cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota bogor,
Jawa barat
INDONESIA
JURNAL ANALISIS KEBIJAKAN KEHUTANAN
Published by Badan Penelitian dan Penegembangan Kehutanan
ISSN : 02160897     EISSN : 25026267     DOI : -
Core Subject : Agriculture,
Agriculture, Biological Sciences & Forestry
The journal is published by the Center for Social Research and Economy, Policy and Climate Change, Agency for Research, Development and Innovation, Ministry of Environment and Forestry. The name of the publisher has changed because of the merger of the Ministry of Forestry with the Ministry of Environment, becoming the Ministry of Environment and Forestry, Republic of Indonesia (Presidential Decree No. 16/2015). The publisher logo also changes to adjust the Logo of the Ministry of Environment and Forestry.
Arjuna Subject : -
Articles 353 Documents
 30   31   32   33   34 
KAJIAN IMPLIKASI TERBITNYA UU RI. NO. 27 TAHUN 2007 TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL TERHADAP PENGELOLAAN HUTAN MANGROVE Aditya Irawan; Nilam Sari
Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 5, No 2 (2008): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan
Publisher : Centre for Research and Development on Social, Economy, Policy and Climate Change

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20886/jakk.2008.5.2.%p

Abstract

Hutan mangrove pada ekosistem pesisir merupakan zona peralihan antara ekosistem darat dan laut, sehingga kewenangan pengelolaan mengharuskan pendekatan multi sektoral/instansi. Tujuan dari kajian ini adalah untuk mengkaji implikasi terbitnya UU No. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaannya Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan Peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan pengelolaan hutan mangrove. Adanya kewenangan Departemen Kehutanan dalam pengelolaan hutan (UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan) dan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU No. 5/1990), Kewenangan Menteri Lingkungan Hidup (UU No.23/1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup), Kewenangan setingkat Menteri yang ditunjuk sebagai koordinator / tata ruang oleh Presiden (UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang), UU No. 5 tahun 1974 tentang PokokPokok Pemerintahan Daerah, Kewenangan Menteri Pekerjaan Umum (UU No. 11 tahun 1974 tentang Pengairan) dan UU No.27/2007 PWP-3-K dalam pengelolaan hutan mangrove maka dirasakan semakin mendesak adanya kebijakan pemerintah dalam pengaturan pengelolaan tersebut, karena sampai saat ini belum ada pejabat setingkat menteri yang mengkoordinasikan pengelolaan Hutan Mangrove antar departemen maupun non departemen.
PELUANG DAN TANTANGAN PENERAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PADA HUTAN TANAMAN INDUSTRI: SEBUAH ANALISIS YURIDIS Bayu Subekti; Nunung Parlinah
Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 6, No 2 (2009): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan
Publisher : Centre for Research and Development on Social, Economy, Policy and Climate Change

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20886/jakk.2009.6.2.%p

Abstract

Selain berdampak positif, operasi perusahaan-perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI) juga berpotensi memberikan dampak negatif terhadap aspek sosial dan lingkungan. CSR adalah salah satu strategi yang ditempuh untuk mengatasi dampak negatif operasi perusahaan terhadap aspek sosial dan lingkungan. Saat ini terdapat berbagai regulasi yang mengatur implementasi CSR baik di sektor kehutanan maupun di luar sektor kehutanan. Namun sejauh ini belum diketahui peluang dan tantangan yang berasal dari berbagai regulasi tersebut terhadap implementasi CSR oleh perusahaan HTI. Dengan menggunakan metodologi penelitian hukum normatif terhadap berbagai produk hukum di sektor kehutanan dan non-kehutanan, hasil penelitian menunjukan adanya peluang dan tantangan yang berasal dari regulasi yang dihadapi oleh perusahaan HTI dalam pelaksanaan CSR.
KAJIAN KELEMBAGAAN DAN KEBIJAKAN HUTAN TANAMAN RAKYAT: SEBUAH TEROBOSAN DALAM MENATA KEMBALI KONSEP PENGELOLAAN HUTAN LESTARI Ismatul Hakim
Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 6, No 1 (2009): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan
Publisher : Centre for Research and Development on Social, Economy, Policy and Climate Change

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20886/jakk.2009.6.1.%p

Abstract

Pembangunan HTR merupakan upaya pemerintah dalam rangka meningkatkan partisipasi dan tanggung jawab masyarakat sekitar hutan dalam pengelolaan dengan didasari oleh prinsip-prinsip pengelolaan hutan produksi. Masyarakat diharapkan dapat lebih memahami fungsi ganda hutan/kawasan hutan sebagai penyangga kehidupan. Pengalaman yang dimiliki oleh Departemen Kehutanan dalam mengelola hutan produksi (alam dan tanaman), hutan kemasyarakatan dan hutan rakyat memberikan dasar-dasar pertimbangan teknis, manajemen, kelembagaan dan pembiayaan yang bermanfaat untuk memperkuat kelembagaan HTR. Secara teknis dan manajemen, program HTR dapat merupakan upaya kelembagaan kehutanan dalam menata kembali konsep kesatuan pengelolaan hutan (KPH) yang dimulai dari bawah dengan luasan sempit. Beberapa aspek penting yang harus dilakukan penataannya adalah : (a) aspek teknologi pengelolaan HTR yang tepat guna, (b) jaminan keamanan dan ketersediaan lahan, (c) jaminan pasar/industri pengguna hasil HTR, (d) adanya kelembagaan petani (inti) dan kelembagaan penunjang yang kuat dan (e) adanya skim pembiayaan konvensional (bersumber dari dana DR) dan pembiayaan alternatif dari sektor/lembaga lain memerlukan dukungan konsep HTR yang operasional dan mudah digunakan oleh masyarakat.
TEKNOLOGI TEPAT GUNA DALAM PEMANENAN HUTAN DI INDONESIA: PERKEMBANGAN, KEUNGGULAN, KELEMAHAN DAN KEBIJAKAN YANG DIPERLUKAN UNTUK OPTIMASI PEMANFAATANNYA Djaban Tambunan
Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 5, No 2 (2008): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan
Publisher : Centre for Research and Development on Social, Economy, Policy and Climate Change

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20886/jakk.2008.5.2.%p

Abstract

Sampai tahun 1960-an Indonesia hanya menggunakan alat-alat pemanenan hutan dari kategori teknologi sederhana yang ternyata tidak mampu beroperasi secara efektif dan tidak bisa menangani operasi berskala besar. Sejak tahun 1970-an, Indonesia langsung menggunakan alat-alat pemanenan hutan modern berukuran besar-besar yang ternyata selain harganya mahal, juga merusak hutan dan tanah hutan. Untuk menghindari kelemahan dari kedua kategori teknologi tersebut di atas dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan kehutanan maka pilihan yang lebih sesuai digunakan di Indonesia adalah alat-alat pemanenan tingkat teknologi tepat guna. Teknologi ini sudah banyak digunakan di luar negeri dengan hasil baik. Di Indonesia teknologi ini sudah relatif lama dimulai pengembangannya dengan skala kecil-kecil tetapi tidak dapat maju lebih jauh karena kurangnya apresiasi masyarakat dan hampir tidak ada dukungan dari pemerintah. Padahal, teknologi ini mempunyai banyak keunggulan, antara lain: lebih murah, dibuat lokal, ramah lingkungan dan partisipasi masyarakat sangat besar. Ke depan, pemerintah perlu mengambil kebijakan untuk mendorong pengembangan dan penggunaan teknologi tepat guna dalam pemanenan hutan sehingga dalam operasi kehutanan, partisipasi masyarakat optimal, ekonomi masyarakat baik dan hutan lestari.
KONTROL PEMBANGUNAN DAN KONSERVASI UNTUK MENYELAMATKAN BUMI Parlindungan Tambunan; Ari Wibowo; Yunita Lisnawati
Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 5, No 1 (2008): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan
Publisher : Centre for Research and Development on Social, Economy, Policy and Climate Change

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20886/jakk.2008.5.1.%p

Abstract

Hutan berperanan penting di planet untuk mengurangi konsentrasi gas rumah kaca pada lapisan atmosfir. Menurut Protokol Kyoto, pengurangan emisi karbon terjadi melalui hutan. Dalam hal ini, manajemen hutan yang tepat akan memberi kontribusi yang sangat baik pada pengurangan gas rumah kaca. Sesuai dengan kebijakan pemerintah, fungsi hutan dalam menyerap gas rumah kaca, hutan merupakan ekosistem yang kompleks dan kebijakan pada pengurangan karbon dapat dimulai dari tingkat-tingkat pohon, yaitu konservasi karbon, penyerapan karbon, dan penggantian pohon. Dasar kebijakan-kebijakan adalah ilmu agama yang kuat dan ilmu pengetahuan yang tepat. Penerapan strategi untuk mencapai konservasi karbon terbaik adalah dengan mengontrol pembangunan dan konservasi wilayah dengan kemajuan managemen. Karena dengan manajemen yang maju emisi karbon berkurang sekitar 30% dari managemen yang konvensional. Dengan demikian, perangkat-perangkat hukum di sektor kehutanan dan lintas sektor perlu direview dan disesuaikan dengan kemajuan manajemen.
INOVASI MANAJEMEN KEHUTANAN UNTUK SOLUSI PERUBAHAN IKLIM DI INDONESIA Tigor Butarbutar
Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 6, No 2 (2009): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan
Publisher : Centre for Research and Development on Social, Economy, Policy and Climate Change

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20886/jakk.2009.6.2.%p

Abstract

Peranan hutan dalam mencegah dan mengurangi emisi dari gas rumah kaca secara bersamaan menyediakan lingkungan, sosial dan ekonomi yang saling menguntungkan melalui penyediaan air bersih dan habitat satwa liar untuk rekreasi alam dan produksi hasil hutan. Dalam konteks perubahan iklim sektor kehutanan dapat berfungsi sebagai sumber emisi (sebagai source) dan juga sebagai penyerap karbon (sebagai sink). Peranan hutan dan kehutanan tersebut dapat dilihat dari berbagai aspek teknis kehutanan yang dapat mendorong inovasi-inovasi untuk mengurangi dan mencegah dampak perubahan iklim melalui pengurangan emisi gas rumah kaca di atmosfir. Inovasi tersebut dapat dilakukan melalui kegiatan manajemen/pengelolaan hutan yang baik, kegiatan manajemen karbon dan kegiatan agroforestry. Untuk dapat berpartisipasi aktif dalam perdagangan karbon di masa depan perlu dilakukan penelitian tentang hubungan pengelolaan hutan yang baik, kegiatan konservasi dan peningkatan kapasitas stok karbon dengan jumlah karbon yang dihasilkan (source) dan diserap (sink)
TELAAH SEJARAH KEBIJAKAN PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL DI INDONESIA Iswan Dunggio; Hendra Gunawan
Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 6, No 1 (2009): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan
Publisher : Centre for Research and Development on Social, Economy, Policy and Climate Change

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20886/jakk.2009.6.1.%p

Abstract

Lebih dari dua dasa warsa kebijakan taman nasional diimplementasikan di Indonesia. Sampai akhir tahun 2004 sudah ada 50 taman nasional yang ditetapkan. Meskipun dari waktu ke waktu jumlahnya semakin bertambah, tetapi prestasi keberhasilan pengelolaannya belum seperti yang diharapkan banyak pihak. Hal ini diindikasikan oleh banyaknyanya konflik dan terus berlangsungnya perambahan di hampir seluruh taman nasional. Kebijakan pengelolaan taman nasional pun dari waktu ke waktu terus berubah mengikuti perkembangan jaman dan mengakomodir berbagai pihak yang berkepentingan (stakeholders). Demikian juga model pengelolaan taman nasional terus dikaji dan diujicobakan, meskipun hasilnya belum ada yang memuaskan. Tulisan ini berusaha membedah perkembangan kebijakan pengelolaan taman nasional sebagai wahana reflkesi untuk perbaikan ke depan.
VALUASI EKONOMI EKOSISTEM HUTAN MANGROVE DI DESA APAR, KECAMATAN PARIAMAN UTARA, KOTA PARIAMAN, PROVINSI SUMATERA BARAT Rezi Junialdi; Yonariza Yonariza; Ardinis Arbain
Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 16, No 2 (2019): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan
Publisher : Centre for Research and Development on Social, Economy, Policy and Climate Change

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20886/jakk.2019.16.2.117-132

Abstract

Mangrove forest in Apar village has not been maintained as a tourist spot until when the surrounding social community realises the function and benefits of the forest. Drought and exploitation for firewood cause the death of the plantation that threaten the forest sustainability. To manage and preserve the ecosystem, several efforts have been implemented, one of them is by quantifying environmental services provided by the mangrove ecosystem, commonly referred to as economic valuation. This valuation can be used as a reference in terms of strategic planning of coastal areas management to maintain the mangrove ecosystem sustainability. This study aims at (a) calculating the economic value of the mangrove forest in Apar village, Pariaman city, (b) analysing factors that influence obtained economic-benefits. The results of this study shows that the total economic value of mangrove forest in the area of 10.62 ha in Apar village is Rp950,486,837.58/year. The exsistent value has the highest value of Rp783,779,874.6/year. The direct use value is Rp89,520,000/year while the indirect economic value in the third place is Rp74,898,670.98/year and the option value is Rp2,318,292/year. The exsistence base on willingness to pay (WTP), namely income and education level, becomes the determining factors.
ANALISIS KEMAMPUAN LAHAN KPHP UNIT VII HULU SAROLANGUN DAN ARAHAN PENGGUNAANNYA Ansori Ansori; Dwi Putro Tejo Baskoro; Omo Rusdiana
Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 17, No 1 (2020): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan
Publisher : Centre for Research and Development on Social, Economy, Policy and Climate Change

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2572.204 KB) | DOI: 10.20886/jakk.2020.17.1.1-16

Abstract

Increasing land demand has resulted land conversion, one of which is forest land conversion. The objectives of this research are to identify: the conversion patterns of forest land use, the classification of land capability, the spatial direction of agroforestry programsand the land conversion in 2025. This research implements map overlay, land capability analysis, and CA-Markov method. The results show that the pattern the conversion in 1990-2015is dynamic, the biggest change was from 1996 to 2003 covering the area of   24,487 hectares. There are five classesof Land capability: classes II, III, IV, VI, and VII with erosion as the biggest limiting factor (e4) dominant inclasses IV and VI. Management suggestions consist of   11,361 hectares of agroforestry patterns, 11,228 hectaresof reforestation,   3,013 hectares of Tanah Obyek Reformasi Agraria,   102,928 hectares of other management inaccordance with Rencana Karya Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu and Rencana Pengelolaan Hutan JangkaPanjang. Prediction of land use change in 2025 with bussiness as ussual scenario shows 3.6% reduction of HutanSekunder with RPHJP implementation scenario, 0.5% HS is reduced; with the strategy of agroforestry scenarioshows 105.3% HS increase.
PENGELOLAAN ULAYAT OLEH MASYARAKAT LOKAL DAN PENGARUHNYA TERHADAP DEFORESTASI DI HUTAN PRODUKSI DHARMASRAYA, PROVINSI SUMATRA BARAT Abdul Mutolib; Yonariza Yonariza; Khoirul Anam
Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 17, No 1 (2020): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan
Publisher : Centre for Research and Development on Social, Economy, Policy and Climate Change

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (171.364 KB) | DOI: 10.20886/jakk.2020.17.1.17-31

Abstract

Satellite analysis in the forest on working area of Production Forest Management Unit (PFMU) Dharmasraya shows that there has been deforestation from 2000 to 2014. Generally, deforestation is due to the conversion of forests into plantations. Deforestation is supported by activities of trading communal land with outside community. This study aims to identify local forest management irregularities of forests claimed as ulayat lands and the impacts to deforestation. This research was conducted in the PFMU Dharmasraya, West Sumatra. Data collection was conducted from February to August 2017. The study implements qualitative research design with snowball sampling to determine the research informants. The results show that local communities contribute to deforestation in the working area of PFMU Dharmasraya through the process of trading the ulayat land. In the last 14 years, secondary forest has decreased from 28,278 to 6,118 hectares.  Trading of the land is through two processes: “manaruko” and “non-manaruko”. Traditionally, the manaruko sale of the customary land is in accordance with customary law while non-manaruko sale of ulayat land is not in accordance with customary rules. This process was initiated by the ulayat rulers without “adat diisi, limbago dituang” process.

Page 32 of 36 | Total Record : 353

 30   31   32   33   34 

Filter by Year

2005 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 20, No 1 (2023): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 19, No 2 (2022): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 19, No 1 (2022): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 18, No 2 (2021): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 18, No 1 (2021): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 17, No 2 (2020): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 17, No 1 (2020): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 16, No 2 (2019): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 16, No 1 (2019): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 15, No 2 (2018): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 15, No 1 (2018): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 14, No 2 (2017): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 14, No 1 (2017): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 13, No 3 (2016): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 13, No 2 (2016): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 13, No 1 (2016): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 12, No 3 (2015): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 12, No 3 (2015): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 12, No 2 (2015): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 12, No 1 (2015): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 11, No 3 (2014): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 11, No 2 (2014): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 11, No 1 (2014): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 10, No 3 (2013): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 10, No 2 (2013): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 10, No 1 (2013): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 9, No 3 (2012): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 9, No 2 (2012): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 9, No 1 (2012): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 8, No 3 (2011): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 8, No 2 (2011): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 8, No 1 (2011): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 7, No 3 (2010): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 7, No 2 (2010): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 7, No 1 (2010): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 6, No 3 (2009): JURNAL ANALISIS KEBIJAKAN Vol 6, No 2 (2009): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 6, No 1 (2009): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 5, No 3 (2008): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 5, No 2 (2008): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 5, No 1 (2008): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 4, No 1 (2007): JURNAL ANALISIS KEBIJAKAN KEHUTANAN Vol 3, No 2 (2006): JURNAL ANALISIS KEBIJAKAN KEHUTANAN Vol 3, No 1 (2006): JURNAL ANALISIS KEBIJAKAN KEHUTANAN Vol 2, No 2 (2005): JURNAL ANALISIS KEBIJAKAN KEHUTANAN Vol 2, No 1 (2005): JURNAL ANALISIS KEBIJAKAN KEHUTANAN More Issue