conclusions by means of abstract empirical data it collects from the field and look for patterns that may be in the data-datat ersebut. The theory used is the theory proposed by Nordiawan, Sandi Putra (2007), the form (normative measures that need to be realized in the accounting information) with the variables in the form of relevant, reliable, comparable and understandable. The results showed that the Financial Accountability in Regional Development Planning Agency Parigi Moutong not fully implemented in accordance with the vision and mission. Applications SAI applied with the application of Information and Communication Technology (ICT) saatini led to the principle of the preparation and presentation of financial statements is relevant, reliable, comparable and understandable, has not been implemented optimally. So that their misuse by some budget manager who later became the findings by the State Audit Board.
KINERJA PEMERINTAH DESA DALAM PENERAPAN APLIKASI SISTEM KEUANGAN DESA (SISKEUDES) DI DESA MPANAU KECAMATAN SIGI BIROMARU KABUPATEN SIGI Harmain, Moh. Fadli Sumarwanto; Pasindringi, Andi; Kurnia, Intam
Katalogis Vol 7, No 3 (2019): September
Publisher : Katalogis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Based on the results of the discussion that the Performance of the Village Government in Implementing the Village Financial System Application (SISKEUDES) in Mpanau Village, Sigi Biromaru District, Sigi Regency. Basically has not been in line with the community's expectations. This can be seen from 2 indicators, Service Quality and Accountability Mpanau Village Government Sigi Biromaru District Sigi Regency has not run optimally in the application of Siskeudes application due to limited human resources who understand the Siskeudes application, lack of training and Bimtek regarding Siskeudes application to staff / employees other villages, and lack of discipline and responsibility at work. While the other 3 indicators are good, it can be seen from Productivity, Programs and activities and services that have been running effectively, efficiently, and transparently in working for the management of village fund allocations and village funds inputted into the Siskeudes application. Responsiveness, the ability of the Mpanau village government in responding quickly to the wishes and needs of the community in Mpanau and Responsibility Villages, the Mpanau Village Government in carrying out its duties and functions are based on good and proper administration in providing public services.
KINERJA SEKRETARIAT BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH DALAM PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (TPP) Apriani, Sitti Hardiyanti; Mangasing, Nasir; Kurnia, Intam
Katalogis Vol 8, No 1 (2020): Maret
Publisher : Katalogis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The purpose of this study was to determine the Secretariat Performance of the Regional Revenue Agency of Central Sulawesi Province in the Provision of Additional Employee Income (TPP). The foundation of the theory used is the Theory of Agus Dwiyanto (2006) which states that there are four factors in evaluating performance, namely productivity, service quality, responsiveness, responsibility, and accountability. This type of research is Qualitative Descriptive which seeks to interpret and interpret data that is pleasing to the facts, using purposive methods, data cursing and discussion with a qualitative analysis approach to collecting data and materials through observation and interviews with the number of 6 informants. Based on the results of the discussion that the Secretariat Performance of the Regional Revenue of Central Sulawesi Province for Productivity, Service Quality, and Responsiveness has been maximized in the Provision of Additional Employee Income (TPP). However, for responsibility and accountability it has not run optimally in the Provision of Additional Employee Income (TPP) in the Regional Revenue Agency of Central Sulawesi Province due to the discipline of employees who have not gone well.
PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA PADA BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN INOVASI DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH Dg. Masiga, Muhammad Anshar; Mufti, Muh. Irfan; Kurnia, Intam
Katalogis Vol 9, No 2 (2021): Juni
Publisher : Katalogis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research was a descriptive research with a qualitative approach. Qualitative descriptive research is research that aims to describe events and phenomena that occur in the field and present data systematically, factually and accurately about facts or phenomena that occur in the field. Data collection was done throught observation, interview and documentation techniques. Data analysis in this research used three components consisting of data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results of this research show that the Development of State Civil Apparatus Competency of Regional Research, Development and Innovation Agency in Central Sulawesi Province used indicators of ability, skills and knowledge and work attitude. The three indicators are not maximized or cannot be implemented properly, where the implementation of the existing employees do not have the appropriate scientific qualifications, the lack of specific training related to research, and various other factors where in other word the development of state civil apparatus competence is stated to be not optimal.
Local Authority of Mining in the Perspective of Regional Autonomy (The Analysis of Conflict Potential Management for Gold Mining Community in Paboya, Palu) Intam Kurnia
e-2477-1929
Publisher : Institute of Research and Community Service, University of Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (438.499 KB) | DOI: 10.21776/ub.ijleg.2015.001.01.8

Abstract

The objective of this research is to answer questions of: 1) What is the division of affairs between government structures in terms of mining affairs in the City of Palu; 2) How mining affairs is being managed in the City of Palu; 3) What are the conflicts between government, business people, and community around the mining area in managing mining in the City of Palu; 4) What are the alternatives to manage effective and efficient mining affairs. This research is suing qualitative approach with the intention to analyze some phenomenon regarding the organization of mining affairs, conflicts of mining, and the alternative solutions. Data collection technique is conducted through interviews, observations, and documentations. The outcome of the research shows that: 1) there is an overlap in the organization of mining affairs between government structures, both in politics and administration. In the organization of mining affairs in Poboya, political aspect is being prioritized than the administrative aspect. It is proofed by the dominance of downstream approach (conflict resolution of Poboya minefield) done by city government, rather than upstream approach (policy making) that ensures the management of public mining in Poboya; 2) the lack of roles and stakeholders in the process of formulating mining policy, institutional issues, and the weakness of community participation in formulating mining programs; 3) Regarding uncertainties within the community and business people in managing minefield, each of them feels that they have the right to manage or exploit the mining areal based on their authority upon the mining area of Poboya. This research recommends the need to organize the mining affairs which refers to the importance of clear management on government structure. The political aspect is highlighting the need to do cooperative formulation, creating mining policy which is based on reality, filtering aspiration and creating rules. While the administrative aspect is highlighting the programs of control coordination, a good and environmental-friendly mining, clear regulation, as well as coordination between actors who are involved in the organization of mining affairs in the City of Palu.Keywords: decentralization, mining affairs and conflict 
Co-Authors 2018, Agus Abu Tjaya Adriansa, Muhammad Wandi Akbar Akbar Al Munawwara Alamsyah, Andri Amalia, Miftah Amelia Santrillah Anang Ma’ruf Anasa, Tiansi Andi Asri Cahyani Andi Belgratia Bubun Bandaso Anggraeni, Intan Kusuma Apriani, Sitti Hardiyanti Aulia Farida Aura, Audietya Chantieka Bakri, Nuraini Christin, Vernanda Dandan Haryono Dandan Haryono Dg. Masiga, Muhammad Anshar Dyo Moh Sabda Fani Fani Farista, Gita Fatahillah, Raihan Fiki Ferianto Fikra Fikra Fildayana, Fildayana Fransiska, Aprilia Friscia Novianti Setiawan Hardianti, Dina Harmain, Moh. Fadli Sumarwanto hartawan Hasbullah Hasbullah Hasbullah Hasbullah Hasbullah Hermiati, Hermiati hidayatullah, feby kalsum Hj Mustainah I Wayan Indrawan Ikram, Dzul Jalali Indah Amalia Intan Kumbayoni, Ni Gusti Putu Irwan Waris Jery Devano Kurniawan, Rendy Kusuma, Elvina Zerlinda Lidia Olivia Balanda M. Nur Alamsyah, M. Nur Mandarlangi, Megawati A. Mangasing, Nasir Mardhatilla, Zakia Mastang, Mastang Mayusa, Askar Meinar Meinar Moh. Efendi, Moh. Moh. Royfandi Mohamad Cahyadi Mohammad Arief Bachtiar Mohammad Irfan Mufti Muhammad Arief Muhammad Irfan Muhammad Khairil Mustaina N Mustainah Mustainah Mappatoba Nabilla, Desyha Nasrullah Nasrullah Novitasari Novitasari Nuraisyah Nuraisyah Nuraisyah Pasindringi, Andi Pratiwi, Komang Senja Rachmad Rachmad Rahmawati Halim Riskiyani, Riskiyani Royna, Nanda Aprilia Ruliyanti Salingkat, Syarif Salingkat, Syarif Permana Seniwati Seniwati, Seniwati Siti Nur Aziza Siti Nurfadila Slamet Riadi Steven Sukarno, Moh. Suci Handayani, Suci Susiyanti, Susiyanti Syahruddin Hattab Syaputra, Agung T Pae, Novining Tala’a, Nadia I Veronika, Indah Wiwinarsih, Wiwinarsih Wulandari Wulandari Yorensia Resti Yulianti Pakiding Yulizar Pramudika Tawil Zulvina