cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota bogor,
Jawa barat
INDONESIA
JURNAL ANALISIS KEBIJAKAN KEHUTANAN
Published by Badan Penelitian dan Penegembangan Kehutanan
ISSN : 02160897     EISSN : 25026267     DOI : -
Core Subject : Agriculture,
Agriculture, Biological Sciences & Forestry
The journal is published by the Center for Social Research and Economy, Policy and Climate Change, Agency for Research, Development and Innovation, Ministry of Environment and Forestry. The name of the publisher has changed because of the merger of the Ministry of Forestry with the Ministry of Environment, becoming the Ministry of Environment and Forestry, Republic of Indonesia (Presidential Decree No. 16/2015). The publisher logo also changes to adjust the Logo of the Ministry of Environment and Forestry.
Arjuna Subject : -
Articles 353 Documents
 21   22   23   24   25 
KAJIAN PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA SEKTOR KEHUTANAN UNTUK MENDUKUNG KEBIJAKAN PERPRES NO. 61/2011 Ari Wibowo
Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 10, No 3 (2013): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan
Publisher : Centre for Research and Development on Social, Economy, Policy and Climate Change

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20886/jakk.2013.10.3.235-254

Abstract

Presidential Regulation No. 61 on the National Action Plan for Green house Gas (GHG) Emission Reduction, has been issued and used as general guidance for emission reduction. However, this regulation requires support of more detail technical information as a direction in the implementation of emission reduction activities in forestry sector. In the field, the implementation of emission reduction should be based on activities that directly and indirectly generate emission reductions. This study aims to support emission reduction activities through the understanding of emission sources in Indonesia and identify activities that directly can be quantifi edits emission reduction through carbon conservation activities as well as the increase of source of carbon enhancement through growth of forests and planting activities such as timber estates, community forest plantation, land rehabilitation movement and other planting activities. Forestry activities related to climate change mitigation to reduce GHG emissions, in principle, can be grouped into three main categories, namely, conservation of forest carbon, increase carbon stock through af forestation, reforestation and other management practices, and use of biomass as a replacement for fossil fuels. Potential emission reduction from deforestation is still quite large with an average deforestation rate of 1.1 million haper year in 2000-2005 and 0.83 million haper year in 2006-2009. Reducing emissions from deforestation can be seen from the potential of natural forests in Indonesia that couldreach of 600 tonnes Carbon/Ha. While the potential of planting can be seen from the plantation stocks that reached 177 tonnes Carbon/Ha. Results of this review showed that activities in appendix of presidential regulation No 61/2011 were dominated by supporting activities. This review also provided information on activities that directly can reduce emission as inputs for preparation of regional action plans (RAD) of emission reduction.
KAJIAN EFISIENSI PEMANFAATAN KAYU MERBAU DAN RELOKASI INDUSTRI PENGOLAHANNYA Bagian 1: Propinsi Papua Sebagai Penghasil Kayu Merbau dan Tujuan Relokasi Jamaludin Malik; Osly Rachman; Jamal Balfas; Achmad Supriadi
Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 2, No 1 (2005): JURNAL ANALISIS KEBIJAKAN KEHUTANAN
Publisher : Centre for Research and Development on Social, Economy, Policy and Climate Change

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (16078.58 KB) | DOI: 10.20886/jakk.2005.2.1.59-76

Abstract

Kayu Merbau (Intsia spp.) pernah menjadi isu penting karena Pemerintah Propinsi Papua meminta dispensasi dari Pemerintah Pusat untuk mengekspor log kayu tersebut. Argumentasi yang dikemukakan adalah kekerasan kayu tersebut, sehingga tidak bisa diolah di dalam negeri. Apabila tidak diekspor berarti sumberdaya alam yang dimiliki Propinsi Papua tidak dimanfaatkan secara optimal untuk pembangunan daerah. Sementara itu, Inpres No. 7 tahun 2002 menawarkan paket relokasi industri dari wilayah Jawa Timur ke Papua. Untuk mengevaluasi kondisi obyektif pemanfaatan kayu merbau dan urgensi relokasi industrinya, dilakukan kajian ilmiah komprehensif yang meliputi potensi bahan baku, alokasi penggunaan, tenaga kerja dan peraturan yang terkait dengan pemanfaatan kayu merbau. Tulisan ini dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama, kajian difokuskan terhadap wilayah Papua sebagai sumber bahan baku dan tempat tujuan relokasi industri pengolahan kayu merbau, mencakup pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara dengan instansi terkait di wilayah Jakarta, Banten dan Papua. Bagian kedua akan disajikan pada tulisan terpisah, yang akan mengkaji industri kayu merbau di Jawa Timur dan sekitarnya yang akan direlokasi. Hasil observasi di Papua diketahui bahwa potensi kayu merbau yang dapat dimanfaatkan masih cukup 3besar , yaitu 2,662 juta m/tahun. Untuk menunjang pengelolaan hutan lestari, perlu dilakukan perhitungan ulang atas potensi kayu. Di Papua terdapat 9 industri besar yang mengolah kayu merbau dan 66 unit industri kecil/menengah yang mengalami kekurangan bahan baku kayu merbau. Sebagian besar industri mengolah kayu merbau menjadi kayu gergajian, S2S dan S4S. Banyak kilang penggergajian kecil di areal hutan menggergaji kayu bulat merbau menjadi balok kasar dengan menggunakan gergaji rantai. Evaluasi terhadap data dan informasi yang tersedia dapat disimpulkan bahwa relokasi industri bukan merupakan alternatif yang tepat. Pembinaan yang lebih tepat adalah peningkatan kemampuan teknis industri dan pemasaran kayu merbau di Papua, sehingga mampu memproduksi barang jadi (finished products) dan langsung dapat memasarkannya.
KAJIAN KEBIJAKAN PENGUASAAN LAHAN DALAM KAWASAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN Sylviani Sylviani; Haryatno Dwiprabowo; Elvida Yosefi Suryandari
Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 11, No 1 (2014): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan
Publisher : Centre for Research and Development on Social, Economy, Policy and Climate Change

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20886/jakk.2014.11.1.54-70

Abstract

Forest management could not be separated from problems or land conflicts. Factors affecting land conflicts are economic, social, ecological and different agricultural needs. Several forms of land conflicts are overlapping land use and land ownership conflict. Social conflicts may occur between the settlers and the natives. These all are the obstacles in the development of Forest Management Unit (FMU). This study aimed to identify the parties and land claims in the form of land management, identify institutional and tenure rules in the FMU and policy recommendations. The study was conducted by the method of Rapid Land Tenure Assessment (RATA), to assess, analyze, understand, and describe briefly the problem and/or conflict of complex land tenure system. The result showed that the problem of tenure in the FMU in South Lampung Regency happened because forest area have been occupied by residential, public/social and modern market in the  definitive village. The role of the parties/actors in land tenure in the FMU is crucial. The central government issued the policy but did not do evaluation, especially the area boundaries and inactive permits. While the local government issued a regulation of definitive village formation and publishes an annual tax return for the land which is then use as legal tenant claims. In institutions, there is no coordination between the Ministry of Forestry (the ruler's) with stakeholders in local government in the issuance of land certificates. Suggested policies are to accommodate the needs of local communities. One approach that can be taken by the Ministry of Forestry is by making the cultivated forest land to become the HTR program, HKm or Village Forest and resetting forest area boundaries.
PENGGUNAAN ALAT DAN MESIN BESAR-BESAR DALAM PEMBANGUNAN HUTAN : KEUNTUNGAN, KERUGIAN DAN UPAYA MENGOPTIMALKANNYA Djaban Tinambunan; Yuniawati Yuniawati
Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 2, No 2 (2005): JURNAL ANALISIS KEBIJAKAN KEHUTANAN
Publisher : Centre for Research and Development on Social, Economy, Policy and Climate Change

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (483.121 KB) | DOI: 10.20886/jakk.2005.2.2.77-87

Abstract

Alat dan mesin berkekuatan 50 HP atau lebih masuk dalam kategori alat dan mesin besar. Oleh karena sebagian besar alat dan mesin dalam pembangunan hutan (alsinhut) di Indonesia berkekuatan di atas 50 HP maka mereka pun termasuk kategori alat dan mesin yang besar. Penggunaan alsinhut yang besar-besar telah terbukti memberi banyak keuntungan, namun sekaligus juga membawa banyak kerugian yang sulit untuk diatasi. Oleh karena itu, untuk masa datang, upaya pengoptimalannya perlu diusahakan dengan cara melakukan analisa krisis terhadap berbagai aspek pengoperasian alsinhut besar tersebut seperti aspek-aspek teknis, ekonomi, sosial, lingkungan, kelembagaan dan sumberdaya manusia dan kemudian mengelola pengoperasiannya secara profesional. Pengambil kebijakan dan pelaksana pembangunan hutan perlu memahami semua aspek pengoptimalan penggunaan alsinhut di atas dan merealisasikannya dalam praktek di lapangan agar pembangunan hutan dapat berjalan baik dengan dampak negatif yang minimal.
PENGGUNAAN SISTEM KABEL DALAM PEMANENAN HUTAN ALAM INDONESIA Djaban Tinambunan
Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 3, No 2 (2006): JURNAL ANALISIS KEBIJAKAN KEHUTANAN
Publisher : Centre for Research and Development on Social, Economy, Policy and Climate Change

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (562.262 KB) | DOI: 10.20886/jakk.2006.3.2.71-86

Abstract

Kondisi hutan alam Indonesia yang masih tersisa sekarang ini menunjukkan bahwa sistem pemanenan dengan penyaradan di permukaan tanah sudah sangat sulit dilakukan karena medannya kebanyakan mempunyai kelerengan curam atau terpotong-potong oleh sungai, lembah dan berbagai rintangan lainnya. Penerapan sistem penyaradan di permukaan tanah untuk kondisi tersebut akan menyebabkan operasi pemanenan tidak efektif, tidak efisien, merusak lingkungan hutan dan membahayakan pekerja lapangan.  Di sisi lain, sampai saat ini teknologi sistem kabel sudah berkembang jauh dan berbagai macam tipe sudah tersedia di pasaran. Beberapa ujicoba dan penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa penggunaan sistem kabel untuk pemanenan hutan alam adalah baik. Salah satu tuntutan yang makin menonjol dalam pemanenan hutan dewasa ini adalah perlindungan terhadap lingkungan hutan. Karena itu sistem yang menjadi pilihan adalah yang ramah terhadap lingkungan. Hal tersebut sudah banyak ditunjukkan oleh sistem kabel. Oleh karena itu sudah saatnya mendorong pemanfaatan sistem kabel di Indonesia. Untuk membangun dan memajukan penggunaan sistem kabel di Indonesia diperlukan adanya upaya-upaya membangun kemampuan menggunakan sistem kabel, mencakup bidang teknis, sumberdaya manusia, kelembagaan, penelitian dan pengembangan, pengetatan pelaksanaan peraturan, pembangunan kesadaran dan kemauan para pihak terkait dan pemasyarakatan sistem kabel.
KAJIAN KEBIJAKAN PENATAUSAHAAN KAYU YANG BERASAL DARI HUTAN HAK Epi Syahadat; Subarudi Subarudi
Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 11, No 2 (2014): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan
Publisher : Centre for Research and Development on Social, Economy, Policy and Climate Change

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20886/jakk.2014.11.2.129-144

Abstract

Implementation of present wood administration system may not be able to guarantee the forest sustainability and improve community prosperity optimally. The objective of the policy analysis on wood administration is to explore definition, substance, regulations and effective implementation of Permenhut P. 30/2012. The method of analysis used is descriptive analysis. The results showed that wood administration from private forests include harvesting, measurement, wood species identification, wood collecting and transporting, processing and reporting. The regulation related to wood administration from private forests still has problems both in its content and substance and its field implementation. Since the issuance of Permenhut P. 30/2012, as a reference on wood administration from private forests, significant changes have been realized in the following aspects: (i) definition of private forests, (ii) objective of wood administration system, (iii) benefits for the private forest owner, (iv) the listing of wood species, (v) elimination of logging permit, and (vi) type of documents used. However, future regulation should take into consideration and anticipate new problems that may be rising such as (1) land certification of private forest, (2) incentive for officers who issue wood origin letter (SKAU), (3) monitoring of forest products and circulation,(4) controlling of log laundering from government forests, (5) competency of SKAU issuers, and (6) utilization of rubberwood from crop estate areas.
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN WANATERNAK NASIONAL YANG BERKELANJUTAN Subarudi Subarudi
Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 7, No 1 (2010): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan
Publisher : Centre for Research and Development on Social, Economy, Policy and Climate Change

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20886/jakk.2010.7.1.47-61

Abstract

Program wanaternak yang diinisiasi oleh Departemen Kehutanan dilakukan dengan mangalokasikan kawasan hutannya seluas 200.000 ha perlu terus direalisasikan dalam koridor pengelolaan hutan lestari dan meningkatkan peranan hutan dalam pengentasan kemiskinan. Mengingat keterbatasan data dan informasi dalam pelaksanaan program wanaternak tersebut, maka kajian kebijakan pengembangan wanaternak nasional ini dibutuhkan terkait dengan pengelolaan wanaternak yang berkelanjutan. Penelitian ini dilakukan secara desk study dan menggunakan metoda deskriptif untuk menguraikan dan menganalisasi data dan informasi yang terkumpul. Hasil penelitian menujukkan bahwa istilah wanaternak adalah padanan yang tepat untuk silvopasture untuk memudahkan pemahaman arti dan maknanya kepada para pemangku kepentingannya. Pelaksanaan program wanaternak oleh Dephut merupakan langkah yang tepat dan strategis dengan alasan: (i) kontribusi subsektor peternakan yang potensial dalam mengurangi nilai impor produk pertanian; (ii) pengembangan wanaternak akan mendukung pencapaian swasembada daging nasional tahun 2010; (iii) pengembangan wanaternak diharapkan mendukung 2 bidang dari 10 kluster industri ungguluan; dan (iv) meningkatkan pendapatan masyarakat petani sekitar (50-300%) dibandingkan dengan pendapatan petani tanpa ternak. Pengalokasikan kawasan hutan untuk pengembangan wanaternak seharusnya dilakukan setelah selesai penyusunan kriteria dan indikatornya untuk menghindari penyimpangan alokasi kawasan hutan untuk penggunaan lainnya di luar pengembangan wanaternak. Sedangkan manajemen wanaternak yang berkelanjutan harus terus diupayakan dengan merancang sistem wanaternak yang unggul dan terpadu, kelembagaan pengelola wanaternak yang jelas dan rinci, proses pengolahan dan diversifikasi produk wanaternak yang sehat dan bernilai tinggi, dan proses pemarasan yang saling menguntungkan dan berkeadilan bagi para pihak yang terlibat dalam mata rantai pemasaran tersebut sesuai dengan kontribusinya masing-masing. Strategi mewujudkan pengelolaan wanaternak yang berkelanjutan harus dilakukan secara sinergi antara Departemen Kehutanan, Departemen Pertanian dan pemerintah daerah yang berkeinginan kuat untuk menjadikan sektor peternakan sebagai sektor unggulan di wilayahnya.
EVALUASI KEBIJAKAN PELAKSANAAN SISTEM AGROFORESTRY DI INDONESIA Iis Alviya; Elvida Yosefi Suryandari
Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 3, No 1 (2006): JURNAL ANALISIS KEBIJAKAN KEHUTANAN
Publisher : Centre for Research and Development on Social, Economy, Policy and Climate Change

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (19918.379 KB) | DOI: 10.20886/jakk.2006.3.1.1-13

Abstract

Agrofoestry adalahsalah satu sistem pengelolaan lahan yang dapat diterapkan untuk mengatasi masalah yang timbul akibat adanya alih guna lahan yang terus meningkat seiring dengan meningkatnya laju pertumbuhan penduduk, dan sekaligusjuga mengatasi masalah pangan dan meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. Namun hingga saat ini pelaksanaan sistem agroforestry terasa kurang berkembang di Indonesia akibat kebijakan yang masih terbatas belum ada sektor yang merasa bertanggung jawab dan berkewajiban mengembangkan kebijakan tersebut.Tulisan ini merupakan hasil kajian terhadap teknik pengelolaan lahan dengan sistem agroforestry di beberapa daerah di Indonesia dan implementasi kebijakan yan terkait dalam pengembangan agroforestry.HAsil kajian menunjukan bahwa agroforestry berperan penting dalam aspek ekologi, sosial, dan ekonomi. Untuk memperlancar pelaksanaan sistem agroforestry, kebijakan lintas sektoral yang luas dan terpadu yang dikeluarkan secara bersama sama antara Departemen Kehutanan dan Departemen Pertanian mutlak diperlukan. Disamping itu, diperlukan juga kebijakan-kebijakan sektoral yang dikeluarkan oleh masing-masing departemen untuk mendukung pengembangan agroforestry pada wilayah kerja dan sistem produksi yang diwadahinya.
KEBIJAKAN PENGELOLAAN HUTAN ADAT PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 35/PUU-X/2012: SUATU TINJAUAN KRITIS Subarudi Subarudi
Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 11, No 3 (2014): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan
Publisher : Centre for Research and Development on Social, Economy, Policy and Climate Change

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20886/jakk.2014.11.3.207-224

Abstract

Existency of customary law people (MHA) has been marginalized under the state authority. However, this authority ends through Constitutional Court (MK) decision  No. 35/2012 that stated customary forest (CF) is not under the state forest. This paper is to review CF at post MK decision with objectives: 1) to give definition of customary people (MA) and MHA; 2) to identify regulations related to CF management; 3) to asess the impact of MK decision on the revision of Forestry Law No. 41/1999 and 4) to formulate strategies for future CF management. This review used political economy approach and qualitative descriptive analysis. Result of the review indicated that there is no different between the term of MA and MHA due to their same definition. Eight laws involved in definition and rights of MHA, however, their contents and implementation are different depending on sectoral perceptions. The MK Decree No. 35 has significant impact on forest management with the exlusion of CF from the state forest and not included in the (private) right forest. A strategy for future CF management is the full joint commitment among governments, NGOs and MHA itself related to MHA determination, territorial boundary of CF and establishment of customary institutional system.
KEBIJAKAN PENENTUAN BENTUK INSENTIF PENGEMBANGAN HUTAN RAKYAT DI WILAYAH GUNUNG SAWAL, CIAMIS DENGAN METODA AHP Dian Diniyati; San Afri Awang
Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 7, No 2 (2010): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan
Publisher : Centre for Research and Development on Social, Economy, Policy and Climate Change

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20886/jakk.2010.7.2.129-143

Abstract

Kawasan hutan Gunung Sawal terbagi menjadi beberapa klasifikasi, diantaranya Suaka Margasatwa Gunung Sawal (SMGS) dikelola BKSDA Jawa Barat II, hutan produksi dikelola Perum Perhutani, dan hutan rakyat dimiliki masyarakat. Ketiganya merupakan satu kesatuan ekosistem, dan keberadaannya berpengaruh terhadap wilayah yang ada di sekitarnya. Namun hutan rakyat terus mengalami konversi lahan menjadi fungsi lainnya. Untuk mempertahankannya, diperlukan insentif. Tujuan penelitian menemukan faktor-faktor penyebab terjadinya perubahan lahan di hutan rakyat serta bentuk insentif yang sesuai dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan di Desa Sandingtaman, Kecamatan Panjalu, Kabupaten Ciamis, pada bulan September - Oktober 2008. Data dikumpulkan dari responden petani dan informan kunci, dengan tehnik wawancara mendalam (indepth interview) dan metoda AHP (Analitical Hierarchy Process), selanjutnya dianalisis secara deskriptif. Kondisi sosial ekonomi mempengaruhi keputusan petani dalam pengelolaan hutan rakyatnya. Dari 9 bentuk insentif yang terpilih selanjutnya berdasarkan preferensi informan kunci, terpilih 3 insentif yang memiliki nilai tertinggi yaitu Penyuluhan yang tepat dan berlanjut baik tentang aspek teknis maupun manajemen, ekonomi, sosial, budaya (0,167); Perda yang mendukung kemantapan tata guna lahan yang melindungi lingkungan dan kesejahteraan masyarakat desa, (0,140); dan Regulasi yang dapat memberikan keadilan, yaitu peraturan pemerintah yang lebih berpihak kepada petani, misalnya pengaturan perizinan bertata niaga kayu yang berkaitan dengan jenis tanaman (0,126).

Page 23 of 36 | Total Record : 353

 21   22   23   24   25 

Filter by Year

2005 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 20, No 1 (2023): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 19, No 2 (2022): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 19, No 1 (2022): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 18, No 2 (2021): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 18, No 1 (2021): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 17, No 2 (2020): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 17, No 1 (2020): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 16, No 2 (2019): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 16, No 1 (2019): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 15, No 2 (2018): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 15, No 1 (2018): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 14, No 2 (2017): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 14, No 1 (2017): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 13, No 3 (2016): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 13, No 2 (2016): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 13, No 1 (2016): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 12, No 3 (2015): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 12, No 3 (2015): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 12, No 2 (2015): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 12, No 1 (2015): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 11, No 3 (2014): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 11, No 2 (2014): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 11, No 1 (2014): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 10, No 3 (2013): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 10, No 2 (2013): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 10, No 1 (2013): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 9, No 3 (2012): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 9, No 2 (2012): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 9, No 1 (2012): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 8, No 3 (2011): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 8, No 2 (2011): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 8, No 1 (2011): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 7, No 3 (2010): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 7, No 2 (2010): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 7, No 1 (2010): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 6, No 3 (2009): JURNAL ANALISIS KEBIJAKAN Vol 6, No 2 (2009): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 6, No 1 (2009): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 5, No 3 (2008): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 5, No 2 (2008): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 5, No 1 (2008): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 4, No 1 (2007): JURNAL ANALISIS KEBIJAKAN KEHUTANAN Vol 3, No 2 (2006): JURNAL ANALISIS KEBIJAKAN KEHUTANAN Vol 3, No 1 (2006): JURNAL ANALISIS KEBIJAKAN KEHUTANAN Vol 2, No 2 (2005): JURNAL ANALISIS KEBIJAKAN KEHUTANAN Vol 2, No 1 (2005): JURNAL ANALISIS KEBIJAKAN KEHUTANAN More Issue