Articles
1,052 Documents
<![CDATA[PEMBAGIAN WARIS SISTEM KEKERABATAN MATRILINEAL DITINJAU DARI PERSPEKTIF KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA ]]>
<![CDATA[Rahmadi Rahmadi]]>
<![CDATA[ Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 4, No 2 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[AbstractThe division of inheritance is an integral part of civil law as a whole and is the smallest part of family law which can not be separated from the sphere of religion and beliefs held. Form and inheritance law system is closely related to the shape of social and familial nature that have capital base of the system draws lineage. System of inheritance laws exist and apply in Indonesia is still plural so multi-faceted, either in the form of traditional law, Islamic law and civil law which is based on BW ( Burgelijk Wetboek ).The division of inheritance matrilineal kinship system in Minangkabau society is one system of inheritance law customary fascinating lineage of the mother which is calculated according to the mother, the brothers and sisters, mothers and relatives of both men and women and so on according to the lineage of women . Civil legal system governing the division of inheritance is also quite dominant comes together and apply to the public in the jurisdiction of Indonesia. Where the system of inheritance law has a different style and the nature of the pattern and nature of the traditional inheritance law.]]>
<![CDATA[KEDUDUKAN BADAN ARBITRASE SYARIA’AH NASIONAL (BASYARNAS) DALAM HUKUM NASIONAL ]]>
<![CDATA[Yayat Sudrajat]]>
<![CDATA[ Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 5, No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[ABSTRACT In terms of Indonesian (National) law, the existence of National Sharia Arbitration Board (BASYARNAS) as an Islamic arbitration institution has a very strong legitimacy because the current positive law enables an institution outside the judiciary to become a referee / judge in dispute settlement the parties. This can be seen in Law No. 4 of 2004 Article 3 paragraph 1 on the principal of judicial power and Law No. 30.In 1999 on Arbitration and Alternative dispute resolution of the parties. Indonesian National Arbitrage Agency. Both have the same authority to settle civil disputes by way of peace, but BASYARNAS in exercising its authority is guided by Al Quran and Al Hadist.BASYARNAS has the authority to resolve the business dispute of the parties in accordance with the BASYARNAS procedure rules in the case of handling disputes arising in the trade, industrial, financial, service, etc where the parties agree to submit the settlement to BASYARNAS. But BASYARNAS is not authorized to resolve disputes such as inheritance, grants, divorces etc. in that it is the authority of the Religious Courts.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN DAN PENATAAN PARKIR TERHADAP PARKIR TIDAK RESMI DI KAWASAN PASAR LOA JANAN KOTA SAMARINDA ]]>
<![CDATA[Reni Marhaini]]>
<![CDATA[ Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 4, No 2 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[ABSTRAK Parkir merupakan salah satu penunjang aktivitas masyarakat yang tergolong penting. Dalam menunjang aktivitasnya masyarakat banyak menggunakan kendaraan pribadi, pada saat meletakkan kendaraan mereka tentunya membutuhkan suatu tempat yang aman dan nyaman bagi masyarakat sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Penataan Parkir.Oleh karena itu peneliti ingin mengevaluasi pelaaksanaan peraturan tersebut apakah sudah sesuai atau belum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan penertiban parkir tidak resmi sesuai dengan peraturan tersebut dan untuk mengetahui faktor-faktor penghambat pelaksanaan peraturan tersebut.Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif dan yurudis empiris sehingga dapat mendeskripsikan proses pelaksanaan peraturan daerah tersebut. Sumber data yang digunakan meliputi data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan sumber data atau informan dan data sekunder berasal dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Penarikan sampel yang digunakan bersifat purposive sampling yaitu memilih informan yang dianggap tahu dan dipercaya sebagai sumber data. Teknik pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara. Teknik analisis yang terdiri dari reduksi data, sajian data dan penarikan simpulan. Berdasar hasil penelitian yang dilakukan di Pasar Loa Janan, pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Penataan Parkir. masih belum sepenuhnya sesuai dengan aturan. Proses pelaksanaanya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama Kurangnya lahan parkir dan tidak sesuai dengan meningkatnya kendaraan pribadi yang dimiliki masyarakat. Perencanaan Pengelolaan Parkir yaitu masih adanya beberapa lahan titik parkir yang masih di kuasai oleh beberapa preman di kawasan pasar loa janan.Itu sudah mencakup semuanya. Ketiga, daya dukung masyarakat. Kadang ada beberapa masyarakat yang menganggap parkirnya kurang efektif karena jauh dari tempat yang akan dituju. Hal-hal yang menunjukkan belum sepenuhnya sesuai aturan yaitu munculnya masalah-masalah dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Penataan Parkir, antara lain penataan yang kurang rapi, pelayanan juru parkir yang kurang memuaskan, tarif yang tidak sesuai, munculnya parkir tidak resmi, dan kurangnya pengetahuan juru parkir mengenai perundang-undangan. Kata Kunci: Parkir]]>
<![CDATA[KEDUDUKAN KUASA MUTLAK DALAM PERALIHAN HAK ATAS TANAH OLEH NOTARIS ]]>
<![CDATA[Rio Yuliandana]]>
<![CDATA[ Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 5, No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[ABSTRACT In the case of validity of a treaty, the absolute requirement that must exist in the power of attorney agreement is the agreement of the parties to enter into a power of attorney agreement, in this case the role of the Notary in performing his / her duty is obliged to provide complete and clear illumination of the consequences the law of each agreement made, and in terms of providing services and services to the parties as far as possible to avoid the occurrence of disputes in the future in order to create a legal certainty, especially in the field of land in accordance with applicable government regulations.The absolute power is what is meant in the Second Dictum of a of the Instruction of the Minister of Home Affairs Number 14 of 1982 namely: "The Absolute Power which in the First Dictum is a power which in it contains an irrevocable element by the authorizer". The absolute prohibition of power contained in the Instruction of the Minister of Home Affairs Number 14 of 1982 concerning the Prohibition of the Absolute Use of Proxy of the Marketer of Land Rights, where it is a power which in it contains irrevocable elements and essentially the transfer of rights to the land which gives authority to the authorized party to control and use the land and to perform any legal act which according to law can only be done by the right holder.Absolute power is what is meant in the Second Dictum of the Instruction of the Minister of Home Affairs No. 14 of 1982 namely: "The Absolute Power in the First Dictum is a force in which it contains elements that can not be annulled by the authority". The absolute prohibition of power contained in the Instruction of the Minister of Home Affairs Number 14 of 1982 concerning the Prohibition of the Use of a Power of Attorney for Marketers of Rights to Land, which constitutes a force which contains irrevocable elements and is essentially a transfer of rights on land authorizing the authorities to control and use the land and take legal action which by law can only be done by the rights holder. Keywords: Absolute Power, Land Rights Transfer]]>
<![CDATA[PENYELESAIAN KREDIT MACET OLEH PIHAK PERBANKAN DENGAN CARA NOVASI ]]>
<![CDATA[Rusbandi Rusbandi]]>
<![CDATA[ Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 4, No 1 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[ABSTRAKAktor terpenting untuk dapat dilakukannya novasi adalah kesediaan dan kemampuan dari calon debitur baru yang akan mengambil alih kewajiban dari debitur macet. Oleh sebab itu hambatan yang ditemui dalam praktek perbankan untuk pelaksanaannya novasi ini adalah : Sulitnya menemukan debitur baru yang bersedia untuk mengambil alih kewajiban dari debitur macet; Jika debitur baru yang bersedia mengambil alih tersebut ternyata tidak memenuhi persyaratan-persyaratan yang diajukan oleh pihak kreditur, dalam hal ini adalah bank. Atau jika tidak ada kesepakatan diantara kedua belah pihak mengenai persyaratan-persyaratan dalam novasi. Untuk terjadinya novasi diperlukan adanya tahapan sebagai berikut : Adanya kesediaan dari calon debitur baru untuk mengambil alih hutang dari debitur macet; Setelah adanya keputusan dari kantor pusat, maka kantor cabang akan membuat surat kepada calon debitur baru tersebut mengenai persetujuan dari pihak bank untuk adanya novasi; Calon debitur baru diminta untuk mempelajari ketentuan dan persyaratan yang harus dipenuhi dalam novasi; Dibuat perjanjian kredit di bawah tangan antara bank dengan debitur baru; Bank meminta kepada notaris untuk membuatkan akta novasi, pengakuan hutang dan pengikatan barang jaminan untuk perjanjian kredit yang baru; Notaris mempersiapkan surat-surat yang dimaksud, kemudian diteliti kembali mengenai hal-hal yang tercantum di dalam surat-surat tersebut; Penandatanganan bersama di hadapan notaris antara pihak bank yang dalam hal ini diwakili oleh pemimpin cabang dengan debitur baru; Bank mengirimkan pemberitahuan kepada debitur lama bahwa ia dianggap telah melunasi kewajibannya. Sehingga bank berkewajiban untuk memintakan penghapusan nama debitur lama dari daftar kredit macet yang dikeluarkan oleh Bank Central Asia kepada kantor cabang Bank Central Asia setempat. Dengan efektifnya perikatan yang baru, maka perikatan yang lama akan menjadi hapus atau gugur, dan yang berlaku sekarang adalah perjanjian yang terjadi antara pihak bank dengan debitur baru.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA PECEMARAN LINGKUNGAN HIDUP DILUAR PENGADILAN, TERKAIT PERAN DAN FUNGSI PEMERINTAH DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP ]]>
<![CDATA[JOKO SIDIK FITRAYONO]]>
<![CDATA[ Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 5, No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[AbstractThe province of East Kalimantan, especially the city of Samarinda has a lot of abundant natural resources potential, so the development of this city depends on the exploitation of natural resources, although every year the government seeks to change the consumptive behavior of regional development, from the use and exploitation of natural resource exploitation to become the center of service industry and tourism area, so that Samarinda City does not depend on the exploitation of natural resources Sub Sector of Coal Mining in the original revenue area for regional development.Environment Department of Samarinda City to be more active in constructing constructive communication to the Samarinda City Community, through making public complaint post, socialization to the community, and providing information about the living environment adequate, because in performing its duties and functions Environment Department of Samarinda City is in desperate need community participation so that the community plays an active role in environmental management.]]>
<![CDATA[ISLAM DAN AKIBAT HUKUMNYA PERCERAIAN YANG DI SEBABKAN GUGATAN TERHADAP SUAMI PNS YANG BERAGAMA ]]>
<![CDATA[Adi Wijaya]]>
<![CDATA[ Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 5, No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[ABSTRACT The technical execution of the ex-wife's right to the salary of her ex-husband, the division of salary if the divorce occurs because the will of the Civil Servant of man then his salary is divided as follows: If no child, then ½ for the Civil Servant concerned; For ½ part wife; If having children and children join the Civil Servant concerned, then 2/3 for the Civil Servant concerned and his / her child and 1/3 for the wife. The legal consequences of divorce are as follows: At the level of talaq ba'in, a divorce has entered the three talaq level in which the married couple is forbidden to reconcile before his ex-wife first marries another then the person divorces him. Divorce due to li'an, then marriage can no longer be done forever. Collective property is shared between husband and wife while the cost of maintenance and education is the responsibility of the father. The more entitled to take care of his children is his mother, as long as the mother is married to someone else.]]>
<![CDATA[BEBERAPA MASALAH TENTANG BENTUK-BENTUK PERALIHAN HAK ATAS TANAH YANG CACAT HUKUM ( ILEGAL POSSESION ) DALAM KAITANNYA DENGAN PENERBITAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH DI SAMARINDA ]]>
<![CDATA[Agung Hamdani]]>
<![CDATA[ Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 4, No 1 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[ABSTRAKS Pemilihan studi kasus bentuk-bentuk peralihaan hak atas tanah yang cacat hukum (ilegal possesion) dalam kaitannya dengan penerbitan sertipikat hak atas tanah di Samarinda bersifat penelitian dengan metode yuridis empiris dan metode yuridis normatif dengan bersumber hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan penelitian tersebut serta ditinjau dalam pasal 19 ayat 2 huruf c No 5 Tahun 1960 tentang pokok-pokok Agraria (UUPA), dan Pasal 32 ayat 1 Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, Penelitian ini berkesimpulan Bentuk-bentuk peralihan hak atas tanah yang cacat hukum (illegal possesion) dalam kaitannya dengan penerbitan sertipikat hak atas tanah seperti jual beli tanah milik bersama tanpa persetujuan semua pemilik, hibah dengan surat keterangan hibah palsu, pewarisan tanpa disertai dengan surat keterangan ahli waris, perwakafan tanah yang dilakukan tidak dihadapan pejabat pembuat akta ikrar wakaf serta Akibat peralihan hak atas tanah yang cacat hukum terhadap sertipikat hak atas tanah telah diterbitkan maka dibatalkan karena telah memenuhi unsur-unsur cacat hukum sehingga tidak memiliki kekuatan hukum yang pasti hal tersebut yang banyak di Samarinda.]]>
<![CDATA[PENYELESAIAN PERSELISIHAN ANTARA PEKERJA DENGAN PENGUSAHA DILUAR PENGADILAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL ]]>
<![CDATA[Hayon Floreiza]]>
<![CDATA[ Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 4, No 2 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[ABSTRAKSI Setelah serangkaian reformasi hukum perburuhan dan diberlakukannya UU N0.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Pengadilan Hubungan Industrial mulai beroperasi pada tahun 2006 di Indonesia. Di bawah system ini, empat kategori perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan, dan perselisihan serikat dapat di dengar oleh PHI. Proses penyelesaian sengketa di Indonesia juga mendorong penyelesaian sengketa sebelum sengketa disajikan dengan PHI atau di atas.Terhadap hal tersebut disebutkan dalam UU Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial bahwa perselisihan hubungan industrial ini di mungkin kan untuk dapat di selesaikan melalui Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).Berdasarkan Pasal (1) UU No. 2 Tahun 2004, perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat buruh karena adanya perselisihan hak, perselisihan kepentinagn, perselisihan pemutusan hubungan kerja (PHK), dan perselisihan antar Serikat. Perselisihan Hak timbul karena tidak terpenuhinya hak akibat adanya perbedaan pelaksanaan/penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, Perjanjian Kerja dan Perjanjian Kerja Bersama, Perselisihan kepentingan timbul karena tidak ada kesesuaian pendapat mengenai pembuatan atau perubahan syarat-syarat kerja yang telah di sepakati bersama, Perselisihan PHK timbul karena tidak ada kesesuaian pendapat mengenai PHK.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERLINDUNGAN ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PERBUATAN CABUL ]]>
<![CDATA[Em Maimunnah]]>
<![CDATA[ Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 5, No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[ABSTRACT The rapid development of information and tecnology today and trigger the occurrence of criminal acts, inculding criminal acts of obscenity. Obscenity undertaken by minors is a very discriminating phenomenon, because the effects of susch immorality actions can lead to individual priblematics for the continuity and future development of children. The process of handling children with the category of obscenity can couse problems because they must be hendled legally the use of criminal justice system is considered the from of response to kriminal countermeasures and the from criminal law enforcement efforst. The results of this study show about how the regulation and legal protection for children under the age of perpetrators of crime of fornication and how the procedure of the implemntation of criminal justice of children committing crime of fornications according to law No. 35 of 2014 on the amandement of law No. 23 of2012. Key Words: Child Protection, lewd]]>
