Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

JURNAL ANALISIS KEBIJAKAN KEHUTANAN

JAKK
Website

Published by Badan Penelitian dan Penegembangan Kehutanan

ISSN : 02160897 EISSN : 25026267 DOI : -

Core Subject : Agriculture,

Agriculture, Biological Sciences & Forestry

The journal is published by the Center for Social Research and Economy, Policy and Climate Change, Agency for Research, Development and Innovation, Ministry of Environment and Forestry. The name of the publisher has changed because of the merger of the Ministry of Forestry with the Ministry of Environment, becoming the Ministry of Environment and Forestry, Republic of Indonesia (Presidential Decree No. 16/2015). The publisher logo also changes to adjust the Logo of the Ministry of Environment and Forestry.

Arjuna Subject : -

Articles 353 Documents

17 18 19 20 21

ANALISIS FAKTOR PENENTU DALAM PENGELOLAAN BERKELANJUTAN ESTUARIA DAS TALLO Muhammad Yusuf; Cecep Kusmana; Achmad Fahrudin; M Mukhlis Kamal
Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 13, No 1 (2016): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan
Publisher : Centre for Research and Development on Social, Economy, Policy and Climate Change

Population growth will affect landuse changes drastically, particularly in watersheds (DAS) and coastal zone. Something similar happened to the Tallo watershed estuaries, Makassar Urban. This study aimed to (1) analyze the sustainable management of Tallo watershed estuaries, (2) driven factors analysis on sustainability of Tallo watershed estuaries, and (3) the alternative of policy development on sustainable management of Tallo watershed estuaries. MDS analysis with Rapest results showed the status of Tallo watershed estuaries were less sustainable (49.20%), consist of; ecological dimension (46.51%), economic dimension (42.22%), social dimension (43.90%), technology dimension (45.99%), and institutional dimension (46.83%). The driven factors on sustainability management of Tallo watershed estuaries, consists of five (5) attributes i.e; institutional facilities property right population density, resource technology and aquaculture technology. The policy development direction on sustainable management of Tallo watershed estuaries, consist of; alternative I is strengthening institutional management, and the second alternative was using resources in the sustainable ways.

PEMANGKU KEPENTINGAN YANG PERLU DIBERDAYAKAN DALAM PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI: STUDI KASUS DI KESATUAN PEMANGKUAN HUTAN BOGOR Triyono Puspitojati; Dudung Darusman; Rudy C. Tarumingkeng; Boen Purnama
Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 9, No 3 (2012): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan
Publisher : Centre for Research and Development on Social, Economy, Policy and Climate Change

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20886/jakk.2012.9.3.190-204

Di Jawa, gangguan hutan produksi marak terjadi yang menunjukkan bahwa kegiatan pengelolaan hutan tidak didukung oleh sebagian pemangku kepentingan. Mereka mungkin tidak bermaksud merusak hutan tetapi tetap melakukannya karena tidak memperoleh kesempatan berpartisipasi dalam kegiatan pengelolaan hutan. Tujuan penelitian adalah mengidentifikasi kelompok pemangku kepentingan yang perlu diberdayakan dalam pengelolaan hutan produksi. Kemampuan dan mobilitas sumberdaya serta kebergantungan langsung pada hutan digunakan sebagai parameter untuk mengidentifikasi mereka. Hasil Penelitian adalah sebagai berikut. Pertama, pekerja usaha penyedia input, pekerja hutan, masyarakat umum pedesaan dan pekerja industri hasil hutan adalah 4 (empat) kelompok pemangku kepentingan yang perlu diberdayakan dalam pengelolaan hutan produksi. Mereka mempunyai pendapatan dan pendidikan rendah, kebergantungan langsung pada hutan tinggi dan kurang mampu memperjuangkan kepentingannya. Kedua, pemberdayaan yang sesuai untuk mereka adalah (a) meningkatkan kemampuan mereka bekerja dan berusaha pada kegiatan pengelolaan hutan produksi dan (b) meningkatkan kesempatan kerja di dalam kawasan hutan produksi dengan mengelola hutan secara multikultur atau dengan sistem agroforestri. Kementerian Kehutanan dapat mendukung pemberdayaan tersebut dengan merumuskan kebijakan pengelolaan hutan tanaman multikultur yang mudah diimplementasikan.

KAJIAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KOLABORATIF TAMAN NASIONAL KUTAI Faiqotul Falah
Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 10, No 1 (2013): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan
Publisher : Centre for Research and Development on Social, Economy, Policy and Climate Change

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20886/jakk.2013.10.1.37-57

Kutai National Park (TNK) area has been defragmented and degraded due to illegal logging, forest fire, and land occupation. Collaborative management of TNK has been exists with the establishment of Mitra Kutai However various problems occur in TNK as indication that the collaborative management has not yet effective. This paper aims to describe information regarding the institutional effectiveness of collaborative management in TNK. This research was conducted by : 1) identification of related policies; 2) policy content analysis; 3) identific.ation of stakeholders' perception and roles, 4) qualitative analysis on stakeholders'perception and roles, 5) SWOT analysis, and 6) formulation of recommendation on improvement steps of collaborative management of TNK. It was concluded that collaborative management of TNK was ineffective in solving various problems occurred, and thereforeit is necessary to make improvement by the following steps: 1) Study the potential and current conditions of TNK; 2) Publish research results and raise issues on the problems and important values of TNK; 3) Streng then networking with funding organizations; 4) Establish zonation area; 5) Reconfigure collaboration management organization and arrange programmes and scheme on budget agreed by all stakeholders; 6) Make collaboration on the development of model of conservation village; and 7) Collaboration in the economic utilization programmes in TNK, such as development of agro-tourism area, the environmental education center, safari-park and eco-tourism areas and research area.

TATA HUBUNGAN KERJA ANTAR INSTITUSI DALAM PENGURUSAN HUTAN DI DAERAH Sulistya Ekawati; Sylviani Sylviani; Handoyo Handoyo
Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 6, No 3 (2009): JURNAL ANALISIS KEBIJAKAN
Publisher : Centre for Research and Development on Social, Economy, Policy and Climate Change

Sejak desentralisasi diterapkan, terjadi perubahan jenis dan kewenangan institusi. Salah satu konsekuensi dari hal tersebut adalah perubahan tata hubungan kerja antara institusi pusat, institusi di tingkat provinsi dan institusi di tingkat kabupaten. Dalam tulisan ini disajikan hasil analisis tata hubungan kerja institusi yang menangani pengurusan hutan pada masa desentralisasi. Kajian dilaksanakan di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat. Hasil kajian menunjukan bahwa banyaknya UPT yang ada di daerah menimbulkan dualisme pemerintahan di daerah dan mempengaruhi kemandirian otonomi. Tata hubungan kerja antara Dinas Kehutanan Provinsi dan UPT dirasakan masih kurang. Masingmasing pihak kurang bekerjasama tapi 'sama-sama bekerja'. Hubungan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten belum menyentuh hubungan teknis, tetapi masih terbatas dalam hal penganggaran dan penempatan pejabat di kabupaten. Beberapa hal yang dapat disarankan dari kajian ini adalah pemerintah pusat diharapkan untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah melalui mekanisme pembinaan. Perlu ada koordinasi dan komunikasi yang baik antara pemerintah provinsi dan UPT Departemen Kehutanan di daerah untuk meningkatkan kinerja keduanya.

ANALISIS RESIKO KEGAGALAN IMPLEMENTASI REDD+ DI PROVINSI RIAU Yanto Rochmayanto
Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 10, No 2 (2013): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan
Publisher : Centre for Research and Development on Social, Economy, Policy and Climate Change

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20886/jakk.2013.10.2.159-165

Mekanisme REDD+ menghadapi ketidakpastian tinggi, sehingga sangat membutuhkan studi tentang resiko kegagalan implementasinya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui resiko kegagalan implementasi REDD+ di tingkat sub nasional Provinsi Riau. Penelitian ini menggunakan metode analisis resiko Enterprise Risk Management (ERM) dan analisis stakeholder . Hasil penelitian menunjukkan bahwa resiko kegagalan implementasi REDD+ meliputi empat level, yaitu: paling utama, utama, sedang dan rendah. Pemerintah Provinsi Riau perlu memprioritaskan penanganan terhadap tingkat resiko paling utama, yaitu : (a) munculnya konflik baru dalam alokasi distribusi pembayaran, (b) REDD+ menjadi obyek baru korupsi, (c) kepastian hak penggunaan lahan tidak terjamin, (d) kesulitan menjaga kebocoran, dan (e) data tidak memenuhi standar MRV. Sejumlah tindakan diperlukan untuk mengatasi resiko tersebut, yaitu: pembentukan lembaga trust fund, auditor independen, penetapan tata ruang, perlindungan kawasan hutan, penciptaan lapangan kerja off-farm dan integrasi semua lembaga penyedia data aktivitas dan klimatis di tingkat provinsi.

POLA TATA HUBUNGAN KERJA DALAM PEMBANGUNAN HUTAN KEMASYARAKATAN Epi Syahadat; Elvida Yosefi Suryandari
Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 13, No 2 (2016): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan
Publisher : Centre for Research and Development on Social, Economy, Policy and Climate Change

Community empowerment is one of important element in sustainable forest management. One of causes of degraded forest resources in Indonesia is unplanned empowerment program by the Government. One of local community empowerment program is the community based forest (CBF) that are supported by the Forestry Minister Decree No. P.37/2007 jo P.18 /2009 jo P.13/2010 jo P.52/2011 jo P.88/2014. This regulation could be used as an operational implementation of CBF. The aim of this study are to (a) identify all para pihaks involved in CBF, (b) review roles, functions and contribution from each para pihak in CBF development. The objectives of this study are (a) available information on CBF para pihaks; (b) available information on roles, functions and contribution from each para pihak. The study results showed that: a) the organizational structure implementation CBF central agencies have a role in preparing work plans and monitoring of environmental impacts, and district government responsible for the implementation of CBF activities; b) the role of government is very strongly associated with the provision of recommendations forest areas clean and clear which will be the area of conditional land development, and assistance with community.

KAJIAN IMPLEMENTASI NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA DALAM PENGORGANISASIAN KAWASAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN Sylviani Sylviani; Elvida Yosefi Suryandari
Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 10, No 3 (2013): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan
Publisher : Centre for Research and Development on Social, Economy, Policy and Climate Change

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20886/jakk.2013.10.3.214-234

Forest Management Unit (FMU) is an area of forest land in site level that managed to meet sustainable forest management in along term plan. One or more forest functions (conservation, protection and production) can be included in an FMU, but the FMU will be classified by its dominant forest function. KPH has been established in several provinces, but a few them has not yet operational. Institutional aspects such as policy and organization are having problem in the implementation of FMU. The objective of the study are : (1) to analyze the implementation of norms, standards, procedures and criteria (NSPC) of FMU and (2 )to analyze the organization's policies in the management of FMU.The study was held at the Dampelas Tinombo FMU in Central Sulawesi; Way Terusan FMU, and Batu Tegi FMU in Lampung Province. In polic analysis used a retrospective method model, while in organizational structure analysis used qualitative descriptive method. The results showed that the policy about FMU NSPC has been implemented by each FMU in research location. It can be seen from the master plan of "forest management planning and forest governance". This study examines the FMU organization through the current organizational structure. There are similarities in the organizational structure of FMU indicated through the division of labor, authority, span of control and division of the department. However, there are differences in the classification of departmentalizing types. The differences are caused by differences in local conditions, aswell as the potential for each policy in research location. Form of organizational FMU at the site study has a characteristics "functional organizational structure". The positives of this organization type will continue to adapt to their environment in order to keep growing to wards the vision and mission that have been made. If there is a policy changes, organizations need to change the internal of organization, for example by adjusting its organizational structure. Form of FMU Organizational as Regional Technical Implementation Unit, FMU can accommodate the interests of the goverment through departmentalizing based on NSPC criteria approach. Coordination among stakeholders through funding has done, either by the central or local governments. For better management of the FMU it is recommended : (1) Derivatives policy is required on the tasks and role of FMU in detail, to fasilitate implementation and management, and (2) Prefaring the conditions of FMU organizations to make adaptation if there is a policy change related to FMU organization. Interms of funding, the central government should al locate funds through related technical unit until FMU can operate independent lyand the rules about capabilities and mobilization of human resources are needed.

KAJIAN KONSERVASI Pinus merkusii strain Tapanuli DI SUMATERA Hendi Suhendi
Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 2, No 1 (2005): JURNAL ANALISIS KEBIJAKAN KEHUTANAN
Publisher : Centre for Research and Development on Social, Economy, Policy and Climate Change

Di Indonesia, Pinus yang tumbuh secara alami hanyalah Pinus merkusii di Sumatera yang terdiri dari strain Tapanuli, strain Kerinci dan strain Aceh. Berdasarkan persebarannya, strain Tapanuli tidak banyak dijumpai karena tercampur dengan jenis-jenis kayu daun lebar. Secara alami, strain Tapanuli ditemukan di Cagar Alam Dolok Sipirok dan Cagar Alam Dolok Saut. Dalam bentuk hutan tanaman, strain Tapanuli dibuat oleh masyarakat atau rakyat dengan anakan alam dan diambil secara cabutan di Tegakan Benih Dolok Tusam, dan sekarang sudah habis ditebang karena digantikan oleh tanaman kopi. Di wilayah kerja Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Utara hampir tidak pernah didapatkan informasi tentang keberadaan strain Tapanuli. Konservasi in situ dalam bentuk Cagar Alam perlu dilengkapi dengan konservasi ex situ. Sebagai langkah awal konservasi, terlebih dahulu perlu dikaji permudaan alamnya. Di samping itu, analisis kebijakan berkaitan dengan pentingnya eksplorasi dengan metode sensus pada semua kawasan konservasi di Sumatera perlu dipertimbangkan, dan pertemuan formal antar pengambil kebijakan di Departemen Kehutanan perlu direkomendasikan

HUBUNGAN MODAL SOSIAL DENGAN PEMANFAATAN DAN KELESTARIAN HUTAN LINDUNG Sulistya Ekawati; Dodik Ridho Nurrochmat
Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 11, No 1 (2014): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan
Publisher : Centre for Research and Development on Social, Economy, Policy and Climate Change

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20886/jakk.2014.11.1.40-53

The concept of social capital and collective action began to receive attention in common pool resources management such as in the case of protected forest. Forms of social capital in this study were social leadership, custom/cultural/local knowledge, beliefs and social institutions. This study aimed to analyze the relationship between social capital, economic benefits and ecological benefits of protected forest. The study was conducted in three regencies, namely East Tanjung Jabung and Sarolangun (Jambi Province) and South Solok (West Sumatra Province). Data were collected through interviews, focus group discussions and field observations. Data analysis was performed with the program SPSS 17.0 Statistics to estimate the curve on the menu regression analysis. The result showed: the social capital (refer to actor perspective and public perspective) positively correlated with the sustainability of protected forest; the correlation of economic benefits received by forest communities and forest sustainability was negative; the ecological benefits positively correlated with forest sustainability.

ANALISIS KEBIJAKAN SISTEM INSENTIF BAGI USAHA KEHUTANAN Satria Astana; M Zahrul Muttaqin; Nunung Parlinah; Indartik Indartik
Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 4, No 1 (2007): JURNAL ANALISIS KEBIJAKAN KEHUTANAN
Publisher : Centre for Research and Development on Social, Economy, Policy and Climate Change

Menjelang tahun 1990-an, ekspor hasil hutan menduduki peringkat satu ekspor non-migas namun sekarang menurun menduduki peringkat ketiga setelah elektronika dan tekstil. Perkembangan kinerja HPH cenderung menurun namun degradasi sumberdaya hutan tetap meningkat, sementara kinerja HTI dan HKm tergolong lamban. Kenyataan menunjukkan dampak pengganda (multiplier effect) sektor kehutanan tergolong tinggi dan penurunan kinerjanya berdampak negatif terhadap perekonomian nasional. Karenanya suatu kebijakan yang efektif perlu diambil untuk mengatasi permasalahan tersebut dalam hal ini kebijakan sistem insentif merupakan salah satu kebijakan yang dapat diadopsi. Melalui kebijakan sistem insentif, pelaku ekonomi dan masyarakat yang terlibat dalam usaha (bisnis) kehutanan diharapkan lebih bergairah untuk mewujudkan pengelolaan hutan lestari. Indikator dari situasi yang diharapkan ini akan ditunjukkan oleh terwujudnya efisiensi dan daya saing serta green market hasil hutan. Secara teknis, efektivitas kebijakan sistem insentif bergantung pada ketepatan jenis, bentuk, dan besaran insentif yang diberikan. Secara politis, efektifitas kebijakan sistem insentif bergantung pada kapasitas, kapabilitas dan akuntabilitas instansi yang terlibat. Keberhasilan pelaksanaankebijakan harus didasarkan pada hasil MONEV, yang keakuratannya bergantung pada ketepatan ukuran-ukuran dampak yang dikembangkan dan digunakan.

Page 19 of 36 | Total Record : 353

17 18 19 20 21

Filter by Year

2005 2023

Filter By Issues

All Issue Vol 20, No 1 (2023): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 19, No 2 (2022): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 19, No 1 (2022): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 18, No 2 (2021): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 18, No 1 (2021): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 17, No 2 (2020): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 17, No 1 (2020): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 16, No 2 (2019): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 16, No 1 (2019): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 15, No 2 (2018): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 15, No 1 (2018): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 14, No 2 (2017): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 14, No 1 (2017): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 13, No 3 (2016): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 13, No 2 (2016): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 13, No 1 (2016): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 12, No 3 (2015): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 12, No 3 (2015): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 12, No 2 (2015): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 12, No 1 (2015): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 11, No 3 (2014): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 11, No 2 (2014): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 11, No 1 (2014): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 10, No 3 (2013): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 10, No 2 (2013): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 10, No 1 (2013): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 9, No 3 (2012): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 9, No 2 (2012): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 9, No 1 (2012): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 8, No 3 (2011): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 8, No 2 (2011): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 8, No 1 (2011): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 7, No 3 (2010): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 7, No 2 (2010): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 7, No 1 (2010): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 6, No 3 (2009): JURNAL ANALISIS KEBIJAKAN Vol 6, No 2 (2009): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 6, No 1 (2009): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 5, No 3 (2008): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 5, No 2 (2008): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 5, No 1 (2008): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 4, No 1 (2007): JURNAL ANALISIS KEBIJAKAN KEHUTANAN Vol 3, No 2 (2006): JURNAL ANALISIS KEBIJAKAN KEHUTANAN Vol 3, No 1 (2006): JURNAL ANALISIS KEBIJAKAN KEHUTANAN Vol 2, No 2 (2005): JURNAL ANALISIS KEBIJAKAN KEHUTANAN Vol 2, No 1 (2005): JURNAL ANALISIS KEBIJAKAN KEHUTANAN More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota bogor,

Jawa barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota bogor, Jawa barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota bogor,

Jawa barat

INDONESIA