cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota samarinda,
Kalimantan timur
INDONESIA
DEDIKASI JURNAL MAHASISWA
Published by Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Education,
Education
Arjuna Subject : -
Articles 1,052 Documents
 47   48   49   50   51 
PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TANPA DISERTAI IZIN PEJABAT YANG BERWENANG DAN AKIBAT HUKUMNYA Indra Budi Prasetya
Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 5, No 1 (2017)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACT That the factors causing the absence of official permission in the civil servant divorce case in the Religious Court of Samarinda are: the civil servant concerned does not take the procedure of granting licenses in BKPPD of Samarinda City Government; Difficult procedure of divorce permit In BKPPD Government of Samarinda City; The discontinuation of the procedure for granting a divorce permit in BKPPD of Samarinda City Government; Officials do not issue a Decision Letter in accordance with the specified time period. Based on the provisions of Article 49 of Law Number Year 2006 one of the jurisdictions of religious courts is to examine, decide and settle matters in the field of marriage in the first level between people who are Muslims. Understanding the field of marriage here are all things that are regulated in the UUP, including among others on the case of divorce. In the handling of divorce cases, religious courts are authorized to handle divorce cases at the first level among Muslims, including divorce from civil servants who are Muslims. In relation to the divorce of civil servants, in addition to heeding the general provisions contained in the UUP and Government Regulation No. 9 of 1975, religious courts must also heed the special provisions contained in Government Regulation No. 45 of 1990 on Amendment to Government Regulation No. 10 of 1983 on Marriage and Divorce of civil servants. The legislation as mentioned above, is a material law that is used as a guide by religious courts in solving the case of divorce. Although the UUP and Government Regulation No. 9 of 1975 and Law No. 3 of 2006 contain the rules of material law in settling divorce cases, but basically the things that are set in it are just the point. The rule has not yet elaborated on the overall provisions of marriage law regulated in Islam.
ANALISI HUKUM TENTANG PERKAWINAN WANITA HAMIL DILUAR NIKAH DAN STATUS ANAK YANG DILAHIRKAN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN UU NOMOR 1 TAHUN 1974 Wahyu Wardana
Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 4, No 1 (2015)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKASI            Menikahi perempuan perawan maupun janda hukumnya adalah sah-sah saja. Bahkan jika dengan syarat yang benar dan niat yang baik bias menjadi amal ibadah yang sangat besar pahalanya. Karna pada dasarnya pernikahan adalah ibadah. Namun demikian, besarnya nilai ibadah dalam pernikahan tidak lantas dapat mempermudah semua urusan nikah, apalagi jika ternyata perempuan yang hendak dinikahi sedang hamil, maka perlu keterangan lebih lanjut. Karena pastilah perempuan itu telah berhubungan dengan lelaki yang menyebabkan kehamilannya.            Jika wanita yang hamil itu ditinggal mati oleh suaminya, maka pernikahan dengannya hanya dapat dilakukan dengan sah setelah ia melahirkan. Begitu juga jika perempuan yang hamil itu telah dicerai suaminya, maka baru dapat dinikahi setelah ia melahirkan.            Perkawinan sebagai bentuk sacral suami istri dalam hidup suatu rumah tanggan yang menciptakan kehidupan yang sakinah, mawaddah, wa rahmah. Selain itu membina sebuah mahligai rumah tanggan atau hidup berkeluarga merupakan perintah agama bagi setiap muslim dan muslimah. Kehidupan dan peradapan manusia tidak akan berlanjut tanpa adanya kesenambungan perkawinan dari setiap generasi manusia. Karena itu Rasulullah SAW menganjurkan kepada umatnya yang telah mampu untuk menikah :“Perkawinan adalah sunnahku, siapa saja yang benci terhadap sunnahku, maka mereka bukan termasuk ummatku” (HR. Bukhari Muslim)
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TUGAS DAN FUNGSI APOTEKER SEBAGAI PELAKU BISNIS DALAM PRAKTEK Endah Ryos Endrea
Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 5, No 1 (2017)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakApoteker sebagai pemilik sarana apotek merupakan pelaku bisnis, berdasarkan kode etik bisnis dimana Pelaku Bisnis bertanggung jawab atas berjalannya usaha tersebut. Maka keuntungan menjadi tolak ukur bagi Pelaku Bisnis. Hal tersebut bertentangan dengan kode etik profesinya, sebagaimana diatur dalam pasal 4 dimana dalam melakukan pekerjaan kefarmasian seorang farmasis hendaknya tidak dipengaruhi oleh pertimbangan keuntungan pribadi yang mengakibatkan hilangnya kebebasan profesi. Jadi hal keuntungan sebagai suatu hal dalam berbisnis tidak ada dalam kode etik profesi apoteker, ketentuan tersebut berdasarkan sumpah atau janji apoteker, yaitu saya akan menjalankan tugas saya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan martabat dan tradisi luhur jabatan kefarmasian. Segala pengoperasian sebuah apotek harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perundang-undangan yang penting mengenai apotek adalah PP No. 26 Tahun 1965 yang kemudian diubah dengan PP No. 25 Tahun 1980. Kedua PP tersebut melaksanakan UU No. 7 Tahun 1963 tentang Farmasi. Apabila PP  No. 25 Tahun 1980 ditelaah secara seksama, maka apotek merupakan tempat dilakukan pekerjaan kefarmasian dan penyaluran obat kepada masyarakat yang dapat diusahakan oleh apoteker itu sendiri. Dan dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 922/MENKES/PER/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek pada pasal 2 yang menerangkan bahwa seorang apoteker sebelum melaksanakan kegiatan pengelolaan apotek, hanya diberikan kepada seorang apoteker yang nantinya harus bertanggung jawab secara teknis farmasis. Berdasarkan peraturan yang berlaku izin apotek diberikan oleh Menteri kepada seorang yang memiliki keahlian dalam bidang farmasi yaitu apoteker. Dengan adanya pelaksanaan dan penerapan UU Perlindungan Konsumen dalam bidang ini menimbulkan beberapa aspek pelanggaran yang terjadi dalam beberapa kasus. Kasus tersebut ditinjau dari aspek seperti : Aspek fungsional, hal-hal yang dapat menimbulkan keluhan sampai protes konsumen dapat terjadi mulai dari pengadaan, penyimpanan, peracikan maupun penyerahan; Aspek Penyalahgunaan, sering kali terjadi penyalahgunaan ini dilakukan sengaja oleh konsumen. Tetapi banyak pula yang dilakukan secara tidak sengaja. Hal ini menjadikan kerisauan kita, kalau kemudian dinyatakan sebagai pelanggaran terhadap UU Perlindungan Konsumen; Aspek Informasi, masalah yang ada kaitannya dengan informasi, sering kali membuat kita yang berkecimpung di sektor pelayanan menjadi pusing tujuh keliling; Aspek Farmakologis, beberapa produk farmasi tertentu ternyata untuk ras tertentu, pola makan tertentu memberikan hasil terapi yang tidak menguntungkan. Atau bahkan secara spesifik untuk orang tertentu ternyata memberikan hasil yang berbeda secara berarti.  
PELAKSANAAN GROSSE AKTA SEBAGAI PENGAKUAN HUTANG DALAM PERJANJIAN KREDIT PADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH (BPD) CABANG KUTAI TIMUR Teguh Samudera
Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 4, No 2 (2016)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKDalam penerapan atau pelaksanaannya tidaklah mudah untuk menentukan apakah grosse akta yang diajukan telah memenuhi syarat formal maupun materiil. Terutama yang menyangkut persyaratan materiil dari grosse akta tersebut. Dalam praktek banyak menimbulkan masalah karena perkembangan dalam msayarakat adanya grosse akta yang didasarkan pada perjanjian kredit dari bank sebagai perjanjian pokok. Grosse akta pengakuan hutang yang ditimpali dengan perjanjian lain berupa kuasa menjual dan atau kuasa memasang hak tanggungan dan lain-lain dalam satu grosse akta tidak diperbolehkan karena menyebabkan rancaunya dalam pelaksanaan eksekusi, yaitu apakah eksekusi tersebut dilaksanakan terhadap grosse akta pengakuan hutang atau terhadap sertifikat hak tanggungan. Sehingga hal ini menyalahi kaidah hukum yang diatur dalam pasal 224 HIR dan fatwa MA No. 213/229/85/UM-TU/Pdt tanggal 16 April 1985 sehingga grosse aktapengakuan hutang itu tidak murni pengakuan hutang debitur kepada kreditur dalam jumlah tertentu dan menyebabkan grosse akta pengakuan hutang tersebut batal demi hukum dan pelaksanaan eksekusinya tidak dapat dilaksanakan. Dan mengenai pembayaran secara mengangsur, bunga dan denda serta biaya lain-lain untuk ongkos eksekusi yang ditimpali dalam satu grosse akta pengakuan hutang tidak dapat dibenarkan sesuai dengan sifat grosse akta tersebut yang harus murni pernyataan sepihak dari debituryang mengakui berhutang sejumlah uang tertentu kepada kreditur yang seusai dengan kaidah dalam pasal 224 HIR dan fatwa MA No. 213/229/85/UM-TU/Pdt tanggal 16 April 1985, sedangkan pencamtuman klausul tentang pembayaran secara mengangsur, bunga dan denda serta biaya lain-lain untuk ongkos eksekusi sebaiknya dicantumkan dalam akta perjanjian kredit saja. Prosedur eksekusi grosse akta pengakuan hutang tidak harus melaluiPengadilan Negeri, namun dalam praktek serung terjadi bahwa permohonan atas grosse akta pengakuan hutang harus melewati proses pengadilan terlebih dahulu dan tidak dapat langsung dimihonkan eksekusi terhadap grosse akta pengakuan hutang dan hal ini memerlukan waktu yang lama. Sedangkan bank pemerintah Bank Rakyat Indonesia Cabang Kutai Timur maka akan diserahkan pada KP2LN dan PUPN, meskipun demikian bila instasi tersebut mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri maka Pengadilan tidak boleh menolak dengan alasan bukan wewenang Pengadilan.
PELAKSANAAN HAK CUTI KARYAWAN DI PT. KHARISMA RANCANGADI PRATAMA (BIGLAND) SAMARINDA DITINJAU DARI UNDANG – UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN Romauli Nainggolan
Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 5, No 1 (2017)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThe Government has enacted Law Number 13 of the Year 2003 on Manpower. It is intended to guarantee the basic rights of workers and ensure equal opportunity and treatment without discrimination on any ground to realize workers' welfare. In connection with the above description to be more real and in-depth about the implementation of Law No. 13 of 2003 on Employment in the company, this study is limited to employees at PT. Kharisma Rancangadi Pratama Samarinda engaged in the production of making Spring bad.The government should be able to respond to the problems of employment that occur in the community. The government should be more active in conducting counseling and supervision of labor on a regular basis to large companies and small companies so that the employers and workers / laborers can obtain knowledge and information about the employment.
UPAYA KEPOLISIAN KOTA SAMARINDA DALAM MENANGANI KASUS PEMBUANGAN BAYI YANG DILAKUKAN OLEH PASANGAN DI LUAR NIKAH Siti Wulandari
Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 3, No 1 (2014)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK SITI WULANDARI 10111001101160. Program Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus Samarinda. Upaya Kepolisian Samarinda dalam Menangani Kasus Pembuangan Bayi Yang Dilakukan Pasangan Diluar Nikah Akibat Pembuangan Bayi yang dilakukan pasangan diluar nikah dikawasan Jalan KH. Mas Mansyur RT.29 Gang Citra Kelurahan Loa Bakung Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda.Permasalahan dalam jurnal ini adalah apabila akibat dari pembuangan bayi jalan KH. Mas mansyur RT.29 Gang Citra Kelurahan Loa Bakung Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda. Dan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Samarinda sesuai dengan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriftif  dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris dan sumber data yang penulis gunakan adalah dengan wawancara. Dari hasil penelitian yang diperoleh banyak pelenggaran dan kekurangan ketegasan dari pemerintah kota Samarinda terhadap peleku pembuangan bayi dan kurangnya langkah-langkah hukum dalam mengadili para pelaku pembuangan bayi.Terkait dari hasil penelitian masih banyak terdapat pembuangan bayi,sehingga banyak sekali memberikan dampak yang merugikan secara langsung kepada bayi yang dibuang. Masih adanya kendala dalam segi pengawasan yang dilakukan pemerintah. Sebaiknya dalam hal ini mengenai upaya kepolisian dalam melakukan pembuangan bayi ini, dalam pengendalian dampak psikology bagi pelaku hendaknya pemerintah kota samarinda berkompeten dalam hal ini membuat sosialisasi tentang akibat apa saja yang ditimbulkan dalam kasus pembuangan bayi disamarinda diharapkan dengan adanya sosialisasi akibat pembuangan bayi dapat meminimalisir terjadinya kematian bayi akibat dari pembuangan bayi yang berakibat buruk.
PERANAN PEJABAT PEMBUAT AKTA IKRAR WAKAF DALAM RANGKA MENERTIBKAN TANAH WAKAF SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUKUNYA PP. 28 TAHUN 1977 Ria Wulandari
Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 5, No 1 (2017)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACTLand Replacement before the enactment of PP. 28 Year 1977. Society in Samarinda, especially in sub-district of Samarinda Ulu and North Samarinda Sub-district in repaying their land before the enactment of PP. 28 Year 1977 is done according to customary law which is only based on trust and according to Islamic law hence perwakafan have been considered valid, so that often happened wakaf land in the future due to the status of land that has not get a strong legal certainty (not yet / not yet registered). Soil after the enactment of PP. 28 year 1977. there are still people of Samarinda, especially in Sub Samarinda Ulu and North Samarinda District who do not register their land of wakaf to PPAIW due to economic problems, time and bureaucracy despite the issuance of PP. 28 of 1977 on the representation of land owned and its regulations appointing the Head of Religious Affairs Office (KUA) Kecamatan as Official Wakaf Pledge Officer (PPAIW) who has the main duty and obligation is to make Deed of Wakaf Pledge and apply for registration of wakaf land to Land Office Local district / city.Completion of disputes over the matter of land representation, channeled through the local Religious Courts in accordance with the provisions of applicable laws and regulations. This is in accordance with article 49 paragraph (1) of Law no. 7 of 1989 on Religious Courts which read as follows:The religious courts are on duty and authorized to examine, decide, and resolve cases in the first instance between persons of the faith in their field: Marriage; Inheritance, probate, and grant made under Islamic law; Waqf and shadaah.In the process of certification of wakaf land there are several supporting factors and obstacles in the implementation of such activities. As for the supporting factors are: The existence of good coordination between intalasi / parties concerned so as to create and participate in solving problems related to the implementation of land certification waqf; The existence of funding from the government as a driver to mobilize the active participation of the community towards the financing of registration / certification of wakaf land; The imposition of nadzir and related parties, consultation and counseling meetings.
MASALAH PERDAMAIAN DIHADAPAN MAJELIS HAKIM PERKARA PERDATA YANG TAK DAPAT DIMINTAKAN BANDING DAN AKIBAT HUKUMNYA Oktario Sirait
Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 5, No 1 (2017)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACT That the powers of peace exercised before the courts have the same powers as the judges' ruling, so they are binding on both sides. The content of the peace set forth in the peace deed in the face of a judge is a punishment from a judge to comply with the agreed peace agreement. Another case when peace is held outside the session. This kind of peace is often successful, but this peace of law is not the same as peace in the congregation. For peace made by the parties is purely a matter of consent, the deed made to strengthen it is merely a deed under the hand. If either party denies it, a lawsuit may be filed and there is no possibility of the agreement being revoked. The legal consequence of a peace ruling is binding on the parties to the dispute. While the legal consequences of a peace ruling outside the congregation, if one of the parties denies the contents of the agreement, the aggrieved party may file a lawsuit again, so that it can not apply for such execution as the result of the law of the peace ruling in the hearing. Besides the legal consequences of the other peace ruling is that in the same case it can not be brought back a second time, because it has been completed thoroughly. As with the legal consequences of peace decisions being held outside the congrega- tion, a reconciliatory dispute outside the congregation can be said to be completed only temporally and does not guarantee that it will not be disputed anymore by the parties. Peace can not be appealed ie a verdict of peace that already has the force of law that remains meaningless since the beginning of the verdict of peace is not allowed to file an appeal request. Because at the time the verdict of peace is realized, it has been attached to the decision of the value of the power of the law as a verdict that has got the legal force remains. In addition to a permanent legal force, as well as to peace by parties of a similar nature, to such a peace can not be appealed or appealed.
TANGGUNG JAWAB YURIDIS DAN PERMASALAHANNYA TERHADAP BARANG JAMINAN GADAI DI PT PEGADAIAN (PERSERO) CABANG AIR PUTIH KOTA SAMARINDA Silwanus Mika
Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 4, No 2 (2016)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACTPawnship office is Body of Effort Publik Ownerworkships which is its nucleus core in service area channeling of credit to society  assist government in improving prosperity of societybespecially fot middle economic faction downwords.Mortage is matter of important between pawnship office with society in worse of the happening of agreement of both parties by that of sociey need right and obligations of pawnship office and also society which with mortage which in pawn.Giving knownledge to society how to finish the problem of related to mortage as according to existing order so that do not is wrong of thigh between society with PT Pegadaian offiice.Can give knowledge and knowledge good to society and also for the interested parties with mortage so that can become benefit as all.Its keyword : Knowledge about Law Mortage Pwan
PERBUATAN MELAWAN MEDIA MASSA DALAM MEMBUAT BERITA TERKINI YANG SALAH Benediktus Beda Niron
Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 4, No 2 (2016)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Apabila pihak yang dirugikan atau badan hukum tersebut dirugikan atau merasa kurang puas, maka orang atau badan hukum tersebut mengajukan tuntutan kepada Pengadilan Negeri dan setelah ditanggapi dan penerbitan pers tersebut memuat sanggahan atau penjelasan atas tulisan yang merugikan itu. Tuntutan ganti rugi oleh pihak yang dirugikan atau badan hukum yang merasa nama baiknya dicemarkan oleh media pers tersebut, agar para wartawan sebagai petugas dalam menyebarkan berita terkini pada media pers dapat menanggapi atas kesalahannya dan dapat menerima tuntutan ganti rugi dari pihak yang dirugikan tersebut, kalau memang benar pihaknya yang terbukti bersalah. Tanggung jawab media massa terhadap berita salah yang merugikan pihak lain dituntut tersebut, apabila pihak yang dirugikan tersebut benar-benar tidak melakukan perbuatan yang telah diberitakan dalam media massa. Tanggung jawab media massa atau media pers atas perbuatan berita yang salah atau berita yang merugikan pihak lain atau badan hukum tersebut, dapat menuntut ganti kerugian atau pemulihan nama baik sesuai dengan putusan Hakim Pengadilan Negeri dan sesuai dengan pasal 1365 KUH Perdata berupa ganti rugi yang telah ditentukan tersebut.

Page 49 of 106 | Total Record : 1052

 47   48   49   50   51 

Filter by Year

2013 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 9, No 1 (2025) Vol 8, No 2 (2022): Journal of Law Vol 8, No 1 (2022): Journal of Law Vol 7, No 2 (2021) Vol 7, No 1 (2020) Vol 6, No 2 (2020) Vol 6, No 1 (2019) Vol 5, No 2 (2019) Vol 1, No 1 (2018) Vol 5, No 1 (2017) Vol 4, No 2 (2016) Vol 4, No 1 (2015) Vol 3, No 2 (2014) Vol 3, No 1 (2014) Vol 2, No 2 (2013) Vol 2, No 1 (2013) Vol 1, No 2 (2013) Vol 1, No 1 (2013) More Issue