Garuda - Garba Rujukan Digital

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI NOMOR 16 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN BENDA SITAAN DAN BARANG RAMPASAN NEGARA DI RUPBASAN SAMARINDA Yogi Satria Nugraha
Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 4, No 1 (2015)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACT Purpose of this study to knew clearly about management procedures of confiscated objects and confiscated goods at RUPBASAN Samarinda. This study a kind descriptive study and include normative and empiric study. Location of this study at RUPBASAN Samarinda. Based of this result of study, it can be conclude that implementation mechanism of management confiscated objects and confiscated goods regulated in regulation of minister of law and human rights number 16, 2014 Keywords: Management, Confiscated Objects, Confiscated Goods

PELAKSANAAN IZIN POLIGAMI BERDASARKAN UNDANG-UNDANGNOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA SAMARINDA) Herwin Ariyanto
Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 4, No 1 (2015)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrak Perkawinan adalah masalah yang kompleks dipandang dari segi kehidupan masyarakat,agama, maupun dari hukumnya Perkawinan merupakan panggilan fitrah dan tabiat manusia sebagai makhluk Tuhan yang dilengkapi dengan akal pikiran, rasa, dan hasrat. Suatu perkawinan diharapkan dapat mewujudkan rumah tangga keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Keluarga merupakan bagian penting dalam kehidupan bermasyarakat, karena keluarga merupakan susunan masyarakat yang terkecil. Masalah keluarga juga merupakan masalah masyarakat, sebab masalah-masalah yang lahir di lingkungan keluarga juga akan dirasakan akibatnya oleh masyarakat.Nikah (kawin) menurut arti asli ialah hubungan seksual tetapi menurut arti majazi (mathaporic) atau arti hukum ialah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami isteri antara seorang pria dan wanita.Undang-undang Perkawinan yaitu UU No. 1 Tahun 1974 dalampasal 1 tentang pengertian perkawinan sebagai berikut :Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.Peraturan perundang-undangan Indonesia yang mengatur masalah poligami masih kurang terperinci dengan jelas mengenai batasan-batasan yang dimaksud, sehingga menyebabkan adanya celah yang oleh Pemohon dijadikan alasan dalam proses pelaksanaan permohonan ijin poligami di Pengadilan Agama Samarinda. Berdasarkan hal tersebut alangkah baiknya pemerintah melakukan revisi terhadap Undang-undang No. 1 Tahun 1974 guna memperjelas batasan batasan orang untuk melakukan poligami dengan tetap didasarkan pada ketentuan hukum.

PENCEGAHAN PEMBUKAAN REKENING DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG PADA KANTOR CABANG SYARIAH BPD KALTIM Agung Bhakti Hutomo
Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 4, No 1 (2015)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACT This study aims to test empirically and find out how your account opening for the prevention of money laundering in the customer service unit at the Branch Office BPD Kaltim Samarinda. This study intends to find out how much tips and effort BPD Kaltim early Islamic prevent money laundering in particular of the earliest and small are in the process of opening an account to run the business - the dirty business of the perpetrators - perpetrator of money laundering (AML ). The research method that I use is empirical juridical sociological approach, the sampling method used by the writer is using purposive sampling technique. This research data retrieval technique using interviews, observation, and documentation. Type of interview used by the author is the semistructured interview. Method - the method of account opening made in the prevention of money laundering in the customer service unit must have been set in the applicable SOP, but of SOP is not enough, where power analysis or assessment conducted by the CS and Teller to each customer conducting transactions banking and menentukkan important enough. From this analysis to sharpen soul to the customer service -user user company is obliged to provide training - training with themes and new concepts related background mode - the mode abusing customers who bank savings account in conducting money laundering.Key word : Money Laundering

PELAKSANAAN ASURANSI SOSIAL KECELAKAAN PENUMPANG OLEH PT (PERSERO) ASURANSI JASA RAHARJA TERHADAP PENUMPANG PENGANGKUTAN LAUT ANTAR PULAU DI TARAKAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA Johan Ardianto
Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 4, No 1 (2015)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Manusia dalam menjalankan hidupnya selalu dipenuhi dengan resiko yang mungkin akan menimpa dirinya sendiri, keluarganya maupun barang-barang miliknya. Resiko yang ada tersebut bersifat tidak pasti. Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan dengan akal dan budinya mencari cara agar ketidakpastian dalam hidupnya berubah menjadi suatu kepastian. Salah satu cara untuk mengatasi resiko tersebut adalah dengan cara mengalihkan resiko kepada pihak lain di luar diri manusia. Pada saat ini pihak lain penerima resiko dan mampu mengelola resiko tersebut adalah Perusahaan Asuransi. Salah satu jenis asuransi yang melindungi dan memberikan jaminan terhadap jiwa dan fisik manusia adalah asuransi kecelakaan diri khususnya mengenai kecelakaan penumpang angkutan laut antar pulau. Asuransi kecelakaan adalah suatu perjanjian antara peruahaan sebagai penanggung dengan pemegang polis atau pihak yang mengasuransikan, di mana dengan menerima premi asuransi adalah masyarakat sebagai tertanggung. Untuk mengetahui pelaksanaan asuransi sosial kecelakaan penumpang pengangkutan laut antar pulau di Tarakan kantor perwakilan Tarakan dengan mengambil sampel berupa hasil penelitian lapangan mengenai pelaksanaan asuransi jaminan sosial pada PT (Persero) Asuransi Jasa Raharja. Hambatan-hambatan yang ada dalam pelaksanaannya dapat berasal dari pihak penanggung maupun dari pihak tertanggung, hambatan-hambatan yang ada tersebut dapat diminimalisir dengan memaksimalkan tugas agen, staf maupun pihak asuransi itu sendiri dalam mengimformasikan hal-hal penting baik dalam polis ataupun mengenai pada saat klaim dalam pelaksanaan asuransi sosial kecelakaan penumpang khususnya pada moda transportasi laut.Kata Kunci : Pelaksanaan Asuransi sebagai Jaminan Sosial.

TANGGUNG JAWAB YURIDIS PT.ADIRA FINANCE SAMARINDA TERHADAP KORBAN TINDAKAN LAPPING COLLECTOR BERDASARKAN UU NO.8 TAHUN 1999 Krisna Bayu Pratama
Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 4, No 1 (2015)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACTConsumer protection issues are things to note, consumer rights are ignored by businesses needs to be examined thoroughly one of the actions that could harm consumers lapping is performed collector leasing. To protect consumers leasing actually not rely solely on the application of civil law as expected through the mechanism of sanctions and lawsuits for damages. The current state of consumer protection has received serious attention to the enactment of laws and regulations governing, namely Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection. Nevertheless, you still need a caution in determining who is responsible for omissions or mistakes by the leasing resulting in a loss experienced by consumers. In writing this essay the author using normative juridical method that describe the facts or symptoms with the lapping action collector.Results of the study authors in the field based on real conditions that exist, then on this thesis illustrates that PT.Adira Finance in this case as the business communities establish that everything is charged to the consumer could be eliminated and still provide sanctions to Biller which in this case is the collection with reference to the provisions under Law Protection consumers are regulated in Article 19 paragraph (1) and (2).___________________________________________Keywords: lapping collector and consumer protection.

PERLINDUNGAN TERHADAP PASIEN PADA RUMAH SAKIT DIRGAHAYU MENURUT UU KESEHATAN NO. 36 TAHUN 2009 Yuniwa Yuniwa
Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 3, No 2 (2014)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (105.984 KB)

Abstract According to a general explanation of Law No. 36/2009 development of the health sector is one of the efforts in national development is expected to create a condition of the people who have awareness, safety and ability to live a healthy life so as to realize an optimal health status, health development, are intimately associated with good resources in the form of facilities and infrastructure and the development of health measures that are not only focused on healing as before, but also includes efforts to improve health, disease prevention and health recovery. Basically every patient who had been disadvantaged by the doctor may demand compensation to a doctor is concerned, if the doctor concerned is proved to have made a mistake or negligence in performing their duties which those rights have been set in UU.No.23 / 92 Article 55 paragraph 1 and the hospital as a manager and the party responsible for the mistakes of his subordinates (1367 Civil Code), as long as this demand ever undertaken by the patient to the hospital or to the doctor in question, in the form of demands restoration of the original state and no one demands to on the court.

BEBERAPA MASALAH TENTANG ALAT BUKTI PERSANGKAAN DALAM PENYELESAIAN MASALAH PERDATA Achmad Feri Hidayatullah
Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 4, No 1 (2015)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACT As is well known that the general arrangement of the burden of proof in resolving a case, in fact contained in article 163 HIR ketantuan / 283 RBg, which states: "Anyone who says having a right, or refers to an event to affirm that right, or denied another person, that person must prove the existence of the right or the incident ".Evidence (bewijsmiddel) various forms and types, which is able to give a description and explanation of the problems which sued in court. Submitted evidence to justify the arguments of the parties' arguments lawsuit or dispute.From some of the evidence in civil cases there is evidence in at third in the civil evidence is very brief, the evidence conjecture governed by Article 310 RBg / 173 HIR and article 1915 to article 1922 of the Civil Code. Presupposition is the conclusion that by law or by judges drawn from the events that are known to the general direction of an event that is not in general know.Presupposition is the conclusion drawn from an event that has been considered proven or known events, towards an event that has not been proven, if it is an interesting conclusion, the judge is called conjecture conjecture judge ,, whereas if it's interesting conjecture law then called the allegation Constitution.Presupposition can be distinguished as follows:1. suspicions on the basis of the reality / suspicions Judge2. suspicions on the basis of lawsBut in court, the evidence conjecture is dependent upon the assessment of judges and other evidence, so it does not have the strength of evidence was perfect and binding. Keywords: arranggement, justify

ANALISA TENTANG ABORTUS PROVOKATUS DALAM ILMU PENGETAHUAN KEDOKTERAN DI TINJAU DARI HUKUM PIDANA Syahrani Syahrani
Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 3, No 2 (2014)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract Advances in medical science and technology development is extremely important role in the enforcement of criminal law. Provokatus abortion or abortion provokatus medisinalis criminalist is not a group of young people, but also the elderly who already have many children and little children. Maaih parents in childbearing but tidk desired pregnancy due to economic factors, health and so on. In order to maintain the authority and legal certainty, it should provokatus abortion or abortion based on medical indication, immediately in the form of a law that is legal, to avoid the vagueness of the law that govern them. In criminal law legislation regarding abortion provokatus for the benefit of health or medisinalis.

sistem informasi manajemen indah preva
Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 3, No 2 (2014)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

sistem informasi manajemen

IMPLEMENTASI UNDANG UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA TERHADAP HAK HAK PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) DI LINGKUNGAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN SAMARINDA Ahmad Yani
Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 3, No 2 (2014)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACT “THE IMPLEMENTATION OF LAW NUMBER 5 YEAR 2014 CONCERNING STATE INSTRUMENT FOR CIVIL RIGHTS OF GOVERMENT EMPLOYEE WITH WORK AGREEMENT IN THE FACULTY OF LAW UNIVERSITY MULAWARMAN SAMARINDA”. At the year of 2014 mark the end of the reign of Susilo Bambang Yudhoyono giving us a bureaucracy reform through the law number 5 year 2014.this , the writer try to research to know how much the implementation of the law number 5 year 2014 about the right of non government employee or a government employee with work agreement. Data Analysis method that used in this writing is Juridical-empiric. The Writer uses a written law or non written law as a material to process data that will be taken by observation and interview on mulawarman university faculty of law. Keyword : Law number 5 year 2014,Government employee with work agreement

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota samarinda,

Kalimantan timur

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota samarinda, Kalimantan timur INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota samarinda,

Kalimantan timur

INDONESIA