cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota bogor,
Jawa barat
INDONESIA
JURNAL ANALISIS KEBIJAKAN KEHUTANAN
Published by Badan Penelitian dan Penegembangan Kehutanan
ISSN : 02160897     EISSN : 25026267     DOI : -
Core Subject : Agriculture,
Agriculture, Biological Sciences & Forestry
The journal is published by the Center for Social Research and Economy, Policy and Climate Change, Agency for Research, Development and Innovation, Ministry of Environment and Forestry. The name of the publisher has changed because of the merger of the Ministry of Forestry with the Ministry of Environment, becoming the Ministry of Environment and Forestry, Republic of Indonesia (Presidential Decree No. 16/2015). The publisher logo also changes to adjust the Logo of the Ministry of Environment and Forestry.
Arjuna Subject : -
Articles 353 Documents
 24   25   26   27   28 
HAMBATAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN HUTAN TANAMAN RAKYAT DI BATU AMPAR, PROPINSI KALIMANTAN BARAT Ritabulan Ritabulan; Sambas Basuni; Nyoto Santoso; M Bismark
Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 13, No 2 (2016): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan
Publisher : Centre for Research and Development on Social, Economy, Policy and Climate Change

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1184.494 KB) | DOI: 10.20886/jakk.2016.13.2.73-84

Abstract

Mangrove utilization as raw material for charcoal by the people ofBatu Ampar was classified as illegal action, since the raw materials were taken from protected forests. Conversely, the existence of production forest and Community-based Plantation Forest (HTR) schemes have not become a solution to these problems. The aim of the research is to determine the history of utilization permit of mangrove forests as a source of raw material for charcoal by community and to analyze the constraints of the HTR policy implementation in Batu Ampar. This research was using quantitative and qualitative approaches. The results showed that the efforts to legalize business by community had been undertaken several times, but often collide with policies related to the dynamics of change in the status and functions offorest area in Kubu Raya District. Barriers to implementation ofthe HTR were: (1) mangrove forest which have potential for mangrove utilization as charcoal's raw material was still constrained with its status and function as Protection Forest; (2) lack ofcommunity knowledge on the regulations; (3) low quality human resources and the absence ofstrict sanctions; and (4) most ofthe tasks and functions ofgovernment agencies have not been implemented.
KAJIAN PADUSERASI TATA RUANG DAERAH (TRD) DENGAN TATA GUNA HUTAN (TGH) Epi Syahadat; Hariyatno Dwiprabowo
Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 10, No 2 (2013): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan
Publisher : Centre for Research and Development on Social, Economy, Policy and Climate Change

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20886/jakk.2013.10.2.89-117

Abstract

Kajian paduserasi tata ruang daerah dengan tata guna hutan adalah suatu kajian terhadap aturan main dalam pelaksanaan paduserasi rencana tata ruang daerah dengan tata guna hutan, dasar hukum, serta upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengoptimalkan struktur ruang daerah sesuai dengan rencana pembangunan/pengembangan daerah. Kajian paduserasi tata ruang daerah dengan tata guna hutan berorientasi terhadap aspek-aspek utama dan pendukung yang menyebabkan keberhasilan maupun kegagalan dari pelaksanaan paduserasi tata ruang daerah dengan tata guna hutan. Oleh karenanya analisis paduserasi tata ruang daerah dengan tata guna hutan sangat diperlukan. Tujuan umum dari kajian ini adalah mengkaji sejauhmana kebijakan tata ruang yang ada dapat diimplementasikan dalam proses pelaksanaan paduserasi usulan revisi tata ruang daerah dengan tata guna hutan dan secara khusus mengkaji : a) kebijakan perubahan kawasan hutan; b) mengidentifikasi tata cara dan persyaratan perubahan kawasan hutan. Sasaran dari kajian ini adalah : (a) terindentifikasinya persepsi stakeholder terkait paduserasi antara TRD dengan TGH. (b) teridentifikasinya kekuatan dan kelemahan tatacara dan persyaratan perubahan kawasan hutan. Hasil kajian menunjukkan bahwa kegiatan paduserasi dan rekomendasi yang diberikan oleh tim terpadu telah sesuai dengan usulan permohonan perubahan peruntukan maupun perubahan fungsi kawasan yang diusulkan oleh daerah setempat. Penyederhanaan persyaratan dalam permohonan paduserasi dan adanya kejelasan batas waktu dalam penyelesaiannya merupakan sesuatu yang sangat penting agar tercipta kepercayaan masyarakat terhadap produk kebijakan yang dibuat.
KAJIAN PERSAINGAN USAHA ANTAR INDUSTRI KECIL MEBEL ROTAN DI KABUPATEN KOTA PALU, SULAWESI TENGAH Triyono Puspitojati
Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 2, No 1 (2005): JURNAL ANALISIS KEBIJAKAN KEHUTANAN
Publisher : Centre for Research and Development on Social, Economy, Policy and Climate Change

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (581.903 KB) | DOI: 10.20886/jakk.2005.2.1.1-12

Abstract

Studi ini bermaksud untuk mengkaji sejauhmana persaingan usaha antar 5 industri kecil mebel rotan di kabupaten Kota Palu mempengaruhi pendapatan pemilik dan pengembangan industri. Hasil studi menunjukkan bahwa pasar mebel rotan adalah terbatas. Pada kondisi permintaan normal, produksi mebel rotan adalah sekitar 40 - 50 set mebel per bulan dan meningkat menjadi 150 - 200 set mebel per bulan pada kondisi permintaan tinggi. Selain itu,  persaingan usaha antar industri sangat tinggi. Akibatnya, pendapatan yang diperoleh pemilik industri sangat rendah, sekitar Rp 393.095 - Rp 1.836.604  per industri per bulan. Di masa mendatang, persaingan usaha diperkirakan masih tetap tinggi, jumlah industri tidak banyak berubah dan pengembangan usaha sulit dilakukan. Pemerintah daerah dapat membantu pengembangan industri mebel dengan cara memperluas pasar mebel antara lain melalui peningkatan belanja mebel daerah.
MODEL PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN : STUDI KASUS DI KPH MODEL KABUPATEN BANJAR, KALIMANTAN SELATAN Idin Saepudin Ruhimat
Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 10, No 3 (2013): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan
Publisher : Centre for Research and Development on Social, Economy, Policy and Climate Change

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20886/jakk.2013.10.3.255-267

Abstract

Community participation is one of the important factors that determine the effectiveness of policy implementation of Forest Management Units (FMU) in Indonesia. However, community participation in FMU policy implementation in several places are still relatively low so that inhibiting the FMU policy implementation. This study aims to analyze the influence model of ability, opportunity, and motivation to community participation and to formulate models of community participation enhancement in FMU policy implementationin Banjar Regency. The analytical method used is Structural Equation Modeling (SEM) analysis with the help of SPSS 18 and AMOS 18. Results showed (1) motivation variables directly influence the level of community participation, while capacity and the opportunity variables indirectly influence the level of community participation, and (2) model of community participation improvement is by increasing the community motivation through efforts to increase capabilities and to expand opportunities for the community toa ctively participate in FMU policy implementation in Banjar Regency.
KAJIAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DALAM PENGELOLAAN BEBERAPA HUTAN LINDUNG DI KALIMANTAN TIMUR Faiqotul Falah
Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 4, No 1 (2007): JURNAL ANALISIS KEBIJAKAN KEHUTANAN
Publisher : Centre for Research and Development on Social, Economy, Policy and Climate Change

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (593.075 KB) | DOI: 10.20886/jakk.2007.4.1.1-19

Abstract

Tulisan ini bertujuan mengkaji kesesuaian antara kebijakan di tingkat pusat dan di daerah dengan kegiatan pengelolaan beberapa hutan lindung di Kalimantan Timur, yaitu Hutan Lindung Sungai Wain (HLSW), Hutan Wehea (HW), Hutan Lindung Gunung Lumut (HLGL), dan Hutan Lindung Gunung Beratus (HLGB). Berdasarkan PP No 62/1998, kewenangan pengelolaan hutan lindung berada pada pemerintah kabupaten/kota sehingga pembentukan lembaga pengelola hutan lindung juga merupakan wewenang mereka. Lembaga pengelola kolaboratif telah dibentuk di HLSW dan HW. Di HLGL peran lembaga pengelola dijalankan oleh Kelompok Kerja Pengelola, sedang di HLGB baru sampai pada tahap pembentukan Kelompok Kerja Penyiapan Lembaga Pengelola. Di HLSW, HW, dan HLGB, isu utama yang mendorong proses pembentukan lembaga pengelola adalah pelestarian fauna langka dan habitatnya. Ketidaksesuaian antara kebijakan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah terjadi di HW yang meskipun berstatus hutan produksi, namun pemerintah kabupaten setempat telah membentuk Badan Pengelola Hutan Lindung Wehea. Pada kawasan hutan yang telah mempunyai Badan Pengelola, pelaksanaan kegiatan perlindungan hutan lebih efektif dengan dibentuknya tim pengamanan yang melibatkan masyarakat. Demikian juga kegiatan pemanfaatan hutan lebih terarah dengan diterbitkannya kebijakan pemerintah daerah dan lembaga adat mengenai pemanfaatan kawasan hutan dan perizinannya. Namun belum ada Peraturan Perundang-undangan yang mencantumkan kewajiban konsumen membayar insentif pemakaian air untuk kepentingan pengelolaan hutan lindung.
ANALISA KEBIJAKAN SKEMA KREDIT DAN PEMBIAYAAN USAHA TANI HUTAN Haryatno Dwiprabowo
Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 2, No 2 (2005): JURNAL ANALISIS KEBIJAKAN KEHUTANAN
Publisher : Centre for Research and Development on Social, Economy, Policy and Climate Change

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (513.973 KB) | DOI: 10.20886/jakk.2005.2.2.89-100

Abstract

Kredit usaha tani hutan merupakan suatu upaya untuk melaksanakan penghijauan pada lahan milik berupa kebun kayu dan atau  aneka usaha kehutanan lain, disamping untuk tujuan konservasi melalui partisipasi masyarakat. Departemen Kehutanan menyelenggarakan Kredit Usaha Hutan Rakyat (KUHR) yang  dimulai sejak tahun 1997. Kredit ini berakhir dengan dihentikannya pemberian kredit pada tahun 1999. Meskipun demikian dimasa mendatang kredit usaha bagi petani tetap perlu mendapat perhatian sebagai salah satu alternatif untuk mendukung program di sektor kehutanan.Tujuan dari kajian ini adalah untuk melihat faktorfaktor penyebab kegagalan kredit hutan rakyat, perbaikannya di masa mendatang, serta sumber pembiayaannya. Kajian bersifat sintesis dari berbagai sumber laporan, data primer dan sekunder, dan forum diskusi dengan pelaku kredit seperti bank dan mitra kelopok tani. Hasil kajian menunjukkan kredit usaha tani dimasa mendatang perlu memperhatikan, antara lain: (i) Pemberian paket kredit perlu disesuaikan dengan kondisi sosial ekonomi wilayah; (ii) Mitra kelompok tani perlu dipilih secara lebih selektif; (iii) Peranan bank dalam penyaluran kredit perlu dilihat secara lebih proporsional; (iv) Sumber pembiayaan selain berasal dari dana reboisasi, juga berasal dari perbankan nasional, dan sumber dana dari luar negeri.
MENYELESAIKAN KONFLIK PENGUASAAN KAWASAN HUTAN MELALUI PENDEKATAN GAYA SENGKETA PARA PIHAK DI KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LAKITAN Gamin Gamin; Hariadi Kartodihardjo; Lala M Kolopaking; Rizaldi Boer
Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 11, No 1 (2014): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan
Publisher : Centre for Research and Development on Social, Economy, Policy and Climate Change

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20886/jakk.2014.11.1.71-90

Abstract

The style of the party facing a conflict (conflict style) needs tobe known to  find an effective dispute resolution. The main actors and supporting actors and interests/role and influence or power and its relationship needs to be carefully mapped. What are the actions that can be taken to resolve the conflict based on the style of the parties is something that needs to be answered in this study. In this study conflict styles of actors assessed  using conflicts style analysis (AGATA). This study shows that the conflict-style compromise, accommodation and collaboration facilitated and mediated for proposing Village Forest, Community Forest Partnership  to obtain legal recognition on managing state forest land as well as recognizing state forest, hence the issuance of permits The Village Forest and Community Forest Partnership can be  accelerated. The role of outside parties who are not related with conflict is essential to facilitate and mediate the parties to a conflict resolution. Competing parties need  to be  mediated so his style could change to compromise, accommodation or collaboration. Even if his style would remains unchanged it  will result in a constructive option to acquire rights to the land through forest discharge process. To the avoiding-style party an  intensive communication needs to be done  in order to be aware of the conflict or change his style to compromise.
PENETAPAN HUTAN LINDUNG GUNUNG CEREMAI MENJADI TAMAN NASIONAL DAN DAMPAKNYA BAGI MASYARAKAT SEKITAR KAWASAN Iis Alviya
Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 3, No 2 (2006): JURNAL ANALISIS KEBIJAKAN KEHUTANAN
Publisher : Centre for Research and Development on Social, Economy, Policy and Climate Change

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (515.38 KB) | DOI: 10.20886/jakk.2006.3.2.87-94

Abstract

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan, hutan lindung pada kelompok hutan Gunung Ceremai seluas 15.000 ha yang terletak di Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Majalengka, Propinsi Jawa Barat berubah fungsi menjadi Taman Nasional. Alasannya adalah (1) kawasan hutan Gunung Ceremai ini merupakan keterwakilan tipe ekosistem hutan pegunungan yang masih asli, (2) mempunyai fungsi hidrologis dan sumber plasma nutfah yang penting, dan (3) mempunyai habitat berbagai flora dan fauna yang khas.  Bagi masyarakat sekitar kawasan hutan Gunung Ceremai, kebijakan pemerintah tersebut terasa sangat merugikan, karena akses terhadap kawasan hutan menjadi sangat terbatas. Namun peranan taman nasional sebagai pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya berpengaruh besar bukan hanya bagi masyarakat lokal tapi bagi sebagian besar masyarakat Indonesia dan lingkungannya.  Untuk mencapai optimalisasi fungsi kawasan taman nasional maka harus terbentuk (1) pengelolaan taman nasional yang mantap, (2) kualitas SDM yang memadai, (3) pendekatan yang baik terhadap masyarakat sekitar kawasan, dan (4) membangun tingkat kesadaran masyarakat terhadap kelestarian sumberdaya alam taman nasional.
PERAN PARA PIHAK DALAM PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI PENYU PANGUMBAHAN Sambas Basuni; Burhanuddin Masy'ud; Fredinan Yulianda
Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 11, No 2 (2014): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan
Publisher : Centre for Research and Development on Social, Economy, Policy and Climate Change

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20886/jakk.2014.11.2.145-162

Abstract

Sea turtle conservation policy focuses on setting some sea turtle nesting habitat as  conservation area. Pangumbahan sea turtle conservation area is one of the sea turtle conservation areas in Java island. The highest level of threat faced by sea turtle conservation requires an integrated multistakeholders roles. Therefore, the sea turtle conservation activities need an analysis to determine interests, importance, influence, and relations of various stakeholders in management of sea turtle conservation. This study aims at identifying, categorizing and investigating relationship among stakeholders, as well as formulating strategies to increase the role of stakeholders. Respondents were selected by snowball sampling method. In general, stakeholders are more involved in the utilization activities, which comprise 17 stakeholders, whereas the lowest stakeholders engagement are in preservation activities that comprise 8 stakeholders. Protection activities involved 14 stakeholders. Stakeholder relationships consist of conflict and communication. To meet the sea turtle conservation management objectives, the involvement of stakeholders needs to be improved through community empowerment, improvement and enhancement of collaborative community participation.
KAJIAN INDUSTRI DAN KEBIJAKAN PENGAWETAN KAYU: SEBAGAI UPAYA MENGURANGI TEKANAN TERHADAP HUTAN Barly Barly; Subarudi Subarudi
Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 7, No 1 (2010): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan
Publisher : Centre for Research and Development on Social, Economy, Policy and Climate Change

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20886/jakk.2010.7.1.63-80

Abstract

Penggunaan kayu-kayu yang diawetkan akan mengurangi laju pergantian kayu sehingga hal ini akan memperlambat atau mengurangi laju penebangan hutan. Oleh karena itu, kajian industry dan kebijakan pengawetan kayu sangat diperlukan sebagai upaya mengurangi laju penebangan dan kerusakan hutan. Tujuan kajian ini adalah: (i) memberikan pengertian dan makna dari proses pengawetan kayu, (ii) menjelaskan sejarah pengawetan kayu di Indonesia, (iii) mengidentifikasi permasalahan dan kendala dari proses pengawetan kayu, (iv) melakukan analisa finansial proses pengewetan kayu, dan (v) menyusun strategi untuk pengembangan industry pengwetan kayu ke depan. Pengawetan kayu pada dasarnya merupakan tindakan pencegahan (preventive), berperan untuk meminimalkan atau meniadakan kemungkinan terjadi cacat yang disebabkan organisme perusak kayu, bukan pengobatan (curative). Pengawetan kayu dapat meningkatkan efisiensi penggunaan sumber bahan baku kayu, penggunaan yang bervariasi atas berbagai produk kayu yang diawetkan, dan mengurangi frekuensi penggantian produk kayu. Sejarah perkembangan pengawetan kayu dimulai pada tahun 1911 oleh Jawatan Kereta Api (JKA) dengan mengimpor bantalan kayu yang telah diawetkan hingga tahun 1997 sebagai tahun penggalangan pengawetan kayu. Sekalipun usaha pengawetan kayu sudah ada sejak jaman Belanda, namun demikian pengembangan pengawetan kayu juga dihadapkan pada beberapa kendala, seperti : (1) salah persepsi, (2) lemahnya kapasitas kelembagaan, (3) organisasi yang kurang tepat, (4) sumber daya manusia yang rendah, dan (5) kurangnya sarana dan prasarana. Oleh karena itu, strategi pengembangan industri pengawetan kayu dapat dilaksanakan dengan memanfaatkan peluang berupa: (1) sikap optimis masyarakat (2) dukungan kebijakan pemerintah, (3) kompetisi global, (4) permintaan masyarakat, dan (5) kayu untuk komoditas potensial.

Page 26 of 36 | Total Record : 353

 24   25   26   27   28 

Filter by Year

2005 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 20, No 1 (2023): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 19, No 2 (2022): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 19, No 1 (2022): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 18, No 2 (2021): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 18, No 1 (2021): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 17, No 2 (2020): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 17, No 1 (2020): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 16, No 2 (2019): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 16, No 1 (2019): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 15, No 2 (2018): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 15, No 1 (2018): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 14, No 2 (2017): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 14, No 1 (2017): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 13, No 3 (2016): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 13, No 2 (2016): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 13, No 1 (2016): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 12, No 3 (2015): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 12, No 3 (2015): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 12, No 2 (2015): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 12, No 1 (2015): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 11, No 3 (2014): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 11, No 2 (2014): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 11, No 1 (2014): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 10, No 3 (2013): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 10, No 2 (2013): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 10, No 1 (2013): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 9, No 3 (2012): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 9, No 2 (2012): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 9, No 1 (2012): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 8, No 3 (2011): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 8, No 2 (2011): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 8, No 1 (2011): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 7, No 3 (2010): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 7, No 2 (2010): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 7, No 1 (2010): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 6, No 3 (2009): JURNAL ANALISIS KEBIJAKAN Vol 6, No 2 (2009): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 6, No 1 (2009): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 5, No 3 (2008): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 5, No 2 (2008): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 5, No 1 (2008): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 4, No 1 (2007): JURNAL ANALISIS KEBIJAKAN KEHUTANAN Vol 3, No 2 (2006): JURNAL ANALISIS KEBIJAKAN KEHUTANAN Vol 3, No 1 (2006): JURNAL ANALISIS KEBIJAKAN KEHUTANAN Vol 2, No 2 (2005): JURNAL ANALISIS KEBIJAKAN KEHUTANAN Vol 2, No 1 (2005): JURNAL ANALISIS KEBIJAKAN KEHUTANAN More Issue