JURNAL ANALISIS KEBIJAKAN KEHUTANAN
The journal is published by the Center for Social Research and Economy, Policy and Climate Change, Agency for Research, Development and Innovation, Ministry of Environment and Forestry. The name of the publisher has changed because of the merger of the Ministry of Forestry with the Ministry of Environment, becoming the Ministry of Environment and Forestry, Republic of Indonesia (Presidential Decree No. 16/2015). The publisher logo also changes to adjust the Logo of the Ministry of Environment and Forestry.
Articles
353 Documents
Strategi Pengelolaan Ekowisata Mangrove Pulau Bangkobangkoang Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan
Amal Arfan;
Muhammad Faisal Juanda;
Maddatuang .;
Ramli Umar;
Rosmini Maru;
Anshari .
Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 19, No 1 (2022): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan
Publisher : Centre for Research and Development on Social, Economy, Policy and Climate Change
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20886/jakk.2022.19.1.49-62
Mangrove forest on Bangkobangkoang Island has the potential to be managed to become an ecotourism area. Such management requires a strategy to provide both economic and ecological benefits. The purpose of the study was to analyze the ecotourism management strategy of mangrove forests on Bangkobangkoang Island, Pangkep Regency, South Sulawesi. The sampling technique used is purposive. Data collection techniques are observations and surveys on mangrove forests, questionnaires, and interviews with island communities. The analysis technique used is SWOT. The results showed that the mangrove forest of Bangkobangkoang Island has a thickness of 230.39 m, a density of 23.25 ind/100m2, tides as high as 1.49 m, and there are 5 species of mangrove found and aquatic biota, birds, and others. The priority strategy is to maximize the potential of mangrove forests and preserve their naturalness so that they become a means of education to improve the community's economy, Coordination and communication between community members and the government in efforts to manage ecotourism areas, Empower fisherman groups in managing ecotourism, Procurement of supporting facilities for monitoring mangrove ecosystems, Training on product making made from mangroves to increase community income and maintain and strengthen community participation and interest in managing mangrove forests into ecotourism areas. This research can be input for stakeholders in making policies.
Manajemen Risiko Rantai Pasok Getah Pinus Dengan Model House Of Risk
Meidy Rachmalia;
Eko Ruddy Cahyadi;
Alim Setiawan Slamet
Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 19, No 1 (2022): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan
Publisher : Centre for Research and Development on Social, Economy, Policy and Climate Change
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20886/jakk.2022.19.1.15-32
Pine resin is one of the demanded products to have proceeded into gondorukem. Gondorukem from Indonesia has a competitive advantage compared to other countries because it is stickier, heat resistant, and has a distinctive aroma so its exports are attractive to other countries. Ensuring the quality and quantity of gondorukem requires a smooth pine resin supply chain. This study aims to determine risk events and risk agents in the supply chain of pine resin that inhibit production, and design strategies to reduce the chance of emerging risks. House of Risk (HOR) is used to determine and apply the priority of risk agents and preventive actions. The study identified a total of 15 risk events and 30 risk agents that affect the quality and quantity of pine resin. Eighteen risk agents are prioritized, three of which are weather conditions, tapping personnel, and tree conditions for designing preventive actions. There are 3 priority preventive actions to handle the risk agent, namely (i) improving and controlling the quality of pine resin from the beginning process, (ii) giving a performance-based incentive and special tariff for a local tapper, and (iii) applying a resin tapping system with biogemme program.
Bentuk Kelembagaan Dan Dampak Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pemanenan Madu Hutan (Apis Dorsata) Di Taman Nasional Ujung Kulon
Ramawati .;
Sulistya Ekawati;
Dewi Ratna Kurniasari
Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 19, No 1 (2022): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan
Publisher : Centre for Research and Development on Social, Economy, Policy and Climate Change
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20886/jakk.2022.19.1.1-14
National Park Management is faced with conflicts of interest in conservation and community economics. A partnership is one of the answers to this problem. The study was conducted in the buffer area of Ujung Kulon National Park involving 17 respondents who were selected by purposive sampling. The results showed that the communities involved in the partnership gained legal access to harvest wild honey in forest areas, as well as ease of market access and decent prices. The partnership pattern builds awareness of farmer groups to maintain forest sustainability. They realize that if the forest is maintained, it will increase the wild honey harvest and their income.
ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH PROVINSI DKI JAKARTA
Mohammad Iqbal;
Raden Mohamad Mulyadin;
Kuncoro Ariawan;
Subarudi Subarudi
Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 19, No 2 (2022): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan
Publisher : Centre for Research and Development on Social, Economy, Policy and Climate Change
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20886/jakk.2022.19.2.129-140
Munculnya persoalan sampah di sejumlah kota besar di Indonesia menandakan bahwa implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah masih belum sesuai dengan harapan. Implementasi kebijakan pengelolaan sampah di DKI Jakarta dilakukan oleh Dinas Kebersihan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang pengelolaan sampah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pengelolaan sampah DKI Jakarta menurut Peraturan DaerahNomor 3 Tahun 2013. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mendapatkan gambaran komprehensif implementasi kebijakan Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2013. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah DKI Jakarta belum sepenuhnya berhasil mengurangi jumlah timbulan sampah yang ada. Dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala seperti sumberdaya, hubungan antar organisasi, dan karakteristik agen pelaksana. Rekomendasi yang dapat diberikan untuk masalah tersebut seperti sosialisasi peraturan daerah, peningkatan sumberdaya manusia dan fasilitas yang mendukung kebijakan, serta pembentukan bagian khusus yang menangani masyarakat yang melanggar peraturan yang sudah ditetapkan.
PEMULIHAN YANG LEBIH BAIK DAN AKSI IKLIM PAPUA BARAT
Mahawan Karuniasa
Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 19, No 2 (2022): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan
Publisher : Centre for Research and Development on Social, Economy, Policy and Climate Change
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20886/jakk.2022.19.2.85-99
Indonesia telah melaksanakan NDC untuk memenuhi komitmen reduksi emisi global termasuk mengimplementasikan program pembangunan rendah karbon. Dampak ekonomi akibat pandemic COVID-19 diperkirakan mengalami kontraksi PDB sebesar -2,2% pada tahun 2020, menimbulkan tantangan dalam perumusan target NDC dalam agenda build back better di sub-nasional, khususnya di Provinsi Papua Barat. Isu strategis agenda build back better di Provinsi Papua Barat adalah memenuhi kontribusi reduksi emisi untuk mendukung pencapaian target nasional, namun pada saat bersamaan perlu menjaga pertumbuhan ekonomi untuk pengentasan kemiskinan. Tujuan penelitian ini adalah menyusun target NDC sesuai konteks Provinsi Papua Barat untuk implementasi agenda build back better. Mempertimbangkan kompleksitas dinamika keterkaitan lima sektor NDC dengan berbagai sektor ekonomi regional, termasuk critical thresholds aspek lingkungan dan sosial, metode yang digunakan adalah system dynamics. Perbandingan antara dua skenario, yaitu konservasi dan pembangunan berkelanjutan, memperlihatkan bahwa skenario pembangunan berkelanjutan lebih baik untuk pelaksanaan NDC di Provinsi Papua Barat. Target total reduksi emisi NDC Provinsi Papua Barat yaitu 64% atau 24.91 mega ton CO2e dengan tetap mampu meningkatkan IPM dan PDRB. Intensifikasi pertanian dan pengembangan ekonomi sektor non-unggulan menjadi faktor intervensi kunci dalam skenario ini untuk mencapai target reduksi emisi, serta menigkatkan HDI dan PDRB pada tahun 2030.
STATUS KEBERLANJUTAN PENGELOLAAN DAS MANDAR DI SULAWESI BARAT, INDONESIA
Ritabulan Ritabulan;
Rosmaeni Rosmaeni;
Rhanty Alimuddin
Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 19, No 2 (2022): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan
Publisher : Centre for Research and Development on Social, Economy, Policy and Climate Change
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20886/jakk.2022.19.2.101-116
Sungai Mandar adalah salah satu entitas budaya yang penting bagi peradaban masyarakat Mandar di Sulawesi Barat. Pada kenyataannya, keberadaan Sungai Mandar dan DAS Mandar secara umum menghadapi berbagai ancaman bagi kelestariannya, seperti banjir dan tanah longsor. Untuk mengatasi permasalahan ini sekaligus mendukung upaya pemerintah dalam pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), pengelolaan DAS Mandar perlu dilakukan dengan mengintegrasikan dimensi ekologi, ekonomi, sosial, kelembagaan dan teknologi di dalamnya. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengukur status keberlanjutan Daerah Aliran Sungai (DAS) Mandar; dan (2) mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh (sensitif) terhadap keberlanjutan pengelolaan DAS Mandar. Penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara, studi dokumentasi, dan kajian literatur. Analisis data menggunakan pendekatan analisis deskriptif dan analisis Multidimensional Scaling (MDS) dengan alat analisis berupa rapfish/rapDASMandar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa status keberlanjutan pengelolaan DAS pada dimensi ekologi adalah cukup berkelanjutan; pada dimensi sosial dan kelembagaan terkategori kurang berkelanjutan; dan pada dimensi ekonomi dan teknologi, sub DAS Mandar hulu dan tengah masuk dalam kategori kurang berkelanjutan. Status keberlanjutan multidimensi pengelolaan DAS Mandar terkategori kurang berkelanjutan. Terdapat 13 faktor yang perlu mendapat perhatian untuk memperbaiki status keberlanjutan pengelolaan DAS mandar, terutama pada dimensi teknologi, kelembagaan dan sosial.
Kebijakan Perlindungan Ekosistem Gambut Di Indonesia: Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Pasca 2015
Afni Z;
Triono DH;
Vita Amelia
Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 19, No 2 (2022): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan
Publisher : Centre for Research and Development on Social, Economy, Policy and Climate Change
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20886/jakk.2022.19.2.71-84
Kebijakan Perlindungan Gambut Telah Dilakukan Lebih Dari Dua Dekade, Namun Kebakaran Masih Berulang Di Lahan Gambut. Penelitian Ini Menelaah Kebijakan Perlindungan Ekosistem Gambut Di Indonesia, Sebelum Dan Sesudah Tahun 2015. Metode Penelitian Kualitatif Mengandalkan Data Historis Kebijakan Dan Data Empiris. Hasilnya Menunjukkan Sebelum Tahun 2015 Pemanfaatan Gambut Berorientasi Mengejar Pertumbuhan Ekonomi, Dan Setelah Tahun 2015 Orientasi Kebijakan Mengarah Pada Pemanfaatan Gambut Berkelanjutan. Terjadi Perubahan Paradigma Kerja Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Dari Pemadaman Ke Pencegahan. Selain Langkah Koreksi Kebijakan (Corrective Policy), Juga Terjadi Koreksi Aksi Perlindungan Ekosistem Gambut Di Lapangan (Corrective Action). Kebijakan Perlindungan Gambut Telah Dilakukan Lebih Dari Dua Dekade, Namun Kebakaran Masih Berulang Di Lahan Gambut. Penelitian Ini Menelaah Kebijakan Perlindungan Ekosistem Gambut Di Indonesia, Sebelum Dan Sesudah Tahun 2015. Metode Penelitian Kualitatif Mengandalkan Data Historis Kebijakan Dan Data Empiris. Hasilnya Menunjukkan Sebelum Tahun 2015 Pemanfaatan Gambut Berorientasi Mengejar Pertumbuhan Ekonomi, Dan Setelah Tahun 2015 Orientasi Kebijakan Mengarah Pada Pemanfaatan Gambut Berkelanjutan. Terjadi Perubahan Paradigma Kerja Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Dari Pemadaman Ke Pencegahan. Selain Langkah Koreksi Kebijakan (Corrective Policy), Juga Terjadi Koreksi Aksi Perlindungan Ekosistem Gambut Di Lapangan (Corrective Action).
HAK KEPEMILIKAN DALAM PEMANFAATAN AIR BERSIH DI KAWASAN TAMAN NASIONAL BUKIT TIGA PULUH, PROVINSI RIAU
Vironika Julianti
Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 19, No 2 (2022): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan
Publisher : Centre for Research and Development on Social, Economy, Policy and Climate Change
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20886/jakk.2022.19.2.117-128
Kepastian hak kepemilikan akan menjamin kelestarian sumber daya, termasuk dalam pemanfaatan air bersih non komersial di kawasan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh (TNBT). Air bersih bersumber dari Sungai Lahai Kuning Empang Kanan pada zona pemanfaatan yang dikelola oleh Kelompok Pengelola Sistem Penyedia Air Minum dan Sanitasi (KPSPAMS) Sejuk Lestari. Penelitian ini bertujuan untuk adalah mengidentifikasi hak-hak kepemilikan dalam pemanfaatan air bersih di TNBT. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan informan berdasar snowball sampling, observasi lapangan, dan studi dokumen. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPSPAMS Sejuk Lestari sebagai pengelola air merupakan proprietor yang mempunyai hak akses, hak pemanfaatan, hak pengelolaan, dan hak eksklusi. Masyarakat Desa Lahai Kemuning sebagai pengguna air merupakan authorized user yang mempunyai hak akses dan hak pemanfaatan. Balai TNBT sebagai lembaga otoritas yang mengelola kawasan dengan sumber daya air di dalamnya merupakan owner yang mempunyai keseluruhan hak yaitu: hak akses, hak pemanfaatan, hak pengelolaan, hak eksklusi, dan hak pengalihan. Dinas Pekerjaan Rumah dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Indragiri Hulu sebagai pihak yang membangun sarana dan prasarana air merupakan authorized entrance yang hanya memiliki hak akses.
KELEMBAGAAN DALAM PENGELOLAAN SAMPAH UNTUK PENINGKATAN KEBERSIHAN DI KOTA BANDUNG
Raden Mohamad Mulyadin;
Kuncoro Ariawan;
Indah Bangsawan;
Subarudi Subarudi;
Mohammad Iqbal
Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 20, No 1 (2023): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan
Publisher : Centre for Research and Development on Social, Economy, Policy and Climate Change
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59100/jakk.2023.20.1.21-33
One of the social problems facing in Bandung City (BC) is waste problem because waste production and pollution affect not only the aesthetics, cleanness, and convenience of the city, but also people’s health and the city environment. This problem rises as the population grows that produce more household waste, meanwhile, the institution of waste management is weak.  An institution is an organization with its supporting infrastructure such as regulation, authority, work mechanism, human resources, and financial system. This research aims to analyze waste management in BC from its institutional aspect. The data from selected respondents are collected through questionnaire and depth interviews. The data were analyzed by using a qualitative descriptive method. The research revealed that the BC Government has to obligate UU No. 18/2008 by issuing local regulations and Mayor regulations related to waste management. PD Kebersihan established since 1985 has not optimally conducted and finally it is liquidated. The new cleanliness institution replacing PD Kebersihan should continue the previous good program and improve the less optimal program of waste management. It is hoped that Bandung Major has to set up a priority-scale of waste management program that is synergized with the medium term planning of Bandung City.
LARANGAN SEBAGAI MEDIA PELESTARIAN HUTAN PADA KOMUNITAS ADAT CIKONDANG
Lasmiyati Lasmiyati;
Ria Intani Tresnasih
Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 20, No 1 (2023): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan
Publisher : Centre for Research and Development on Social, Economy, Policy and Climate Change
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59100/jakk.2023.20.1.35-46
This research is conducted because of the frequent forest destruction occurrence, meanwhile, the forests in the Cikondang Indigenous Community area are still wellpreserved to date. This study aims to obtain an overview of the sacred grove located in Cikondang, the reason why the forest is designated as a sacred grove, and the factors that cause the forest to be well-preserved. This research is a descriptive one by exercising the qualitative method. The qualitative method isused to analyze objects that cannot be measured using numbers. The  research methods were conducted by literature studies, observations, and interviews. Informants, both key and additional,were interviewed with reference to interview guidelines. The research stage is initiated by extracting the data in the field, classifying and analyzing the data, and finally drawing a conclusion. The results indicated that the forests in Cikondang physically have similarities with forests in general. Historical events and awareness of the benefits of the forest designated the forest as a sacred grove whose preservation has been well-maintained due to the enactment of a number of forbiddance or pamali related to the existence of the forest. Forbiddance or pamali is a customary rule that is obeyed because of fear of violating the forbiddance or pamali. It has the "power" to prevent people from causing forest destruction. Forbiddance or pamali can be a means to preserve the forest.