cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota samarinda,
Kalimantan timur
INDONESIA
DEDIKASI JURNAL MAHASISWA
Published by Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Education,
Education
Arjuna Subject : -
Articles 1,052 Documents
 37   38   39   40   41 
KONTRIBUSI PERUSAHAAN MILIK DAERAH DAN HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN YANG DIPISAHKAN UNTUK MEWUJUDKAN OTONOMI DAERAH DI KOTA SAMARINDA Dita Maya Sari
Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 4, No 2 (2016)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPada  hakekatnya  suatu  daerah  membutuhkan  sumber  pendapat  yang  cukup, yang  nantinya  turut  menunjang keberhasilan  suatu  daerah  dalam  melaksanakan  pembangunan   maupun  menunjang  keberhasilan  pelaksanaan  otonominya,  Oleh  karena  itu  agar  daerah  otonom  dapat  mengurus  rumah  tangganya  sendiri  dengan  sebaik-baiknya,  kepadanya  perlu  diberikan  sumber-sumber  pembiayaan  yang  cukup,  tapi  mengingat  tidak  semua  sumber  pembiayaan  dapat  diberikan,  daerah  otonom  diwajibkan untuk  menggali  sumber  keuangan  berdasarkan  Peraturan  yang  berlaku,  seperti  yang  tercantum  dalam  Penjelasan  Undang-Undang  Nomor  23  tahun  2014.Berdasarkan data yang diperoleh dapat dianalisis, bahwa kebanyakan perusahaan daerah sebenarnya menangggung beban berat dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Bahkan tidak sedikit diantaranya yang mengalami kerugian sehingga keberadaannya justru membebani Keuangan Daerah. Harapan Pemerintah Daerah untuk menjadikan Perusahaan Daerah sebagai sumber Pendapatan Daerah yang potensial belum mampu terwujud hingga sekarang, yang terjadi malah sebaliknya Pemerintah tetap memberikan perhatian dan subsidi guna mempertahankan kelangsungan perusahaan-perusahaan daerah tersebut.
TINJAUAN TERHADAP SANKSI PIDANA ANAK DIBAWAH UMUR DALAM UNDANG - UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN ANAK DI KOTA SAMARINDA Siti Irna Wati
Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 5, No 1 (2017)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKAnak sebagai pelaku tindak pidana harus diperlakukan secara manusiawi untuk kepentingan terbaik bagi anak untuk mewujudkan pertumbuhan dan memberikan perkembangan fisik, mental dan social. Negara dan Undang - Undang wajib memberikan perlindungan hukum yang berlandaskan hak - hak anak, sehingga diperlukan pemidanaan edukatif terhadap anak.System pemidanaan edukatif terhadap anak pelaku tindak pidana harus dilandasi perlindungan hukum. Indonesia memiliki aturan untuk melindungi, mensejahterakan dan memenuhi hak - hak berdasarkan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dan Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.Diversi dan konsep restorative justice perlu menjadi bahan pertimbangan dalam penanganan kasus anak. Konsep ini melibatkan semua pihak dalam rangka untuk perbaikan moral anak. Menempatkan anak pada penjara menjadi pilihan terakhir dan dengan jangka waktu yang sesingkat mungkin. Menempatkan anak pada lembaga - lembaga yang mempunyai manfaat dan fungsi social serta perbaikan bagi anak, namun lembaga - lembaga tersebut dapat memberikan perawatan, perlindungan, pendidikan, dan keterampilan khusus yang bersifat mendidik sehingga dapat berguna dengan tujuan membantu mereka memainkan peran - peran yang secara social konstruktif dan produktif dimasyarakat.
DOMINAN DIPERGUNAKANNYA BENTUK USAHA PERSEKUTUAN KOMANDITER DIBANDINGKAN DENGAN FIRMA DALAM PRAKTEK Andi Muliana
Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 4, No 2 (2016)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKFaktor – faktor yang mendorong pengusaha memilih bentuk usaha persekutuan Komanditer dibandingkan dengan Firma dalam prakteknya di Kota Samarinda adalah sebagai berikut :Persekutuan Komanditer lebih muda menghimpun modal dengan cara mengeluarkan saham – saham, sedangkan pada Firma hal tersebut tidak dapat dilakukan; Persekutuan Komanditer bisa terdiri atas satu orang, sedangkan Persekutuan dengan Firma harus terdiri atas lebih satu orang; Pada persekutuan dengan Firma anggotanya biasanya dari lingkungan keluarga, sedangkan pada Persekutuan Komanditer orang luar dapat menjadi anggota sehingga mulunya dapat lebih terjamin ; Pembagian kerja yang jelas diantara para sekutu, karena adanya motivasi yang berbeda diantara mereka, sehingga jelas tanggung jawab dari masing – masing anggota, akibat  selanjutnya manajemennya menjadi terkontrol dengan baik. Sedangkan hambatan – hambatan  yang ada dalam Persekutuan dengan Firma setiap sekutu adalah sebagai berikut : Lingkungan para sekutu terbatas atau tidak luas; Dalam Persekutuan dengan Firma peranan modal dan peranan sekutu menjadi satu sehingga tidak dapat dipisahkan antara pengurus dengan anggota-anggotanya yang memasukan modalnya; Adanya tanggung jawab tanggung menanggung ( Pasal  18 KUHD ).
KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA NOTARIIL BERBAHASA ASING DALAM PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI Ratih Wibisono
Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 5, No 1 (2017)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACT  Notarial Deed is made to ensure the certainty, order and size of law in performing legal action that serves as a written evidence of the circumstances, events or legal acts. Notarial Deed is an official document issued by a Notary who possesses absolute and binding powers of evidence, otherwise it is a perfect proof so that there is no need to be proved with other verification as untruths can not be proven. Terms of use of language in the deed, notarial deed must use indonesian language pursuant to the provisions as regulated in Article 43 paragraph (1) of Law Number 2 Year 2014 amendment to Law Number 30 Year 2004 regarding Position of Notary Indonesian Notary must be made in Bahasa Indonesia , Shall be in the hands of article 43 paragraph (3) of Law Number 2 Year 2014 on Notary Public Notary's office may be made by using a foreign language to accommodate the parties who want. In the case of translation of this deed is very possible there is a difference in the arrangement of the contents of the deed between the Indonesian language deed with a foreign language deed of the things that arise legal issues regarding the power of the Creation of the deed using foreign languages in the event of a breach event there is a difference of translation of the contents of the deed between the deed of which language Indonesia by a foreign language deed and the settlement of the legal case and how the notary's accountability as the making of the deed to the loser.
TINJAUAN HUKUM LINGKUNGAN DAN HUKUM KEHUTANAN TERHADAP KERUSAKAN HUTAN DAN LINGKUNGAN PADA IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU (IUPHHK-HA) DALAM HUTAN ALAM PADA HUTAN PRODUKSI Sularno Sularno
Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 5, No 1 (2017)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACTThe focal point of this research is to highlight the policy of the Government of the Republic of Indonesia since the New Order era in issuing forestry decisions in the form of Forest Forest Protection Permit (HPH) or Timber Forest Product Utilization Permit in Natural Forest (IUPHHK-HA now) Governments, Local Governments, and forest communities, knowing the very happy IUPHHK-HA activities due to the failure of the forestry environment, types of activities and how to recover damage to the forestry environment. Include constraints and barriers - what unit units, efforts are being made to overcome these obstacles and barriers, and appropriate forms of accountability for forest damage offenders and environmental degradation, as well as the terms and conditions that must be met by IUPHHK-HA legally and legally produced timber products in accordance with the Law and other applicable provisions.The method used is the empirical juridical approach that is the approach done by looking at existing practices in the field. This is done in a straightforward way in the field. In relation to this research with empirical juridical research methods, the authors conducted a study of primary data in the field of environmental management and implementation, on the types of IUPHK-HA activities that often cause environmental damage, the impact of these activities as well as ways - forest destruction recovery, explosive solutions, the efforts made by the Timber Forest Product Utilization Permit (Plantation Forest) in the Natural Forest in Production Forest of PT. Triwiraasta Bharata in West Kutai district of East Kalimantan Province, and a form of accountability for plasma companies undertaking lessons in the forestry environment.The results of this study and study provide an overview of Timber Forest Product Utilization Permit in Natural Forest (IUPHHK-HA) in accordance with its permit are logs, for legal and legal log products in accordance with applicable laws and regulations, the requirements are not small and the time and process is long enough. Unlike some people who imagine that the logging business is the easiest and the fastest because he immediately cuts and sales. Perhaps the assumption that there is a targeted truth is a culprit of illegal loggers or liar pemarakong.The current condition provides an overview divided into the form of IUPHHK-HA which is included in severe and full conditions. There are several things that cause it to happen, among others: forestry regulations are increasingly tight, often fickle, burdensome and get a high price; increasing legal uncertainty and business uncertainty caused by reform euphoria affecting customary land claims, customary rights, ancestral forest claims without a legal basis; reducing standing conditions due to uncontrolled illegal logging behaviors that have occurred in the last 15 (fifteen) years, overlapping of mining land spent in forested areas, international pressures exploiting the issue of forest and environmental degradation.Law Number 41 Year 1999 on Forestry, Law Number 32 Year 2009 on Environmental Protection and Management, Law Number 18 Year 2013 on Prevention and Eradication of Forest Degradation, Instruments and Highlights with correct field application and capable in implementing mandate for the Protection of deforestation and the environment, perhaps only what needs to be improved actually in enforcement and enforcement
PERLINDUNGAN KHUSUS TERHADAP ANAK KORBAN KEJAHATAN SEKSUAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK Astika Suriyani
Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 4, No 1 (2015)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACTThis research aims to determine the extent of the special protection granted by the government to the child victims of sexual crimes according to Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, and to determine the factors that cause children vulnerable as victims of sexual crimes and what is impeding the efforts to provide protection especially to children as victims of sexual crimes.Authors to achieve these objectives using tecniques of data collection in the form of library research and field studies in the relevant agencies are Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Samarinda, Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Samarinda and Polsekta Samarinda Ilir.Data children as victims of sexual crimes reported to the Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Samarinda as many 137 cases adn for offenders who are in Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Samarinda there are 97 actors consisting of 8 child offenders and 89 adult offenders.Role Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Samarinda in accordance with Pasal 59 Ayat (1), which reads “government, local government and other state institutions are obliged and responsible to provide special protection to children”, among others, mentoring psychologist, set up safe houses. And for criminal sanctions for sexual offenders which is regulated in Pasal 81 Ayat (1) and (2) Undang-Undang Perlindungan Anak to a penalty of minimum 5 (five) years and maximum of 15 (fifteen) years with fine of Rp 5.000.000.000 (five billion rupiah).Children as victims of sexual crimes has not received adequate special protection because of several factors. Of the research is still much to be improved both on the infrastructure, legal standing Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Samarinda and understanding of society and the law enforcement will be the framework of child protection. So expect the government to improve and prepare including finding stake holder (authorities) on the way out how child victims of sexual crimes can be handled in rehabilition area.Keywords : children as victims of sexual crimes, child protection, and special protection to children vitims of sexual crimes
UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM PENGELOLAAN WILAYAH DI KALIMANTAN TIMUR ( TINJAUAN HUKUM PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KALIMANTAN TIMUR 2016-2036 ) Rustati Rustati
Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 5, No 1 (2017)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACT East Kalimantan was the region with the potential of natural resources are abundant. The wealth of natural resources be authorized to manage and develop their regions. Although it is undeniable that manage these natural resources are issues that become dynamics in governance. The issue of natural resorces becomes very important when associated with implementation between different level of goverment into the empirical facts for the goverment in achieving environmenrally sustainable development. The role of the provincial government that had been expected to be cen realized in line with expectations. Cooperation   beetween the governmentand stakeholders in the area have not materialized as it should be. Effort to involve stakeholders as stated in the act autonomy. Imagine, 1945 that the ability of local goverment to manage and utilize these resources will give effect to the areaof financial management. The potential of natural resources owned by the East Kalimantan Province becomes strategic when it can be managed and developed  optimally in supporting the wheels of government and developed of the region. Efforts legal protection zone management in Eas Kalimantan (Law review East Kalimantan Provincial Regulation No. 1 Year 2016 on Spatial Kaltim 2016-20136): (1) development is inseparable from the develoment regions of the world, investors wiil invest in areas the have the political conditions stable and supported by adequate resources (2) empowering comunities (3) approach to comunity emprowerment is a demand that must be met Good Govermance (4) Climate and good performance in the contruction needs to be run. Its characteristis is community participation, transparency, responsiveness and accountability.Keyword : Spatial Area, Protection Zone Management
SUATU TINJAUAN TERHADAP PERATURAN MENGENAI PENCABUTAN PERMOHONAN KASASI DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERDATA Herman Herman
Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 4, No 2 (2016)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACTION  This study aims to review of legislation governing the time limit for filing the petition cassation an learn about the process and procedures for revocation request in the resolution of civil cases Cassation. As is well known, if the parties are litigating civil felt  dissatisfied with a decision of the High Court does not accept the ruling, then he can apply Cassation, the Supreme Court as stipulated in Law no.4 of 2004 on the Supreme Court. As for the right to nominate Cassation is the litigants themselves, because it was he who acts as the material, which is directly involved in the conflict were sued. The results showed that when the cassation has exceeded the time limit of 14 days, then it can not be accepted back, while the day in requestion, including weekdays and does not include holiday or official grand and revocation of cassation by the applicant, in principle, allowed for his case yet decided by the Supreme Court, in case of revocation of the applicant’s appeal of his case in the Supreme Court examination not be performed or stopped.However, if only one party who revoke cassation, where as the other parties who filed an appeal does not withdraw the application, then the examination of the case on appleal is still being done.In this case the lifting of cassation should be set firmly and clearly and clearly in the National Civil Procedures Law to come, so it does not harm either party
FUNGSI ITIKAD BAIK DALAM PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG PADA KOPERASI SERBA USAHA KALIANUSA DI TINJAU DARI PASAL 1338 AYAT (3) KITAB UNDANG - UNDANG HUKUM PERDATA Muhammad Gunarso
Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 5, No 1 (2017)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACT The function of good faith is very important because to restrict the arbitrary action against others who are vigilant and then to provide legal protection to the honest parties in the implementation of the agreement. Both parties must be acting in good faith in implementing the agreement. There are times when good faith has been fully carried out and considered, but the implementation of the agreement is still in deadlock (deadlock). This is where the attention is required towards compliance so that an event can be completed satisfactorily. Of course, as with all the goods things that contain award (waardering), compliance is not likely to result in a settlement of events that satisfy every man, but always is not absolute (relatief), which is worth in the thoughts and feelings of the people in charge of solving a events, such as the Judge or the Administration after the notice of all the factors, which can be used in the minds and feelings of the nature of it. With good faith and trust both parties. Then occurred close relationship between the doctrine of good faith in the implementation of the agreement and the theory of confidence at the time of the agreement. The good faith (Article 1338, paragraph 3) and appropriateness (Article 1339) is generally mentioned in the same breath, if the judge after examining the appropriateness of an agreement can not be implemented then it means that the agreement was contrary to public order and decency. Agreement is not only determined by the parties in the formulation of the agreement, but also determined by the good faith and decency, so in good faith and decency were also determines the content of the agreement. Thus a particular treaty agreement borrowing money if implemented not in good faith (in bad faith), then the agreement is contrary to public order and morality and legal norms in force. And the parties to the treaty shall avoid the execution of the agreement in bad faith. It happens then the harmed can file a judicial directive and protected by law.
TINJAUAN HUKUM TERHADAP IZIN PENEBANGAN POHON PADA DINAS PERTAMANAN KOTA SAMARINDA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 19 TAHUN 2013 TENTANG PENGHIJAUAN Dian Utari
Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 4, No 2 (2016)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract    The existence of natural resources, water, land and other resources that determine the daily human activities. Man can not live without air and water. Conversely there is also a very human activity affecting the availability of resources and the surrounding environment.Article 1 paragraph 2 of Regulation of the Minister of the Interior No. 1 Year 2007 on Spatial Planning Green Open Urban Area reads "Green Open Space Urban Area hereinafter abbreviated RTHKP is part of the open space an urban area populated by plants and crops to support the benefits of social, cultural , economy and aesthetics ".       Criminal sanctions against the misuse of the felling of trees can be run in accordance with the Regional Regulation No. 13 In 2013 for every offense committed may be subject to criminal sanctions.

Page 39 of 106 | Total Record : 1052

 37   38   39   40   41 

Filter by Year

2013 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 9, No 1 (2025) Vol 8, No 2 (2022): Journal of Law Vol 8, No 1 (2022): Journal of Law Vol 7, No 2 (2021) Vol 7, No 1 (2020) Vol 6, No 2 (2020) Vol 6, No 1 (2019) Vol 5, No 2 (2019) Vol 1, No 1 (2018) Vol 5, No 1 (2017) Vol 4, No 2 (2016) Vol 4, No 1 (2015) Vol 3, No 2 (2014) Vol 3, No 1 (2014) Vol 2, No 2 (2013) Vol 2, No 1 (2013) Vol 1, No 2 (2013) Vol 1, No 1 (2013) More Issue