cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota samarinda,
Kalimantan timur
INDONESIA
DEDIKASI JURNAL MAHASISWA
Published by Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Education,
Education
Arjuna Subject : -
Articles 1,052 Documents
 52   53   54   55   56 
IMPLEMENTASI HAK DAN KEWAJIBAN APARATUR SIPIL NEGARA DI PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 Muthia Eka Sari
Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 5, No 1 (2017)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACTMuthia Eka Sari, NPM. 13.11.1001.1011.039, "Implementation of Rights and Obligations of State Civil Apparatus in High Religious Court of Samarinda Based on Law Number 5 Year 2014" guided by Mrs. Kunti Widayati, S.H., M.Hum and Mrs. Isnawati, S.H., M.H. This research was conducted to find and search data in an effort to answer the proposed legal problem where in the data, the author uses normative method from various literature sources such as library materials and research directly to the high court office of Samarinda religion and data is analyzed by using descriptive analysis, Which is very clear about the implementation of the rights and obligations of the State Civil Apparatus in the High Court of Religious Samarinda based on Law No. 5 of 2014 on State Civil Apparatus. The result of the research shows that based on Law Number 5 Year 2014, all employees of State Civil Apparatus must be obedient and obedient to the intended provisions. Rights and Obligations of Civil State Apparatus of the same validity to all employees in accordance with Article 21 of Law Number 5 Year 2014 is still there that has not been implemented or violated by the employees because it needs supervision and coaching by their respective leaders, With the number of Apparatus Civil State within the High Court of Samarinda Religion in 2017 as many as 274 employees where from 2014 until 2016 there are 2 employees who got disciplinary conditions with mandate promotion and cut performance allowances in accordance with Government Regulation no. 53 of 2010 on the Discipline of Civil Servants and Supreme Court Law Number 14 Year 1985.Keywords: Law Number 5 Year 2014 in High Court of Samarinda Religion
PELAKSANAAN DANA REBOISASI HUTAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 58 TAHUN 2007 DI KOTA SAMARINDA Fany Pebrilly Ping
Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 4, No 2 (2016)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKPengertian Dana Reboisasi Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 Dana Reboisasi adalah dana untuk reboisasi dan rehabilitasi hutan serta kegiatan pendukungnya yang dipungut dari pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan dari hutan alam yang berupa kayu. Pengertian Reboisasi (go green) Adalah penanaman kembali hutan yang telah di tebang (tandus, gundul). Reboisasi berguna untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia dengan menyerap polusi dan debu dari udara, membangun kembali habitat dan ekosistem alam, mencegah pemanasan global dengan menangkap karbo dioksida dari udara, serta dimanfaatkan hasilnya (terutama kayu). Upaya reboisasi dilakukan secara vegetative (kegiatan tanam menanam) dengan menggunakan jenis tanaman yang sesuai dengan fungsi hutan, lahan, dan kondisi setempat.Dana Reboisasi di bagi dengan imbangan 40% untuk daerah penghasil dan 60% untuk pemerintah pusat pengunaan reboisasi bagian pemerintah pusat diutamakan untuk rehabilitasi hutan dan lahan diluar daerah penghasil Dana Reboisasi. Dana reboisasi di pakai untuk membiayai kegiatan reboisasi dan rehabilitasi kegiatan pendukungnya. Dana Reboisasi merupakan penghasilan negara bukan pajak. Sejauh ini yang kita lihat disekitar kita, sudah banyak yang melakukan penanaman pohon, seperti di sekolah-sekolah atau pun di tempat lain. Usaha melestarikan lingkungan dari pengaruh dampak pembangunan adalah salah satu usaha yang perlu dijalankan. Pengolahan lingkungan yang baik dapat mencegah kerusakan lingkungan akibat suatu pembangunan proyek. Pengolahan yang baik menjaga ekosistem dengan mencegah berlangsungnya pembangunan, sebab pembangunan itu perlu untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Jadi, yang penting disini adalah membangun dengan berdasarkan wawasan lingkungan bukan membangun yang berdasarkan wawasan ekonomi semata saja. Sesuai dengan dampak yang di duga akan. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Penulis melakukan penelitian di Dinas Kehutanan Kota Samarinda serta wawancara kepada instansi terkait. Agar peraturan yang hidup dalam maasyarakat dipatuhi dan ditaati sehingga menjadi kaidah hukum, maka peraturan itu harus dilengkapi dengan unsur  memaksa.Kata kunci : Dana, Reboisasi, Pelaksanaan.
HAMBATAN IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NO. 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH DI SAMARINDA Dewy Handiny
Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 4, No 2 (2016)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACT Land registration is an important thing for every landowner to do. In the beginning, the lands belonged to the community did not have any documents at all. To indicate and determine that a person is a landowner, it is marked with certain objects as boundaries, such as pacak, stone, wood or tree.Land is one of the most important natural resources and takes a lot in human life. Man and land are two things that have strong attachments. The land gives a lot to humans and humans really interpret the importance of the land.Through Article 5 and Article 6 of Government Regulation No.24 of 1997 it is affirmed that the implementation of land registration is the National Land Agency and the implementation of land registration is conducted by the Head of Land Office in every Regency and City.
AKIBAT HUKUM BAGI MASYRAKAT YANG MENERIMA KAYU TITIPAN HASIL PENEBANGAN LIAR (ILLEGAL LOGGING) BERDASARKAN UU NO 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN Mardianus Bayu
Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 4, No 2 (2016)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Hutan merupakan sumber daya yang penting bagi tujuan pengelolaan lingkungan. Bukan saja diharapkan sebagai sumber daya yang bisa didayagunakan untuk pembinaan lingkungan, tetapi lebih daripada itu komponen masyarakat juga bisa memberikan alternatif penting bagi lingkungan hidup seutuhnya. Namun dengan perkembangan zaman, maka kebutuhan akan ekonomi semakin bertambah, dengan kesulitan yang dialami saat ini banyak masyarakat yang cendrung mengambil jalan pintas untuk mendapatkan penghasilan guna memenuhi kebutuhan ekonomi, antara lain dengan melakukan kegitan penebangan liar.Setelah melakukan penelitian maka dapat disimpulkan kayu yang diterima sebagai kayu titipan  merupakan kayu hasil dari hutan yang mana kayu tersebut dikelola masyarakat dengan cara ditebang menggunakan alat chinso (gregaji mesin) dan dijual kepada pengusaha kayu, Kemudian dari pada itu papan dan balok yang telah dibeli pelaku usaha pada masyarakat yang menjual kayu tersebut diolah kembali menjadi bahan papan dan balok yang rapi dengan menggunakan mesin somil (mesin penghalus kayu) kemudian diketam (dihaluskan) setelah itu kayu yang telah diketam siap untuk dijual’’. Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya illegal logging ; Tingginya permintaan akan kayu, Pengangguran, Faktor ekonomi, membuka lahan untuk Bercocok Tanam, Minimnya pengetahuan akan hukum atau aturan. Kata Kunci : Kayu, Illegal Logging.
PENERAPAN PASAL 374 KUHP JO PASAL 64 KUHP AYAT (1) DAN PROBLEMATIKA HUKUMAN YANG DIJATUHKAN OLEH HAKIM PIDANA DI PENGADILAN NEGERI SAMARINDA Ismail Ismail
Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 5, No 1 (2017)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACT Implementation of Article 374 of the Criminal Code jo article 64 paragraph (1) of the Criminal Code by the Panel of Judges in criminal cases. 15 / Pid.B / 2015 / PN.Smda is correct, but regarding the duration of the sentence handed down by the Panel of Judges regardless of the things that incriminate and alleviate the punishment imposed on perpetrators of criminal acts of embezzlement of property of the company conducted in succession . In relation to the criminal case where the defendant was sentenced for 5 (five) months, the author believes the sentence is very light. In relation to the problem of classification of criminal act of embezzlement as regulated and threatened with Article 374 of the Criminal Code jo article 64 paragraph (1) of the Criminal Code is a criminal act of embezzlement with a weighting. The legal consequences of the perpetrators of criminal act of embezzlement with the objections as regulated in Article 374 of the Criminal Code shall be imprisonment for a maximum of 5 (five) years. Whereas in the verdict of criminal case no. 15 / Pid.B / 2015 / PN.Smda as described above, against the perpetrator of criminal act of embezzlement of goods owned by the company which is done consecutively included in the classification of criminal act with the imprisonment for 5 (five) months imprisonment. Since such acts are included in the classification of criminal act of embezzlement with a denunciation, the action should have been severed with considerable punishment.
FAKTOR PENGHAMBAT YANG DIHADAPI PENYIDIK POLRI DALAM PELAKSANAAN PENYITAAN BARANG BUKTI UNTUK MELENGKAPI BERITA ACARA PEMERIKSAAN (BAP) DI POLRESTA SAMARINDA REINHARD ARITONANG
Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 5, No 1 (2017)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKProses atau prosedur penyitaan barang bukti dalam perkara pidana adalah sebagai berikut : Sebelum melakukan tugasnya, maka petugas atau penyidik diharuskan mendapatkan surat ijin terlebih dahulu dari Ketua Pengadilan Negeri setempat kecuali dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak; Menunjukkan tanda pengenalnya kepada orang darimana benda itu disita; Berwenang memerintahkan kepada orang yang menguasai benda yang akan disita untuk diserahkan kepadanya terhadap surat atau tulisan yang berasal dari tersangka, ditunjukkan kepadanya, kepunyaannya atau diperuntukkan baginya, atau alat untuk melakukan tindak pidana; Memperlihatkan benda yang akan disita pada orang darimana benda itu disita atau keluarganya dan tanda barang itu dengan disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi; Membuat berita acara penyitaan, setelah dibacakan lalu diberi tanggal, ditandatangani oleh penyidik, orang yang bersangkutan atau keluarganya dan dua orang saksi; Sebelum benda atau barang yang disita tersebut dimasukkan di rumah penyimpanan benda sitaan negara, maka harus dicatat terlebih dahulu mengenai berat atau jumlahnya menurut jenisnya masing-masing, ciri-ciri maupun sifat khas dari benda tersebut, tempat, hari dan tanggal penyitaan, identitas dirimana benda itu disita kemudian dibungkus, diberi lag dan cap jabatan serta ditanda tangani oleh penyidik; Untuk kepentingan pengamanan apabila dianggap perlu dilakukan pemotretan terlebih dahulu.Beberapa hambatan yang ditemui penyidik dalam melakukan penyitaan antara lain : Barang bukti sudah tidak utuh lagi atau rusak; Barang bukti dipindahtangankan kepada orang lain; Barang bukti masuk kesatuan lain; Barang bukti dibuat jaminan di Pegadaian; Barang bukti hilang tidak diketemukan. Upaya-upaya yang dilakukan penyidik dalam mengatasi hambatan tersebut antara lain : Apabila barang bukti dipindahtangankan kepada orang lain, maka membuat Daftar Pencarian Orang (D.P.O) atau Daftar Pencarian Barang (D.P.B) dikirim ke jajaran POLDA; Apabila barang bukti masuk kesatuan lain, maka melakukan pendekatan kepada Dankesatuan dimana barang bukti tersebut berada, dengan cara menyuruh seseorang untuk membeli barang bukti dengan harapan barang bukti bisa keluar dari daerah kesatuan tersebut dan digunakan sebagai barang bukti; Apabila barang bukti digadaikan, maka Polri melakukan penyitaan barang bukti dengan jalan meminta persetujuan penyitaan ke Pengadilan Negeri dengan ketetapan dari Pengadilan Negeri, baru pihak pegadaian menyerahkan barang bukti tersebut, meskipun harus adu argumentasi; Apabila barang bukti hilang tidak diketemukan, maka penyidik melakukan penyelidikan ulang di Tempat Kejadian Perkara (T.K.P); Mencari keterangan saksi-saksi dan tersangka dengan cara mengumpulkan para saksi dan tersangka untuk mencari kebenaran barang bukti yang tidak lagi berbentuk seperti perhiasan yang telah dilebur oleh pembeli.
PENERAPAN KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERJANJIAN PENITIPAN BARANG DI HOTEL BERBINTANG V (STUDI PADA HOTEL SAHID JAYA JAKARTA) Norbaiti Norbaiti
Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 4, No 2 (2016)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACTIONThe extent of the deposit liabilities RECIPIENTS singer hung from the following: Fill their approval Yang has promised; Purpose And Individual Contract Nature ITU. Apart from the breadth of storage Goods issue consignment, section 1706 gives affirmation as a guideline: RECIPIENT deposit required to "maintain" as befits her surrogate Goods Goods maintain Alone. Maintenance obligations entrusted goods, starting from the Establishment Contract and Delivery of Goods. Maintenance and hearts did he "should not apply passip". Maintenance Not Work As then Saja. But it should be made WITH Maintenance Safety That Gives Certainty differences of Goods, According WITH contents and nature of the agreement Yang accompanied ATTITUDE Good faith. Goods in Custody Agreement in Grand Elty do Operates written and poured hearts Custody Form for Goods. Contents And Form for each AT DIFFERENT depending starred hotels. Nevertheless ON generally consists From Identity penitip, (name, address, number ROOM And Sign serbi, Custody number, date / time Decision As well as the name and Signs About Custody Officer Yang ACCEPT). Besides IT AT-Star Hotel in Grand Elty The prayer System using the key ON Care Goods, written magnitude replace Losses Should be replaced by parties Hotel When eliminating key carries. There are some important HAL The content of the agreement is NOT listed hearts Care Goods at Hotel Grand Elty. Between lay, NOT mentioned Remedies In Case of damage / loss of goods whose entrusted Due to Errors Officers Hotel And Losses The magnitude of dressing received penitip. Goods in Custody Agreement Hotels Only Applies For The Guest Room hire Hotel, HAL singer can Seen ON Card Custody Receipt Goods Which Must therein specified number ROOMS The guest in question.Searching Google Pages approval of the agreement ROOMS Hotel Hence arises the rights and obligations of the parties to carry out the review Achievement. One is get the right tenant for the Protection of Goods luggage. The rights set hearts of Article 1709 of the Civil Code and Article 28 of the Decree of the Director General of Tourism No. 14 / U / II / 98. Some of the rights to the reviews get Protection Against The goods has fulfilled By Leader Hotel Namely WITH disediakannya Care Goods. But in one of the parties of their rights eliminated Alone By Leader Hotel WITH existence exoneration clause The deployment of IN Guest Card And Forms Services Directive. Custody exoneration clause intended Item Also dihotel By Leader Hotel to review the contents of the agreement supports the Custody of goods subject to ADA IN Custody Form Item. Besides the clause hearts ITU ABOUT Also notified their storage Safe Goods. As for the obligation of notifying shown to the Leader Hotel Guest Hotel to review storing luggage storage place Valuable Treasures Provided Hotel, has set hearts of article 29 paragraph (2) Decision of the Director General of Tourism. On one side of the Good BECAUSE THINGS is a prayer One Form responsibility Against the Safety Leadership Awards goods the Guests That WITH let them know where the safe box. But unfortunately HAL is followed or preceded BY clause of exoneration
PENEGAKAN HUKUM ACARA PIDANA (UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981) DALAM TINDAK PIDANA CYBERCRIME DAMPAK DARI ERA GLOBALISASI Renson Sinaga
Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 5, No 1 (2017)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACT  In order for the law to perform its functions properly, special efforts are called law enforcement. Law enforcement is a process undertaken to realize legal desires in order to become reality. Legal wishes here are interpreted as the minds of the legislator body formulated in the laws of law aimed at upholding justice. To enforce the Criminal Procedure Code there are several steps that must be passed, such as the formulation stage, namely the in-abstraction law enforcement stage conducted by the legislative body, this stage can also be called the stage of legislative policy. At this stage a rule is formulated. Application phase, which is the application stage of Criminal Procedure Law by law enforcement officers ranging from the police to the court This stage can also be called the Judicial wisdom. The execution stage, which is the concrete stage of the implementation of criminal by the criminal apparatus, this stage can also be referred to as the stage of executive or administrative wisdom. All stages of law enforcement are equally important in law enforcement efforts, but in practice law enforcement of the second and third stages plays a very important role, namely the application and execution of the Criminal Procedure Code, because the rules without application and execution is only a theory that does not mean what . Another thing that is not less important in the process of enforcing the Criminal Procedure Law is the community, the public should be aware that in the process of law enforcement is not the responsibility of the law enforcement apparatus alone, but it is the responsibility of the community in the effort to deal with and overcome various forms of crimes that harm and disturb society itself. Barriers to cybercrime crime are: Non-juridical Barriers The laziness of people reporting a crime, viewed as a whole 85% of crimes committed in the community are not reported. Juridical Barriers arising from the Police Samarinda Problems of proof, because in committing criminal acts cybercrime, the perpetrators always use false identity, so in this case the police is difficult to prove who the real perpetrator, except caught hands or seen directly. Especially for Indonesia, there has been no formulation of a new offense on cybercrime crimes, so it still uses the old formula that is all-under, so often have to use extensive interpretation.
TINJAUAN PELAKSANAAN ASURANSI KECELAKAAN PENUMPANG DI PERUSAHAAN PENERBANGAN, (TINJAUAN UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PENERBANGAN ) Herlinus Patandean .P
Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 4, No 2 (2016)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACTThis study aims to determine any losses which are the responsibility of the insurer to domestic passengers, as well as to determine what factors are the obstacles in the realization of the responsibility of insurance against domestic flight passengers and how solutions address the problem tersebut.dan data collection techniques with interviews and studies dokumen.Berdasrkan research obtained result that the losses were the responsibility of the airlines and airline passengers are insured against death or injury of passengers, lost or damaged baggage and delays pesawat.Dalam passenger death or injury of passengers the carrier and the insurance reimburse besar.Kurang specific loss provisions regarding flight delays so that passengers who feel disadvantaged Because of not knowing the provisions regarding flight delays. The existence of the above, the need for clear provisions regarding flight delays.
URGENSINYA PERANAN PEMERINTAH TERHADAP PENERAPAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN FRANCHISE BENTUK USAHA INDOMARET DI SAMARINDA Riska Noviyanti
Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 5, No 1 (2017)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstraksiBahwa pada dasarnya Asas Kebebasan Berkontrak yang terdapat dalam pasal  1338 KUH Perdata telah memberikan implikasi yang luas pada perjanjian waralaba di Indonesia. Adapun implikasi yang terjadi dapat menimbulkan suatu persaingan usaha yang tidak sehat maupun tindakan monopoli seperti yang tercantum dalam Undang – undang No.5 Tahun 1999, mengingat perjanjian waralaba di Indonesia belum memiliki suatu peraturan yang mengatur secara rinci dari segala aspek. Sedangkan perjanjian waralaba tersebut yang memakai Asas Kebebasan Berkontrak Dalam pasal 1338 KUH Perdata telah memberikan kebebasan bagi para pihak untuk membuat perjanjian tanpa adanya pembatasan yang tegas dari peraturan yang ada. Sebagaimana kebanyakan dari para pihak waralaba baik franchisor maupun waralaba yang menginginkan agar perjanjian waralaba yang ada di Indonesia tidak terlalu diatur secara spesifik oleh pemerintah, sehingga usaha waralaba tersebut dapat berkembang dengan baik dalam suatu ekonomi. 

Page 54 of 106 | Total Record : 1052

 52   53   54   55   56 

Filter by Year

2013 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 9, No 1 (2025) Vol 8, No 2 (2022): Journal of Law Vol 8, No 1 (2022): Journal of Law Vol 7, No 2 (2021) Vol 7, No 1 (2020) Vol 6, No 2 (2020) Vol 6, No 1 (2019) Vol 5, No 2 (2019) Vol 1, No 1 (2018) Vol 5, No 1 (2017) Vol 4, No 2 (2016) Vol 4, No 1 (2015) Vol 3, No 2 (2014) Vol 3, No 1 (2014) Vol 2, No 2 (2013) Vol 2, No 1 (2013) Vol 1, No 2 (2013) Vol 1, No 1 (2013) More Issue