Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

JURNAL ANALISIS KEBIJAKAN KEHUTANAN

JAKK
Website

Published by Badan Penelitian dan Penegembangan Kehutanan

ISSN : 02160897 EISSN : 25026267 DOI : -

Core Subject : Agriculture,

Agriculture, Biological Sciences & Forestry

The journal is published by the Center for Social Research and Economy, Policy and Climate Change, Agency for Research, Development and Innovation, Ministry of Environment and Forestry. The name of the publisher has changed because of the merger of the Ministry of Forestry with the Ministry of Environment, becoming the Ministry of Environment and Forestry, Republic of Indonesia (Presidential Decree No. 16/2015). The publisher logo also changes to adjust the Logo of the Ministry of Environment and Forestry.

Arjuna Subject : -

Articles 353 Documents

26 27 28 29 30

PERAN DAN KOORDINASI PARA PIHAK DALAM PENGELOLAAN KPH Elvida Y Suryandari; Sylviani Sylviani
Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 7, No 3 (2010): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan
Publisher : Centre for Research and Development on Social, Economy, Policy and Climate Change

Kondisi hutan Indonesia saat ini sangat memprihatinkan dengan meningkatnya laju deforestasi dan degradasi hutan, menurunnya investasi di bidang kehutanan dan pembangunan hutan tanaman, serta meningkatnya illegal logging. Hal ini disebabkan oleh lemahnya pengelolaan kawasan hutan, sehingga diperlukan institusi yang dapat mengelola kawasan hutan dengan lestari yaitu dalam bentuk suatu organisasi KPH. Diharapkan melalui KPH pengelolaan hutan akan lebih baik dan lestari. Tujuan penelitian ini adalah untuk : (1)Mengidentifikasi peran para pihak yang terlibat dalam pengelolaan KPH, (2)Menganalisis mekanisme koordinasi para pihak terkait dalam pengelolaan KPH. Metode analisis penelitian yang digunakan adalah analisis stakeholder dan analisis diskriptif. Penelitian ini dilakukan pada KPH yang sudah terbentuk yaitu KPH DIY, KPH Bali Barat dan KPH Lalan Mangsang Mendis, Sumatera Selatan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa organisasi KPH DIY dan Bali Barat struktur organisasinya kurang sehingga belum memadai untuk melakukan pengelolaan hutan yang intensif. Mekanisme koordinasi antar stakeholder dengan KPH dinilai lemah dan belum berjalan dengan baik terutama dengan instansi pusat seperti BPDAS, BP2HP, dan dengan instansi daerah seperti Dinas kehutanan kabupaten, lembaga ilmiah, perguruan tinggi dan lembaga adat. Sementara itu pada KPH Lalan, LSM lebih berperan dalam terbentuknya UPTD KPH. Hal ini disebabkan karena tugas dan kewenangan masing-masing stakeholder masih belum jelas setelah terbentuknya UPTD KPH. Diharapkan KPH DIY kedepan dapat meningkatkan kapasitas organisasinya dengan mengakomodir jabatan fungsional untuk RPH dan mandor agar dapat melaksanakan pengelolaan hutan yang efisien. Program-program pengelolaan hutan seperti Gerhan, HKM, HTR, HHBK dan lain-lain agar dilakukan secara sinergitas dan integrasi, tidak dilakukan secara parsial.

TIPOLOGI DAN STRATEGI PENGEMBANGAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN DI INDONESIA Kushartati Budiningsih; Sulistya Ekawati; Gamin Gamin; Sylviani Sylviani; Elvida Yosefi Suryandari; Fentie Salaka
Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 12, No 3 (2015): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan
Publisher : Centre for Research and Development on Social, Economy, Policy and Climate Change

Typology of Forest Management Unit (FMU) arranged through clustering based on its characteristics. These characteristics are FMU managers, participation of stakeholders and their business potential. The survey approach used by sending questionnaires to 86 FMU models that already have organization as primary data collection. Literatures are used as suporting data. Based on questionnaires collected from 35 FMU there are three types of FMU such as type A (index 3.66 -5.00), type B (index 2.33 to 3.66) and type C (index 1.00 to 2.33). The characteristics of type A are good understanding of FMU concept, sufficient number of employees and the employees have good capabilities, high stakeholders support, and good forest business potential. The characteristics of type B are enough understanding of the FMU concept, not enough employees and their capabilities, enough stakeholders support and there are forest business potential. The characteristics of types C are less understanding of the concept, the number and capability of human resources is not enough, lack of stakeholder support, and lack of forest business potential. Most FMUs (97%) belong to type B and type C. It means that the FMU still need assistance from the government in its development.

PERSOALAN DEFINISI HUTAN DAN HASIL HUTAN DALAM HUBUNGANNYA DENGAN PENGEMBANGAN HHBK MELALUI HUTAN TANAMAN Triyono Puspitojati
Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 8, No 3 (2011): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan
Publisher : Centre for Research and Development on Social, Economy, Policy and Climate Change

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20886/jakk.2011.8.3.210-227

Difinisi hutan dan hasil hutan bukan kayu (HHBK) yang dirumuskan Kementerian Kehutanan mendukung pengembangan HHBK melalui hutan tanaman, sementara definisi tersebut yang dirumuskan FAO tidak mendukung. Menurut FAO, HHBK adalah produk tanaman asli, sedangkan hasil pertanian adalah produk budidaya. Hal ini menjadi kendala pengembangan HHBK melalui hutan tanaman. Kajian ini bertujuan untuk mempelajari rasionalitas pengembangan HHBK melalui hutan tanaman.Hasil kajian adalah sebagai berikut. Pertama, pembagian yang tegas antara HHBK dan hasil pertanian perlu diatur kembali karena tidak rasional atau tidak berdasar pada pertimbangan ilmiah, menutup kesempatan membudidayakan tanaman yang berasal dari hutan di hutan dan menempatkan budidaya hutan sebagai bagian hulu dari budidaya pertanian. Kedua, pengaturan kembali HHBKdan hasil pertanian menggunakan parameter budidaya hutan dan budidaya pertanian adalah lebih rasional karena memberi kesempatan yang luas mengembangkan HHBK melalui hutan tanaman dan membudidayakan tanaman yang berasal dari hutan di lahan pertanian. Ketiga, Pengembangan HHBK melalui hutan tanaman dapat menjadi sarana meningkatkan manfaat hutan bagi masyarakat pedesaan.Oleh karena itu, pembagian antara HHBKdan hasil pertanian sebaiknya berdasar pada parameter budidaya hutan dan budidaya pertanian.

BENARKAH DESENTRALISASI MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK? (STUDI PERSEPSI PERUSAHAAN KEHUTANAN TERHADAP PELAYANAN PEMERINTAH SEBELUM DAN SETELAH DESENTRALISASI) Sulistya Ekawati,M.Sc
Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 14, No 1 (2017): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan
Publisher : Centre for Research and Development on Social, Economy, Policy and Climate Change

Decentralization is an important element in improving the country's ability to provide more effective and responsive services. Most of the production forest in Indonesia is managed by private sectors through forest concessions mechanism.The study aimed to analyze the perception of forest concession holders on government services. The research was conducted in Pelalawan District (Riau Province) and Kutai Timur District (East Kalimantan Province) by conducting interviews with key persons, and then the results were verified through focus group discussions with related stakeholders. The results showed that there were an increase of services in validating of the Business Work Plan (RKU) and Annual Work Plan (RKT) permits, technical supervision service (Wasganis) and letter of outstanding debt free of the Forest Resources Provision/Reforestation Fund (PSDH/DR) after decentralisation. While, monitoring and evaluation of RKT and corridor developement, generally better during the centralization period. Improvement of public services was not followed by the improvement of working environment and investment security for forest concessionaires.

GOOD GOVERNANCE DALAM 5 KEBIJAKAN PRIORITAS DEPARTEMEN KEHUTANAN Muhammad Zahrul Muttaqin
Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 5, No 3 (2008): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan
Publisher : Centre for Research and Development on Social, Economy, Policy and Climate Change

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20886/jakk.2008.5.3.143-151

Pengusahaan hutan alam Indonesia dalam skala besar dan laju konversi hutan yang tinggi telah menyebabkan permasalahan-permasalahan ekonomi, sosial dan lingkungan. Pemerintah, melalui departemen kehutanan telah menetapkan 5 (lima) kebijakan prioritas untuk menangani persoalan-persoalan di bidang kehutanan. Kelima kebijakan prioritas tersebut adalah : (1) Pemberantasan pencurian kayu dari hutan negara dan perdagangan kayu illegal; (2) Revitalisasisektor kehutanan (khususnya industri kayu); (3) Rehabilitasi dan koservasi sumberdaya hutan; (4) Pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar hutan; dan (5) pemantapan kawasan hutan. Tulisan ini bertujuan untuk mengevaluasi apakah kebijakan-kebijakan prioritas tersebut telah dirumuskan dan dimplementasikan berdasarkan kaidah-kaidah good forest governance. Analisis kebijakan ini merupakan evaluasi kualitatif atas paket kebijakan prioritas Departemen Kehutanan dengan menyusun kriteria dan indikator kebijakan yang baik. Hasil analisis menunjukkan bahwa program-program yang dirancang oleh Departemen Kehutanan masih belum diperlengkapi dengan piranti pengawasan dan prosedur pelaporan yang baik. Lebih jauh lagi, program atau kebijakan nasional masih belum mampu mendayagunakan sumberdaya ilmiah, terutama teknologi sebagai justifikasi ataupun alat memperbesar peluang keberhasilan.

STRATEGI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN HUTAN TANAMAN RAKYAT DI KABUPATEN SAROLANGUN, JAMBI Dewi Febriani; Dudung Darusman; Dodik Ridho Nurrochmat; Nurheni Wijayanto
Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 9, No 2 (2012): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan
Publisher : Centre for Research and Development on Social, Economy, Policy and Climate Change

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20886/jakk.2012.9.2.81-95

Commmunity Plantation Forest is Indonesian government policy which needed participation and responsibility from local community to manage production forest sustainability. Studies on capacity of community as prominent agent are needed. The objectives of this study are: (1) to assess the physical capital, human capital and social capital of communities and to identify their participation in HTR program; (2) to analyze the correlation between physical capital and human capital with elements of social capital, and between social capital with their participation in HTR; and (3) to develop implementation strategy of HTR. Analysis of data used descriptive method, Spearman rank correlation, SWOT and QSPM. Necessary information for this study came from a survey of 81 households from Taman Bandung, Seko Besar and Lamban Sigatal villages in Sarolangun Regency, Jambi. The results showed that physical capital, human capital and social capital are included in medium category. No correlation between physical capital and social capital, but there are correlation between social capital and human capital and participation. The study also showed that selected strategy in HTR implementation are: (1) accommodate exiting community models in forest land as community motivation; (2) optimize local government support to accelerate license process, assistance, and intensive socialization about HTR; and (3) use timber scarcity issues and PT Samhutani as market opportunity issues to stimulating community to plant timber.

PERSEPSI PELAKU HUTAN RAKYAT DAN INDUSTRI KAYU SKALA KECIL-MENENGAH TERHADAP KESIAPAN IMPLEMENTASI SVLK Elvida Yosefi Suryandari; Deden Djaenudin; Iis Alviya
Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 14, No 2 (2017): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan
Publisher : Centre for Research and Development on Social, Economy, Policy and Climate Change

Indonesian forestry authority has established Timber Legality Verification System called SVLK as a mandatory basis. The progress of implementation of SVLK certification for large-scale forestry enterprises has been done considerable, but for the small-scale industry (IKM) and private forest (HR) have difficulty to meet the SVLK standard. This paper aims to determine the entrepreneurs’ perception on the factors that could improve the readiness of industries and private forest enterprises in the implementation of SVLK. Descriptive analysis and likert scalescoring methods were used in the study, based on economic and institutional aspect. This research was carried out in three locations, in DKI Jakarta, DI Yogyakarta and West Java Province. The achievement of SVLK implementation based on the number of SVLK is still low. According perception of the small-medium enterprises and private forests, they have not ready yet to implement SVLK. In economic aspects, access to markets and rising output prices are the factors that make the entrepreneurs ready. Meanwhile, in institutional aspect, efficient certification procedural; local government support in the licensing process; increase of understanding and awareness about SVLK and coordination among stakeholders are required. Ideal institutional forms such as check-off program (association or cooperation) as one of the best solutions to improve SVLK implementation.

PENATAAN PERAN PARA PIHAK DALAM PENGELOLAAN HUTAN MANGROVE DI PERKOTAAN: STUDI KASUS PENGELOLAAN HUTAN MANGROVE DI TELUK JAKARTA Maya Ambinari; Dudung Darusman; Hadi S Alikodra; Nyoto Santoso
Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 13, No 1 (2016): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan
Publisher : Centre for Research and Development on Social, Economy, Policy and Climate Change

Mangrove forests in Jakarta Bay have been degraded and deforested, resulting in flooding, intrusion, abrasion, and reduced fishery production. Mangrove forests have the characteristics of common property resources that tend to be damaged because their rights difficult to enforces. The parties involved in carrying out their role are not optimal so that conditions remain degraded. This study was conducted to find a form of the arrangement of the party's role in the mangrove forest management. Research conducted at Muara Angke, North Jakarta and Muara Gembong, Bekasi Regency. The results showed that key players have not made a comprehensive plan of mangrove forest management. In order to realize sustainable mangrove, it's required to increase the role of the people who originally only as Subjects to become Key Players through community development activities. NGOs and Research Institutions need to increase the role from Crowds into Context Setters which have great impact in policy making. It is needed to form the Coordinating Team of Mangrove Ecosystem Management Strategy at the provincial and regent levels to synergize the policy and management program of mangrove ecosystems. Empowerment activities need to be carried out intensively to promote changes in the role of mangrove management.

DAMPAK KEBIJAKAN MAKROEKONOMI DAN FAKTOR EKSTERNAL EKONOMI TERHADAP LAJU DEFORESTASI DAN DEGRADASI HUTAN ALAM: STUDI KASUS DEFORESTASI UNTUK PERLUASAN AREAL TANAMAN PANGAN DAN PERKEBUNAN SERTA HUTAN TANAMAN INDUSTRI DAN DEGRADASI HUTAN ALAM AREAL KONSESI Satria Astana; Bonar M. Sinaga; Sudarsono Soedomo; Bintang C.H. Simangunsong
Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 9, No 3 (2012): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan
Publisher : Centre for Research and Development on Social, Economy, Policy and Climate Change

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20886/jakk.2012.9.3.155-175

Di subsektor kehutanan, pengurangan emisi CO2 dapat diwujudkan dengan mempertahankan dan mengkonservasi hutan alam yang tersisa dan/atau meningkatkan hutan tanaman yang ada dengan mereboisasi kawasan hutan yang terdegradasi. Efektivitas kebijakan tersebut dipengaruhi oleh faktor eksternal hutan. Dalam penelitian ini, faktor eksternal hutan yang dianalisis dibatasi pada: (1) kebijakan makroekonomi dan (2) faktor eksternal ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kebijakan makroekonomi dan faktor eksternal ekonomi terhadap laju deforestasi dan degradasi hutan alam. Menggunakan model ekonometrika, hasil analisis mengindikasikan bahwa laju deforestasi dan degradasi hutan alam dipengaruhi oleh kebijakan makroekonomi dan faktor eksternal ekonomi. Dalam hal ini, suku bunga merupakan saluran transmisi kebijakan dan faktor eksternal ekonomi yang signifikan dan karenanya dapat digunakan sebagai instrumen kebijakan insentif-disinsentif yang efektif untuk mengendalikan laju deforestasi dan degradasi hutan alam.

UPAYA PENURUNAN EMISI KARBON BERBASIS MASYARAKAT DI HUTAN BERFUNGSI LINDUNG Iis Alviya; Muhammad Zahrul Muttaqin; Mimi Salminah; Faridh Almuhayat Uhib Hamdani
Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 15, No 1 (2018): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan
Publisher : Centre for Research and Development on Social, Economy, Policy and Climate Change

Protection forests have the potential to contribute to reducing emission. Management of a protection forest would be effective when local community gets involved in decision-making process. This paper aims to investigate roles of the local community in forest emission reduction program. The analysis includes community’s perception to REDD+, institutional preparedness in site level, potentials and impediments in utilising environmental services, as well as schemes for community-based REDD+. The study shows that the community’s perception to REDD+ is varied from high to moderate. The perception categorized “high” is stimulated by support from NGOs. Meanwhile, preparedness of the community to implement REDD+ has been well developed since they have developed a particular institution including a strategic plan to manage the forest. Nevertheless, the implementation has not been optimum due to complexity of institutional challenges. For instance, carbon, ecotourism and water are potential to be developed but funding has become a major handicap so that it is necessary to find an incentive scheme to support their development. Considering such condition, Plan Vivo scheme is likely to be appropriate in the Customary Forests of Rumbio and Yapase, while Verified Carbon Standard is appropriate to support the Katimpun Village Forest in developing incentive for REDD+.

Page 28 of 36 | Total Record : 353

26 27 28 29 30

Filter by Year

2005 2023

Filter By Issues

All Issue Vol 20, No 1 (2023): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 19, No 2 (2022): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 19, No 1 (2022): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 18, No 2 (2021): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 18, No 1 (2021): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 17, No 2 (2020): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 17, No 1 (2020): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 16, No 2 (2019): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 16, No 1 (2019): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 15, No 2 (2018): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 15, No 1 (2018): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 14, No 2 (2017): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 14, No 1 (2017): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 13, No 3 (2016): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 13, No 2 (2016): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 13, No 1 (2016): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 12, No 3 (2015): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 12, No 3 (2015): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 12, No 2 (2015): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 12, No 1 (2015): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 11, No 3 (2014): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 11, No 2 (2014): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 11, No 1 (2014): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 10, No 3 (2013): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 10, No 2 (2013): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 10, No 1 (2013): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 9, No 3 (2012): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 9, No 2 (2012): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 9, No 1 (2012): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 8, No 3 (2011): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 8, No 2 (2011): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 8, No 1 (2011): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 7, No 3 (2010): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 7, No 2 (2010): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 7, No 1 (2010): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 6, No 3 (2009): JURNAL ANALISIS KEBIJAKAN Vol 6, No 2 (2009): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 6, No 1 (2009): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 5, No 3 (2008): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 5, No 2 (2008): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 5, No 1 (2008): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 4, No 1 (2007): JURNAL ANALISIS KEBIJAKAN KEHUTANAN Vol 3, No 2 (2006): JURNAL ANALISIS KEBIJAKAN KEHUTANAN Vol 3, No 1 (2006): JURNAL ANALISIS KEBIJAKAN KEHUTANAN Vol 2, No 2 (2005): JURNAL ANALISIS KEBIJAKAN KEHUTANAN Vol 2, No 1 (2005): JURNAL ANALISIS KEBIJAKAN KEHUTANAN More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota bogor,

Jawa barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota bogor, Jawa barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota bogor,

Jawa barat

INDONESIA