Articles
14 Documents
Search results for
, issue
" Vol 10, No 2 (2013)"
:
14 Documents
clear
<![CDATA[EPISTEMOLOGI HUKUM ISLAM MUSLIMAH HIZBUT TAHRIR INDONESIA (MHTI) DI BALIK GAGASAN ANTI KESETARAAN GENDER ]]>
<![CDATA[Ulfah, Isnatin]]>
<![CDATA[ Justitia Vol 10, No 2 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Justitia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Perjuangan kaum feminis membebaskan perempuan dari dominasi patriarkhi dan menempatkan mereka setara dengan laki-laki ternyata tidak gayung bersambut oleh seluruh perempuan. Adalah Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia (MHTI), organisasi perempuan subordinat HTI yang melakukan penolakan terhadap upaya tersebut. Menurutnya, kodrat perempuan yang secara biologis berbeda dengan laki-laki, membawa implikasi secara kodrati pula terhadap perbedaan peran masing-masing; perempuan di rumah mengasuh anak-anak, laki-laki mencari nafkah. Bagi mereka Islam sudah sangat jelas mengatur perbedaan tersebut. Persepsi MHTI tersebut tidak terlepas dari cara pandang dan pemahaman mereka terhadap doktrin dan teks-teks keagamaan. Dengan kata lain, fundamentalisme agama ternyata sangat dipengaruhi oleh dorongan yang terdapat dalam ajaran agama itu sendiri. Dari sisi inilah paper ini ditulis, untuk mengetahui perspektif epistemologis mereka dalam memahami teks-teks keagamaan. Secara sederhana dapat disimpulkan bahwa dari perspektif epistemologis, penolakan mereka terhadap gender equality ternyata berkelindan dengan pemahaman mereka yang sangat tekstual terhadap al-Qurâa> n dan h} adi> th, serta mengabaikan kesejarahan teks maupun penafsir. Kata kunci: Epistemologi Hukum Islam, Menolak Kesetaraan, Fundamentalisme, Muslimah Hizbut tahrir.]]>
<![CDATA[URGENSI REGULASI DAN EDUKASI PRODUK HALAL BAGI KONSUMEN ]]>
<![CDATA[Maulida, Rahmah]]>
<![CDATA[ Justitia Vol 10, No 2 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Justitia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[The regulation of Halal Food is the important thing in context of Muslim of Indonesia. But the lack of education and socialization of halal products in Ponorogo give a significant impact to ignorance of society to consume the halalness. Actually, the consumers really realize that goverment must take a guarantee of safety products, like food, meat, drink, and medicine. But, they give difference opinions about the best strategies of certification of halalness in Indonesia. This article aim to explore the urgencies of educating the halalness, to protect the consumersâ rights in their intake daily life.Kata kunci:Halal Product, Halal Campaign, LPPOM MUI.]]>
<![CDATA[WUJUD AL-HILAL ANTARA TEORI DAN APLIKASI ]]>
<![CDATA[Junaidi, Ahmad]]>
<![CDATA[ Justitia Vol 10, No 2 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Justitia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Salah satu ormas terbesar di Indonesia adalah Muhammadiyah. Dengan jumlah pengikut yang sangat besar barangkali Muhammadiyah merasa perlu untuk membuat keputusan sendiri mengenai penentuan awal bulan yang akan dijadikan sebagai acuan pelaksanaan berbagai kegiatan ibadah. Muhammadiyah berpendapat bahwa H{isa>b dengan criteria Wuju>d al-Hila>l adalah metode yang memberi kepastian dan kemudahan dalam penentuan awal bulan hijri>yah, karena metode tersebut berdasarkan kaidah matematis astronomis yang bersifat pasti. Namun harapan terhadap metode tersebut baru tercapai pada tataran mempermudah sistem saja, belum pada tahap memberi kepastian, karena beberapa kasus tertentu ternyata belum bisa dijawab dengan menggunakan metode h}isa>b yang bersifat pasti ini.Kata kunci: wuju>d al-hila>l, kalender, Muhammadiyah]]>
<![CDATA[RESTORATIVE JUSTICE BAGI ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PERKOSAAN ANAK PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF ]]>
<![CDATA[Rokamah, Ridho]]>
<![CDATA[ Justitia Vol 10, No 2 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Justitia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tingginya jumlah kasus kekerasan seksual dengan pelaku anak-anak yang terus meningkat di UPPA Polres dan Komite Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Ponorogo akhir-akhir ini, membuat penegak hukum (Hakim, Jaksa, dan Polisi) dihadapkan pada posisi yang sulit. Para aparat lebih memilih memberikan kebijakan untuk tidak memproses kasus tersebut terlebih lagi jika keluarga korban dan pelaku menghendaki untuk damai setelah korban hamil. Apabila fakta dan bukti mengharuskan pemberian hukuman, maka tuntutan ringan adalah alternatif yang dipilih. Alalsannya, anak-anak merupakan korban lingkungan (keluarga/teman) yang memerlukan pendidikan. Kebijakan aparat penegak hukum khususnya Polres ini, disebut dengan restorative justice atau keadilan restorasi karena adanya unsur musyawarah atau kesepakatan demi keadilan dari korban dan pelaku.Dalam perspektif Islam, anak yang masih belum bisa di- pertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum (belum mukallaf) tidak dikenai hukuman sebagaimana orang dewasa. Dalam Islam ada batasan bahwa hukum pidana itu bisa diterapkan bagi anak sampai dia mukallaf, jika belum sampai usia itu hukum belum bisa diterapkan. Adapun dalam hukum positif, hukum bisa diterapkan untuk siapa saja tanpa batasan usia. Hanya saja untuk pelaku kejahatan pidana anak-anak harus diperlakukan secara khusus.Kata Kunci:Restorative Justice, perkosaan, pidana, hukum Islam, dan Hukum Positif.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DI ERA GLOBALISASI Antara Ide dan Realita ]]>
<![CDATA[Mahfiana, Layyin]]>
<![CDATA[ Justitia Vol 10, No 2 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Justitia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Globalisasi merupakan perkembangan dunia yang tidak bisa terelakkan lagi. Setiap warga negara harus siap menghadapi era globalisasi ini begitu juga anak. Ada banyak aspek positif yang dapat dimanfaatkan oleh anak-anak untuk menunjang tumbuh kembang dan belajar mereka, akan tetapi banyak juga aspek negatif yang harus diwaspadai. Aturan hukum tentang perlindungan anak di era globalisasi ini sudah ditetapkan, oleh karena itu penegakan hukumnya dibutuhkan peran orang tua, masyarakat, sekolah, pemerintah untuk mewujudkan lingkungan yang layak terhadap perkembangan jiwa anak. Kata kunci: Hak-Hak Anak, Eksploitasi, Layak anak.]]>
<![CDATA[NALAR KRITIS ATAS POSITIVISME HUKUM Studi terhadap Perda Syariat di Indonesia ]]>
<![CDATA[Purnomo, Agus]]>
<![CDATA[ Justitia Vol 10, No 2 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Justitia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tulisan ini berusaha menemukan landasan pemikiran penyusunan Perda syariat dengan merujuk kepada epistemologi penyusunannya. Penelitian di mulai dengan mencermati kembali epistemologi yang ada dalam ilmu hukum yaitu antara positivisme hukum dan realisme hukum. Masing-masing madhhab pemikiran tersebut akan dirumuskan karakteristiknya dan selanjutnya mencocokkan karakteristik tersebut dengan karakteristik yang ada dalam penyusunan Perda syariat dan dilakukan analisis. Berdasarkan karakteristik yang berhasil diidentifikasi, ditemukan bahwa penyusunan Perda syariat mengikuti paradigma positivistik. Hal tersebut didasarkan kepada beberapa kesamaan yaitu: a)Perda syariat kurang memper- timbangkan implikasi sosio yuridis, b) Perda syariat âmemaksakanâ untuk melegislasi nilai-nilai syariat yang abstrak dan privat, c) Legislasi adalah urgen dilakukan, d) Perda syariat lebih mementingkan proses positivisasi dari pada merumuskan substansi. Dari beberapa karakteristik seperti dikemukakan di atas, implikasinya adalah Perda syariat mendapat kritik sebagaimana paradigma pemikiran positivistik yaitu: a) Adanya ambiguitas Formalisasi Perda syariat: Antara Hukum dan Moral, b) Legislasi Perda yang Tidak Efektif, c) Melanggar Hak Asasi Manusia, d) Memiliki Motif Politik dan e) Perda Syariat hanyalah bersifat Simbolik.Kata kunci: Positivisme, Realisme, Perda Syariâat,]]>
<![CDATA[KEJAHATAN PORNOGRAFI Upaya Pencegahan dan Penanggulangannya di Kabupaten Ponorogo ]]>
<![CDATA[Hanifah, Irma Rumtianing Uswatul]]>
<![CDATA[ Justitia Vol 10, No 2 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Justitia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pemerintah telah mengeluarkan undang-undang No 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Tujuan dari undang-undang tersebut salah satunya mewujudkan dan memelihara tatanan kehidupan masyarakat yang beretika, berkepribadian luhur, menjungjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, serta menghormati harkat dan martabat kemanusiaan. Dalam perkembangannya, materi pornografi mengalami pertumbuhan dan penyebaran yang pesat seiring dengan perkembangan dan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Peredaran dan penyebaran film porno kini semakin pesat karena ditopang dengan kecanggihan sarana informasi dan komunikasi salah satunya media internet yang bisa diakses oleh masyarakat pada setiap saat. Tulisan berikut akan mengkaji bagaimana upaya dan strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan pornografi di Kabupaten Ponorogo, apa hambatan dan bagaimana solusi dalam pencegahan serta penanggulangan kejahatan pornografi di Kabupaten Ponorogo serta bagaimana formulasi kebijakan untuk pencegahan dan penanggulangan kejahatan pornografi di Kabupaten Ponorogo.Kata kunci: Pornografi, Polres, KP3A]]>
<![CDATA[RESTORATIVE JUSTICE BAGI ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PERKOSAAN ANAK PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF ]]>
<![CDATA[Rokamah, Ridho]]>
<![CDATA[ Justitia Vol 10, No 2 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Justitia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tingginya jumlah kasus kekerasan seksual dengan pelaku anak-anak yang terus meningkat di UPPA Polres dan Komite Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Ponorogo akhir-akhir ini, membuat penegak hukum (Hakim, Jaksa, dan Polisi) dihadapkan pada posisi yang sulit. Para aparat lebih memilih memberikan kebijakan untuk tidak memproses kasus tersebut terlebih lagi jika keluarga korban dan pelaku menghendaki untuk damai setelah korban hamil. Apabila fakta dan bukti mengharuskan pemberian hukuman, maka tuntutan ringan adalah alternatif yang dipilih. Alalsannya, anak-anak merupakan korban lingkungan (keluarga/teman) yang memerlukan pendidikan. Kebijakan aparat penegak hukum khususnya Polres ini, disebut dengan restorative justice atau keadilan restorasi karena adanya unsur musyawarah atau kesepakatan demi keadilan dari korban dan pelaku. Dalam perspektif Islam, anak yang masih belum bisa dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum (belum mukallaf) tidak dikenai hukuman sebagaimana orang dewasa. Dalam Islam ada batasan bahwa hukum pidana itu bisa diterapkan bagi anak sampai dia mukallaf, jika belum sampai usia itu hukum belum bisa diterapkan. Adapun dalam hukum positif, hukum bisa diterapkan untuk siapa saja tanpa batasan usia. Hanya saja untuk pelaku kejahatan pidana anak-anak harus diperlakukan secara khusus.Kata Kunci:Restorative Justice, perkosaan, pidana, hukum Islam, dan Hukum Positif.]]>
<![CDATA[WUJUD AL-HILAL ANTARA TEORI DAN APLIKASI ]]>
<![CDATA[Junaidi, Ahmad]]>
<![CDATA[ Justitia Vol 10, No 2 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Justitia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Salah satu ormas terbesar di Indonesia adalah Muhammadiyah. Dengan jumlah pengikut yang sangat besar barangkali Muhammadiyah merasa perlu untuk membuat keputusan sendiri mengenai penentuan awal bulan yang akan dijadikan sebagai acuan pelaksanaan berbagai kegiatan ibadah. Muhammadiyah berpendapat bahwa H{isa>b dengan criteria Wuju>d al-Hila>l adalah metode yang memberi kepastian dan kemudahan dalam penentuan awal bulan hijri>yah, karena metode tersebut berdasarkan kaidah matematis astronomis yang bersifat pasti. Namun harapan terhadap metode tersebut baru tercapai pada tataran mempermudah sistem saja, belum pada tahap memberi kepastian, karena beberapa kasus tertentu ternyata belum bisa dijawab dengan menggunakan metode h}isa>b yang bersifat pasti ini.Kata kunci: wuju>d al-hila>l, kalender, Muhammadiyah]]>
<![CDATA[URGENSI REGULASI DAN EDUKASI PRODUK HALAL BAGI KONSUMEN ]]>
<![CDATA[Maulida, Rahmah]]>
<![CDATA[ Justitia Vol 10, No 2 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Justitia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[The regulation of Halal Food is the important thing in context of Muslim of Indonesia. But the lack of education and socialization of halal products in Ponorogo give a significant impact to ignorance of society to consume the halalness. Actually, the consumers really realize that goverment must take a guarantee of safety products, like food, meat, drink, and medicine. But, they give difference opinions about the best strategies of certification of halalness in Indonesia. This article aim to explore the urgencies of educating the halalness, to protect the consumersâ rights in their intake daily life.Kata kunci:Halal Product, Halal Campaign, LPPOM MUI.]]>
