Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

JURNAL ANALISIS KEBIJAKAN KEHUTANAN

JAKK
Website

Published by Badan Penelitian dan Penegembangan Kehutanan

ISSN : 02160897 EISSN : 25026267 DOI : -

Core Subject : Agriculture,

Agriculture, Biological Sciences & Forestry

The journal is published by the Center for Social Research and Economy, Policy and Climate Change, Agency for Research, Development and Innovation, Ministry of Environment and Forestry. The name of the publisher has changed because of the merger of the Ministry of Forestry with the Ministry of Environment, becoming the Ministry of Environment and Forestry, Republic of Indonesia (Presidential Decree No. 16/2015). The publisher logo also changes to adjust the Logo of the Ministry of Environment and Forestry.

Arjuna Subject : -

Articles 353 Documents

19 20 21 22 23

ANALISIS VARIABILITAS CURAH HUJAN DAN SUHU DI BALI Ogi Setiawan
Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 9, No 1 (2012): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan
Publisher : Centre for Research and Development on Social, Economy, Policy and Climate Change

Indonesia sebagai negara kepulauan yang terdiri dari pulau-pulau besar dan kecil menjadi sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim. Salah satu pulau yang juga rentan terhadap perubahan iklim adalah pulau Bali. Dampak potensial adanya perubahan iklim adalah perubahan pola hujan, peningkatan suhuudaradankenaikanpermukaanlaut. Sektoryangakanmenerimadampakperubahaniklimdengan serius adalah sektor kehutanan dan pertanian. Untuk mendukung upaya mitigasi dan adaptasi maka diperlukan informasi perubahan iklim yang terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui variabilitas iklim di Bali. Metode yang digunakan adalah analisis kecenderungan curah hujan, analisis perubahan suhu udara, analisis perubahan tipe iklim dan analisis pergeseran bulan basah, lembab dan kering. Data hujan yang digunakan adalah data hujan dari GPCC (1961-1998) dan BMKG Bali (19992008), sedangkan data suhu berasal dari BMKG Bali (2004-2008). Hasil analisis menunjukkan bahwa di pulau Bali secara umum sudah mengalami perubahan iklim. Tipe iklim berdasarkan Schmidt-Ferguson mengalami perubahan dari relatif basah menjadi agak kering. Suhu udara rata-rata bulanan serta curah hujan bulanan dan tahunan memiliki kecenderungan yang semakin meningkat. Bulan basah dan bulan kering telah mengalami pergeseran dan perubahan jumlahnya. Dampak perubahan iklim terhadap ekosistem hutan di Bali belum diketahui dengan pasti, namun terdapat beberapa implikasi perubahan iklim terhadap sektor kehutanan diantaranya kebakaran hutan dan perubahan jadwal penanaman.

ANALISIS PERAN PARA PIHAK DALAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI BENGAWAN SOLO HULU C Yudi Lastiantoro; S Andy Cahyono
Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 12, No 3 (2015): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan
Publisher : Centre for Research and Development on Social, Economy, Policy and Climate Change

Public participation increasingly required in resouces management decision-making. Necessary understanding of who affected by decisions, and who had the power to influence and interest to decision. The purpose of this study was to analyze the role of the parties in the management of the Upper Bengawan Solo Watershed. The study was conducted in the Upper Bengawan Solo Watershed which located in Wonogiri District using qualitative approach and stakeholder analysis methods. The results indicated that there were number of stakeholders who had a major interest and influence in the success of watershed management. Duties and functions determined the degree of influence and interests of the institution. This implies that policy makers in watershed management should take into account their aspirations in achieving successul of Upper Solo watershed management. Coordination is necessary in order to avoid overlap, duplication, and achievement of goals.

TINGKAT KERENTANAN MASYARAKAT TERHADAP PERUBAHAN IKLIM PADA EKOSISTEM PEGUNUNGAN (KASUS DI GUNUNG TALANG KABUPATEN SOLOK, SUMATERA BARAT) Yanto Rochmayanto
Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 12, No 2 (2015): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan
Publisher : Centre for Research and Development on Social, Economy, Policy and Climate Change

Ekosistem pegunungan sangat sensitif terhadap perubahan iklim, sehingga kegagalan dalam menangani dinamika iklim akan bedampak serius bagi sektor kehutanan dan pertanian. Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk mengetahui tingkat kerentanan masyarakat pada ekosistem pegunungan terhadap perubahan iklim. Penelitian dilaksanakan di 3 (tiga) nagari di Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, yaitu : Salayo Tanang Bukit Sileh (Kecamatan Lembang Jaya), Air Batumbuk (Kecamatan Gunung Talang), dan Air Dingin (Kecamatan Lembah Gumanti). Data primer dan sekunder diambil melalui observasi dan wawancara dengan 30 responden di setiap nagari, kemudian dianalisis dengan analisis multivariat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksposur dengan fokus longsor memiliki tingkat kerentanan tinggi di semua nagari. Nagari Salayo Tanang Bukit Sileh dan Nagari Air Dingin menunjukkan tingkat sensitivitas tinggi, sedangkan Nagari Air Batumbuk menunjukkan tingkat sensitivitas sedang. Faktor utama pembentuk kerentanan pada ekosistem pegunungan adalah infrastruktur (bangunan pengendali longsor, pola pemukiman), ekologi (tutupan hutan, kondisi tebing), dan ekonomi (mata pencaharian berbasis lahan/sumberdaya alam). Upaya pengurangan tingkat kerentanan masyarakat adalah: pembangunan fisik pengendali tebing, penataan pemukiman yang resisten terhadap tanah longsor, pengayaan tanaman berkayu di areal pertanian dan perkebunan yang kemiringannya >45o, pengayaan dan perluasan hutan lindung nagari.

IDENTIFIKASI FAKTOR UTAMA PONDOK PESANTREN DALAM PENGEMBANGAN HUTAN RAKYAT Eva Fauziyah; Dian Diniyati
Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 8, No 1 (2011): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan
Publisher : Centre for Research and Development on Social, Economy, Policy and Climate Change

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20886/jakk.2011.8.1.77-97

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang faktor utama yang dimiliki Pondok Pesantren (Pontren) dalam pengelolaan hutan rakyat dan strategi pengembangannya. Metode yang digunakan yaitu dengan mengidentifikasi faktor-faktor dalam Pontren yang berpengaruh kuat terhadap pengelolaan hutan rakyat dengan menggunakan analisis SWOT (strenghts, weaknesses, opportunities, dan threats) berdasarkan pendapat dari para pakar yang mengetahui dengan baik mengenai Pontren terutama yang terlibat dalam kegiatan kehutanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor kekuatan utama yang mempengaruhinya adalah pemimpin yang kharismatik dengan nilai pengaruh 0,56 dan faktor kelemahan utama yang harus di minimalkan ada dua yaitu sifat dari Pontren yang masih mengkultuskan satu pemimpin dan tidak adanya keberlanjutan program dengan nilai pengaruh 0,47. Faktor peluang yang utama harus dimanfaatkan oleh pontren adalah adanya ayat alquran dan hadist-hadist yang mendukung tentang penyelamatan lingkungan dengan nilai pengaruh 0,5 dan faktor ancaman utama yang harus diatasi adalah banyaknya pihak yang terlibat dalam kegiatan pengadaan kebutuhan kehutanan dengan nilai pengaruh 0,62. Strategi yang paling sesuai dilakukan oleh pesantren dalam pengembangan hutan rakyat adalah dengan strategi SO (Strength Opportunities) berupa: 1) meningkatkan peran pemimpin/kyai dan 2) memperluas jaringan dengan meningkatkan partisipasi masyarakat.

PERAN PARA PIHAK DALAM PENANGANAN KONFLIK DI KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DELTA MAHAKAM, KALIMANTAN TIMUR Surati Surati; Sylviani Sylviani
Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 13, No 3 (2016): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan
Publisher : Centre for Research and Development on Social, Economy, Policy and Climate Change

Delta Mahakamregion has high economic and conservation value, making the management ofthis region facing considerable challenge. Government intervention is required in order to create management that takes into account the ecological value of this region. Potential conflicts occurred among stakeholders in this region The aim of the study was to identify the role of. stakeholders, the explanation of conflict of interest, potential and influence in conflict in the forest area ofresolution Delta Mahakam was done by using PIL (Power, Interest, Legitimacy) analytical method, to evaluate roles of. The analysis techniqueeach stakeholders in the . The results showed that the potential conflicts among stakeholders in the conflict resolution Production Forest Management Unit (PFMU/KPHP) Delta of Mahakam could be grouped into: central government, local government, NGOs and academia, oil and gas companies, fishermen, plantation and mining companies, as well as forest communities Potential conflicts may . occur bilaterally or alliance, which involved the owners of interest (central government, local government, society) withthe positiveiowner ofve (oil and gas company, with fishermen). Understanding of each stakeholder on their respective roles were very negatif interest important for the sustainable management of that region.

PROSES OPERASIONALISASI KEBIJAKAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN: PERSPEKTIF TEORI DIFUSI INOVASI Julijanti Julijanti; Bramasto Nugroho; Hariadi Kartodihardjo; Dodik Ridho Nurrochmat
Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 12, No 1 (2015): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan
Publisher : Centre for Research and Development on Social, Economy, Policy and Climate Change

In forest management unit (FMU) operationalization, stakeholders are skeptical on the legitimacy of FMU policy, happening along their interaction. This interaction could encourage or inhibit the FMU policy adoption. This study goals is to analyze the FMU operationalization process and its influencing factors. Operationalization process is analyzed by analysis of qualitative descriptive based on stage of implementation and confirmation. Stakeholders interaction are analyzed by IDS method i.e. interaction between discourse/narrative, actors/networks and politics/interest. The results showed that FMU policy hasn't been fully recognized by stakeholders. Factors that affect the FMU policy operationalization are the clarity and adequacy of FMU authority, legitimacy of FMU policy and managements rights, the stakeholders support related to legality (regional policy) and action, and psychological barriers and trusts. Indicative strategies to overcome obstacles of the FMU operationalization are to establish and maintain the trust of stakeholders to support FMU operationalization bycommitment to a common goal in the FMU establishment, activity allocation suitable to the adopter needs, and participatory planning.

KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN DALAM DESENTRALISASI PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG: STUDI KASUS DI TIGA KABUPATEN DALAM DAS BATANGHARI Sulistya Ekawati
Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 8, No 2 (2011): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan
Publisher : Centre for Research and Development on Social, Economy, Policy and Climate Change

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20886/jakk.2011.8.2.152-166

Evaluasi dari Pemerintah Pusat terhadap Pemerintah Kabupaten merupakan bagian penting dalam desentralisasi. Salah satu instrument dalam evaluasi tersebut adalah mengukur kinerja. Tulisan ini bertujuan untuk mengukur kinerja Pemerintah Kabupaten dalam mengelola hutan lindung di wilayahnya serta merumuskan saran untuk perbaikan pengelolaan hutan lindung ke depan. Penelitian dilakukan di tiga kabupaten dalam DAS Batanghari. Pengumpulan data dilakukan dengan mengukur persepsi responden dengan skala likert dan pengukuran status program (Parker, 1996). Hasil penelitian menunjukkan kinerja pengelolaan hutan lindung menurut persepsi responden sebelum dan sesudah desentralisasi mempunyai kategori yang sama yaitu pada tingkat sedang. Adanya desentralisasi tidak mengubah kinerja pengelolaan hutan lindung oleh pemerintah kabupaten. Kinerja Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Kabupaten Solok Selatan berdasarkan status program mempunyai beberapa program pengelolaan hutan lindung, tetapi baru dalam tahap sangat awal ( )), sedangkan Kabupaten Sarolangun mempunyai hanya satu program pengelolaan hutan lindung. Kinerja desentralisasi pengelolaan hutan lindung perlu ditingkatkan dengan program-program pengelolaan hutan yang lebih komprehensif mulai dari perencanaan sampai dengan pemanfaatan. Pemerintah Pusat perlu menyusun mekanisme dan instrument untuk mengukur apakah Pemerintah Kabupaten sudah menjalankan kewenangan yang diserahkan kepadanya dengan baik dan mendukung kapabilitas Pemerintah Kabupaten agar dapat menjalankan beberapa program yang belum dijalankan. pilot stage

ANALISIS WILLINGNESS-TO-PAY PADA EKOWISATA TAMAN NASIONAL GUNUNG RINJANI Pipin Noviati Sadikin; Sri Mulatsih; Bambang Pramudya Noorachmat; Hadi Susilo Arifin
Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 14, No 1 (2017): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan
Publisher : Centre for Research and Development on Social, Economy, Policy and Climate Change

Mount Rinjani National Park (MNRP) in the West Nusa Tenggara Province, popular as one of ectourism destinations for both international and domestic tourist. The number of tourist increases every year. However, MRNP was facing various problems including forest destruction which then becomes critical degraded lands, watersheds damaged, decreased of river water, garbage found at every ecotourism area due to lack of awareness and concern on the ecotourism resources value. This study aimed to analyze the willingness to pay (WTP) for MRNP ecotourism and determine the factors that affect it. The method was using contingent valuation method (CVM) to determine the value of ecotourism WTP and regression to determine the influenced factors to the value of WTP. The results showed that the mean of WTP was US $54.13 for international tourist, with MRNP ecotourism economic value and estimated revenue from entrance ticket of US $1,208,790/ year or Rp 14.50 billion/ year. While the mean of WTP for domestic tourist was Rp 40,650 with MRNP ecotourism economic value and estimated revenue from entrance fee were Rp 883,202,550. Factors that influenced the WTP both international and domestic tourists were education, income, family members, active in environmental organizations and knowledge on ecotourism.

KEPASTIAN HUKUM DAN PENGAKUAN PARA PIHAK HASIL PENGUKUHAN KAWASAN HUTAN NEGARA DI PROVINSI RIAU Pernando Sinabutar; Bramasto Nugroho; Hariadi Kartodihardjo; Dudung Darusman
Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 12, No 1 (2015): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan
Publisher : Centre for Research and Development on Social, Economy, Policy and Climate Change

Legal certainty and legitimacy of forest area can be gained through the gazettment process of forest area that starts from the designation, boundary demarcation, mapping, and ends up with the establishment. In Riau Province, these processes are stagnant, and, therefore, the legal certainty and legitimacy is difficult to achieve. What is really happenned is something that needs to be answered in this study. By using the analysis of strategy typology and descriptive qualitative analysis, this study has found that the gazettment issues of forest area consisted of three aspects, namely: designation, boundary demarcation and establishment. Social conflict has been accumulated along the gazettment process, so that the legal certainty did not lead to legitimacy. This problem happened due to: claims avoidance (PTB) to avoid failure in boundaries determination; policy narrative of the boundaries are not informed to community; inconsistency between the objective of boundary demarcation with the implementation; domination of all informed knowledge and information (BPKH); stages of gazettment were done just to fulfill administrative procedure; BPKH tasks issues; and state forest area regarded as the common pool resources (CPRs). This result proves that the improvement of government, policy in gazettment of forest area is seriously required.

PERJALANAN KEMENTERIAN KEHUTANAN MENJADI ORGANISASI UNGGUL MELALUI SEMBILAN SYARAT SUKSES DALAM KONTEKS REFORMASI BIROKRASI Tigor Butarbutar
Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 8, No 3 (2011): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan
Publisher : Centre for Research and Development on Social, Economy, Policy and Climate Change

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20886/jakk.2011.8.3.261-283

Peningkatan kinerja Kementerian Kehutanan secara terus menerus perlu dilakukan untuk mengantisipasi dinamika perubahan yang semakin kompleks. Peningkatan kinerja yang berbasis perubahan perlu dilakukan berdasarkan adanya evaluasi atas kinerja yang telah dan sedang dilakukan dan selanjutnya disusun rencana-rencana tindakan terhadap perubahan yang diinginkan. Tuntutan perubahan atau reformasi perlu didasarkan pada syarat-syarat legalitas dan ilmiah. sehingga mampu mengikuti perubahan yang terjadi dan menjadi organisasi yang unggul dibidangnya. Dari sembilan syarat yang harus dipenuhi untuk menjadikan suatu organisasi supaya unggul, 3 (tiga) di antaranya: 1) Organisasi sudah mempunyai sistim untuk membuat keputusan secara efektif; 2) Dapat beradaptasi terhadap perubahan yang terjadi dengan cepat, dan 3) Bisa menempatkan orang sesuai dengan kemampuan pada tempatnya (bidangnya). Khusus untuk organisasi lingkup Departemen Kehutanan peningkatan kinerja dapat diawali melalui penguatan review internal, pembinaan personil dan penguatan administrasi (tatausaha/akuntansi).

Page 21 of 36 | Total Record : 353

19 20 21 22 23

Filter by Year

2005 2023

Filter By Issues

All Issue Vol 20, No 1 (2023): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 19, No 2 (2022): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 19, No 1 (2022): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 18, No 2 (2021): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 18, No 1 (2021): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 17, No 2 (2020): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 17, No 1 (2020): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 16, No 2 (2019): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 16, No 1 (2019): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 15, No 2 (2018): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 15, No 1 (2018): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 14, No 2 (2017): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 14, No 1 (2017): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 13, No 3 (2016): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 13, No 2 (2016): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 13, No 1 (2016): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 12, No 3 (2015): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 12, No 3 (2015): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 12, No 2 (2015): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 12, No 1 (2015): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 11, No 3 (2014): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 11, No 2 (2014): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 11, No 1 (2014): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 10, No 3 (2013): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 10, No 2 (2013): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 10, No 1 (2013): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 9, No 3 (2012): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 9, No 2 (2012): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 9, No 1 (2012): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 8, No 3 (2011): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 8, No 2 (2011): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 8, No 1 (2011): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 7, No 3 (2010): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 7, No 2 (2010): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 7, No 1 (2010): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 6, No 3 (2009): JURNAL ANALISIS KEBIJAKAN Vol 6, No 2 (2009): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 6, No 1 (2009): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 5, No 3 (2008): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 5, No 2 (2008): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 5, No 1 (2008): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 4, No 1 (2007): JURNAL ANALISIS KEBIJAKAN KEHUTANAN Vol 3, No 2 (2006): JURNAL ANALISIS KEBIJAKAN KEHUTANAN Vol 3, No 1 (2006): JURNAL ANALISIS KEBIJAKAN KEHUTANAN Vol 2, No 2 (2005): JURNAL ANALISIS KEBIJAKAN KEHUTANAN Vol 2, No 1 (2005): JURNAL ANALISIS KEBIJAKAN KEHUTANAN More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota bogor,

Jawa barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota bogor, Jawa barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota bogor,

Jawa barat

INDONESIA