cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota adm. jakarta selatan,
Dki jakarta
INDONESIA
Analisis Kebijakan Pertanian
Published by Kementerian Pertanian
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Agriculture,
Agriculture, Biological Sciences & Forestry
Arjuna Subject : -
Articles 269 Documents
 9   10   11   12   13 
Penganekaragaman Konsumsi Pangan di Indonesia: Permasalahan dan Implikasi untuk Kebijakan dan Program Handewi P.S. Rachman; Mewa Ariani
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 6, No 2 (2008): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/akp.v6n2.2008.140-154

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis pencapaian tingkat penganekaragaman (diversifikasi)  konsumsi pangan diIndonesiadan permasalahannya serta implikasi untuk perumusan kebijakan dan program dalam upaya memecahkan masalah tersebut.  Data utama yang digunakan dalam tulisan adalah data sekunder dari berbagai instansi terkait.  Hasil analisis menunjukkan bahwa upaya penganekaragaman konsumsi pangan sampai saat ini masih belum berjalan sesuai harapan.  Pola pangan lokal cenderung ditinggalkan, berubah ke pola beras dan pola mi. Rata-rata kualitas konsumsi pangan penduduk Indonesia juga masih rendah, kurang beragam, masih didominasi pangan sumber karbo-hidrat terutama dari padi-padian. Implikasinya adalah bahwa dalam mengimplementasi kebijakan penganekaragaman pangan diperlukan penjabaran strategi pokok atau elemen-elemen penting terkait dengan kebijakan umum ketahanan pangan.  Berbagai strategi yang terkait dengan upaya penganekaragaman konsumsi pangan antara lain adalah (1) Diversifikasi usaha rumahtangga diarahkan untuk meningkatkan pendapatan produsen, terutama petani, peternak dan nelayan kecil melalui pengembangan usahatani terpadu; (2) Diversifikasi usaha atau produksi pangan dan diversifikasi konsumsi pangan dilakukan melalui pengembangan diversifikasi usahatani terpadu bidang pangan, perkebunan, peternakan, perikanan; (3) Pengembangan pangan lokal sesuai dengan kearifan dan kekhasan daerah untuk meningkatkan diversifikasi pangan lokal; (4) Pengembangan sumberdaya manusia di bidang pangan dan gizi dilakukan melalui pendidikan, pelatihan dan penyuluhan secara lebih komprehensif.  
Kinerja Program SL-PTT Padi Nasional: Analisis Persepsi dan Reorientasi Kebijakan Pengembangan Ke Depan I Wayan Rusastra; Herman Supriyadi; nFN Ashari
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 11, No 2 (2013): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/akp.v11n2.2013.129-147

Abstract

SL-PTT padi dilaksanakan sejak tahun 2008 dan telah membebani sumber daya pembangunan sektor pertanian yang relatif besar. Dalam tataran operasional telah terjadi dinamika operasional di lapangan, namun pendekatan dan prinsip dasar pengembangannya relatif tetap. Pengkajian dilakukan di lima provinsi yaitu Jabar, Banten, Jatim, DIY Yogyakarta, dan Sumatera Selatan, yang melibatkan 90 responden (peneliti, penyuluh dan pelaksana program) dengan mempertimbangkan analisis persepsi responden, yang dikomplemen dengan data, informasi, dan referensi terkait. Hasil analisis menunjukkan bahwa: (a) PTT sebagai suatu pendekatan membutuhkan adaptasi dan modifikasi di lapangan; (b) keberhasilan pengembangan SL-PTT padi membutuhkan dukungan lintas sektor melalui integrasi dan sinergi program strategis sesuai dengan kebutuhan spesifik daerah; dan (c) peningkatan produktivitas padi dalam kondisi efisiensi teknis yang tinggi perlu mempertimbangkan opsi kebijakan secara inklusif. Instrumen kebijakan yang dapat dipertimbangkan adalah peningkatan kapasitas produksi, ketersediaan, akses dan optimalisasi penggunaan saprodi, dan diversifikasi usahatani padi. Peningkatan produktivitas mengacu pada prinsip dasar pengembangan inovasi spesifik lokasi dalam perspektif implementasi paradigma revolusi hijau lestari.
Dampak Kebijakan Pemerintahan DKI di Bidang Perunggasan terhadap Ketersediaan Ayam di DKI Jakarta Arief Daryanto; nFN Saptana
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 9, No 3 (2011): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/akp.v9n3.2011.219-236

Abstract

Kebijakan Pemerintah Daerah DKI Jakarta yang dituangkan melalui Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2007, tanggal 24 April 2007 tentang Pengendalian Pemeliharaan dan Peredaran Unggas diperkirakan akan memiliki dampak yang bersifat positif maupun negatif bagi pelaku bisnis ayam ras pedaging (broiler). Tulisan ini ditujukan untuk melihat dampak kebijakan Pemda DKI Jakarta terhadap ketersediaan ayam di wilayah DKI Jakarta. Dampak Perda No. 4 Tahun 2007 yang diimplementasikan pada Januari 2010 antara lain adalah menurunnya jumlah pasokan ayam dari daerah pemasok ke pusat-pusat pasar di Wilayah DKI Jakarta, dari 804,44 ribu ekor menjadi hanya sekitar 604,44 ribu ekor atau turun sebesar 200 ribu ekor per hari. Fenomena kelangkaan daging ayam dan lonjak harga di pasar-pasar wilayah DKI Jakarta tersebut baik pada periode sebelum maupun sesudah Perda DKI bersifat temporal terutama pada hari-hari besar keagamaan, terutama menjelang puasa dan Hari Raya Idul Fitri. Peraturan daerah ini telah menjadi pemicu kelangkaan dan lonjak harga yang lebih tinggi. Beberapa strategi dalam menjamin ketersediaan daging ayam di wilayah DKI Jakarta dapat dilakukan dengan menjaga keseimbangan antara pasokan dan permintaan di wilayah DKI Jakarta, meningkatkan kelancaran arus distribusi dari daerah pemasok utama ke pusat-pusat pasar di wilayah DKI-Jakarta, dan upaya stabilisasi harga daging ayam ras pedaging (broiler).
Rekonstruksi Kelembagaan dan Uji Teknologi Pemupukan: Kebijakan Strategis mengatasi Kelangkaan Pupuk Valeriana Darwis; Saptana Saptana
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 8, No 2 (2010): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/akp.v8n2.2010.167-186

Abstract

Padi merupakan bahan pangan pokok bagi penduduk Indonesiadan produktivitasnya ditentukan antara lain oleh tingkat pemakaian pupuk. Meskipun kebijakan pupuk sudah banyak dilaksanakan terutama dalam aspek pengadaan, penyaluran dan harga eceran tertinggi (HET); tetapi kelangkaan pupuk masih sering terjadi. Kajian tentang penyebab kelangkaan pupuk dari sisi pengadaan dan distribusi telah banyak dilakukan, namun penyebab kelangkaan dari sisi pengguna belum mendapat perhatian. Salah satu penyebab kelangkaan ini adalah pemakaian pupuk di tingkat petani yang melebihi dosis anjuran. Sementara itu pemerintah telah mengeluarkan beberapa teknologi penentuan dosis pupuk tepat guna spesifik lokasi yaitu dengan cara mempergunakan Bagan Warna Daun (BWD), Perangkat Uji Tanah Sawah (PUTS) dan Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT). Agar bisa mengubah perilaku petani dalam pemakaian pupuk menjadi efisien dan efektif sekaligus mencegah terjadinya kelangkaan pupuk, maka dibutuhkan suatu kebijakan holistik dan terpadu antar berbagai stakeholders yang tercakup. Rekontruksi kebijakan tersebut diharapkan dapat mendorong rasionalisasi dan efektivitas penggunaan pupuk oleh petani, sehingga diharapkan dapat mengurangi penggunaan pupuk dan meningkatkan produktivitas pertanian.  
Agricultural Development in Indonesia: Current Problems, Issues, and Policies Joyo Winoto; Hermanto Siregar
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 6, No 1 (2008): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/akp.v6n1.2008.11-36

Abstract

After around a decade since the Asian Financial Crisis, the Indonesian economy has still experienced a relatively slow growth. The growth has tended to increase, but is considerably lower than that of the pre-crisis era. With a relatively low level and the quality of growth, the high rates of unemployment and poverty have been difficult to reduce. Despite its potential role of reducing the rates of poverty and unemployment, agricultural growth and rural development have yet tended to be stagnant. Development efforts, on both agriculture and non-agriculture, have still been concentrated in Java whereby land availability is very limited. The problems of poverty and unemployment seem to have intensified less-sustainable agricultural practices, giving rises—at least partially—to more land degradation and threats to water sustainability. To overcome the problems, the country needs sound/comprehensive agricultural and rural development policy. Effectiveness of such policy in overcoming the problems would depend much on the integration of serious efforts to enhance agricultural productivity as well as to improve rural infrastructure and social-economic institutions. 
Arah Kebijakan Pascarevisi Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani nFN Syahyuti; Sri Wahyuni; Rita N. Suhaeti; Amar K. Zakaria
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 12, No 2 (2014): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/akp.v12n2.2014.157-174

Abstract

Organisasi petani mendapatkan situasi baru setelah era pasca Orde Baru, dan terlebih belakangan ini dengan keluarnya berbagai kebijakan baru, yaitu Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Namun, semangat dalam kebijakan ini tidak mudah direalisasikan. Tulisan ini berupaya mempelajari kondisi dan situasi serta peluang yang diberikan dengan kondisi dan berbagai agenda penting yang dibutuhkan untuk merealisasikannya. Informasi dikumpulkan dari berbagai sumber untuk melengkapi survei studi tahun 2014 di Kabupaten Agam (Sumbar), Garut dan Majalengka (Jabar), serta Malang dan Gresik (Jatim). Analisis data menggunakan pendekatan kualitatif. Dari hasil penelusuran informasi terkini dan analisis kebijakan, ditemukan bahwa beberapa kebijakan berkaitan dengan organisasi petani belum ideal, sosialisasi masih lemah, dan petani sendiri belum memahami kesempatan yang telah disediakan. Untuk itu, ke depan perlu upaya berbagai pihak agar kondisi ideal yang diinginkan dapat terealisasi, terutama dengan adanya revisi UU P3 oleh Mahkamah Konstitusi pada akhir tahun 2014.
Sistem Ketahanan Pangan Nasional: Kontribusi Ketersediaan dan Konsumsi Energi serta Optimalisasi Distribusi Beras Retno Lantarsih; Sri Widodo; Dwidjono Hadi Darwanto; Sri Budhi Lestari; Sipri Paramita
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 9, No 1 (2011): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/akp.v9n1.2011.33-51

Abstract

Beras merupakan bahan pangan pokok bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Kecukupan ketersediaan beras pada tingkat nasional maupun regional menjadi prasarat bagi terwujudnya ketahanan pangan nasional. Masalah beras di Indonesia juga tidak terlepas dari aspek distribusi akibat adanya kesenjangan produksi antar daerah dan antar waktu. Studi ini mencoba untuk mengkaji (1) ketahanan pangan wilayah ditinjau dari ketersediaan energi, dan kontribusi beras dalam ketersediaan energi, (2) ketahanan pangan tingkat rumah tangga dan kontribusi konsumsi energi yang bersumber dari beras terhadap konsumsi energi total, (3) keragaan wilayah provinsi di Indonesia berdasar ketersediaan dan konsumsi beras, (4) optimalisasi distribusi beras antar daerah di Indonesia. Hasil studi menunjukkan bahwa ketahanan pangan wilayah pada tingkat nasional maupun regional dari aspek ketersediaan energi adalah terjamin, meskipun jika dilihat dari Pola Pangan Harapan (PPH) maka ketersediaan pangan belum memenuhi aspek keragaman pangan. Berdasar ketahanan pangan tingkat rumah tangga masih ditemukan rumah tangga yang tergolong rawan pangan yaitu sebanyak 10,39 persen di Provinsi Jawa Timur, dan 9,21 persen di Provinsi Sulawesi Selatan dengan ketergantungan terhadap konsumsi energi yang bersumber dari beras masing-masing senesar 47,9 dan 84,19 persen. Secara nasional, terdapat 11 provinsi yang mengalami defisit beras dan 22 provinsi yang mengalami surplus. Jumlah defisit beras di Indonesia tahun 2009 sebesar 2,09 juta ton. Biaya minimum yang diperlukan untuk mendistribusikan beras  daerah surplus ke daerah defisit tersebut sebesar Rp 1,016 milyar.
Strategi Pengembangan Program SL-PTT Padi: Kasus di Lima Agroekosistem Herman Supriadi; I Wayan Rusastra; nFN Ashari
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 13, No 1 (2015): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/akp.v13n1.2015.1-17

Abstract

EnglishIntegrated Crop Management Field School (ICM - FS) performance is less optimal due to some problems, especially centralized seed procurement and distribution, low quality of seeds, lack of coordination, and inappropriate technology introduced. Objectives of this study are t o obtain policy strategies and to get indicative programs of ICM - FS to support the promotion of the national rice production. The study was conducted in five rice agro - ecosystems, i.e. irrigated (West Java, East Java and South Sumatra), insufficient rainfe d drainage (West Java), good rainfed drainage (Banten), swamp (South Sumatra), and dryland (Yogyakarta). Primary data was collected through structured interviews in 2012 from 262 respondents consisting of policy maker s , program implementers, participants an d non - participants of ICM - FS. Analysis tool used was SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats), logical framework matrix programs, as well as ICM - FS development indicative program . The results showed that ICM - FS programs in irrigated and drylan d areas we re quite strong and potential to be successful in increasing rice national production. ICM - FS programs in rainfed and swamp areas deal with some weaknesses but still possible for further production improvement. Farmers in irrigated and rain - fed a gro - ecosystems have already adopted newly improved varieties (VUB) before the program ICM - FS implemented. Thus, newly - improved seed aid for farmer groups w a s less effective. Seed delivery was also delayed along with its low quality. It is necessary to imple ment seed price subsidy through involvement of local seed producers and seed retailers at village level. Improved technologies required are adaptive hybrid rice and efficient cropping systems such as direct seeding and potential dwarf varieties. In the fut ure, ICM - FS should include integrated management of rural - base rice agribusiness area supported by easy better to capital, inputs, and marketing IndonesiaKinerja SL-PTT selama ini dinilai belum optimal di mana banyak permasalahan terutama dalam pengadaan dan distribusi benih yang sentralistik, kualitas dan jenis benih yang tidak sesuai kebutuhan, kurang koordinasinya pengawalan, kurang layaknya teknologi yang diintroduksikan, yang kesemuanya secara simultan menyebabkan peningkatan produktivitas padi relatif masih rendah. Tujuan penelitian ini adalah menghasilkan rekomendasi strategi kebijakan dan program-program indikatif SL-PTT untuk menunjang peningkatan produksi padi nasional. Penelitian dilakukan di lima agroekosistem, yaitu di sawah irigasi (Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sumatera Selatan), sawah tadah hujan drainase baik (Jawa Barat), sawah tadah hujan drainase buruk (Banten), lahan pasang surut (Sumatera Selatan), dan lahan kering (Daerah Istimewa Yogyakarta). Data primer digali tahun 2012 melalui wawancara terstruktur dari 262 responden yang terdiri dari penentu kebijakan, pelaksana program, peserta, dan nonpeserta SL-PTT. Alat analisis yang digunakan adalah analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats) dan matriks program kerangka kerja logis (logical framework) serta program indikatif pengembangan SL-PTT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan SL-PTT di lahan sawah irigasi dan lahan kering cukup kuat dan berpeluang besar untuk lebih berhasil dalam peningkatan produksi nasional. Posisi SL-PTT di lahan tadah hujan dan pasang surut walaupun masih banyak kelemahannya, berpeluang untuk lebih berkembang meningkatkan produksi padi nasional. Petani di agroekosistem sawah irigasi dan tadah hujan sudah menggunakan varietas unggul baru (VUB) sejak sebelum program SL-PTT, sehingga BLBU untuk kelompok tani ini dianggap kurang efektif dan bahkan berdampak negatif berupa keterlambatan penyaluran dan rendahnya kualitas benih. Implikasi kebijakan dari penelitian ini adalah perlunya perubahan sistem pengadaan benih BLBU menjadi benih subsidi harga yang melibatkan penangkar lokal dan kios di desa. Upaya peningkatan produktivitas padi perlu ditingkatkan dengan teknologi terobosan antara lain pengembangan padi hibrida yang adaptif dan sistem tanam yang efisien (tanam benih langsung dan varietas berumur pendek). Kelembagaan SL-PTT ke depan hendaknya diarahkan pada pengelolaan terpadu kawasan agribisnis padi pada hamparan wilayah desa, yang didukung dengan kemudahan akses modal, pemasaran, dan ketersediaan saprodi.
Praktek Subsidi Ekspor Beras di Negara Lain: Mungkinkah Diterapkan di Indonesia? M. Husein Sawit
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 7, No 3 (2009): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/akp.v7n3.2009.231-247

Abstract

Indonesiadiperkirakan akan mampu berproduksi beras melebihi tingkat konsumsi DN (dalam negeri). Kelebihan produksi tsb berdampak positif terhadap penguatan ketahanan pangan melalui rendahnya risiko impor beras yang harganya di pasar dunia tidak stabil. Di pihak lain, kelebihan produksi dapat menekan harga beras DN,  mengurangi insentif petani produsen, sehingga akan berdampak negatif terhadap keberlanjutan kenaikan produksi gabah/beras nasional. Ekspor beras adalah salah satu solusinya. Namun, daya saing beras tidak selalu ditentukan oleh surplus produksi, umumnya ditentukan oleh disparitas harga beras DN vs LN (luar negeri). Manakala HPP (harga pembelian pemerintah) gabah/beras (kualitas medium) selalu dinaikkan misalnya, maka surplus produksi beras medium tidak cukup kompetitif untuk diekspor. Harga FOB Jakarta untuk beras IR III dan kualitas medium HPP  jauh lebih tinggi dibandingkan dengan harga ekspor FOB dengan kualitas yang sepadan yaitu Viet25 persen, Pak25 persen atau Thai25 persen, khususnya setelah April 2009.  Demikian juga harga beras super/premium Setra jauh lebih tinggi dari harga beras Viet5 persen dan Thai White 100 persen B, khususnya setelah Juli 2008.Namun,Indonesiamampu bersaing pada beras kualitas aromatik, seperti Cianjur Kepala setelah Nopember 2008. Pada Juni 2009 misalnya, harga Thai Fragrant USD 917/ton, bandingkan dengan harga beras Cianjur Kepala hanya USD 845/ton (FOB). Kalau Bulog/pemerintah kelebihan stok yang umumnya kualitas medium diekspor untuk mencegah penurunan harga gabah, serta eskses stok, maka pemerintah perlu mempertimbangkan subsidi ekspor sekitar USD 200/ton. Kalau ekspor beras mencapai 100 ribu ton misalnya, maka total subsidi ekspor menjadi sekitar USD 20 juta atau sekitar Rp 200 milyar. Mungkin subsidi ekspor beras  diperkirakan sulit diterima DPR atau masyarakat luas. Kalau ingin memurahkan beras, mengapa harus diekspor, bukankah lebih baik disubsidi penduduk dalam negeri? Tampaknya, ekspor beras bukan sekedar perhitungan ekonomi.
Dampak Undang-Undang Sumber Daya Air terhadap Eksistensi Kelembagaan Subak di Bali Herlina Tarigan; Pantjar Simatupang
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 12, No 2 (2014): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/akp.v12n2.2014.103-117

Abstract

Di Bali, implementasi Undang-Undang No. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air berkelindan dengan politik ekonomi dan pembangunan pariwisata massal, secara sinergis menyebabkan perubahan dimensi pemanfaatan air dari fungsi sosial, pertanian, dan lingkungan yang mengedepankan keseimbangan dan harmoni, ke arah fungsi ekonomi dan pariwisata yang mengedepankan efisiensi dan nilai tambah ekonomi. Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak implementasi undang-undang tersebut terhadap kelembagaan pengairan subak dan sektor pertanian. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktor kapitalis dalam pengelolaan dan pemanfaatan air yang berperan mendukung pembangunan berbasis pariwisata berkembang pesat, mendorong munculnya fenomena privatisasi dan komersialisasi air, yang selanjutnya menyebabkan eksploitasi air secara berlebihan, penurunan air untuk pertanian, dan konversi lahan pertanian, yang akhirnya menurunkan produksi pertanian dan pendapatan petani. Privatisasi dan komersialisasi air juga menyebabkan perubahan kelembagaan berupa peluruhan ruang spasial, nilai-nilai otonomi dan kelekatan sosial, tata kelola, kepemimpinan dan kuasa serta kewenangan subak. UU No. 7/2004 seyogianya diterapkan penuh disiplin atau malah mungkin lebih baik direvisi atau dikaji ulang konstitusionalitasnya.

Page 11 of 27 | Total Record : 269

 9   10   11   12   13 

Filter by Year

2003 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 19, No 2 (2021): Analisis Kebijakan Pertanian - Desember 2021 Vol 19, No 1 (2021): Analisis Kebijakan Pertanian - Juni 2021 Vol 18, No 2 (2020): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 18, No 1 (2020): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 17, No 2 (2019): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 17, No 1 (2019): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 16, No 2 (2018): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 16, No 1 (2018): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 15, No 2 (2017): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 15, No 1 (2017): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 14, No 2 (2016): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 14, No 1 (2016): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 13, No 2 (2015): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 13, No 1 (2015): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 12, No 2 (2014): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 12, No 1 (2014): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 11, No 2 (2013): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 11, No 1 (2013): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 10, No 4 (2012): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 10, No 3 (2012): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 10, No 2 (2012): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 10, No 1 (2012): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 9, No 4 (2011): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 9, No 3 (2011): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 9, No 2 (2011): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 9, No 1 (2011): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 8, No 4 (2010): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 8, No 3 (2010): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 8, No 2 (2010): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 8, No 1 (2010): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 7, No 4 (2009): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 7, No 3 (2009): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 7, No 2 (2009): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 7, No 1 (2009): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 6, No 4 (2008): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 6, No 3 (2008): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 6, No 2 (2008): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 6, No 1 (2008): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 5, No 4 (2007): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 5, No 3 (2007): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 5, No 2 (2007): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 5, No 1 (2007): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 4, No 4 (2006): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 4, No 3 (2006): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 4, No 2 (2006): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 4, No 1 (2006): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 3, No 4 (2005): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 3, No 3 (2005): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 3, No 2 (2005): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 3, No 1 (2005): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 2, No 4 (2004): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 2, No 3 (2004): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 2, No 2 (2004): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 2, No 1 (2004): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 1, No 4 (2003): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 1, No 3 (2003): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 1, No 2 (2003): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 1, No 1 (2003): Analisis Kebijakan Pertanian More Issue