cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota bogor,
Jawa barat
INDONESIA
JURNAL ANALISIS KEBIJAKAN KEHUTANAN
Published by Badan Penelitian dan Penegembangan Kehutanan
ISSN : 02160897     EISSN : 25026267     DOI : -
Core Subject : Agriculture,
Agriculture, Biological Sciences & Forestry
The journal is published by the Center for Social Research and Economy, Policy and Climate Change, Agency for Research, Development and Innovation, Ministry of Environment and Forestry. The name of the publisher has changed because of the merger of the Ministry of Forestry with the Ministry of Environment, becoming the Ministry of Environment and Forestry, Republic of Indonesia (Presidential Decree No. 16/2015). The publisher logo also changes to adjust the Logo of the Ministry of Environment and Forestry.
Arjuna Subject : -
Articles 353 Documents
 25   26   27   28   29 
KAJIAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG PADA ERA OTONOMI DAERAH Elvida Yosefi Suryandari; Sylviani Sylviani
Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 3, No 1 (2006): JURNAL ANALISIS KEBIJAKAN KEHUTANAN
Publisher : Centre for Research and Development on Social, Economy, Policy and Climate Change

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1744.553 KB) | DOI: 10.20886/jakk.2006.3.1.15-28

Abstract

Kebijakan kehutananyang bersifat top down dianggap sudah tidak sesuai lagi diterpakan di daerah. Setelah Otonomi daerah digulirkan, adanya kebijakan desentralisasi kehutanan diharapkan dapat meningkatkan koordinasi  antara pemangku kepentingan dalam pengelolan hutan tidak terkecuali pada hutan lindung. Mengingat kondisi hutan lindung yang mengalami degradasi baik oleh penebangan liar, perambahan maupun konservasi menjadi peruntukan yang lain maka kajian telah dilakukan untuk mengetahui peran, fungsi masing-masing pemangku kepentingan dan kebijakan yang terkait dalam pengelolaan hutan lindung di Jawa Barat, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan. Dari hasil analisaterhadap tugasdan fungsi diketahui bahwa pemangku kepentingan dalm manajemen PHL yang sangat berperan antara lain Dinas Kehutana, Bapeda, Bapedalda, BPDAS, BKSDA, dan Perum Perhutani (Jawa Barat dan Jawa Timur). Peran Kelembagaan di masyarakat juga sangat penting dalam menjaga fungsi hidrologis dan kelestarian hutan lindung. Dalam Era Otonomi Daerah ini, pengelolaan hutan lindung belum sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah daerah baik propinsi maupun kabupaten, di samping konsep KPHL belum disosialisasikan secara menyeluruh sehingga bentuk kelembagaan PHL hingga saat ini belum ada dan kesiapan didaerah baik dari segi pendanaan , SDM dan peraturan perundangan dalam PHL belum ada. Karena itu penetapan kebijakan dan perundangan yang tepat dalam pengelolaan hutan lindung sangatlah diperlukan
ZONA TRADISIONAL WUJUD DESENTRALISASI PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL DI INDONESIA: PEMIKIRAN KONSEPTUAL Edi H.S Sulistyo; Sambas Basuni; Arif Satria; Aceng Hidayat
Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 11, No 3 (2014): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan
Publisher : Centre for Research and Development on Social, Economy, Policy and Climate Change

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20886/jakk.2014.11.3.225-237

Abstract

The Indonesian government has realized the importance of decentralized systems of forest resource management including the management of conservation areas by issuing Government Regulation No. 28/2011 on the Management of Sanctuary Reserve and Nature Conservation Area. The regulation is aimed at providing access to local communities to utilize resources within national parks. This paper aims to: 1) analyze  result of the decentralization of the management of national parks by examining the dimensions of property rights devolved to the local community based on the government regulation No. 28/2011; 2) the proportion  of  power transferred by central government to local communities and 3)learn  the decentralization of resource use within conservation areas in India and Nepal that possibly useful for Indonesia to adopt. This study shows that  traditional use in a national parks' traditional zone can be considered as a form of decentralization.  The level of rights that can be devolved into local communities in the traditional utilization zone is the proprietory rights. Lessons that can be learned from the implementation of decentralization in India and Nepal is that the delegation of limited rights does not produce enough change in either the condition of the resource or the relationship between the government and the local community.
KONSEP TATA RUANG DAN PENGELOLAAN LAHAN PADA MASYARAKAT DAYAK KENYAH DI KALIMANTAN TIMUR I. Samsoedin; A. Wijaya; H. Sukiman
Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 7, No 2 (2010): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan
Publisher : Centre for Research and Development on Social, Economy, Policy and Climate Change

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20886/jakk.2010.7.2.145-168

Abstract

Keberadaan masyarakat tradisional di Kalimantan diantaranya masyarakat Dayak sangat berperan dalam melestarikan sumberdaya hutan melalui kehidupan sosial dan adat istiadatnya. Berdasarkan penelitian yang di lakukan di kampung Batu Majang dan Rukun Damai yang merupakan perkampungan suku Dayak Kenyah sub-suku Kenyah Uma Baka dan Uma Tukung serta sub-suku Dayak Kenyah Leppo Tau di kampung Rukun Damai, aspek pelestarian sumber daya alam hayati yang dilakukan oleh suku Dayak Kenyah terlihat dari pola pengelolaan lahan yang merupakan bagian dari pola tata ruang. Strategi pengelolaan dan pemanfaatan lahan sebagai habitat flora dan fauna yang dimanfaatkan, terdiri dari areal kampung, daerah bekas kampung yang ditinggalkan, sungai, rawa, kebun, ladang dan hutan (sekunder muda, sekunder tua dan hutan primer). Fungsi dari kawasan tersebut adalah sebagai lahan pemukiman, pertanian, perkebunan dan sebagai kawasan budaya tradisional. Lahan cadangan digunakan untuk produksi hasil hutan non-kayu dan kawasan hutan sebagai lahan konservasi dan pemanfaatan tradisional. Ketahanan sistem sosial adat tradisional masyarakat Dayak telah terbukti perannya dalam pelestarian hutan dan daerah aliran sungai (DAS), terutama di bagian hulu.
SELEKSI SPESIES ADAPTIF PADA DAERAH KERING UNTUK ANTISIPASI PERUBAHAN IKLIM GLOBAL Rina Laksmi Hendrati; Asri Insiana Putri; Dedi Setiadi
Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 9, No 1 (2012): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan
Publisher : Centre for Research and Development on Social, Economy, Policy and Climate Change

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (428.444 KB) | DOI: 10.20886/jakk.2012.9.1.23-35

Abstract

Kementerian Kehutanan, melalui Badan Litbang Kehutanan yang dituangkan dalam Roadmap 2010-2025 telah mencanangkan kegiatan untuk mengantisipasi terjadinya perubahan iklim global. Berbagai Rencana Penelitian Integratif (RPI) telah ditetapkan termasuk RPI Adaptasi Bioekologi dan Sosial Ekonomi Budaya terhadap Perubahan Iklim yang diinisiasi pada tahun 2010. Dalam RPI ini salah satu penelitian dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai spesies pohon dari berbagai provenans yang potensial untuk mengantisipasi perubahan iklim dengan penekanan untuk tujuan pengujian pada daerah kering. Pada makalah ini, hasil identifikasi dan seleksi yang dilakukan tahun 2010 didiskusikan. Identifikasi dari daerah bercurah hujan rendah (<1000-1500mm/tahun) di Indonesia (Sulawesi, Madura, JawaTimurdanNusaTenggaraTimur)sertaseleksidenganmempertimbangkantampilansebagaipohon, manfaat, kemungkinannya untuk koleksi materi genetik, rekomendasi dan beberapa kriteria lain akhirnyamendapatkan29spesies potensialyangadaptifpadadaerahkeringuntukdiujilebihlanjut.
MANAJEMEN KONFLIK KONSERVASI BANTENG (Bos javanicus D'ALTON 1823) DI KAWASAN TAMAN NASIONAL MERU BETIRI DAN TAMAN NASIONAL ALAS PURWO R Garsetiasih; Hadi S Alikodra
Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 12, No 3 (2015): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan
Publisher : Centre for Research and Development on Social, Economy, Policy and Climate Change

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1957.237 KB) | DOI: 10.20886/jakk.2015.12.3.213-234

Abstract

Study on conflict management of bulls (Bos javanicus d'Alton 1823) conservation and community in Meru Betiri National Park (MBNP) and Alas Purwo National Park (APNP) East Java were conducted on December 2009 to December 2011. The aims of study was to identify stakeholder who have conflict with bulls conservation. The main aim of the study to formulate conservation of bulls by using collaborative management as a solution management of bulls conflict. The methods of study were using stakeholder grid, hierarchy process (AHP) and SWOT analysis. The result showed that the main stakeholders who have interested on bulls management in Meru Betiri National Park (MBNP) and Alas Purwo National Park (APNP) were plantation company, Perum Perhutani, community around national park, NGO KAIL and national park management. The model of bulls conflict management solution was co-management by develop programe, and activity of conflict management type through habitat management (instructive), captive breeding (cooperative), ecotourism (advocacy) and development of medicine and fruits tree (cooperative).
KUALITAS KEBIJAKAN DAN KINERJA USAHA KEHUTANAN: PELAJARAN DARI RENSTRA USAHA KEHUTANAN 2005-2009 Aziz Khan; Hariadi Kartodiharjo; Agus Isnantio
Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 8, No 1 (2011): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan
Publisher : Centre for Research and Development on Social, Economy, Policy and Climate Change

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20886/jakk.2011.8.1.21-45

Abstract

Setidaknya ada sekitar seratus lebih jenis peraturan perundangan diduga telah berakibat antara lain pada ekonomi biaya tinggi, hambatan terhadap pemahaman tentang pelaksanaan peraturan-perundangan itu sendiri, dan minimnya efisiensi dan efektivitas kegiatan administrasi usaha kehutanan, sehingga banyak proses yang harus dilakukan yang secara fungsional tidak lagi sesuai dan bermanfaat baik sebagai alat perencanaan maupun alat pengendalian bagi pemerintah. Ini menunjukkan, dalam taraf tertentu, kualitas kebijakan kehutanan. Dari Renstra Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Usaha Kehutanan (BUK) 2005-2009 diperoleh pelajaran penting yang mengonfirmasi kualitas kebijakan dimaksud. Kesenjangan dua regim evaluasi eksternal dan internal BUK menunjukkan bahwa: (1) evaluasi internal berfokus pada lingkup tertentu seputar aspek administratif yang cenderung membatasi substansi program dan kegiatan. Baik buruknya kinerja program ini cenderung tidak ada kaitan dengan kondisi tujuan (outcome) yang diharapkan pihak lain; (2) substansi program lebih didasarkan pada masalah yang dirumuskan pembuat kebijakan (Ditjen BPK) yang umumnya terkait masalah-masalah administrasi dan konsistensi hukum dan bukan masalah-masalah yang dihadapi pelaksana kebijakan (misal Dinas, UPT) maupun pelaku usaha kehutanan (misal swasta, koperasi); (3) kuatnya orientasi pada kepentingan administratif telah mempersempit hubungan antara pembuat kebijakan (Ditjen BUK), pelaksana kebijakan (misal Dinas, UPT) dan pelaku usaha kehutanan (misal swasta, koperasi) terutama dalam penetapan instrumen agar suatu peraturan dapat secara efektif dijalankan.
PERUBAHAN TUTUPAN HUTAN DI KABUPATEN PASER, KALIMANTAN TIMUR : PENJELASAN DARI PENDEKATAN KELEMBAGAAN Retno Maryani; Satria Astana
Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 13, No 3 (2016): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan
Publisher : Centre for Research and Development on Social, Economy, Policy and Climate Change

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (712.643 KB) | DOI: 10.20886/jakk.2016.13.3.173-184

Abstract

This study has been done by using institutional approach, with the aims is to study forests cover change in Paser Regency, East Kalimantan. The collected data was consisted ofquantitative and qualitative data. The quantitative data was used to analyze the land cover changes from forested land to be non-forested land. The qualitative data was collected through interviews with snowballing method. The results showed that the forest cover in Paser Regency both located in forest area and in other areas had been transformed into a landscape with a variety ofcover types, such as: shrubs, settlements, swamps, ponds, farming, agriculture, vacant land, and mining. Three factors caused the changes in such forest cover, namely: (1) the development ofinvestment-based land resources, (2) the existence oftransactional politics that makes the forest as goods to be transacted for various interests, and (3) the chaotic situation offorest management with the openess of organization networking in the community. In order to reduce the on-going excessive forest conversion, the results ofthe study suggest that both central and local governments together need to immediately enforce the property rights over the remaining forest resources.
ANALISIS SEJARAH DAN PENDEKATAN SENTRALISASI DALAM PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL BALI BARAT Amir Mahmud; Arif Satria; Rilus A Kinseng
Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 12, No 2 (2015): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan
Publisher : Centre for Research and Development on Social, Economy, Policy and Climate Change

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (717.459 KB) | DOI: 10.20886/jakk.2015.12.2.159-172

Abstract

Management of natural resources especially for conservation area is still under control of central government, although provincial and regent governments have limited role/authority in the decentralization era. The research aims to analyze the historical evolution of Bali Barat National Park (TNBB) and its management. The results show that the TNBB was originally from wildlife reserve and management of TNBB conservation under the authority of the Ministry of Forestry (MoF) at central government. In the desentralization era, provincial and regent government have role/authority such as in national park planning. Also in that era, people can utilize resources in conservation areas for tourism development, and provide traditional zone for fishermen. For fishermen, the TNBB zoning in 2010 is far better than the previous zoning.
STRATEGI PENURUNAN RISIKO KEGAGALAN IMPLEMENTASI PENGURANGAN EMISI DARI DEFORESTASI DAN DEGRADASI HUTAN: STUDI KASUS DI MERANG, PROVINSI SUMATERA SELATAN Deden Djaenudin; Elvida Yosefi Suryandari; Aneka Prawesti Suka
Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 12, No 2 (2015): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan
Publisher : Centre for Research and Development on Social, Economy, Policy and Climate Change

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (810.619 KB) | DOI: 10.20886/jakk.2015.12.2.173-188

Abstract

Indonesia is still in the preparation phase of REDD+ implementation, with various constraints due to uncertainties. These uncertainties lead to failure risk of the implementation of REDD+. This study aims to provide some alternative strategies to alleviate the risk of failure. The study conducted in Merang, Musi Banyuasin, South Sumatra Province, by interviewing key persons and assessing the impact of the risks by using Voluntary Carbon Standard (VCS). This study scrutinized the source of uncertainties, risks and their impact on the project performance. Based on the possibility of their occurrences, sources of uncertainties associated with issues are: a) encroachment activities, b) settlement needs, c) numberof loggers, d) land tenure, and e) forest fires. Based on the VCS assessment, the levelof risk that occurred in Merang is in medium level and the impact of REDD+ implementation is not feasible. The risk reduction strategies can be done by providing buffer area, changes in land status as a protected area, and reduce land conflicts through improved governance. The issuesof non-permanence can be avoided through adoption of disincentives for failed developers, applying an appropriate adaptive payment scheme, optimizing the utilization of co-benefits and providing an effective and efficient funding distribution mechanism.
PENGEMBANGAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN BERKELANJUTAN DAS CILIWUNG HULU KABUPATEN BOGOR Joko Suwarno; Hariadi Kartodiharjo; Bambang Pramudya; Saeful Rachman
Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 8, No 2 (2011): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan
Publisher : Centre for Research and Development on Social, Economy, Policy and Climate Change

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20886/jakk.2011.8.2.115-131

Abstract

Diperkirakan 13% atau 62 DAS dari 470 DAS di Indonesia berada dalam kondisi kritis, meskipun upaya konservasi tanah dan air dalam pegelolaan DAS telah diimplementasikan. DAS Ciliwung merupakan salah satu DAS kririts tersebut. Penelitian ini dilakukan di DAS Ciliwung Hulu, Kabupaten Bogor, ditujukan untuk (1) menentukan indeks keberlanjutan pengelolaan DAS Ciliwung Hulu, (2) mengetahui faktor-faktor penting yang menentukan tingkat keberlanjutan DAS Ciliwung Hulu, dan (3) memformulasikan pengembangan kebijakan pengelolaan berkelanjutan DAS Ciliwung Hulu. Analisis yang digunakan dalam penelitian adalah (MDS) untuk memperoleh nilai indeks keberlanjutan pengelolaan DAS. Analisis digunakan untuk menentukan faktor-faktor pengungkit dalam pengelolaan DAS Ciliwung Hulu. Formulasi pengembangan kebijakan pengelolaan berkelanjutan digunakan analisis prospektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan DAS Ciliwung Hulu kurang berkelanjutan. Faktor kunci dalam pengelolaan berkelanjutan DAS Ciliwung Hulu adalah (1) kapasitas koordinasi instansi pemerintah, (2) pemanfaatan kegiatan jasa wisata, (3) alternatif pendapatan petani dari kegiatan non-pertanian, (4) kegiatan penyuluhan pertanian dan kehutanan, dan (5) perubahan penggunaan lahan menjadi lahan terbangun. Strategi pengembangan kebijakan pengelolaan berkelanjutan perlu dilakukan melalui intervensi peningkatan kinerja kelima faktor kunci tersebut secara terpadu dalam pengelolaan DAS Ciliwung Hulu. Multidimensional Scaling leverage.

Page 27 of 36 | Total Record : 353

 25   26   27   28   29 

Filter by Year

2005 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 20, No 1 (2023): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 19, No 2 (2022): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 19, No 1 (2022): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 18, No 2 (2021): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 18, No 1 (2021): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 17, No 2 (2020): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 17, No 1 (2020): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 16, No 2 (2019): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 16, No 1 (2019): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 15, No 2 (2018): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 15, No 1 (2018): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 14, No 2 (2017): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 14, No 1 (2017): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 13, No 3 (2016): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 13, No 2 (2016): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 13, No 1 (2016): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 12, No 3 (2015): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 12, No 3 (2015): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 12, No 2 (2015): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 12, No 1 (2015): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 11, No 3 (2014): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 11, No 2 (2014): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 11, No 1 (2014): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 10, No 3 (2013): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 10, No 2 (2013): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 10, No 1 (2013): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 9, No 3 (2012): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 9, No 2 (2012): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 9, No 1 (2012): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 8, No 3 (2011): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 8, No 2 (2011): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 8, No 1 (2011): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 7, No 3 (2010): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 7, No 2 (2010): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 7, No 1 (2010): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 6, No 3 (2009): JURNAL ANALISIS KEBIJAKAN Vol 6, No 2 (2009): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 6, No 1 (2009): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 5, No 3 (2008): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 5, No 2 (2008): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 5, No 1 (2008): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 4, No 1 (2007): JURNAL ANALISIS KEBIJAKAN KEHUTANAN Vol 3, No 2 (2006): JURNAL ANALISIS KEBIJAKAN KEHUTANAN Vol 3, No 1 (2006): JURNAL ANALISIS KEBIJAKAN KEHUTANAN Vol 2, No 2 (2005): JURNAL ANALISIS KEBIJAKAN KEHUTANAN Vol 2, No 1 (2005): JURNAL ANALISIS KEBIJAKAN KEHUTANAN More Issue