cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Justitia
Published by Institusi Agama Islam Negeri Ponorogo
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 42 Documents
 1   2   3   4   5 
RESTORATIVE JUSTICE BAGI ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PERKOSAAN ANAK PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF Rokamah, Ridho
Justitia Vol 10, No 2 (2013)
Publisher : Justitia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tingginya jumlah kasus kekerasan seksual dengan pelaku anak-anak yang terus meningkat di UPPA Polres dan Komite Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Ponorogo akhir-akhir ini, membuat penegak hukum (Hakim, Jaksa, dan Polisi) dihadapkan pada posisi yang sulit. Para aparat lebih memilih memberikan kebijakan untuk tidak memproses kasus tersebut terlebih lagi jika keluarga korban dan pelaku menghendaki untuk damai setelah korban hamil. Apabila fakta dan bukti mengharuskan pemberian hukuman, maka tuntutan ringan adalah alternatif yang dipilih. Alalsannya, anak-anak merupakan korban lingkungan (keluarga/teman) yang memerlukan pendidikan. Kebijakan aparat penegak hukum khususnya Polres ini, disebut dengan restorative justice atau keadilan restorasi karena adanya unsur musyawarah atau kesepakatan demi keadilan dari korban dan pelaku. Dalam perspektif Islam, anak yang masih belum bisa dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum (belum mukallaf) tidak dikenai hukuman sebagaimana orang dewasa. Dalam Islam ada batasan bahwa hukum pidana itu bisa diterapkan bagi anak sampai dia mukallaf, jika belum sampai usia itu hukum belum bisa diterapkan. Adapun dalam hukum positif, hukum bisa diterapkan untuk siapa saja tanpa batasan usia. Hanya saja untuk pelaku kejahatan pidana anak-anak harus diperlakukan secara khusus.Kata Kunci:Restorative Justice, perkosaan, pidana, hukum Islam, dan Hukum Positif.
MEMBINCANG PRAKTIK ASURANSI DI INDONESIA Telaah Sosiologi Hukum
Justitia Vol 10, No 1 (2013)
Publisher : Justitia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pada era modern ini, pembicaraan masalah hukum Islam lebih banyak pada masalah muamalah daripada ibadah. Isu yang berkaitan dengan ekonomi, diantaranya adalah lembaga asuransi. Sebagai imbas dari proses globalisasi, lembaga asuransi ini diboyong ke dunia Islam. Maka, menjadi tugas hukum Islam untuk menindaklanjuti ataupun memberi tanggapan, baik dalam bentuk legalitas formal ataupun dalam wujud pengIslaman lembaga tersebut. Masalah asuransi ini tidak ada dijelaskan secara tegas dalam nash. Oleh karenanya, masalah asuransi dipandang sebagai masalah ijtiha>di>yaitu masalah perbedaan pendapat. Praktik asuransi dalam budaya masyarakat Indonesia secara non formal sebenarnya sudah sering dilakukan. Sedangkan untuk asuransi yang dilembagakan belum banyak direspon. Asuransi sebenarnya banyak memiliki manfaat yang luas dan kompleks, disamping memberikan simbiosis mutualisme antara nasabah dan perusahaan. Namun, masyarakat Indonesia ternyata masih belum memanfaatkan keberadaan perusahaan asuransi sebagai sarana melindungi diri dan keluarga serta harta benda dari kejadian-kejadian yang tak terduga. Masyarakat masih sangat awam dengan asuransi dan belum banyak mengenal jenis-jenis produksi asuransi yang tersedia. Melihat manfaat asuransi yang demikian itu, hukum Islam sebagai penjabaran dan aplikasi aktual syari’ah haruslah diterjemahkan dengan mengikuti semangat zaman dan kemanusiaan, sehingga, inner-dinamicnya sebagai hukum untuk manusia tidak akan kehilangan konteksnya.Kata kunci: Asuransi, Perkembangan Hukum Islam, Sosiologis
PEMBANGUNAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM Purwana, Agung Eko
Justitia Vol 10, No 1 (2013)
Publisher : Justitia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pembangunan ekonomi adalah salah satu strategi untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan bangsa ini. Pertumbuhan ekonomi, pendapatan perkapita penduduk, jumlah pengangguran, tingkat kemiskinan, dan neraca pembayaran adalah ukuran-ukuran yang dicapai dalam menilai tingkat keberhasilan pembangunan ekonomi. Namun pada kenyataanya pembangunan yang dilaksanakan belum membuahkan hasil yang optimal karena masih belum memihak kepada masyarakat banyak. Meningkatnya kemiskinan dan pengangguran yang saat ini terjadi, pada akhirnya menuntut semua pihak merumuskan kembali strategi pembangunan yang sesuai untuk diterapkan di negeri ini. Sehingga tidak terdapat lagi masyarakat yang terabaikan. Para pakar ekonomi, sosial, dan politik mulai banyak melakukan kajian-kajian tentang bagaimana menjadikan pembangunan yang berhasil tanpa dihantui oleh adanya kemiskinan dan pengangguran. Hal yang menarik dalam kajian-kajian tersebut justru datang dari para ulama dan ekonom muslim. Mereka menawarkan alternatif-alternatif baru yang seiring dengan munculnya teori-teori baru tentang ekonomi Islam. Ekonomi Islam yang berlandaskan ajaran syari’ahIslam memang menuntut kepada para pemeluknya untuk berlaku secara professional yang dalam prosesnya menampilkan kerapian, kebenaran, ketertiban, dan keteraturan. Berangkat dari paparan diatas, tulisan ini hendak mengkaji bagaimana perspektif ekonomi Islam tentang pembangunan yang dapat memecahkan permasalahan-permasalahan kemiskinan, pengangguran, dan pemerataan.Kata kunci: Merdeka, Kerjasama, Berubah, dan Mandiri
WUJUD AL-HILAL ANTARA TEORI DAN APLIKASI Junaidi, Ahmad
Justitia Vol 10, No 2 (2013)
Publisher : Justitia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Salah satu ormas terbesar di Indonesia adalah Muhammadiyah. Dengan jumlah pengikut yang sangat besar barangkali Muhammadiyah merasa perlu untuk membuat keputusan sendiri mengenai penentuan awal bulan yang akan dijadikan sebagai acuan pelaksanaan berbagai kegiatan ibadah. Muhammadiyah berpendapat bahwa H{isa>b dengan criteria Wuju>d al-Hila>l adalah metode yang memberi kepastian dan kemudahan dalam penentuan awal bulan hijri>yah, karena metode tersebut berdasarkan kaidah matematis astronomis yang bersifat pasti. Namun harapan terhadap metode tersebut baru tercapai pada tataran mempermudah sistem saja, belum pada tahap memberi kepastian, karena beberapa kasus tertentu ternyata belum bisa dijawab dengan menggunakan metode h}isa>b yang bersifat pasti ini.Kata kunci: wuju>d al-hila>l, kalender, Muhammadiyah
PEMAHAMAN DAN RESPON SANTRI PESANTREN TERHADAP PERBANKAN SYARI’AH DI PONOROGO Abidah, Atik
Justitia Vol 10, No 1 (2013)
Publisher : Justitia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pada tahun 1991, masyarakat dikenalkan dengan berdirinya perbankansyari’ah dalam melakukan transaksi keuangan. Mengingat mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam sehingga dengan berdirinya bank syari’ah ini berdampak pada pilihan masyarakat muslim yang tampaknya sebagian besar masih bermuamalah di bank konvensional. Hal ini juga tampak terlihat di civitas santripondok pesantren di Ponorogo yang masih banyak menggunakan layanan bank konvensional.Karena itu, menarik untuk melihat bagaimana para santri merespon fenomena ini.Tulisan ini pada intinya hendak mengetahui respon santri pesantren Ponorogo terhadap perbankan syari’ah.Adapun metode yang digunakan adalah metode quesioner terhadap para santri untuk mengetahui respon santri Ponorogoterhadap perbankan syari’ah.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa responmereka terhadap bank syari’ah mayoritas adalah positif. Mereka berpendapat bahwa menabung di bank syari’ah aman dan sesuai dengan syari’ah.tetapi di antara mereka masih menggunakan layanan bank konvensional karena kurangnya informasi dan fasilitas yang disediakan bank syari’ah.Kata Kunci:Bank Muamalat Indonesia, Islamic Economic System, murābahah, Santri Pesantren.
URGENSI REGULASI DAN EDUKASI PRODUK HALAL BAGI KONSUMEN Maulida, Rahmah
Justitia Vol 10, No 2 (2013)
Publisher : Justitia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The regulation of Halal Food is the important thing in context of Muslim of Indonesia. But the lack of education and socialization of halal products in Ponorogo give a significant impact to ignorance of society to consume the halalness. Actually, the consumers really realize that goverment must take a guarantee of safety products, like food, meat, drink, and medicine. But, they give difference opinions about the best strategies of certification of halalness in Indonesia. This article aim to explore the urgencies of educating the halalness, to protect the consumers’ rights in their intake daily life.Kata kunci:Halal Product, Halal Campaign, LPPOM MUI.
EPISTEMOLOGI HUKUM ISLAM MUSLIMAH HIZBUT ™ TAHRIR INDONESIA (MHTI) DI BALIK GAGASAN ANTI KESETARAAN GENDER Ulfah, Isnatin
Justitia Vol 10, No 2 (2013)
Publisher : Justitia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perjuangan kaum feminis membebaskan perempuan dari dominasi patriarkhi dan menempatkan mereka setara dengan laki-laki ternyata tidak gayung bersambut oleh seluruh perempuan. Adalah Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia (MHTI), organisasi perempuan subordinat HTI yang melakukan penolakan terhadap upaya tersebut. Menurutnya, kodrat perempuan yang secara biologis berbeda dengan laki-laki, membawa implikasi secara kodrati pula terhadap perbedaan peran masing-masing; perempuan di rumah mengasuh anak-anak, laki-laki mencari nafkah. Bagi mereka Islam sudah sangat jelas mengatur perbedaan tersebut. Persepsi MHTI tersebut tidak terlepas dari cara pandang dan pemahaman mereka terhadap doktrin dan teks-teks keagamaan. Dengan kata lain, fundamentalisme agama ternyata sangat dipengaruhi oleh dorongan yang terdapat dalam ajaran agama itu sendiri. Dari sisi inilah paper ini ditulis, untuk mengetahui perspektif epistemologis mereka dalam memahami teks-teks keagamaan. Secara sederhana dapat disimpulkan bahwa dari perspektif epistemologis, penolakan mereka terhadap gender equality ternyata berkelindan dengan pemahaman mereka yang sangat tekstual terhadap al-Qur’a> n dan h} adi> th, serta mengabaikan kesejarahan teks maupun penafsir.Kata kunci: Epistemologi Hukum Islam, Menolak Kesetaraan, Fundamentalisme, Muslimah Hizbut tahrir.
PELAKSANAAN PRINSIP SYARI’AH DALAM AKAD DAN PENYELESAIAN SENGKETA PADA LEMBAGA PERBANKAN SYARI’AH DI INDONESIA Basar, Didiek Noeryono
Justitia Vol 10, No 1 (2013)
Publisher : Justitia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Akad yang banyak mendapat penilaian tentang “kehalalan” pelaksanaannya adalah akad murabahah.Murabahah sering dipersamakan dengan perjanjian kredit biasa, hanya pada namanya diganti akad murabahah atau jual beli. Padahal selain harga jual yang lebih mahal, dari pada harga pada permohonan kredit di bank konvesional, dan juga pada prosedur pelaksanaannya terlihat tidak ada beda antara murabahah dengan kredit perbankan biasa.Perlu diketahui bahwa draf perjanjian syari’ah juga merupakan draf baku (standart contract) yang dikeluarkan oleh perbankan syari’ah dalam melaksanakan transaksi keuangannya, sama dengan perjanjian yang dilaksanakan oleh perbankan konvensional. Dari adanya akad yang berbentuk draf baku tersebut, terkadang juga menimbulkan suatu sengketa. Dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Jo Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama, untuk penyelesaian sengketa syari’ah berkaitan dengan pelaksanaan akad yang dilaksanakan oleh Perbankan Syari’ah, seharusnya menjadi kewenangan dari Pengadilan Agama. Namun faktanya banyak kasus-kasus perbankan Syari’ah berkaitan dengan pelaksanaan akad yang dilimpahkan dan ditangani oleh Pengadilan Negeri. Oleh sebab itu , perlu adanya ketegasan dalam penerapan suatu norma, agar bisa terlaksana dengan baik.Kata Kunci : akad, perbankan syari’ah, mudharabah, kewenangan, prinsip syari’ah.
KEJAHATAN PORNOGRAFI Upaya Pencegahan dan Penanggulangannya di Kabupaten Ponorogo Hanifah, Irma Rumtianing Uswatul
Justitia Vol 10, No 2 (2013)
Publisher : Justitia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

 Pemerintah telah mengeluarkan undang-undang No 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Tujuan dari undang-undang tersebut salah satunya mewujudkan dan memelihara tatanan kehidupan masyarakat yang beretika, berkepribadian luhur, menjungjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, serta menghormati harkat dan martabat kemanusiaan. Dalam perkembangannya, materi pornografi mengalami pertumbuhan dan penyebaran yang pesat seiring dengan perkembangan dan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Peredaran dan penyebaran film porno kini semakin pesat karena ditopang dengan kecanggihan sarana informasi dan komunikasi salah satunya media internet yang bisa diakses oleh masyarakat pada setiap saat. Tulisan berikut akan mengkaji bagaimana upaya dan trategi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan pornografi di Kabupaten Ponorogo, apa hambatan dan bagaimana solusi dalam pencegahan serta penanggulangan kejahatan pornografi di Kabupaten Ponorogo serta bagaimana formulasi kebijakan untuk pencegahan dan penanggulangan kejahatan pornografi di Kabupaten Ponorogo.Kata kunci: Pornografi, Polres, KP3A
NALAR KRITIS ATAS POSITIVISME HUKUM Studi terhadap Perda Syariat di Indonesia Purnomo, Agus
Justitia Vol 10, No 2 (2013)
Publisher : Justitia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tulisan ini berusaha menemukan landasan pemikiran penyusunan Perda syariat dengan merujuk kepada epistemologi penyusunannya. Penelitian di mulai dengan mencermati kembali epistemologi yang ada dalam ilmu hukum yaitu antara positivisme hukum dan realisme hukum. Masing-masing madhhab pemikiran tersebut akan dirumuskan karakteristiknya dan selanjutnya mencocokkan karakteristik tersebut dengan karakteristik yang ada dalam penyusunan Perda syariat dan dilakukan analisis. Berdasarkan karakteristik yang berhasil diidentifikasi, ditemukan bahwa penyusunan Perda syariat mengikuti paradigma positivistik. Hal tersebut didasarkan kepada beberapa kesamaan yaitu: a)Perda syariat kurang memper- timbangkan implikasi sosio yuridis, b) Perda syariat “memaksakan” untuk melegislasi nilai-nilai syariat yang abstrak dan privat, c) Legislasi adalah urgen dilakukan, d) Perda syariat lebih mementingkan proses positivisasi dari pada merumuskan substansi. Dari beberapa karakteristik seperti dikemukakan di atas, implikasinya adalah Perda syariat mendapat kritik sebagaimana paradigma pemikiran positivistik yaitu: a) Adanya ambiguitas Formalisasi Perda syariat: Antara Hukum dan Moral, b) Legislasi Perda yang Tidak Efektif, c) Melanggar Hak Asasi Manusia, d) Memiliki Motif Politik dan e) Perda Syariat hanyalah bersifat Simbolik.Kata kunci: Positivisme, Realisme, Perda Syari’at,

Page 4 of 5 | Total Record : 42

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2013 2014


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 11, No 2 (2014) Vol 11, No 1 (2014) Vol 10, No 2 (2013) Vol 10, No 1 (2013)