Articles
99 Documents
Search results for
, issue
"Vol 4, No 2 (2016)"
:
99 Documents
clear
<![CDATA[PELIMPAHAN HAK ASUH ANAK KEPADA BAPAK MENURUT UU NO 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN ]]>
<![CDATA[Hendrew Steven]]>
<![CDATA[ Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 4, No 2 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[AbstractMan as a social being is never out of burden with another human being. Humans have different interests with each other. With this difference of importance the relationship built between one human being and another can be the cause of conflict, disagreement, dispute, even hostility.The child is God's message for both his parents, society, nation and state as the heir of the teachings of Islam, the child receives every engraving and all direction given toThe child is a mandate, then taking care, nurturing, educating is the duty of the parents, so that the child has a good soul and berlaklak noble.]]>
<![CDATA[PUTUSAN PAILIT TERHADAP HARTA WARISAN MILIK DEBITUR DITINJAU MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN ]]>
<![CDATA[Ardian Ardian]]>
<![CDATA[ Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 4, No 2 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[ABSTRAK Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ini didasarkan pada beberapa asas. Asas-asas tersebut antara lain adalah Asas keseimbangan, Asas kelangsungan Usaha, Asas Keadilan dan Asas Integrasi.Dari Penyusunan skripsi ini dengan menggunakan metode kepustakaan (library research) yaitu dengan mendasarkan kepada bahan kepustakaan baik berupa pendapat para ahli hukum dan juga ketentuan perundang-undangan yang ada kaitan dengan masalah tersebut diatas.Adapun kesimpulan yang dapat dikemukakan adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 207 UUK-PKPU, harta kekayaan orang yang meninggal harus dinyatakan dalam keadaan pailit, apabila dua atau beberapa kreditor mengajukan permohonan untuk itu dan secara singkat dapat membuktikan bahwa : Utang orang yang meninggal, semasa hidupnya tidak dibayar lunas; atau pada saat meninggalnya orang tersebut harta peninggalannya tidak cukup untuk membayar utangnya.Menurut Pasal 40 ayat (1) UUK-PKPU, warisan yang selama kepailitan jatuh kepada debitor pailit, oleh kurator tidak boleh diterima, kecuali apabila menguntungkan harta pailit. Logika ketentuan-ketentuan Pasal 40 ayat (1) dapat dimengerti karena tidak mustahil debitor pailit bukan menerima warisan berupa piutang tetapi menerima warisan utang. Apabila debitor pailit menerima warisan berupa piutang (tagihan) maka warisan tersebut akan menguntungkan harta pailit. Akan tetapi, apabila debitor pailit menerima warisan berupa utang, maka warisan tersebut akan membebani harta pailit. Sudah tentu hal tersebut bukan saja debitor pailit, tetapi juga para kreditornya.Bila merujuk pada pasal 209 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang UUK-PKPU yang bunyinya sebagai berikut “Putusan pernyataan pailit berakibat demi hukum dipisahkannya harta kekayaan orang yang meninggal dari harta kekayaan ahli warisnya.” Sehingga pertanggung jawaban ahli waris debitor terhadap putusan pailit demi hukum sudah dipisahkan dari harta kekayaan orang yang meninggal oleh UU No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.]]>
<![CDATA[PERKAWINAN DIBAWAH USIA MINIMUM DAN CARA MEMPEROLEH IJIN KAWIN SERTA AKIBAT HUKUMNYA ]]>
<![CDATA[Rudiansyah Rudiansyah]]>
<![CDATA[ Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 4, No 2 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[ABSTRAKUntuk meminta dispensasi kawin di bawah usia minimum tersebut yaitu bahwa orang tua dari anak yang akan dimintakan dispensasi kawin tersebut disebut sebagai pemohon datang ke Pengadilan Agama dengan membawa surat pengantar atau surat permohonan dispensasi kawin dari Kantor Urusan Agama (KUA) diwilayah tempat tinggal pemohon. Surat permohonan tersebut berisi pemberitahuan bahwa pemohon (orang tua) bermaksud untuk mengawinkan anaknya yang masih di bawah usia minimum berdasarkan alasan-alasan yang sebenarnya.Setelah Pegadilan Agama menerima dan mempelajari permohonan tersebut, kemudian Ketua Pengadilan menentukan hakim yang akan meminpin sidang. Apabila rencana perkawinannya ditolak oleh Pengadilan Agama, maka sebaiknya kedua calon mempelai tersebut menunda dulu rencana perkawinannya sampai usia dari kedua atau salah satu calon mempelai cukup untuk melangsungkan perkawinan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.Akan tetapi ada juga karena tidak mau menunda rencana perkawinannya, maka kedua calon mempelai tersebut melakukan perkawinan sirri. Sedangkan kawin sirri tersebut tidak mempunyai akibat hukum karena perkawinannya tersebut tidak dicatatkan ke Pegawai Pencatat Nikah (PPN).Kata kunci : Perkawinan dibawah usia minimum, cara memperoleh izin kawin, akibat hukumnya.]]>
<![CDATA[UPAYA HUKUM YANG DAPAT DIAJUKAN OLEH TERSANGKA JIKA DALAM PROSES PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN POLRI TERDAPAT PELANGGARAN TERHADAP HAK – HAK TERSANGKA (STUDI PADA POLSEK UTARA SAMARINDA) ]]>
<![CDATA[Tri Nurmisbah]]>
<![CDATA[ Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 4, No 2 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[ABSTRACTSuspect dealing with the public prosecutor before the courts, both have the same status as well as the rights they have. Prosecutors will try to provide evidence to the court to convince a judge that the suspect guilty and deserve to get a penalty. Prosecutors will attempt to show the items of evidence relating to the unlawful acts alleged happened to the suspect. Even the public prosecutor can bring witnesses to incriminate a suspect. While the suspect himself is entitled to deny what has been alleged by wing evidence, even that which has been alleged is not true. Suspects could also bring witnesses to alleviate (a de charge witness). If the suspect was able to prove that he is innocent, then the interrogation of the suspect immediately stopped and the suspect is free from any claims that have been attributed to him. If the suspect can not prove that he is innocent, then the criminal proceedings against the suspect will be forwarded to the final stage. If there has been a violation of his rights by investigators, the suspect can do something that can make the investigator in question must be accountable for his actions. Legal remedies that may be filed by the suspect, his family and his lawyers are pre-trial efforts.With these pre-trial, the suspects could get justice for violations of their rights that have been carried out by investigators. Another thing that can be done by the suspects to investigators who have violated the rights of his to make efforts to force and violence against the suspect is to report the investigator to the authorities, that the investigators reported that have committed a crime by committing violence against suspects can be attributed to article 351 of the Criminal Code that resulted in the suspect suffered persecution both body and spirit. Obstacles encountered in providing legal protection against the suspect at the level of inquiries and investigations to find the material truth is not yet the enactment of existing laws and regulations as fully as there are sociological does not apply in the community. In addition due to the attitude of the defendant itself that can not be invited to cooperate. Another thing that causes the still incomplete enforcement of the rights of suspects because they rendahnyat ingkat professionalism of investigators and investigation authorities officials in performing their duties. Lack of facilities and infrastructure and the lack of funds to conduct investigations and examinations also cause is still somewhat difficult enforcement of g freely at will own investigators to conduct examination in the manner.]]>
<![CDATA[SUATU TINJAUAN UPAYA PENYALURAN DAN PENDAYAGUNAAN TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DI KOTA SAMARINDA.” ]]>
<![CDATA[Ince Aldy Mierald Istiawan]]>
<![CDATA[ Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 4, No 2 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[ABSTRACTION Human resources is one factor that can realize the creation of equitable growth. The economy of a country in particular regions will be said to advance the views from the income that can be earned by every citizen, every person who has the ability deserves a chance to do a job that they can do, to be able to fulfill their lives and be able to raise the dignity they are, not least for those who have imperfections or Persons with Physical Disabilities. This study aims to determine the extent to which the work done by the government of Samarinda in the distribution and utilization of manpower physical disabilities in the city of Samarinda and to know the efforts made by the Department of Labor government of Samarinda in troubleshooting the distribution of labor physical disability in Samarinda. Results showed that the government of Samarinda, especially the Office of Manpower and Transmigration basically been running the business for the channel and empower disabled workers this. This is done through the provision of training and apprenticeship, socialization into the company - the company, the provision of accessibility and independent placements and the establishment of Joint Business Group (KUB), but has not been fully implemented because of the provisions contained in Law No. 13 of 2003 and No. 43 of 2003 have not been properly enforced, especially in the provision of criminal sanctions for companies that do not run the administration of 1% quota for disabled workers, in addition to the government of Samarinda yet have a rule or special wisdom which regulates the distribution and utilization of disabled workers.Samarinda City government needs to give a special regulation (Regulationmayor) for the empowerment and the distribution of labor, especially peoplewith disabilities to the owners of the company have sorting and special attention, that Law No. 13 of 2003 and No. 43 of 2003 can be realized in the city of Samarinda.]]>
<![CDATA[PENYELENGGARAAN KEGIATAN KOPERASI SIMPAN PINJAM YANG BERPOTENSI TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DAN PENIPUAN DALAM PASAL 374 JUNCTO 378 KUHP ]]>
<![CDATA[Nita Julaiyanti]]>
<![CDATA[ Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 4, No 2 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[ABSTRACTThis research studies and answers the problem concerning with regulating of holding debit-credit cooperation activity in laws. And also to know potential criminal acts which can be happened in holding debit-credit cooperation activity.This research is a kind of normative and empirical research which is descriptive and observation. The kind of data which is used is secondary data that consist of primary law material, secondary law material and tertiary law material. Data collecting technique used is document study with content analysis technique and data observation.Based on the research and the analyze, it showed that holding the activity of debit-credit cooperation refers to regulation no. 525 1992 about cooperation; Government regulation no. 9 1995 about carrying out of debit credit activity business by cooperation, and the decision of minister of cooperation, little and middle entrepreneur minister of Republic Indonesia no: 351 /KEP/M/XII 1998 about guidance of implementation debit credit activity business by cooperation. From the three regulations which regulate of holding debit credit cooperation activity can be known that debit credit cooperation activity is to unite and to make flow the fund which directed only to the members of cooperation, candidate of member, cooperation and/or its member.Actually at recent time, a lot of debit credit cooperation which unite fund from a broad society beyond members of cooperation. The weak control and even no control against debit-credit cooperation give chance for deviations against regulation regarding with debit credit cooperation. The deviation is directed to criminal acts which make the caretaker and manager of cooperation to be suspected and criminal acts which have potency to be happened in debit-credit cooperation activity are criminal act of embezzlement and fraud. Keywords: Debit-Credit Cooperation, Criminal act.]]>
<![CDATA[MASALAH KEDEWASAAN SEBAGAI SYARAT SAHNYA PERJANJIAN (TINJAUAN YURIDIS PASAL 1330 AYAT 1 KUH PERDATA) ]]>
<![CDATA[Dewi Tri Astuti]]>
<![CDATA[ Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 4, No 2 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[ABSTRAK Dalam kehidupan masyarakat sebagai subjek hukum yang paling sering dilakukan oleh orang maupun badan adalah melakukan suatu perjanjian dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup atau dalam rangka memperoleh keuntungan terlebih lagi dalam buku III KUH Perdata menganut sistem terbuka, artinya para pihak bebas mengadakan perjanjian yang berisi dan mencari apapun asal tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan ketertiban umum. Buku III KUH Perdata tersebut menganut sistem terbuka (open system), artinya setiap orang bebas mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, baik perjanjian bernama (nominaat) maupun perjanjian tidak bernama (innominaat), asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Mengenai orang yang belum dewasa diatur dalam Pasal 330 KUH Perdata, dinyatakan bahwa belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan sebelumnya belum kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkannya sebelum umur mereka genap 21 (dua puluh satu) tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa Tujuan dari penelitian ini adalah Hendaknya masyarakat dalam membuat perjanjian atau melakukan perbuatan hukum memperhatikan syarat sahnya perjanjian khususnya mengenai syarat kedewasaan. Kata Kunci: Masalah Kedewasaan Sebagai Syarat Sahnya Perjanjian KUH Perdata Pasal 1330]]>
<![CDATA[PERANAN PENGADILAN AGAMA DALAM MENYELESAIKAN PERMOHONAN CERAI THOLAK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN ]]>
<![CDATA[Dewi Ratnasari]]>
<![CDATA[ Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 4, No 2 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[ABSTRACTThe title of this paper is the role of the court in resolving the divorce petition tholak according to Law No. 1 of 1974 on marriage .The formulation of the problem of how to reconcile the efforts of religious courts in the party who filed for divorce in a religious court tholaksamarinda and what the legal consequences of divorce tholak according to Law No. 1 of 1974. The purpose for doing this study to obtain information about the role of religious courts in resolving divorce petition tholak according to Law No. 1 of 1974 on marriage . Writing this thesis using empirical juridical library with study analysis and interview sources.Divorce in certain circumstances be considered the ultimate solution remains to drown out the bickering and discord in the household of husband and wife therefore be of a husband and wife running a live household carefully so that marriage really achieve the purpose of marriage itself , that forms the family the eternal happy and prosperous in the world and the hereafter . Then the husband and wife should help each other and complement so that each can develop his personality in addition to an obligation of marriage also has a close relationship with religion .Keywords : the role of religious courts in resolving divorce petition tholak according to the law No. 1 of 1974 About marriage]]>
<![CDATA[TINJAUAN TERHADAP SEMA RI NOMOR 7 TAHUN 2014 TERKAIT HASIL PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 34/PUU-XI/2013 TENTANG PENGAJUAN PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI ]]>
<![CDATA[Bean Wira Kesuma]]>
<![CDATA[ Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 4, No 2 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[ABSTRAKSIPenelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui apakah SEMA RI Nomor 7 Tahun 2014 dapat mengesampingkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013, dan untuk mengetahui dasar maupun pertimbangan hukum penerbitan SEMA RI Nomor 7 Tahun 2014, sejalan ataukah tidak dengan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, serta bagaimana seharusnya upaya Peninjauan Kembali diterapkan dalam hal perkembangan zaman yang terus berkembang khususnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif sehingga data yang dikumpulkan hanya sesuai dengan studi kepustakaan saja. Data yang diperoleh kemudian disusun dan dianalisa setelah itu menghubungkannya dengan teori, asas, dan kaidah hukum untuk dapat menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan bahwa SEMA RI Nomor 7 Tahun 2014 hanya merupakan peraturan kebijakan yang tidak harus mengikat jajaran dibawah Mahkamah Agung. Surat Edaran ini juga tidak ditemukan dalam hierarki Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Sedangkan putusan Mahkamah Konstitusi merupakan produk hukum yang setara dengan Undang-Undang, bersifat final dan Mengikat yang wajib ditaati oleh semua lembaga negara di Indonesia. Serta masuk dalam hierarki Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Kontroversi terbitnya SEMA RI Nomor 7 Tahun 2014 semestinya dievaluasi oleh Mahkamah Agung.Kata kunci: Keadilan dan Kepastian Hukum, Norma Peninjauan Kembali (PK)]]>
<![CDATA[PENERAPAN HUKUMAN MATI BAGI BANDAR NARKOTIKA DI TINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA ]]>
<![CDATA[Sabrianto Sabrianto]]>
<![CDATA[ Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 4, No 2 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[ABSTRAK Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana nilai-nilai hak asasi manusia untuk hidup diatur dalam sistem hukum di Indonesia dan bagaimana tinjauan Hak Asasi Manusia terhadap eksistensi hukuman mati di Indonesia. Berdasarkan penggunaan metode penelitian hukum normatif dapat disimpulkan bahwa: 1. Nilai-Nilai Hak Asasi Manusia di Indonesia bersumber dan bermuara pada Pancasila. Hak Asasi Manusia mendapat jaminan yang kuat dari falsafah bangsa, yaitu Pancasila. Selain itu Konstitusi yang ada di Indonesia pada dasarnya mengatur hak asasi manusia yang bersumber pada Pancasila dan perkembangan pengaturan secara umum. 2. Penerapan Hukuman Mati dalam sistem hukum di Indonesia bertentangan dengan hak asasi manusia yaitu hak untuk hidup yang tercantum dalam nilai-nilai pancasila dan dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945.Kata kunci: hukuman mati, hak asasi manusia]]>
