JURNAL ANALISIS KEBIJAKAN KEHUTANAN
The journal is published by the Center for Social Research and Economy, Policy and Climate Change, Agency for Research, Development and Innovation, Ministry of Environment and Forestry. The name of the publisher has changed because of the merger of the Ministry of Forestry with the Ministry of Environment, becoming the Ministry of Environment and Forestry, Republic of Indonesia (Presidential Decree No. 16/2015). The publisher logo also changes to adjust the Logo of the Ministry of Environment and Forestry.
Articles
353 Documents
<![CDATA[PERMASALAHAN ASPEK HIDROLOGIS HUTAN TUSAM DAN UPAYA MENGATASINYA ]]>
<![CDATA[Ag Pudjiharta]]>
<![CDATA[ Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 2, No 2 (2005): JURNAL ANALISIS KEBIJAKAN KEHUTANAN ]]>
Publisher : <![CDATA[Centre for Research and Development on Social, Economy, Policy and Climate Change ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (550.858 KB)
|
DOI: 10.20886/jakk.2005.2.2.129-144
<![CDATA[Tusam adalah jenis pohon pionir yang mempunyai nilai ekonomi tinggi. Jenis ini telah berkembang dan telah ditanam secara meluas, terutama setelah tusam menjadi jenis pohon reboisasi. Daerah tanaman tusam telah berkembang meluas di beberapa daerah, yang menimbulkan beberapa isu kontroversi di beberapa daerah di mana tusam ditanam. Pengaruh isu kontroversi mengenai tusam menyebabkan masyarakat mengajukan beberapa keluhan mengenai keberadaan hutan tanaman tusam di daerahnya. Keluhan mengatakan bahwa hutan tanaman tusam mempunyai pengaruh merugikan pada keseimbangan hidrologi dan tusam bukan jenis pohon asli setempat. Beberapa pendapat mengenai pengaruh penanaman dan penebangan hutan termasuk tusam pada hidrologi telah muncul sejalan dengan perkembangan dan meluasnya penanaman tusam dan meningkatnya kebutuhan sumber mata air pada musim kemarau yang panjang. Respon yang proposional dan pendekatan secara kelembagaan dibutuhkan untuk mitigasi masalah di atas.]]>
<![CDATA[IDENTIFIKASI VARIABEL-VARIABEL PEMBANGUNAN LEMBAGA KPH KONSERVASI DI TN ALAS PURWO ]]>
<![CDATA[Tri Atmojo]]>;
<![CDATA[San Afri Awang]]>;
<![CDATA[Erwan Agus Purwanto]]>
<![CDATA[ Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 11, No 2 (2014): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan ]]>
Publisher : <![CDATA[Centre for Research and Development on Social, Economy, Policy and Climate Change ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20886/jakk.2014.11.2.117-127
<![CDATA[In Indonesia, most national parks have encountered several problems, such as conceptualization of national park, spatial conflicts, organizational management, and human resources, which need efforts to improve their management. Institutional transformations of national parks to the Conservation Forest Management Unit (FMU) are becoming an urgent issue. Evaluation on existing conditions of Alas Purwo National Park using the concept of institution-building and organizational theories is importance to evaluate organizational management of Alas Purwo National Park. This research aimed to provide data and explanation of the current state of institution-building variables in Conservation FMU of Alas Purwo National Park. The respondents were selected purposively from staff of Alas Purwo National Park. This study was conducted from November 2011 to May 2012. Using univariate analysis, the results indicated that the design of organization of Alas Purwo National Park was centralized and formal. The variable categories of transformational leadership, good forestry governance attitude, individual characteristics were high, good, and good, respectively. The research suggested to improve innovation in institutional establishment of Conservation FMU by increasing the quality of transformational leadership, good forestry governance attitude, and individual characteristics.]]>
<![CDATA[POTENSI DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN LONTAR UNTUK MENAMBAH PENDAPATAN PENDUDUK ]]>
<![CDATA[Parlindungan Tambunan]]>
<![CDATA[ Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 7, No 1 (2010): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan ]]>
Publisher : <![CDATA[Centre for Research and Development on Social, Economy, Policy and Climate Change ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20886/jakk.2010.7.1.27-45
<![CDATA[Lontar (Borassus flabellifer Linn.) adalah salah satu jenis palma atau Arecaceae yang tumbuh terutama di daerah kering. Penyebaran lontar adalah sangat luas; dari Arab Saudi sampai Indonesia. Di Indonesia, lontar banyak ditemukan di Nusa Tenggara Timur, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan. Hampir semua bagian tumbuhan lontar dapat digunakan, dan lontar disebut dengan pohon 800 kegunaan. Produk utama lontar adalah nira didapat dari sadapan bunga, yang bisa diminum langsung atau diolah jadi gula atau diberi ragi dalam waktu singkat menjadi tuak. Anggur putih lontar dapat diubah melalui penyulingan menjadi etanol. Etanol cocok untuk campuran bahan bakar dalam mesin bensin, dan juga untuk industri farmasi. Produk samping lontar digunakan untuk bahan kerajinan, misalnya keranjang, sikat, ember, topi, dan kesetan. Batangnya mempunyai kayu yang keras dan kuat, baik untuk kontruksi bangunan dan jembatan. Berdasarkan banyaknya produk lontar yang mempunyai keuntungan kompetitif, lontar sangat berguna oleh penduduk setempat dan peluang meningkatkan pendapatan. Oleh karena itu, produk sumberdaya unggulan daerah yang berdaya saing tinggi di pasar nasional maupun internasional perlu digali dan dikembangkan, karena memberi nilai tambah yang besar terhadap pendapatan perkapita dan kesejahteraan.]]>
<![CDATA[PERSEPSI MASYARAKAT DESA PENYANGGA TERHADAP KAWASAN TAMAN NASIONAL KERINCI SEBLAT PASCA PELAKSANAAN KEGIATAN KONSERVASI TERPADU : Studi Kasus di Desa Napal Licin dan Desa Pulau Kidak, Kecamatan Ulu Rawas, Kabupaten Musi Rawas, Propinsi Sumatera Selatan ]]>
<![CDATA[Mamat Rahmat]]>;
<![CDATA[Bonda Winarno]]>
<![CDATA[ Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 3, No 2 (2006): JURNAL ANALISIS KEBIJAKAN KEHUTANAN ]]>
Publisher : <![CDATA[Centre for Research and Development on Social, Economy, Policy and Climate Change ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (578.422 KB)
|
DOI: 10.20886/jakk.2006.3.2.125-138
<![CDATA[Selama tahun 1998-2002, Bank Dunia melalui Global Environment Facility (GEF) bekerja sama dengan Departemen Kehutanan dan Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah melakukan kegiatan Program Konservasi dan Pembangunan Terpadu (Integrated Conservation and Development Program/ICDP) di Taman Nasional Kerinci Seblat. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dampak pelaksanaan program tersebut terhadap persepsi masyarakat di 2 desa mengenai keberadaan TNKS. Penelitian dilakukan di desa Napal Licin dan Desa Pulau Kidak, Kecamatan Ulu Rawas, Kabupaten Rawas Ulu, Provinsi Sumatera Selatan. Metodologi penelitian yang digunakan adalah metode survey rumah tangga dengan menggunakan kuisioner. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program ICDP belum mampu merubah persepsi masyarakat terhadap keberadaan kawasan TNKS.]]>
<![CDATA[PARA PIHAK DAN PERANNYA DALAM PEMBANGUNAN KPH MODEL DI TANAH PAPUA ]]>
<![CDATA[Irma Yeny]]>
<![CDATA[ Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 11, No 3 (2014): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan ]]>
Publisher : <![CDATA[Centre for Research and Development on Social, Economy, Policy and Climate Change ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20886/jakk.2014.11.3.193-206
<![CDATA[The reasons for poor performance of forest management unit (FMU) area establishment is the very minimum role of the parties in its planning. The aims of research were to analyze parties of the stakeholders and their roles in the implementation of FMU Model in Papua based on their perception. Data were obtained by interview and literature study, then analyzed by stakeholders analysis and their role quantitatively and descriptively. The results showed that local government through the Ministry of Forestry in provincial and regency levels were the main and important stakeholders in establishing FMU Model in Papua. In this perspective, the main parties have important roles in the preparation, planning, implementation and monitoring. The role of local government as the main actor showed that FMU establishment in Papua was implemented with the perspective and orientation on the local government. In that perspective, the perception and interaction of local government institutions become very dominant and play decisive role in realizing the institution of FMU. Therefore, the paradigm shift from government to governance that reduces government role and increases the role of community could not be applied in the establishment process of FMU in Papua.]]>
<![CDATA[SINKRONISASI KEBIJAKAN DI BIDANG IZIN PERTAMBANGAN DALAM KAWASAN HUTAN ]]>
<![CDATA[Epi Syahadat]]>;
<![CDATA[Subarudi Subarudi]]>;
<![CDATA[Andri Setiadi Kurniawan]]>
<![CDATA[ Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 15, No 1 (2018): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan ]]>
Publisher : <![CDATA[Centre for Research and Development on Social, Economy, Policy and Climate Change ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (405.026 KB)
|
DOI: 10.20886/jakk.2018.15.1.67-86
<![CDATA[The management of licensing system, especially mining permits, is complex because of the inter-sectoral legal linkages. Legislation has been regulated in such a way that certained procedures must be passed by permit applicants to obtain izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) and izin usaha pertambangan (IUP). But there is always a gap between regulations and their implementation which makes the licensing system more complex. The aims of the research are (a) to identify mining licensing policies in forest area, (b) to synchronize mining licensing system, and (c) to improve mining licensing system. This study used a content analysis method with a retrospective process evaluation approach. The results showed that IPPKH policy involves 36 types of regulations consisting of 11 Acts, 13 Government Regulations, nine Presidential Regulations, and three Environment and Forestry Ministerial Regulations. The IPPKH process is considered less effective because the applicants must get IUP from the Ministry of ESDM and IPPKH from the Ministry of Environment and Forestry which is managed under One Stop Integrating Permits system, which only handles the administrative issues as mandated by President Regulation No 97/2014. The synchronization of IPPKH policy is necessary to accommodate legislation issued by other technical ministries.]]>
<![CDATA[PROSPEK PEMBANGUNAN HUTAN TANAMAN RAKYAT DI KABUPATEN BIAK NUNFOR, PAPUA ]]>
<![CDATA[Irma Yeny]]>;
<![CDATA[Sandhi Imam Maulana]]>
<![CDATA[ Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 7, No 2 (2010): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan ]]>
Publisher : <![CDATA[Centre for Research and Development on Social, Economy, Policy and Climate Change ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20886/jakk.2010.7.2.111-128
<![CDATA[Pembangunan hutan tanaman oleh rakyat diharapkan secara bertahap akan mengubah lahan kritis menjadi produktif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu faktor yang menyebabkan lambannya pembangunan hutan tanaman rakyat adalah kurangnya minat masyarakat. Untuk mendukung minat masyarakat dan pengusaha lokal dalam mengembangkan hutan tanaman rakyat dibutuhkan beberapa hal yaitu : sosialisasi program ditingkat masyarakat sehingga tepat sasaran, kepastian hukum atas status lahan, informasi kelayakan usaha baik secara teknis maupun finansialnya, dan pendampingan kelembagaan masyarakat. Penelitian ini bertujuan memberikan informasi prospek hutan tanaman rakyat yang dapat dikembangkan di Kabupaten Biak Nunfor termasuk manfaat ekonomis yang diterima dengan keberadaan hutan tanaman rakyat tersebut. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode Desktiptif Kwantitatif dengan teknik survey. Prospek pengembangan hutan rakyat dihitung dengan melihat aspek finansial dan kontribusi kegiatan HTR pada pendapatan petani. Perhitungan aspek finansial dilakukan dengan mengambil contoh pada hutan rakyat KTH Insumarires Distrik Biak Timur yaitu pendapatan bersih pengusahaan hutan dengan menggunakan rumus Faustman, kelayakan finansial dihitung kriteria Net Present Value (NPV), Benefit Cost Ratio (BCR) dan Internal Rate of Return (IRR) yang dinyatakan dalam satuan persen. Hasil penelitian menunjukkan 1) jika 10% dari hutan produksi di Kabupaten Biak Nunfor merupakan hutan produksi yang tidak produktif maka diperkirakan terdapat 7.477,8 ha yang dapat dimanfaatkan sebagai areal hutan tanaman rakyat dengan jenis unggulan Calophyllum inophyllum dengan menggunakan sistem silvikultur THPB. 2) Pengusahaan HTR layak dilaksanakan dalam daur 50 tahun dengan discount rate 5%. 3) Tingginya curahan hari kerja (5.724 HOK) memberikan dampak pada perluasan lapangan kerja dan tingkat pendapatan petani dari kegiatan tersebut. 4) Kontribusi pendapatan petani terbesar berasal dari nilai biodiesel dari biji Calophyllum inophyllum yang mencapai yang mencapai 68% dari total pendapatan. Perkiraan pendapatan bersih pengusahaan HTR yang dapat diterima pada akhir daur pengelolaan (50 tahun) oleh masing-masing anggota kelompok (1 kelompok 159 orang), dengan luas ideal pengusahaan ideal 1717.2 ha mencapai Rp. 724.008.070;90. Kondisi ini diharapkan mampu meningkatkan surplus di sektor kehutanan yang pada akhirnya meningkatkan pertumbuhan PDRB dan peningkatan sarana prasarana pendukung bagi pembangunan wilayah.]]>
<![CDATA[REKAYASA GENETIK TANAMAN KEHUTANAN DI INDONEISA: POTENSI DAN TANTANGAN ]]>
<![CDATA[Anto Rimbawanto]]>
<![CDATA[ Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 3, No 1 (2006): JURNAL ANALISIS KEBIJAKAN KEHUTANAN ]]>
Publisher : <![CDATA[Centre for Research and Development on Social, Economy, Policy and Climate Change ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (18371.458 KB)
|
DOI: 10.20886/jakk.2006.3.1.61-70
<![CDATA[Isu tentang tanaman transgenik kini sudah tidak lagi terbatas pada tingkatan laboratoris semata namun sudah menjadi skala komersial, hal ini terutama berlaku pada tanaman pertanian. Sebagaimana dilaporkan oleh ISAAA (International Service for The Acquisition of Agri-Biotech Applications) luas tanaman transgenik di seluruh dunia pada tahun 2004 telah mencapai 81 juta ha. Sebaliknya tanaman hutan transgenik menurut laporan FAO tahun 2004 masih terbatas pada uji coba lapangan. Dilaporkan terdaat 210 uji lapangan yang tersebar di 16 negara. Persoalan produktivitas tanaman hutan selama ini diatasi dengan melakukan pemuliaan tanaman konensional melalui siklus seleksi, rekombinasi dan pengujian. Cerita keberhasilan pembangunan konvensional dapat menjawab tantangan produktivitas hutan tanaman. Namun persoalan yang tumbuh seiring dengan perkembangan hutan tanaman, seperti peningkatan produktivitas, serangan hama penyakit, dan mutu kayu pulp berkadar lignin rendah memerlukan input rekayas genetik]]>
<![CDATA[ANALISIS KEBIJAKAN PEYEDIAAN LAHAN HUTAN TANAMAN INDUSTRI ]]>
<![CDATA[Epi Syahadat]]>;
<![CDATA[Sylviani Sylviani]]>
<![CDATA[ Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 11, No 3 (2014): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan ]]>
Publisher : <![CDATA[Centre for Research and Development on Social, Economy, Policy and Climate Change ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20886/jakk.2014.11.3.277-296
<![CDATA[Policy analysis on providing land for industrial forest plantation is a review of the rules in the provision of land for industrial forest plantation development, legal basis, as well as efforts made by the government to provide land to the legality IUPHHK permit holders to manage a production forest area. In general the purpose of this study is to review the policy of plantation land supply, and in particular to examine: 1) the policy of forest land allocation and distribution; 2) the provision of licensing procedures and requirements of forest crops; 3) implementation gap in forest plantation area supply regulations. The study results showed that there are no policy gap in providing area for industrial forest plantation. The local government follows the mechanism specified by the forestry regulation stated in P.19/2007 Jo P.11/2008 (HTI). IUPHHK permitting process through the mechanism of an application to the Forestry Minister has not been effective and efficient due to: 1) the absence of standard provisions regarding the cost of the permit application process; 2) there is no synchronize between P.63/2008 with article 5 (letters f and g) in P.11/2008 regarding the request of recommendation to the governor.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PERATURAN TENTANG PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG: STUDI KASUS DI KABUPATEN PANGKEP DAN KABUPATEN MAROS, SULAWESI SELATAN ]]>
<![CDATA[Indah Novita Dewi]]>;
<![CDATA[Achmad Rizal HB]]>;
<![CDATA[Priyo Kusumedi]]>
<![CDATA[ Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 7, No 3 (2010): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan ]]>
Publisher : <![CDATA[Centre for Research and Development on Social, Economy, Policy and Climate Change ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20886/jakk.2010.7.3.195-209
<![CDATA[Pengelolaan hutan dilakukan dan dikembangkan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Faktanya pengelolaan hutan yang telah dilaksanakan bertahun-tahun justru menghasilkan kerusakan hutan yang makin parah. Oleh sebab itu dalam rangka perbaikan tata kelola kehutanan, sangat perlu dilakukan kajian pada aspek peraturan perundang-undangan. Dari penelitian yang telah dilakukan didapatkan informasi bahwa secara kontekstual, isi dari pasal-pasal yang terkait dengan pengelolaan hutan lindung pada PP 6/2007 jo PP 3/2008 relatif mudah dipahami. Pada PP 38/2007 masih terdapat ketimpangan pembagian wewenang antar pemerintah pusat, pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan pelaksanaan peraturan perundang-undangan tentang pemanfaatan hutan lindung dan implementasinya baik di Kabupaten Pangkep maupun Kabupaten Maros di Propinsi Sulawesi Selatan.]]>
