cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota tangerang selatan,
Banten
INDONESIA
Jurnal Administrasi Publik dan Birokrasi
Published by Universitas Terbuka
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Environmental Science
Arjuna Subject : -
Articles 30 Documents
 1   2   3 
Peranan Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pengelolaan Program Pemberdayaan Desa Menuju Desa Mandiri (Studi Kasus Di Desa Pekan Kamis Kecamatan Tembilahan Hulu) Kabupaten Indragiri Hilir Muryusna, Muryusna
Jurnal Administrasi Publik dan Birokrasi Vol 1, No 2 (2014): Jurnal Administrasi Publik dan Birokrasi Vol. 1 No. 2, 2014
Publisher : Jurnal Administrasi Publik dan Birokrasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (0.63 KB)

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis peranan kepemimpinan Kepala Desa Pekan Kamis Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu suatu jenis penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang kenyataan melalui proses berfikir induktif. Metode penelitian ini disebut juga dengan metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting), disebut sebagai metode kualitatif, karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif. Informan dalam penelitian adalah orang-orang yang terlibat lansung dalam pengelolaan program pemberdayaan desa menuju desa mandiri di desa Pekan Kamis Kecamatan Tembilahan Hulu, yaitu BPD, LPM, Kepala Dusun, Ketua RW, Ketua RT dan Kelompok Kerja serta Camat selaku koordinator program. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan terhadap hasil wawancara dengan informan, diketahui bahwa peranan Kepala Desa Pekan Kamis Kecamatan Tembilahan Hulu belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari indikator penelitian antara lain peran pengambilan keputusan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan diantaranya, 1).Dalam menetapkan sasaran program kegiatan desa mandiri, Kepala desa tidak melibatkan mitra kerja (BPD dan LPM), 2).Dalam menyusun program kegiatan desa mandiri, kepala desa belum mengutamakan skala prioritas, 3).Strategi yang dilakukan kepala desa, belum memperhatikan kepentingan masyarakat, 4).Alokasi sumber daya belum optimal 5).Dalam pelaksanaan program kegiatan  kepala desa tidak menfungsikan penanggung jawab atau kelompok kerja. 6).Dalam mengambil keputusan kepala desa  kurang arif dan bijaksana, 7).Sebelum mengambil keputusan, Kepala desa sering tidak meminta masukan dari bawahan dan mitra kerja. Selain itu peran mempengaruhi, peran memotivasi, peran antar pribadi dan peran informasional juga belum berfungsi secara optimal. Dengan belum optimalnya peran Kepala Desa tersebut, maka pengelolaan program pemberdayaan desa  menuju desa mandiri di desa Pekan Kamis Kecamatan Tembilahan Hulu, juga belum terlaksana sesuai dengan harapan. Kata Kunci : Kepemimpinan, Pemberdayaan, Desa mandiri.           ABSTRACT This  study aimed at knowing the role of Pekan Kamis Village Chief leadership  at Sub-District Tembilahan Hulu,  Indragiri Hilir  District. This study is descriptive qualitative and aimed at understanding  the reality through an inductive process of analysis. The methodology is well known among naturalistic  studies, in a sense that it is conducted in a natural setting. It is also well known as a qualitative method, because the data collected and the qualitative analysis was  done by the people who were directly involved in the program management of rural development toward self-sufficiency. At Pekan Kamis village, they were BPD, LPM, Hamlet  Chief, Neighborhood Chairmen (Ketua-Ketua RT/RW)  and Chief of the District who was also  the coordinator of program. Based on the result and analysis  which was  done during the interview with the interviewee  it was  clear that the role of the Pekan Kamis Village Chief was not yet optimal, It could be seen from the  fact that the Village Chief decision making was not according to the villagers’ expectations such as: 1) In deciding a target of self-sufficient village program, the Chief did not consult  his team (BPP & LPM), 2) In  developing self-sufficient programs the Chief did not focus on the priorities of the village , 3)  His strategy of development  did not focus on peoples’ needs, 4) The allocation of resources was not optimal , 5) In implementing the program, the  Chief did not make a coordinated effort or appointed a team, 6) In decision making, the Chief has not shown his understanding of the people. , 7)  In making decisions, the Chief  never  consulted others. The Chief neglected his role of influencing   of motivating , of communicating with, and imparting information to his people. Therefore the Chiefs role as leader of Pekan Kamis village has far less impact on rural empowerment proram than expected. Keywords : Leadership, Empowerment, self-sufficient village.
Analisis Kinerja DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Dalam Era Otonomi Daerah Etwiory, Endang Benselina
Jurnal Administrasi Publik dan Birokrasi Vol 1, No 2 (2014): Jurnal Administrasi Publik dan Birokrasi Vol. 1 No. 2, 2014
Publisher : Jurnal Administrasi Publik dan Birokrasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (0.63 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui dan menganalisis kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara selaku lembaga penyalur aspirasi masyarakat dalam era otonomi daerah, (2) mengetahui dan menganalisis faktor-faktor pendukung maupun faktor-faktor penghambat kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara selaku lembaga penyalur aspirasi masyarakat dalam lingkup era otonomi daerah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif dengan tujuan menjelaskan suatu realitas secara lebih mendalam dan terfokus dan dari potret serta realitas tersebut dipilih beberapa bagian kecil untuk dikaji secara mendalam dan diharapkan agar dapat menjadi saran dan masukan bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara dalam menjalankan tugas pokok maupun fungsinya sebagai lembaga penyaluran aspirasi masyarakat. Responden pada penelitian ini adalah Pimpinan dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara yang terdiri dari Ketua-ketua Fraksi, Ketua-ketua Komisi, Ketua Badan Anggaran, Ketua Badan Musyawarah, Ketua Badan Legislasi, Ketua Badan Kehormatan serta Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara, Tokoh-tokoh  Masyarakat, Akademisi maupun pihak Eksekutif yang dianggap dapat memberikan informasi terkait dengan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara. Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara, dianalisis berdasarkan beberapa inidikator yaitu Fungsi Legislasi, Fungsi Anggaran dan Fungsi Pengawasan. Terhadap Fungsi Legislasi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara diharapkan agar dapat memiliki kepekaan untuk mengenali kebutuhan masyarakat agar dapat memnuhi syarat produktifitas untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap anggapan-anggapan negatif yang berkembang selama ini, dan terhadap Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diharapkan dapat memberikan penilaian terhadap kebijakan dan perilaku pihak Eksekutif sehingga tidak terjadi penyelewengan maupun penyalahgunaan dalam penyelenggaraan roda pemerintahan, dan terhadap Fungsi Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diharapkan agar dapat memenuhi dimensi akuntabilitas agar dapat mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri dalam konteks sebagai daerah otonom karena Fungsi Anggaran merupakan salah satu tugas, hak dan kewenangan yang dilaksanakan secara khusus oleh Badan Anggaran agar tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan dengan baik. Kata Kunci : Analisis Kinerja, DPRD, dan Otonomi Daerah    ABSTRACT This study aimed   at (1) identifying and analyzing the performance of the Southeast Maluku District Parliament as an institute that dealt with societies’ aspirations in the autonomy era, (2) identifying and analyzing supporting and inhibiting factors in the performance of the Parliament of Southeast Maluku. The study was  qualitative using descriptive methods in order to explain a reality in more depth and focus, and obtain a portrait  of a reality in such a way that selected small parts could be studied in depth,  which could be used   as advice and input to the  Southeast Maluku Districct Parliament in the   running  of their fundamental duties and also in its function as an institute for channeling societies’ aspirations. Respondens in this study were the Chairmen and Members of the Parliament  consisting of the Chiefs of Factions, the Chiefs of Commisions,  the Chief of the Budget Committee, the Chief of the  Consultative Body, the Chief of the Legislative Body, the Honorary Chief of the Board, the Secretary of the Parliament, Community  Leaders, Academicians and also the Executives who were considered as able to provide information related to the Parliament. Performance of the Parliament of the Southeast Maluku District was  analysed based on several indicators such as Legislation, Budgeting, and Oversight Functions. With regard to  legislation, the Parliament  was expected to be sensitive to the needs of the community which is the  major  function of any parliament. The parliament’s productivity could also de shown by its sensitivity to community needs and this would restore public convidence, which over the yeas was degraded.  The Oversight Functions was expected to evaluate the policies and behavior of the executive brance to prevent fraud and abuse in the government administration.  The Budget Function task was  to be accountable in  the management of its  own household, in  the context of regional autonomy . The Butget Function  is a task, a right and an authority held exclusively by the Budget Committee to ensure that the tasks of governance and development worked well. Keyword : Performance Analysis, Regional Parliament, Autonomy Era.
Implementasi Program Kartu Tanda Penduduk Elektronik Di Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu Ashari, Ade Hasan
Jurnal Administrasi Publik dan Birokrasi Vol 1, No 1 (2014): Jurnal Administrasi Publik dan Birokrasi Vol. 1 No. 1, 2014
Publisher : Jurnal Administrasi Publik dan Birokrasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (0.63 KB)

Abstract

Pelaksanaan program KTP Elektronik di Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu sampai akhir Desember 2012, menunjukkan capaian program yang hanya 62,23%. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan secara deskriptif berbagai kendala dan permasalahan yang dihadapi Kecamatan Putussibau Selatan dalam melaksanakan program perekaman KTP Elektronik.Penelitian ini menggunakan metode desktiptif kualitatif, dengan informan penelitian terdiri dari pelaksana program (Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dan operator pelaksana) serta pemanfaat program (masyarakat wajib KTP).Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab kurang maksimalnya capaian implementasi perekaman KTP Elektronik di Kecamatan Putussibau Selatan adalah; Pertama, banyaknya data wajib KTP yang tidak sesuai dengan data dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), sehingga banyak wajib KTP yang tidak memiliki data valid. Kedua, kurang maksimalnya komunikasi dan koordinasi antara Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kecamatan, terutama menyangkut penyediaan tenaga operator.Ketiga, terbatasnya kemampuan SDM pelaksana program, hal ini disebabkan karena tenaga operator yang diangkat bukanlah tenaga operator professional.Keempat, kurang maksimalnya pelaksanaan sosialisasi, yang disebabkan luasnya wilayah Kecamatan Putussibau Selatan serta banyaknya penduduk di daerah hulu sungai yang masih cukup terisolasi, dan Kelima, masih terbatasnya sarana dan prasarana pendukung program, seperti alat perekam yang jumlahnya hanya 2 set, serta tidak maksimalnya dukungan listrik yang sering padam tanpa jadwal yang jelas. Kata kunci : Kebijakan, Implementasi Kebijakan, Program KTP Elektronik. ABSTRACT   Implementation of Electronic ID card program in the District of South Putussibau Kapuas Hulu until the end of December 2012, showed that only 62.23% was achieved. In this regard, this study aimed to reveal the constraints and problems faced in implementing the District of South Putussibau Electronic ID card recording programs. This study  was descriptive qualitative with the Government of Kapuas Hulu and the implementing operator  as well as the program beneficiaries as respondents. The study concluded that the lack of achievement of Electronic ID card recording program  at South Putussibau were caused by: First, there were  quiet a number of  mandatory ID cards that did not match the data in the Population Administration Information System (SIAK), a substantial number of mandatory ID cards therefore did not have valid data. Second,  there were inadequate communication and coordination between the district and sub-district governments, especially with regard to the provision of operators. Third, there were limited  skilled program  implementors, because the operators recruited were  not  professional enough. Fourth,  there were not enough socialization, which caused the vast isolated South Putussibau districts and the number of residents in the upstream areas  not being enough informed, and the Fifth, there were limited facilities and infrastructure to support the program, such as only  two  tape recorders were available without support, frequent power outages and no clear timetable. Keywords : Policy, Policy Implementation, Electronic ID Program.
Hubungan Antara Kepemimpinan Tipe Demokratis Kepala Desa Dengan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa Di Kecamatan Titehena Kabupaten Flores Timur Nikolaus, Open
Jurnal Administrasi Publik dan Birokrasi Vol 1, No 1 (2014): Jurnal Administrasi Publik dan Birokrasi Vol. 1 No. 1, 2014
Publisher : Jurnal Administrasi Publik dan Birokrasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (0.63 KB)

Abstract

Pembangunan desa adalah tuntutan kebutuhan yang harus dipenuhi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam pembangunan desa, partisipasi masyarakat desa merupakan salah satu ciri dari pembangunan desa dan merupakan unsur utama yang berpengaruh besar bagi berhasilnya pembangunan desa. Partisipasi masyarakat desa sangat tergantung pada kepemimpinan kepala demokratis desa. Hipotesis yang dibangun dalam penelitian ini adalah terdapat hubungan antara kepemimpinan demokratis kepala desa dengan partisipasi masyarakat dalam membangun desa (H1), tidak ada hubungan antara kepemimpinan demokratis kepala desa dengan partisipasi masyarakat dalam membangun desa (H0). Tujuan penelitian adalah untuk memperoleh gambaran  mengenai hubungan antara Tipe Kepemimpinan Kepala Desa dengan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa di Kecamatan Titehena Kabupaten Flores Timur. Populasi penelitian adalah masyarakat desaTenawahang dan Kobasoma  Kecamatan Titehena Kabupaten Flores Timur dengan sampel sebanyak 131 orang. Pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis kuantitatif. Hasil penelitian terdapat hubungan kuat sebesar 0,769 antara tipe kemimpinan demokratis kepala desa dengan partisipasi masyarakat dalam membangun desa di kecamatan Titehena kabupaten Flores Timur, dengan pengaruh nilai tipe kemimpinan demokratis kepala desa terhadap partisipasi masyarakat dalam membangun desa di kecamatan Titehena kabupaten Flores Timur sebesar 59,21%, sedangkan variable lain menyumbang sebesar 40,79%. Korelasi antara tipe kemimpinan demokratis kepala desa dengan partisipasi masyarakat dalam membangun desa di kecamatan Titehena kabupaten Flores Timur adalah signifikan. Berdasarkan hasil penelitian ini maka disarankan hal-hal sebagai berikut :  Agar pemilihan kepala desa memperhatikan pula tipe manusianya karena hal itu akan berpengaruh pada tipe kepemimpinannya ketika menjabat sebagai kepala desa.  Kata kunci: Kepemimpinan Demokratis Kepala Desa, Partisipasi Masyarakat Desa. ABSTRACT Rural development is  a  requirement   formost nations . In rural development , rural community participation is one of the characteristics of rural development and is a key element for the success of rural development. Participation of rural communities depends on the leadership of a democratic village. This study aimed to know the relationship between democratic leadership of the village chief and public participation in the development of a village., The research objective was thus to obtain an overview of the relationship between the leadership style of the Village Chief  and Public Participation In Village  development in  Titihena Sub-District , East Flores  District. The population was Tenawahang and Kobasoma  village community, in Titehena Sub-District, East Flores District with a sample of 131 people. Questionnaires were used for data collection. Pearson Product Moment  was used to analyse the data. The results found a strong relationship of  0.760 between  the type of  village chief leadership and democratic participation in developing the  village., with the effect of the type village chief democratic leadership to public participation in building a village  59.21 % , while the other variables accounted for 40.79 % . Correlation between the type of the village chief democratic leadership  and peoples participation in developing the village  was significant. Based on these results  the following  was suggested :   in electing a village chief the people should consider the human characteristics  since  it will affect the type of leadership of the village chief. Keywords: Democratic Leadership, Village Chief, Village Community Participation.
Kepemimpinan Camat Dalam Meningkatkan Motivasi Kerja Pegawai Pada Kantor Kecamatan Ketungau Hilir Kabupaten Sintang Nugraha, Yuda Mohamad
Jurnal Administrasi Publik dan Birokrasi Vol 1, No 2 (2014): Jurnal Administrasi Publik dan Birokrasi Vol. 1 No. 2, 2014
Publisher : Jurnal Administrasi Publik dan Birokrasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (0.63 KB)

Abstract

Penelitian ini beranjak dari terdapatnya persoalan atau masalah kepemimpinan Camat didalam meningkatkan motivasi kerja pegawainya melalui pemberian petunjuk kerja, upaya menciptakan suasana atau kondisi lingkungan kerja yang kondusif, serta dalam membangun komunikasi kerja yang baik (dua arah) antara Camat dengan staf. Adapun lokasi penelitian ini penulis lakukan di kantor Kecamatan Ketungau Hilir, dengan metode penelitian kualitatif. Penulis menggunakan informan sebagai nara sumber dalam mencari dan menggali data serta informasi yang dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok yakni informan pokok, informan pangkal dan informan kunci. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan Camat Ketungau Hilir dalam meningkatkan motivasi kerja pegawai nya masih kurang, hal ini bisa dilihat dari hasil wawancara penulis terhadap informan mengenai tiga faktor atau fokus penelitian tadi. Yang pertama faktor pemberian petunjuk kerja Camat kepada staf yang dinilai oleh para informan masih kurang atau belum terlaksana dengan baik. Yang kedua yaitu faktor upaya menciptakan suasana atau kondisi lingkungan kerja yang kondusif, dari hasil penelitian terlihat bahwa suasana atau kondisi lingkungan kerja yang ada belum kondusif dan upaya yang dilakukan Camat masih jauh sangat kurang. Dan faktor yang ketiga yakni kondisi komunikasi kerja yang ada antara Camat dengan staf, dari hasil penelitian terungkap bahwa komunikasi kerja antara Camat dengan staf memang sudah ada akan tetapi masih bersifat satu arah hanya dari Camat kepada staf saja. Dari hasil ketiga faktor tersebut diatas dapat ditarik satu kesimpulkan umum bahwa kepemimpinan Camat Ketungau Hilir masih belum bisa meningkatkan motivasi kerja dari pegawainya. Kenyataan yang ada dilapangan malah menunjukkan kepemimpinan Camat Ketungau Hilir jika dilihat berdasarkan teori dan tipe kepemimpinan mengarah kepada kepemimpinan yang otoriter, sehingga bisa membuat motivasi kerja yang ada pada pegawai semakin menurun.  Dalam tulisan ini penulis menyarankan kepada Camat Ketungau Hilir selaku pimpinan pada organisasi nya dalam rangka meningkatkan motivasi kerja pegawainya. Yakni di dalam pemberian petunjuk kerja haruslah jelas arahan dan juga perintah kerjanya serta melihat kesesuaian antara tupoksi dan kemampuan staf dengan tugas yang diberikan. Menciptakan kondisi lingkungan kerja yang kondusif (lingkungan fisik kantor yakni dengan menyediakan alat-alat kebersihan kantor, lemari/rak arsip dan juga menyediakan makan-minum kantor). Sedangkan non fisik yakni Camat harus bisa memberikan perlakuan yang sama kepada semua staf dan sering melakukan rapat evaluasi kerja minimal sebulan sekali guna memberikan penilaian kerja dan mendengarkan saran, keluhan serta masalah yang dihadapi staf dalam bekerja. Membangun Komunikasi Kerja yang baik antara Camat dengan staf, yakni Camat harus bisa menerima kritikan dan saran dari staf, dan sering melakukan komunikasi terhadap staf baik dalam memberikan perintah kerja atau sekedar mendengarkan pendapat staf. Kata Kunci : Kepemimpinan, Petunjuk Kerja, Kondisi Lingkungan Kerja, Komunikasi Kerja, dan Motivasi Kerja Pegawai. ABSTRACT This study started from the presence of issues  of decreasing employee motivation for work through instructions ,which the Chief of the sub-district tried to remedy. He also attemted to create  a pleasant atmosphere  for work , as well as to establish good working communication (two-way) between the sub-district chief and his staff . The location of this study  was in Ketungau Hilir sub-district office . The study was qualitative and used interviews as its major data collection effort, The respondents were divided into three groups:  the  principal respondents , the basic respondents ,and the key respondents. The results showed that  the  Ketungau Hilir sub-district chief in improving employees work motivation is still inadequate, which can be seen from the results of the authors interviews or from the three factors mentioned earlier . First of all the instructions given to the staff  was far from adequate .  Second, the effort to create a pleasant atmosphere  for  work was also far from adequate And  third, communication that exist between the sub-district chief with his staff was only one way, from the chief to his staff and not the other way around (top down). From the results of the three factors mentioned above it could   be concluded that the leadership of the  Ketungau Hilir sub-district still could not increase the motivation of its employees . There was actually an indication that the  leadership at the Ketungau Hilir when viewed from the type of leadership theory could be categorized as authoritarian ,  which could influence   the decline of motivation for employees. In this paper it was suggested to the   Ketingau sub-district chief, that  in order to increase the motivation of employees, instructions should be clear and work directives and orders  should take into account  the fit between  tasks and ability of staff to complete a given task . Creating a  pleasant work   environment should also be through physical improvements (i.e through the provision of cleaning tools, filing cabinets, also meals and drinks ) Non-physical  needs should  also be given equal treatment to all the staff. There should often be evaluation meetings at least once a month in order to assess  performance and listen to suggestions , complaints and problems faced by the staff. To establish good communication between the sub-district chief  and  his staff, the chief  should be able to accept criticism and suggestions from his staff, and have frequent communication  to give assignments or just listen to the opinions of the staff . Keywords : Leadership, Instructions for Work, Work Environment, Communication, Motivation.
Implementasi Kebijakan Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) Di Rumah Sakit Puri Husada Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Yesnita, Yesnita
Jurnal Administrasi Publik dan Birokrasi Vol 1, No 2 (2014): Jurnal Administrasi Publik dan Birokrasi Vol. 1 No. 2, 2014
Publisher : Jurnal Administrasi Publik dan Birokrasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (0.63 KB)

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimanakah implementasi kebijakan jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) di Rumah Sakit Umum Daerah Puri Husada Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir serta faktor-faktor yang mempengaruhi Puri Husada mempengaruhi Implementasi kebijakan tersebut. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitik yang dilakukan untuk menjawab seberapa lancar implementasi kebijakan Jamkesmas di Rumah Sakit  Umun Daerah Puri Husada Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir dan seberapa berpengaruh faktor-faktor yang terkait dalam pengimplementasian kebijakan Jamkesmas dimaksud. Subjek Penelitian adalah terdiri dari petugas Jamkesmas serta pasien selaku pengguna kartu Jamkesmas dengan rincian; Petugas lapangan/staf/ sebanyak 6 orang, pengelola Jamkesmas sebanyak 1 orang, pengambilan kebijakan sebanyak 1 orang, dan masyarakat pengguna Jamkesmas sebanyak 10 orang. Hasil analisis data menunjukan bahwa kebijakan yang ada di Rumah Sakit Daerah Puri Husada Tembilahan sangatlah belum memenuhi harapan dari pengguna Jamkesmas, karena mereka mengatakan bingung mengenai prosedur administrasi maupun dalam prosedur pengambilan obat bahkan dalam pemantauan evaluasi terhadap pelaksanaan Jamkesmas jarang dilakukan sehingga sulit melihat indeks keberhasilannya, kurang lengkapnya data-data yang ada sehingga menyulitkan petugas/ pengambil keputusan dalam elemen - elemen dalam pelembagaan. Kata Kunci : Implementasi, Jamkesmas, Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi, Struktur Birokrasi. ABSTRACT This study was  aimed at understanding the Policy Implementation of Social Health Care Security (JAMKESMAS) at the Tembilahan Puri Husada Public Hospital Tembilahan. Distict of Indragiri Hilir and the factors influencing the policy implementation. The  study was analytic descriptive which aimed to know how smooth Jamkesmas  was implemented at the Tembilahan Puri Husada Public Hospital and  what factors influenced  the implementation. The respondents were Jamkesmas staff and Jamkesmas card consumer patients  The field officers  included were 6 persons. plus one organizer. The results  showed that the implementation of the policy at  the Puri Husada Public Hospital  was far from meeting the consumers’ expectations They were confused about the administrative procedures as well as about how to receive the medicine. . Jamkesmas was seldom evaluated or monitored  so that it was  difficult to see its efficacy index. Incomplete data made the  Jamsostek staff difficult in planning  for the future. Keywords : Implementationof Jamkesmas, Communication, Resource, Disposition, Bureaucracy Structure.
Evaluasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Di Kecamatan Lewolema (Studi Kasus Kegiatan Simpan Pinjam Untuk Kelompok Perempuan Di Desa Sinar Hading Dan Desa Balukhering) Hurint, Yohanes Ibi
Jurnal Administrasi Publik dan Birokrasi Vol 1, No 1 (2014): Jurnal Administrasi Publik dan Birokrasi Vol. 1 No. 1, 2014
Publisher : Jurnal Administrasi Publik dan Birokrasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (0.63 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan khususnya pada kegiatan Simpan Pinjam  untuk Kelompok  Perempuan di desa Sinar Hading dan desa Balukhering. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai hasil jangka menengah  kegiatan Simpan Pinjam Untuk Kelompok Perempuan sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan yaitu Mempercepat proses pemenuhan kebutuhan pendanaan usaha ataupun sosial dasar, memberikan kesempatan kepada kaum perempuan meningkatkan ekonomi rumah tangga melalui pendanaan modal usaha dan mendorong penguatan kelembagaan simpan pinjam oleh kaum perempuan. Disamping itu penelitian ini bertujuan untuk melihat dan menggambarkan faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan kegiatan simpan pinjam untuk kelompok perempuan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini  menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif yaitu menggambarkan kenyataan yang terjadi sebagai dampak pelaksanaan subuah program dan merupakan penelitian terapan berupa penelitian evaluatif. Hasil penelitian menggambarkan bahwa tujuan jangka menengah program  yaitu mempercepat proses pemenuhan pendanaan usaha dan ataupun sosial dasar dapat tercapai dengan baik yang ditandai dengan peningkatan usaha anggota kelompok dan terpenuhinya kebutuhan sosial dasar mereka. Evaluasi terhadap memberikan kesempatan kepada kaum perempuan untuk meningkatkan ekonomi rumah tangga melalui pendanaan modal usaha dinilai berhasil yang ditandai dengan peningkatan usaha ekonomi rumah tangga. Terhadap penguatan kelembagaan simpan pinjam kelompok Simpan Pinjam untuk Kelompok Perempuan tidak tercapai. Untuk itu diharapkan pelaku program dapat memanfaatkan faktor pendukung dan meminimalisir faktor penghambat yang ada  sehingga pelaksanaan Simpan Pinjam untuk Kelompok dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan. Kata kunci: Evaluasi Program, Kelompok perempuan, Simpan pinjam dan Pendampingan. ABSTRACT This study aimed at evaluating the implementation of the National Program for Community Empowerment in Rural Areas in particular the Savings and Loans activities of women’s groups in Sinar Hading and Balukhering villages. This evaluation aimed  at assessing  the medium-term results of the women’s group savings and loan activities  based on   the objectives that were planned in the National Program for Community Empowerment in Rural Areas, which was  to  accelerate the process of meeting the needs of business or social funding base , giving women the opportunity to improve their household economy through capital funding and institutional strengthening efforts and encourage savings and loans by women .  This study also aimed  at looking at and describing the supporting and inhibiting factors in the implementation of savings and loans to groups of women. The approach used in this study  was qualitative with a descriptive design to illustrate the facts that occur as a result of the implementation of the program. The results illustrated that the  medium-term goal of the program which was accelerating the process of fulfilling social venture funding  could well be achieved. This could be seen by the increased number of business groups and the fulfillment of their basic social needs .  The provision of opportunities for women to improve their household economy through venture capital funding was considered successful which was  characterized by an increase in household economic enterprises. However, the. institutional strengthening of the Savings and Loans for the womens groups has failed. To continue the existence of the savings and loans for women the managers should be able to take advantage of the supporting factors and minimize disincentives. Keywords: Evaluation Program , Womens group , Savings and Loans.
Implementasi Kebijakan Pembagian Kewenangan Dalam Mengelola Izin Usaha Pertambangan (Studi Kasus Di Kabupaten Aceh Singkil) Nurdin, Nurdin
Jurnal Administrasi Publik dan Birokrasi Vol 1, No 1 (2014): Jurnal Administrasi Publik dan Birokrasi Vol. 1 No. 1, 2014
Publisher : Jurnal Administrasi Publik dan Birokrasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (0.63 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan dan dampak dari implementasi kebijakan tersebut terhadap pengelolaan izin usaha pertambangan di Kabupaten Aceh Singkil. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa dokumen tertulis, informasi lisan, dan gambar atau foto. Aspek yang diteliti adalah implementasi kebijakan yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur; sedangkan dampak implementasi kebijakan yang diteliti adalah pengaruh internal pada instansi Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil. Masalah yang dihadapi adalah kebijakan yang tumpang tindih dalam pembagian kewenangan (antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Aceh dan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil) menyebabkan kebijakan tersebut sulit diimplementasikan dan diduga kurang memberikan dampak nyata bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Penelitian ini menunjukkan impelentasi pengelolaan izin usaha pertambangan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil adalah kewenangan desentralisasi kebijakan yang didisposisikan kepada Sekratariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu. Sedangkan dalam prakteknya berbagi kewenangan, Pemerintah Provinsi Aceh menjalankan kewenangan Dekonsentrasi yang didisposisikan kepada Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Aceh. Temuan lain yang terkait dengan pengelolaan izin usaha pertambangan adalah pemekaran wilayah Kabupaten Aceh Singkil menjadi Kota Subulussalam yang secara langsung berdampak pada pengurangan sumber daya aparatur dan aset daerah. Kata kunci:    Kebijakan Publik, Administrasi Publik, Kewenangan, Izin Usaha, Pertambangan. ABSTRACT This study aims at analyzing the implementation of authorization policies and its impact, in relation to managing the mining licences in Aceh Singkil. This study  is qualitative, which produces outcomes such as descriptive data in the form of written documents, oral information, and images or photos. Data were gathered by interview, observation, and document review. The policies aspects  which were studied were communication, resources, disposition, and structure. The study was focused on the internal impact within the  Government of  Aceh Singkil. The problem was that implementing the policy were overlapping  between Central, Provincial and District Governments making it difficult to implement the policies  and had less of a substantial impact on the stakeholders. This study focused on the implementation of authorization policies as an impact, regarding  the mining licences authorization in Aceh Singkil and did not discuss in detail about the policy itself. This study showed that the authorization of mining license was delegated by the government of Aceh Singkil  to the Singkil District Sekratariat (Setdakab) and the Office of One Stop Licence Service (KP2TSP). While actually in exercising mining deconcentration authority the Aceh Provincial Government which authority was forwarded from the Ministry of Mines and Energy had delegated it to the Mining and Energy Office of the Aceh Province. Other findings related to the Government of Aceh Singkil was the proposal to create a new city of Subbulusalam within Aceh Singkil to improve services and reduce personnel and assets. Keywords : Public Policy, Public Administration, Authority, Business License, Mining.
Analisis Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Terhadap Kinerja Aparatur Pada Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Maluku Tenggara Franklin, Sam Edy
Jurnal Administrasi Publik dan Birokrasi Vol 1, No 2 (2014): Jurnal Administrasi Publik dan Birokrasi Vol. 1 No. 2, 2014
Publisher : Jurnal Administrasi Publik dan Birokrasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (0.63 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pendidikan dan pelatihan khususnya berkenaan dengan sisten rekruitmen peserta, kurikulum peserta, metode pengajaran, sumber dana yang diperoleh, fasilitas yang didapat dan jenis diklat yang diikuti serta bagaimana kinerja aparatur pada Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Maluku Tenggara (BPLH) setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan. Metode penelitian yang dipakai adalah metode kualitatif menggunakan studi yang terfokus pada sekelompok orang dalam hal ini aparatur pegawai pada Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Maluku Tenggara (BPLH). Pemilihan informan dilakukan secara purposif yaitu pertama dengan peserta program diklat, kedua dengan rekan sekerja dan atasan langsung pegawai yang menjadi peserta program pendidikan dan pelatihan. Teknik pengumpulan data memakai gabungan wawancara mendalam, observasi dan studi dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan model interaktif dengan sasaran akhir analisis adalah keterkaitan antara keikutsertaan pegawai dalam program pendidikan dan pelatihan dengan kinerja pegawai tersebut. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa indikator kinerja aparatur pada Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Maluku Tenggara berhasil ditingkatkan melalui pendidikan dan pelatihan, peningkatan ini dapat dilihat dari kemampuan dan kemauan kerja dimana ilmu yang didapat dari diklat yang diikuti dapat diimplementasikan pada bidang tugasnya, meminimalisir kesenjangan antara kemampuan dan tugas yang diemban karna memiliki kecakapan baru dalam berbagai bidang, produktivitas kerja yang meningkat diikuti dengan prestasi kerja. Kata Kunci : analisis, pendidikan, pelatihan, kinerja, pengelolaan. ABSTRACTThis study aimed to understand how the implementation of education and training, particularly with regard to systems of recruitment of participants, participant curriculum, teaching methods, sources of funding obtained, the facilities available and types of training that followed and what influence it had on the performance of the Southeast Maluku District Environmental Management Agency (BPLH) staff after participating. The study  used  qualitative analysis. Respondents were civil servants at Southeast Maluku District  Corporate A Group Management Environment Living (BPLH). The  respondents were purposely selected, consisting  of  civil servants who participated in the education and training program, the colleagues and the direct supervisors of those  civil servants. Data collection used  in-depth interviews, observation and documentation. The analysis used interactive models with the ultimate goal of knowing whether there was any relationship between participation in education and training programs with performance. The results of this study indicated that the civil servants’ performance  significantly improved through education and training. The improvement could be detected  from the increasing ability and willingness to work of the staff, where the knowledge gained from the training  could be used in their  work, minimizing the gap between skills and tasks.   Having new skills in various fields increased  labor productivity  and thus work performance. Keywords : Analysis, education, training, staff performance, management.
Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelatihan Emergency Nursing 2 BAPELKES Batam Dalam Pemenuhan Kompetensi Aparatur Kesehatan Sari, Devi Melyana
Jurnal Administrasi Publik dan Birokrasi Vol 1, No 2 (2014): Jurnal Administrasi Publik dan Birokrasi Vol. 1 No. 2, 2014
Publisher : Jurnal Administrasi Publik dan Birokrasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (0.63 KB)

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kinerja Bapelkes Batam meliputi aspek input, proses, output dan outcomes   penyelenggaraan pelatihan untuk mencapai kompetensi kerja SDM Aparatur Kesehatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Fokus penelitian adalah bagaimana kinerja Bapelkes Batam dalam melaksanakan pelatihan teknis kesehatan. Pengumpulan data menggunakan metode wawancara mendalam, observasi dan studi dokumentasi dengan lokus wawancara melibatkan informan  yaitu pegawai Bapelkes Batam yang terlibat dalam pemberian pelayanan serta studi dokumentasi pada dokumen laporan penyelenggaraan pelatihan Emergency Nursing 2 Tahun 2012. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Bapelkes Batam pada tahap input penyelenggaraan pelatihan dapat dikategorikan baik dengan kinerja rata-rata 86,97%.  Kinerja proses penyelenggaraan pelatihan dikategorikan kurang dengan kinerja rata-rata 55,04%, dan kinerja outputs penyelenggaraan pelatihan dikategorikan sedang dengan kinerja rata-rata 70% serta kinerja outcomes dengan hasil adanya peningkatan penampilan kerja alumni dari sebelum pelatihan namun terdapat 2 (dua) kompetensi pelatihan tidak mengalami peningkatan pasca pelatihan.  Informasi tingkat efesiensi dan efektifitas penyelenggaraan dengan kategori tingkat sedang, hal ini dipengaruhi oleh capaian kinerja kepanitiaan yang kurang pada tahap proses. Kesimpulan dari hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa Kinerja Bapelkes Batam dalam menyelenggarakan pelatihan teknis kesehatan belum optimal dari aspek SDM Penyelenggara dikarenakan proporsi kualitas dan tugas ganda yang diemban. Kata Kunci : Evaluasi, Kinerja, Penyelenggaraan pelatihan. ABSTRACT This study was aimed at knowing  how Bapelkes Batam performs its training to include aspects of input, process, output and outcomes to achieve competence for Healthcare Reform of the staff.. This study uses qualitative approach with a focus  on how Bapelkes Batam conducted its health technical training. Data collection used in-depth interviews, observation and the study of documents.  The respondents were Bapelkes Batam employees involved in service delivery and studies of reports on the implementation of Emergency Nursing  Year 2012 Training. The results showed that the performance of Bapelkes Batam training at the input stage was good with an average performance of 86.97%. However the process performance could only be categorized as  not good with an average performance of 55.04%, and the outputs could be categorized  as sufficient with an average performance of 70%. There were better outcomes  judging from the improved job performance of the graduates, but there there were two (2) competencies which did not improve after training. The evaluation of efficiency and effectiveness of the Bapelkes training  was moderate  due to the influence  of the the evaluation committees that are less active at this stage of the process. The results of this study indicated that the performance of Bapelkes Batam in organizing technical training of health is not optimal seen from the aspect of  quality of the organizers because of the substantial proportion of their dual tasks Keywords : Evaluation, Performance, Implementation of Training.

Page 2 of 3 | Total Record : 30

 1   2   3 

Filter by Year

2014 2014


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 1, No 3 (2014): Jurnal Administrasi Publik dan Birokrasi Vol. 1 No. 3, 2014 Vol 1, No 2 (2014): Jurnal Administrasi Publik dan Birokrasi Vol. 1 No. 2, 2014 Vol 1, No 1 (2014): Jurnal Administrasi Publik dan Birokrasi Vol. 1 No. 1, 2014